Garuda - Garba Rujukan Digital

The Charging of Administrative Fee for Customers of Mudharabah Saving Depositors Muhammad, Danang Wahyu; Mustika, Mega
Jurnal Media Hukum Vol 26, No 1, June 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.20190126

One of the saving products in Islamic banks is mudharabah. In the practice of mudharabah saving, there are Islamic banks charge an administrative fee and some do not. The research aims to clarify the fiqh basis of the charge of administrative fees to Shahibul Maal by mudharib in mudharabah saving. This normative research used secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. It is found that the charge of administrative fee by mudharib to Shahibul Maal on mudharabah saving does not have a clear foundation in fiqh. Based on the Fatwa of the National Sharia Board (DSN), the operational cost of mudharabah savings is the responsibility of the Mudharib and not the Shahibul Maal, since the Shahibul Maal has provided the fund. Mudharib can charge for the operational cost only if there is an agreement with the Shahibul Maal.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Legal law and principles in the credit in banking Mustika, Mega
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 3 No 2 (2019): JUNE
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

In lending from banks to the public for financing purposes, each bank is required to implement the principle of prudence. The formulation of the problem in the research is how to apply the law and the principle of prudence in anticipating the occurrence of bad credit. This study aims to find conformity in the law and the practice of applying the precautionary principle. This research is normative research, using the statutory approach. In this study using legal materials to conduct analysis in the form of primary legal materials, tertiary legal materials or non-legal legal materials and analyzed using descriptive methods. The results of the study indicate that the application of the prudential banking principle in granting credit can be interpreted as the principle applied by the bank in carrying out its business, so that it is always in accordance with applicable banking provisions, in order to avoid irregularities in unhealthy banking practices and to minimize losses incurred on banks such as bad credit.prudential principle; bad credit; banking

Study of the MUI DSN Fatwa on Clause Fines and Compensation on the Sharia KPR Hasanuddin Ingka; Fakhruddin Mansyur; Mega Mustika
LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam VOL 7, NO 2 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/lamaisyir.v7i2.17560

This research was conducted to examine the DSN MUI fatwa related to sanctions on fines and compensation for customers due to delaying payments, the sanctions given to capable customers who delay payments and to find out the application of the DSN-MUI Fatwa. This research was a qualitative research with primary data sources from interviews with the marketing coordinator and the service coordinator and documentation. The analysis in this discussion was descriptive qualitative data analysis. The results of this study indicate that the application of sanctions for fines and compensation for customers by banks based on the MUI DSN fatwa there were still some scholars who do not agree with this because the fatwa does not include specific criteria, thus the analysis of all Islamic banks taking mortgages in Islamic banking are capable people, but on the way there are those who are constrained by payment, such as traders whose income is uncertain. In this study it was also found that this was enforced by Islamic banking due to disciplining customers and company losses.

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN DANA MEGGUNAKAN AKAD WADIAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DI BMT Mega Mustika
PILAR Vol 12, No 1 (2021): JURNAL PILAR, JUNI 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Salah satu produk tabungan pada koperasi simpan pinjam atau disingkat bait tamwil (BMT) adalah dengan menggunakan akad wadiah. Dengan adanya BMT dapat membantu masyarakat kecil untuk berbisnis, dalam akad akad, melakukan transaksi dengan menggunakan akad wadiah, berangkat dari sini, dalam hal lembaga zakat dalam pelaksanaan hukumnya dapat dipelajari dalam syariat Islam yang berkaitan dengan wadiah. perjanjian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Pengelolaan Dana yang Menggunakan Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan di BMT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas hukum Islam yang menggunakan akad wadiah agar tidak menimbulkan gharar atau ketidakjelasan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan hukum yaitu segala aturan yang mengikat seperti Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma Ulama, dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum dan analisis dilakukan dengan menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kajian hukum diperbolehkan karena penggalangan dana atau pemanfaatan dana yang disalurkan kepada nasabah lain semata-mata untuk ta'awun atau membantu rakyat kecil untuk menciptakan perekonomian yang sejahtera.Kata kunci: BMT, simpan pinjam, wadiah

