Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.891
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pilar Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Bina Bangsa Ekonomika Advances In Education Journal Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam RUMI
Muhammad Ridwan
Universitas Muhammadiyah Makassar
Religion Economics, Econometrics & Finance Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Jual BeliSayur Dengan Sistem Pembayaran Tempo Antara Pemasok Dan Pengecer Muh Anas Hamsan; Muhammad Ridwan; Abdul Malik
RUMI: Rumah Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 3 (2026): RUMI (Rumah Ilmiah Jurnal Multidisiplin) (Juni)
Publisher : RUMI: Rumah Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik jual beli sayur dengan sistem pembayaran tempo antara distributor dan pedagang di Pasar Induk Minasa Maupa Kabupaten Gowa, yang berpotensi menimbulkan masalah keadilan, riba, dan sengketa utang dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Kajian teoritis meliputi konsep jual beli (bai’), akad, bai’ bitsaman ajil, rukun dan syarat jual beli, serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti keadilan, kemaslahatan, amanah, dan larangan riba, gharar, dan maisir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif, berlokasi di Pasar Induk Minasa Maupa. Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan distributor, pedagang, pengelola pasar, perangkat kelurahan, dan ahli fiqih muamalah, serta dokumentasi sebagai data sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme jual beli tempo dilakukan berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan lisan, dengan harga tempo lebih tinggi dari harga tunai dan adanya denda keterlambatan. Praktik ini pada dasarnya sesuai dengan konsep bai’ bitsaman ajil selama harga dan tempo disepakati di awal, namun menjadi bermasalah ketika terdapat penambahan harga dan denda berbasis waktu yang mengandung unsur riba dan tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan dan larangan kezalim-an dalam hukum ekonomi syariah.
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penimbangan Ikan di TPI Paotere Kota Makassar Agung Daeng Rizky; Muhammad Ridwan; Mega Mustika
RUMI: Rumah Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2026): RUMI (Rumah Ilmiah Jurnal Multidisiplin) (Agustus)
Publisher : RUMI: Rumah Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere Kota Makassar merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir yang memiliki peran penting dalam distribusi dan transaksi hasil perikanan. Salah satu tahapan penting dalam transaksi jual beli ikan adalah proses penimbangan yang menjadi dasar penentuan harga dan nilai transaksi antara nelayan dan pedagang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penimbangan ikan yang diterapkan di TPI Paotere Kota Makassar serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan nelayan, pedagang, dan petugas timbangan, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penimbangan ikan di TPI Paotere dilakukan menggunakan timbangan manual dan digital, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam hukum ekonomi syariah. Penimbangan yang tidak selalu disaksikan oleh nelayan, keterbatasan pengawasan, serta kondisi alat dan lingkungan penimbangan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi tersebut berpotensi mengandung unsur gharar dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip ‘adl (keadilan) serta hifz al-māl (perlindungan harta) dalam maqāṣid al-syarī‘ah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, keterlibatan nelayan dalam proses penimbangan, transparansi hasil penimbangan, serta penerapan standar penimbangan yang lebih akurat dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.
Analisis Prinsip Syari'ah Terhadap Kelayakan Pariwisata Halal Pada Pantai Merpati Kabupaten Bulukumba Rohadatul Aisyiah; Muhammad Ridwan; Abdul Malik
RUMI: Rumah Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2026): RUMI (Rumah Ilmiah Jurnal Multidisiplin) (Agustus)
Publisher : RUMI: Rumah Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Sharia principles in relation to the feasibility of halal tourism at Merpati Beach, Bulukumba Regency, and to identify the factors that hinder the implementation of Sharia principles in the management of the tourist area. This study employed a qualitative research method with a descriptive approach. Data were collected through direct observation and interviews with tourism managers, business operators, visitors, employees of the Tourism Office, and local community members around Merpati Beach. The collected data were analyzed descriptively to describe the implementation of Sharia principles in tourism management at Merpati Beach. The results of the study indicate that Merpati Beach, Bulukumba Regency, has potential to be developed as a halal tourism destination. The implementation of Sharia principles can be observed through the efforts of tourism managers to maintain environmental cleanliness, create an orderly and comfortable tourism atmosphere, provide public facilities, and encourage business operators to provide proper and halal food and beverages for visitors. The existence of Merpati Beach as a tourist destination also provides economic benefits to the surrounding community through various business activities, particularly the sale of food, beverages, and other tourist necessities. However, the implementation of Sharia principles has not yet been fully optimized due to several challenges, including limited supporting facilities for Muslim tourists, the need to improve business operators' understanding of halal tourism concepts, and the relatively low awareness of some visitors regarding environmental cleanliness and orderliness. Therefore, the development of Merpati Beach as a halal tourism destination requires improved facilities, guidance for business operators, stronger supervision, and cooperation among tourism managers, local communities, business operators, and the local government. Through these efforts, Merpati Beach has the potential to develop into a tourism destination that provides comfort for Muslim tourists while supporting the economic development of the surrounding community.
Co-Authors Abdillah S Abdul Malik Aden Pratiwi Agung Daeng Rizky Ahmad Azhary Anas Alifa Dzahabiyah Sir Anatasya Andi Syarifah Wahdah Fadlan Sahabuddin Fakhruddin Mansyur Hafsah Hasan Hurriah Ali Hasan Jasri, Jasri Mega Mustika Muh Anas Hamsan Muh Nurdin Muhammad Zuhud Rizki Mustamin, Siti Walidah Rohadatul Aisyiah Wawan Anggara