Muhammad Eriton
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

PENGOPTIMALAN PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM VERIFIKASI FAKTUAL PADA PENCALONAN KEPALA DAERAH Eriton, Muhammad
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Volume 2, No. 1, Januari-Juni 2018
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.623 KB) | DOI: 10.22437/jisipunja.v2i1.7175

Abstract

General Elections initially known only as elections to elect the DPR, DPD, DPRD, President and Vice President directly but on the development of the election of regional head and deputy head of region directly has become part of the general election. As regional election organizer (PILKADA), the electoral commission in the region is divided into the Provincial, Regency and City General Election Commission. the problems that often arise in PILKADA are in the verification stage of administrative requirements of candidates, especially the verification of education certificates, the General Election Commission (KPU) should be obliged to coordinate with related parties regarding administrative requirements as a precautionary measure of fraud, but in reality in the process of verifying the requirements of candidates for regional head and the deputy head of the region is still lacking where the definition of verification is the examination and matching of the truth of written evidence relating to the validity of the fulfillment of requirements but in practice this meaning is only meant to be a necessity if there is fraud report, not as a duty as a precautionary measure against fraud execution of election District head.
Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Amnesti dan Abolisi Berdasarkan UUD NRI 1945 Nainggolan, Johannes; Arfa'i, Arfa'i; Eriton, Muhammad
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 6 No. 2 (2026): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v6i2.57316

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaturan dan batasan hak prerogatif Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menemukan bahwa pengaturan hak prerogatif Presiden mengalami kekaburan norma akibat ketiadaan atribusi pengaturan dalam Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945. Ketiadaan undang-undang khusus yang mengatur parameter baku mengenai jenis tindak pidana, kriteria urgensi nasional, dan mekanisme pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Praktik terbaru menunjukkan adanya pergeseran pemberian amnesti dan abolisi dari instrumen rekonsiliasi nasional untuk tindak pidana politik menjadi instrumen yang digunakan pada perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini berargumen bahwa batasan hak prerogatif Presiden terdiri dari dua dimensi: batasan prosedural berupa kewajiban mempertimbangkan DPR yang harus dijalankan secara transparan dan akuntabel, serta batasan substantif yang bersumber dari prinsip independensi kekuasaan kehakiman (Pasal 24 UUD 1945) dan asas persamaan di hadapan hukum (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945). Kesimpulannya, diperlukan pembentukan undang-undang khusus tentang amnesti dan abolisi untuk menjamin kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menjaga integritas negara hukum.