Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.057
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Hukum Sasana Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal KIK-AK Bhayangkara Law Review Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya The IC-BESTS (International Conference on Business, Economics, Technology, and Social Sciences)
Amalia Syauket
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Atas Penguasaan Hak Milik Tanah Berdasarkan Perjanjian Nominee Puput Ariyanti; Amalia Syauket; Lukman Hakim
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2114

Abstract

Praktik perjanjian nominee dalam kepemilikan hak milik tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) menimbulkan kerentanan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang dijadikan perantara. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada WNI dalam perjanjian nominee. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui statute approach, conceptual approach, serta analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian nominee dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan asas nasionalitas, asas kepastian hukum, dan asas fungsi sosial hak atas tanah, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 274/Pdt.G/2020/PN Dps. Perlindungan hukum yang diberikan mencakup pembatalan akta nominee, penegasan hak milik atas nama WNI, penolakan klaim WNA, serta penguatan sertifikat hak milik sebagai bukti otentik. Putusan tersebut sekaligus memperkuat kedaulatan agraria Indonesia dan memberi preseden penting dalam menolak praktik penyelundupan hukum. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya regulasi yang lebih tegas dan pengawasan administratif yang konsisten untuk melindungi WNI dan menjaga kedaulatan tanah nasional
THE PRESIDENT'S ANXIETY WHEN HE DOES NOT HAVE MAJORITY SUPPORT IN PARLIAMENT Johan Akbari; Amalia Syauket
Bhayangkara Law Review ##issue.vol## 1 ##issue.no## 1 (2024): June 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sfhsw754

Abstract

The president's decision immediately after being elected is how the state government to be run obtains the majority support in parliament (DPR RI). This confusion is natural considering that the presidential system must involve the people's representative institution as a form of democratic government and simultaneously implement the indirect democratic system. In the context of the power relationship between the president and the House of Representatives, sometimes it causes turmoil when the president/vice president is not supported by the majority of the House of Representatives, even to the point of worrying that impeachment may be carried out. The author uses a qualitative approach with a secondary database-document analysis with an instrumental case study of the 2009-2014 Presidential Administration to find out what are the reasons for the president's upset when he does not have the majority support in Parliament and what is the solution. The results of the study show that the reason for President SBY's upset is that he is worried that there will be a political impasse due to political tensions. The solution to overcome the chaos so that there is no political stalemate, with President SBY's accommodating-compromising attitude towards political parties in Parliament. This attitude is possible because of the pragmatic and transactional attitude as the ideological relationship of political parties which tend to be moderate and centripetal-to to national integration.
Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Hukum Adat Manggarai Implikasi Terhadap Supremasi Hukum Nasional Hendri Syaputra; Amalia Syauket
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4153

Abstract

Artikel ini mengkaji penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian melalui mekanisme hukum adat di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, serta implikasinya terhadap supremasi hukum nasional. Studi ini berangkat dari fakta bahwa masyarakat adat memiliki sistem penyelesaian sengketa yang menekankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial, yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan restoratif. Namun demikian, pendekatan ini sering berbenturan dengan asas legalitas dalam hukum pidana positif yang menghendaki peraturan tertulis sebagai satu-satunya dasar pemidanaan. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, ditemukan bahwa ketidakterpaduan antara sistem hukum nasional dan hukum adat menciptakan ketegangan normatif serta ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya rekonstruksi normatif dan kebijakan hukum pidana yang lebih kontekstual dan inklusif terhadap keberadaan hukum adat sebagai bagian sah dari sistem peradilan pidana nasional. Pengakuan dan pengaturan hukum yang jelas terhadap mekanisme keadilan restoratif berbasis adat menjadi prasyarat bagi terwujudnya supremasi hukum yang tidak hanya legalistik, tetapi juga berkeadilan substantif.
Implikasi Hukum Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api Non-Organik TNI/POLRI oleh Masyarakat Sipil terhadap Rasa Aman Masyarakat Indonesia Danang Eka Hindriana; Lukman Hakim; Amalia Syauket
Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya Vol. 32 No. 1 (2026): Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya
Publisher : Universitas Insan Budi Utomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33503/paradigma.v32i1.3748

Abstract

Tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api nonorganik TNI/Polri oleh masyarakat sipil tunduk pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUDarurat No. 12 Tahun 1951 dan Pasal 306 UU Nomor 1 Tahun 2023. Penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim, terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api nonorganik TNI/Polri belum maksimal. Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 3/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel, pelaku melakukan tindak pidana kepemilikan tanpa izin dan penggunaan senjata api nonorganik TNI/Polri tanpa izin. Terhadap tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api nonorganik TNI/Polri tanpa izin, dikenakan pidana yang tidak berat
IMPLEMENTASI KECERDASAN BUATAN DALAM TUGAS KEPOLISIAN Amalia Syauket; Ratna Indriasari; Mic Finanto Ario Bangun
Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi Vol. 1 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/ahfp0q36

Abstract

In recent years, the field of policing has undergone major changes especially in the digitization of systems and equipment used by the police as tools in crime investigation and prevention. The importance of proactive policing and prevention strategies in the digital age makes it possible to identify and prevent criminal activity before it occurs through the use of sophisticated analytical tools, intelligence roles and other digital tools. This descriptive research aims to find out how the implementation of artificial intelligence in policing in the current digitalization era? The results concluded that artificial intelligence has been implemented in various forms such as the use of artificial intelligence drones, super apps for all services and Automatic License Plate Recognition in Police tasks.
SMART VILLAGE DATA GOVERNANCE: SUBSIDIARITY PRINCIPLES VS DIGITAL CORPORATE EXPLOITATION Ismaniah; Amalia Syauket; Tyastuti Sri Lestari
IC-BESTS: International Conference on Business, Economics, Technology, and Social Sciences 2026: The IC-BESTS (International Conference on Business, Economics, Technology, and Social Sciences
Publisher : POLITEKNIK LP3I JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34127/icbests.v1i1.168

Abstract

This study examines the administrative-legal challenges faced by digitalized village governments under Indonesia’s Personal Data Protection (PDP) Law. Utilizing a qualitative socio-legal approach with desk-based and digital ethnography methods, this research uses Panggungharjo Village—a national pinnacle model for Smart Villages—as its locus. The findings reveal a critical legal gap: while the central government mandates rigid, centralized data controller responsibilities on village administrations, rural areas face severe technological and financial constraints. Consequently, unchecked digital partnerships between Village-Owned Enterprises (BUMDes) and global tech corporations risk exposing citizens’ private data to surveillance capitalism. To bridge this gap, this paper argues that the constitutional principles of recognition and subsidiarity grant villages the sovereign authority to implement independent local governing strategies. This study formulates a novel administrative framework consisting of drafting data-governance village regulations, establishing community-based Data Protection Officers, and standardizing data-sharing agreements in BUMDes business contracts. By employing these localized legal instruments, digitalized villages can transform their inherent autonomy into a powerful shield to safeguard citizens' data without compromising rural independence in the global digital era.
Co-Authors Aidy, Widya Romasindah Andi Tri Haryono Awaludin Marwan Bambang Karsono Danang Eka Hindriana Finanto, Mic Hendri Syaputra Ismaniah Jantarda Mauli Hutagalung Johan Akbari Kardinah Indrianna Meutia Lukman Hakim Muhammad Andi Prastio Puput Ariyanti Rabiah Al Adawiah Ratna Indriasari Ratna Indriasari Tyastuti Sri Lestari Zulva Aswimahendra