Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Privat Law

IMPLEMENTASI STANDARISASI BATIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN DI KOTA YOGYAKARTA Utomo, Priyo; Kharisma, Dona Budi
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (822.811 KB) | DOI: 10.20961/privat.v7i2.39333

Abstract

AbstractThis article describes how to apply standardization on batik in Yogyakarta. This is based on the globalization of trade which requires all products to meet standards that have been applied internationally to be accepted in the international market. The methodology and research used are empirical legal research methods that are sociological juridical, namely understanding the conditions and social situations in which the law is applied. The results of the study show that law enforcement officers in this case are the Yogyakarta City Industri and Trade Department and the Yogyakarta Center for Crafts and Batik has not made maximum effort. The legal rules that apply are not relevant to current conditions because the application of standardization of batik which is a benchmark to be accepted in the international market cannot be enforced. In addition, there are still many legal cultures in the batik industri that ignore the law, especially batik standardization. This has an impact on batik entrepreneurs who apply standardization on batik in the city of Yogyakarta are still very few due to various obstacles.Keywords: Standardization; Batik; International Trade; Application of Rules; ProblemsAbstrakArtikel ini mendeskripsikan bagaimana penerapan standarisasi pada batik di Kota Yogyakarta. Hal tersebut didasari oleh globalisasi perdagangan yang menuntut semua produk harus memenuhi standar yang telahditerapkan secara internasional agar dapat diterima di pasar internasional. Metodologi dan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yang bersifat yuridis sosiologis, yaitu memahami kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan di mana hukum itu diterapkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta serta Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta belum melakukan usaha yang maksimal. Aturan hukum yang berlaku tidak relevan dengan kondisi sekarang ini dikarenakan penerapan standarisasi batik yang menjadi tolok ukur untuk dapat diterima di pasar internasional tidak dapat dipaksakan penerapannya. Selain itu budaya hukum dalam pelaku industri batik masih banyak yang mengabaikan hukum, khususnya standarisasi batik. Hal demikian berdampak pada pelaku usaha batik yang menerapan standarisasi pada batik di Kota Yogyakarta masih sangat sedikit yang dikarenakan berbagai kendala yang ada. Kata Kunci: Standarisasi; Batik; Perdagangan Internasional; Penerapan Aturan; Problematika.
KAJIAN YURIDIS PENGATURAN HAK ASUH ANAK SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Waspada, R. Jangkung Surya; Kharisma, Dona Budi
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.483 KB) | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40385

Abstract

AbstractThis research aims to acknowledge child custody arrangements in terms of the breakdown of a marriage due to divorce which one party is a citizen of Indonesia (WNI) and the other one is a foreign citizen (FOREIGNERS). This research is a descriptive empirical law with a qualitative approach. The data collection technique used is an interview on the Sleman State Court Judge and documents or references review. Based on the research and discussion, we know that issues that arise from mixed divorce are the place that divorce lawsuit was filed, fighting for child custody, and about child nationality. In resolving disputes over child custody, the judge uses Indonesian national law about child custody which tends to give children the right to choose who they want to be cared for. The Judge’s guideline is the priority of the child’s needs. About children nationality, Indonesian national law recognizes limited dual citizenship to children under 18 (eighteen) years old or unmarried children. When children turns 18 (eighteen) years old or after marriage, children must choose one nationality from their parents.Keywords: Mixed Marriage; Mixed Divorce; Child Custody; Limited Dual Citizenship.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hak asuh anak dalam putusnya perkawinan karena perceraian yang dilakukan antara suami isteri dimana salah satu pihak adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan pihak yang lain adalah Warga Negara Asing (WNA). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara pada Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan studi dokumen atau bahan pustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa problematika yang muncul dalam perceraian campuran yaitu tempat diajukannya gugatan perceraian, perebutan hak asuh anak, dan kewarganegaraan anak tersebut. Hakim Indonesia dalam menyelesaikan masalah hak asuh anak dari perceraian campuran menggunakan hukum nasional Indonesia dimana  cenderung memberikan anak hak untuk memilih dengan siapa ia ingin diasuh. Hakim berpatokan pada  kebutuhan anak yang diutamakan. Anak juga memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas selama ia berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun atau sebelum menikah. Anak yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah mereka harus memilih salah satu kewarganegaraan dari orang tua mereka.Kata kunci: Perkawinan Campuran; Perceraian Campuran; Hak Asuh Anak; Kewarganegaraan Ganda Terbatas.
PERAN BEI DALAM MELINDUNGI INVESTOR PASAR MODAL TERHADAP KEPAILITAN PERUSAHAAN TERBUKA Azmi, Muhammad; Kharisma, Dona Budi
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (752.736 KB) | DOI: 10.20961/privat.v7i2.39329

Abstract

AbstractThis study examines the role of the Indonesia Stock Exchange on capital market investors regarding the bankruptcy of a public company. This research uses normative-empirical legal research methods with descriptive and prescriptive forms. The results show that the legal protection of capital market investors by the Indonesia Stock Exchange can be done with the principle of disclosure to investors and monitoring of financial reports, annual reports, and other periodic reports. Keywords: Bankrupt, Investor, Legal ProtectionAbstrakPenelitian ini mengkaji tentang peran Bursa Efek Indonesia terhadap investor pasar modal mengenai  kepailitan perusahaan terbuka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan sifat penelitian deskriptif dan bentuk preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya perlindungan hukum investor pasar modal oleh Bursa Efek Indonesia dapat dilakukan dengan prinsip keterbukaan kepada para investor dan pantauan mengenai Laporan keuangan, Laporan tahunan, dan Laporan berkala lainnya. Kata kunci: Pailit, Investor, Perlindungan Hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DOMPET DIGITAL OLEH BANK INDONESIA Clevalda, Damasha Khoiri; Kharisma, Dona Budi
Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i1.41483

Abstract

Abstract The purpose of this articles was to determine the legal protection efforts undertaken by Bank Indonesia for digital wallet customers. This research method is a non-doctrinal legal research or social legal research with the nature of descriptive research. Bank Indonesia as the authority that regulates the payment system services including digital wallet has the obligation to guarantee the protection of its customers by making regulations and policies and supervision of the implementation of the regulation. Bank Indonesia has a customer protection effort by filing complaints and following up on complaints resolution, and education and literacy by Bank Indonesia. The handling of complaints settlement by Bank Indonesia consists of 3 (three) stages namely education, consultation and facilitation. Abstrak Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang dilakukan Bank Indonesia terhadap nasabah pengguna dompet digital. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum non-doctrinal atau social legal research dengan sifat penelitian deskriptif. Bank Indonesia sebagai otoritas yang mengatur penyelenggaraan jasa sistem pembayaran termasuk dompet digital memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan nasabahnya dengan membuat peraturan dan kebijakan serta pengawasan dalam implementasi peraturan tersebut. Bank Indonesia juga melakukan upaya perlindungan terhadap nasabah dengan penyampaian pengaduan dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan, serta edukasi dan literasi oleh Bank Indonesia. Penanganan penyelesaian pengaduan oleh Bank Indonesia terdiri dari 3 (tiga) tahap yakni edukasi, konsultasi dan fasilitasi.