Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research International Journal of Society and Law
Syahranuddin
Universitas Pembangunan Panca Budi
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Sosialisasi Hidup Bersih Dan Sehat: Pencegahan Stunting Di Desa Perlis Kecamatan Berandan Barat Langkat Sumatera Utara Syahranuddin Syahranuddin; Timotius Aritonang
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6421

Abstract

Pada anak, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh. Permasalahan stunting pada anak sebagian besar disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya kesadaran terhadap stunting secara umum. Kewaspadaan stunting di kalangan masyarakat umum ditingkatkan melalui pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). PKM dilaksanakan melalui sosialisasi, ceramah, diskusi panel, dan tanya jawab dengan warga Desa Perlis. Efektivitas kegiatan ini dinilai dengan melihat kemampuan peserta dalam mengartikulasikan isu-isu terkait stunting. Temuan evaluasi menunjukkan bahwa sebagian relawan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) tidak mengetahui adanya stunting. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai stunting, khususnya pencegahan stunting yang efektif, diharapkan dapat menurunkan kemungkinan terjadinya permasalahan stunting di Indonesia khususnya di desa Perlis Kecamatan Brandan Barat, Sumatera Utara.
Environmental Criminal Law Enforcement in Environmental Crimes Cases for The Sake Of Forest Conservation Suci Ramadani; Syahranuddin; Aulia Perbina Br Tarigan
International Journal of Society and Law Vol. 2 No. 3 (2024): December 2024
Publisher : Yayasan Multidimensi Kreatif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61306/ijsl.v2i3.354

Abstract

The aspect of environmental punishment is a key that must be considered in the enforcement of environmental laws in Indonesia. Based on the definition, environmental crime is polluting and damaging the environment, as regulated in the Law on Environmental Protection and Management (UUPPLH). In this life, there are many violations that occur in the environmental sector that will have an impact on the life to come. To minimize the violations that occur, the government has enacted Law no. 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment. By enacting this law, it is hoped that it can run in accordance with the problems that occur today. For research in this writing, using normative research methods, which are based on written regulations, literature study that examines aspects of theory, and legal explanations. In Indonesia, the main factor that causes the stipulated regulations to not work well is the lack of awareness of related parties about the importance of preserving nature and the environment. Andthe results of this study indicate that environmental law enforcement in Indonesia is based on a criminal law perspectivestudy.
Pertanggungjawaban Sanksi Tindak Pidana terhadap Anak sebagai Perantara Narkotika (Studi Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj) M. Adnan; Syahranuddin; Sumarno
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i09.2257

Abstract

Keterlibatan anak-anak dalam kejahatan narkotika menimbulkan dilema hukum yang kompleks antara perlindungan anak dan penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika. Studi ini menganalisis tanggung jawab pidana anak atas tindak pidana narkotika melalui studi kasus Keputusan Nomor 12/PID.SUS-ANAK/2024/PN BNJ. Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pidana anak dalam kasus narkotika dan kesesuaian sanksi sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan legislatif, kasus, dan konseptual. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak, undang-undang narkotika, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana anak dalam kejahatan narkotika memerlukan pendekatan khusus yang berbeda dari pelaku dewasa, dengan mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, dan latar belakang sosial anak. Namun, sanksi berupa hukuman penjara 6 bulan di pusat penahanan anak dan pelatihan kerja selama 3 bulan tidak sepenuhnya mencerminkan pendekatan restoratif yang diamanatkan oleh hukum sistem peradilan pidana anak. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun hakim telah berupaya menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak, implementasinya masih belum optimal karena sanksi yang dijatuhkan memprioritaskan pencegahan daripada rehabilitasi. Keputusan untuk tidak mengabulkan permintaan pengembalian anak kepada orang tuanya menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi penerapan keadilan restoratif. Ada kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman petugas penegak hukum tentang pendekatan khusus terhadap peradilan anak dan untuk mengoptimalkan penggunaan sanksi alternatif yang lebih sesuai dengan tujuan perlindungan dan bimbingan anak.
Juridical Analysis of the Application of Restorative Justice to Alleged Children as Perpetrators of Criminal Acts of Persecution (Study at The Binjai Police) Nabila Ismira; Syahranuddin
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i12.2534

Abstract

The implementation of restorative justice in cases involving children suspected of committing assault offenses has become an important approach within Indonesia's juvenile criminal justice system, emphasizing child protection, victim recovery, and the best interests of the child. However, the practical application of restorative justice at the investigation stage continues to present legal and procedural challenges, particularly concerning investigators' discretion in determining case eligibility. This study aims to analyze the juridical considerations underlying investigators' decisions, examine the implementation of restorative justice, and identify the obstacles and efforts associated with its application at the Binjai Police. This research employs an empirical legal method using a juridical-empirical approach with descriptive-analytical analysis. Primary data were obtained through interviews with relevant informants, while secondary data were collected through the study of legislation, legal literature, and related scientific publications. The findings indicate that the implementation of restorative justice is guided primarily by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and the Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice. Investigators consider various legal and practical factors, including the nature of the offense, the child's age, the consequences of the offense, the willingness of both parties to reconcile, and the restoration of victims' rights. The study also identifies several implementation challenges, including victims' refusal to reconcile, disputes regarding compensation, and limited cooperation from the parties involved. The study concludes that restorative justice provides an effective mechanism for resolving juvenile assault cases when implemented selectively, voluntarily, and consistently with the principles of child protection, legal certainty, and victim-oriented justice.
Juridical Review on the Differences in the Imposition of Criminal Sanctions in Narcotics Crimes Between Adult Offenders and Juvenile Offenders (Study of Decision Number 186/Pid.Sus/2019/PN Dgl and Number 15/Pid.Sus.Anak/2019/PN Dgl) Fazru Muwazir Siregar; Syahranuddin
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i11.2542

Abstract

Tindak pidana narkotika yang melibatkan pelaku dewasa dan pelaku anak dalam satu rangkaian peristiwa menimbulkan kompleksitas yuridis dalam penjatuhan sanksi pidana karena masing-masing tunduk pada rezim hukum yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku dewasa dan pelaku anak berdasarkan Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Dgl dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PN Dgl, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan pemidanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dewasa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan pelaku anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat dijatuhkan, apabila dikaji berdasarkan rezim hukum pidana yang berlaku saat ini, penjatuhan sanksi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip proporsionalitas, kepentingan terbaik bagi anak, asas ultimum remedium, dan pendekatan keadilan restoratif. Penghapusan pidana minimum khusus melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 memberikan ruang diskresi yang lebih luas kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan dan kondisi masing-masing pelaku.
Co-Authors Aulia Perbina Br Tarigan Fazru Muwazir Siregar M. Adnan Nabila Ismira Suci Ramadani Sumarno Timotius Aritonang