Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Sophia, A Female Robot With Artificial Intelligence In View of Sociology of Government Ratna Indriasari; Amalia Syauket
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 18 No. 1 (2024): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v18i1.1649

Abstract

Sophia, a humanoid robot in the form of a woman who is equipped with artificial intelligence Sophia is good at numbers, performing repetitive tasks, interacting, communicating, and displaying attractive facial expressions. numbers, performing repetitive tasks, interacting and communicating in an interesting way as well as displaying facial expressions with various emotions. facial expressions with various emotions. AI in the context of sociology has unwittingly changed social life. social life. The existence of AI in the implementation of e-Government changes the pattern of communication in public services, affecting the socio-cultural ties that exist in the society. services, affecting previously strong socio-cultural ties and forming new communities. This phenomenon reflects the parameters of modernity, indicating changes in the order of the social system due to technological interference. This qualitative research aims to find out how the form of Social Interaction in Artificial Intelligence-Based Public Services (AI)-based Public Services is formed. Social Interaction of Artificial Intelligence-Based Public Services (AI) from the perspective of the sociology of government? The results The results concluded that AI is able to complete work without direct human interaction, or directly with humans. The use of AI technology in public services has potential benefits, such as increasing efficiency, service quality, and benefits for the community. Through the system Automated Customer service, Big Data Analysis for Decision Making, Security Detection Kiiminal Detection, Efficient Transportation Administration, Better Health Care and Diagnosis Society is increasingly responsive to the utilization of AI in public services, this is driven by increasing public awareness of the benefits of AI and the risks associated with AI utilization, such as loss of workers.
Sita Jaminan Terhadap Harta Waris Koruptor: Pendekatan Nuansa Procedural Perdata Guna Memaksimalkan Pengembalian Aset Menuju Good Governance Amalia Syauket
Bhara Justisia Vol 2 No 1 (2025): June 2025
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/j72r8b58

Abstract

Upaya pengembalian asset negara yang dicuri melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan.Upaya untuk menekan angka kejahatan korupsi dengan menggunakan ketentuan pidana saja ternyata masih meninggalkan berbagai kendala. Oleh karena itu diperlukan Langkah hukum dengan mengadopsi konsep hukum perdata guna memaksimalkan pengembalian asset salah satunya melalui sita jaminan, dengan memperhatikan prinsip GG. Penelitian yuridis normative-studi kasus digunakan untuk merespon rumusan penelitian, 1. terhadap asset harta waris dari pelaku korupsi apakah dapat dilakukan gugatan perdata? 2.bagaimana bentuk pertanggungjawaban ahli warisnya?. Berdasarkan hasil pembahasan dapat diketahui 1. bahwa para ahli waris dapat dituntut secara perdata terhadap asset harta waris tersebut jika terbukti harta tersebut dari hasil korupsi,yang dibuktikan oleh Penuntut Umum untuk mengembalikan asset negara yang wajib dikembalikan.  Namun bila tidak terbukti bukan dari hasil korupsi maka ahli waris tidak dapat dituntut untuk mengembalikan kerugian negara, 2. Ahli waris bertanggung jawab secara tanggung renteng-secara proporsional bagian harta warisnya- atas kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh pewaris-koruptor,berdasar Putusan pengadilan sebagai bentuk supremasi hukum.
Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Atas Penguasaan Hak Milik Tanah Berdasarkan Perjanjian Nominee Puput Ariyanti; Amalia Syauket; Lukman Hakim
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2114

Abstract

Praktik perjanjian nominee dalam kepemilikan hak milik tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) menimbulkan kerentanan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang dijadikan perantara. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada WNI dalam perjanjian nominee. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui statute approach, conceptual approach, serta analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian nominee dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan asas nasionalitas, asas kepastian hukum, dan asas fungsi sosial hak atas tanah, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 274/Pdt.G/2020/PN Dps. Perlindungan hukum yang diberikan mencakup pembatalan akta nominee, penegasan hak milik atas nama WNI, penolakan klaim WNA, serta penguatan sertifikat hak milik sebagai bukti otentik. Putusan tersebut sekaligus memperkuat kedaulatan agraria Indonesia dan memberi preseden penting dalam menolak praktik penyelundupan hukum. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya regulasi yang lebih tegas dan pengawasan administratif yang konsisten untuk melindungi WNI dan menjaga kedaulatan tanah nasional