Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Analysis Of Abuse Of Authority By Civil Servants In Corruption Crimes (Decision Study No. 141/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Mdn) Diva Sadarta Tarigan; Aulia Rahman Hakim Hasibuan; Syahranuddin Syahranuddin
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 12 No 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v12i1.11361

Abstract

This study aims to examine the legal framework governing the abuse of authority by civil servants acting jointly in receiving gifts within corruption offenses, as well as to conduct a juridical analysis of the elements of “Abuse of Authority” and “Joint Acceptance of Gifts” as corruption crimes in Decision Number 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn. This research employs a normative legal method with a descriptive approach, carried out through library research by examining primary, secondary, and tertiary legal materials, including the Anti-Corruption Law and the Criminal Code. The results of the study indicate that, normatively, the regulation concerning abuse of authority and the acceptance of gifts by civil servants has been clearly stipulated under Article 11 and Article 12B of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001, which classifies such acts as formal offenses. In the context of participation, criminal liability for perpetrators acting jointly refers to the doctrine of participation (medepleger) under the Criminal Code, which requires a unity of intent and conscious cooperation. In Decision Number 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, the panel of judges held that all elements were fulfilled based on the defendant’s status as a civil servant, the receipt of money related to official authority, and the repetitive nature of the acts. However, substantively, there is a lack of in-depth elaboration regarding the causal relationship between the concrete authority of the office and the receipt of gifts. In addition, there is an imbalance between the term of imprisonment and the amount of restitution imposed, raising issues of proportionality in sentencing. Therefore, consistency in juridical reasoning and the application of the principle of proportionality are necessary to strengthen the effectiveness of law enforcement in corruption cases.
Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta Hak Asasi Manusia Devani Alyska; Aulia Rahman Hakim Hasibuan; Syahranuddin
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2668

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih sering terjadi di Indonesia dan menempatkan perempuan, khususnya istri, sebagai pihak yang paling rentan menjadi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak-hak perempuan korban KDRT, khususnya terkait pemulihan dan restitusi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta implementasinya dalam praktik penyelesaian perkara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan korban KDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hak-hak korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan terkait perlindungan saksi dan korban. Implementasi pemenuhan hak korban dalam praktik masih belum optimal. Penyelesaian perkara KDRT cenderung lebih berfokus pada pemidanaan pelaku dan perdamaian antara para pihak dibandingkan pemulihan korban secara menyeluruh. Akibatnya, hak perempuan korban KDRT untuk memperoleh restitusi, rehabilitasi, perlindungan berkelanjutan, dan pemulihan psikologis maupun ekonomi masih sering terabaikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi perlindungan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan korban sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.