Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan PayPal Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Zahara, Evira; Widijowati, RR Dijan; Rahman Amin
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Sasana: December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i2.1112

Abstract

PayPal merupakan salah satu jenis financial technology yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran online lintas batas negara oleh siapa pun yang memiliki akun PayPal sehingga penggunaan PayPal berpotensi disalahgunakan untuk melakukan pencucian uang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan terkait penggunaan PayPal sebagai layanan financial technology di Indonesia, dan untuk mengetahui sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pengguna PayPal yang berdampak pada tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian. Pertama, ketentuan terkait penggunaan PayPall sebagai layanan financial technology belum mendapatkan pengaturan yang memadai sehingga berpotensi disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Kedua, sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada pengguna PayPal apabila terdapat tindak pidana asal yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka pelaku yang terbukti melakukan perbuatan pelaku aktif dapat dikenakan Pasal 3 dan 4, sedangkan terhadap pelaku terbukti melakukan perbuatan pelaku pasif dapat dikenakan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian uang, oleh karena itu Pemerintah Indonesia perlu membuat regulasi yang secara khusus tentang spesifikasi dan mekanisme pengguna PayPal untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 rahman amin; Tania Rona Friscylia
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2025): Legal Advice jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/b27ebb59

Abstract

Era globalisasi saat ini berdampak pada kehidupan masyarakat yang ditandai kemudahan akses informasi yang memungkinkan transaksi keuangan menjadi sangat cepat dan sulit diawasi. Salah satu kejahatan yang berkembang pesat adalah pencucian uang hasil tindak pidana. Untuk menanggulanginya, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, namun kenyataannya, pelaku pencucian uang hasil tindak pidana Narkotika belum dijatuhi sanksi pidana yang maksimal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian, Pertama bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana narkotika pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 438/Pid.Sus/2014/Pn.Stb, di mana penegak hukum terutama hakim tidak memberikan sanksi yang maksimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Kedua, Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana narkotika yaitu faktor substansi hukum yakni perbedaan ketentuan pidana dalam undang-undang narkotika dan undang-undang pencucian yang sama-sama merupakan undang-undang tindak pidana khusus, faktor pemahaman penegak hukum tentang ketentuan tindak pidana pencucian uang, keterbatasan sarana dan prasarana dala mendeteksi dan mengungkap transaksi keuangan yang berasal dari tindak pidana, dan kesadaran hukum penyedia jasa dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.
Penyidikan Berbasis Ilmiah Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Akses Ilegal Rahman Amin; Agnes Anggraeni
Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi Vol. 2 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/w5xwmm76

Abstract

Advances in science and technology have had an impact on the increase in types of crimes that are increasingly sophisticated and complicated so that they are difficult to uncover, one of which is the crime of illegal access. To overcome this, the Police developed science-based investigation techniques by utilizing science to uncover illegal access crimes. This research is a normative legal research with a legislative approach and a case approach to answer the problems raised. The results of the research, First, a scientific-based investigation was applied by the police by examining the fingerprint evidence of the perpetrator of the crime of illegal access to public service websites managed by the government as in the case of Cikarang District Court Decision Number 515/Pid.Sus/2021/PN.Ckr, and through forensic digital analysis to obtain electronic evidence on the device used by the perpetrator as per the Jember District Court Decision Number 17/Pid. Sus/2021/PN. Jmr, so that from the scientific-based investigation, the police succeeded in identifying and carrying out legal proceedings against the perpetrators and then a criminal verdict was handed down in court. Second, obstacles in science-based investigations, there are no specific provisions regulated in the Criminal Code, and the lack of number and quality of investigators who have the competence of scientific-based investigators, as well as the limitations of facilities and infrastructure to support science-based investigations in the Police unit at the regional level.  
Upaya Penanggulangan Judi Online di Kalangan Pelajar Lidya Novega; Rahman Amin; Rahmat Saputra; Gatot Efrianto; Diah Narima Ambarrini
Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2025): Abdi Bhara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/vvg4ds25

Abstract

Permainan judi online semakin marak di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu kasus aduan yang sulit diberantas di Indonesia. Perjudian online ini disebabkan oleh kemajuan teknologi yang sangat canggih, tekanan sosial ekonomi, dan peran media social sebagai platform iklan. Perjudian tidak hanya dilakukan oleh pria dewasa, tetapi juga anak-anak, remaja dan perempuan pun juga terlibat. Masyarakat menganggap hal yang lumrah ataupun menjadi kebiasaan disaat mengisi kekosongan waktu mereka. Namun demikian, perjudian tetap merupakan tindakan melanggar hukum yang merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan, untuk itu masih diperlukan upaya akan bahayanya perjudian online. Dijelaskan bahwa konsep anak remaja merupakan era perubahan yang dilalui dari masa kanak- kanak menuju dewasa. Maka dari itu di masa pubertas anak-anak remaja mesti diberi edukasi akan kesadaran dampaknya perjudian online tersebut. Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan ini adalah kalangan remaja yang bersekolah di SMA Negeri 81 Jakarta, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini secara garis besar terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap pelaporan hasil Iuran kegiatan. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, pertama bahwa kegiatan berjalan dengan lancar yang dihadiri oleh kalangan pelajar di Lingkungan sekolah SMA Negeri 81 Jakarta dengan antusias. Kedua bahwa kegiatan telah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada anak remaja tentang upaya penaggulangan judi online di kalangan pelajar.
Implementasi Pengamanan Swakarsa Berbasis Partisipasi Masyarakat dan Teknologi di Kompleks Perumahan Novega, Lidya; Rahman Amin
Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi Vol. 2 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/9j41j191

Abstract

Security is one of the important factors in human life because with a sense of security, everyone can carry out their daily activities without fear of threats to their souls, bodies and property. However, in reality, the community has not fully realized that security is the responsibility of all components of society and is not only the duty and responsibility of the police as a state tool in the field of security, so the active participation of the community in self-defense is very necessary. This research is normative-empirical legal research with a legislative approach, a case approach and a conceptual approach to answer the problems raised. The results of the research are, First, the provisions on self-defense according to positive law in Indonesia are regulated in Law Number 2 of 2002 concerning the National Police, and further provisions are regulated in Police Regulation Number 4 of 2020 concerning Self-Defense which is the legal basis for the duties and roles of forms of self-defense in Indonesia, including the Security Unit and the Environmental Security Unit. Second, the implementation of self-defense based on community participation and technology in the Taman Duren Sawit Housing Complex, East Jakarta, which is the location of this research, has been carried out by the Security Unit Officers and involves the participation of community members in mobile patrol activities as well as the use of technology devices such as CCTV cameras and WhatsApp and Telegram digital applications for communication, information sharing and reporting on security situations in their neighborhoods each so that it can facilitate and increase the efficiency of the security system