PRAKTEK PEMBERIAN BONUS DALAM PENGHIMPUNAN DANA MENGGUNAKAN AKAD WADIAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI Mega Mustika
PILAR Vol 13, No 1 (2022): JURNAL PILAR, JUNI 2022
Publisher : PILAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Bank syariah tidak diperkenankan menggunakan riba. Oleh karena itu, bank mencari alternatif lain yang sesuai dengan prinsip syariah, maka ketemulah yang namanya akad wadiah dalam penghimpunan dana. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pemberian Bonus Dalam Akad Wadi’ah Menurut Hukum Islam dan Bagaimana Pemberian Bonus Dalam Praktek Penghimpunan Dana Menggunakan Akad Wadi’ah Pada Bank Syariah Mandiri? Penelitian ini bertujuan Untuk mengkaji dan menggali mengenai, hukum Islam mengatur pemberian bonus dalam akad wadi’ah, sehingga penelitian ini akan melahirkan suatu kejelasan secara hukum serta prakteknya dalam bank syariah mandiri.Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatang perundang-undangan yaitu semua peraturan yang bersifat mengikat, dalam hal ini, bukan hanya berupa perundang-undangan tapi juga Al-Quran, hadits dan ijtihad. Dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum untuk melakukan analisi yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier atau bahan hukum non hukum dan analisis dilakukan dengan menggunakan metode perspektif.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Pemberian bonus dalam praktek penghimpunan dana menggunakan akad wadiah pada bank syariah mandiri, berdasarkan isi klausla perjanjian pembukaan rekening antara bank syariah dengan nasabah dalam redaksi kata dalam akadnya terdapat kata ’setiap akhir bulan’ kata tersebut seharusnya dihilangkan karena secara syariat membuka celah menuju pada praktek riba, dalam hukum syariat mendekati sesuatu yang haram itu tidak boleh karena membuka celah atau jalan menuju pada praktek haram seperti praktek riba.

Social Capital Derification in Islamic Economy (Study of Street Vendors in Makassar) St. Saleha Madjid; Mega Mustika
Jurnal Ar-Ribh Vol 5, No 2 (2022): Oktober 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jei.v5i2.9194

Islam places a great emphasis on being able to protect and maintain life. This issue is in line with the objectives of Islamic law (maqasid al-shari'ah). The purpose of the Islamic law is to benefit servants (humans) in this life and the hereafter. This study describes the features of Islamic economics on social capital and how the dynamics of street vendors in an Islamic economic perspective can strengthen social capital as a merchant survival strategy, namely the value of ta'awun (helping each other)., and ukhuwah (brotherhood), ihsan (kindness), and leadership. It will also discuss how Islamic-based social capital can be a survival strategy for informal businesses in Makassar. The research was conducted at the Makassar Central Market from 12 informants. The result of this research is that the basic values of Islamic economics, such as ummah wahidah, ukhuwah, ta'awun, ihsan, and al-is al-adalah, become social capital that is are able to move traders to fight together to solve problems and meet their needs.

Analisis Konsep Keadilan Bagi Nasabah dalam Pelaksanaan Bagi Hasil pada Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Makassar Mustika, Mega; S, Abdillah; Malik, Ridwan
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No. 3 : Al Qalam (Mei 2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v18i3.3491

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep keadilan dalam pelaksanaan bagi hasil pada pembiayaan akad mudharabah di bank syariah Indonesia sehingga dapat memberikan pengetahuan yang akuntabilitas, transparansi dan nilai keadilan bahwa besar ringannya pekerjaan, besar kecilnya modal yang dijalankan dan berat pekerjaan yang dilakukan masing-masing punya nilai kadilan dalam pembagian hasil. Relevansinya dalam perkembangan bisnis ekonomi syariah sangat berpengaruh bagi masyarakat luas karena menyangkut keadilan dalam melakukan muamalah atau transaksi dalam ekonomi terkhusus dalam dunia perbankan syariah. Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu semua produk hukum yang bersifat mengikat yang berupa UUD, termasuk di dalamnya Al-Quran, hadis, fatwa DSN. Al-Quran dan hadis bagi yang menyakini itu bersifat mengikat dan terdapat sekumpulan aturan sedangkan fatwa DSN dalam hukum Islam dianggap sebagai ijtihad ulama dan ijma dalam sumber hukum di Indonesia. Hasil penelitian ini bahwa Nilai keadilan dalam akad Mudharabah terletak pada keuntungan dan pembagian resiko dari masing-masing yang sedang melakukan kerjasama sesuai dengan porsi keterlibatannya. Kedua belah pihak akan menikmati keuntungan secara proporsional, jika kerjasama tersebut mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, masing-masing pihak menerima kerugian secara proforsional. Maka dalam hal ini tidak ada yang merasa akan di zhalimi terkait perkara bagi hasil pada pembiyaan akad mudharabah.

Artificial Intelligence and Islamic Law: Ethical Implications and Fiqh Fatwas in the Digital Age Malik, Ridwan; Malik, Abdul; Mustika, Mega
Journal of Family Law and Islamic Court Vol 3, No 2 (2024): Journal of Family Law and Islamic Court
Publisher : Family Law Study Program (Ahwal Syakhshiyah), Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jflic.v3i2.16546

The advancement of Artificial Intelligence (AI) in the digital era has significantly influenced various fields, including health, education, and the legal system. However, alongside its potential benefits, AI also presents complex ethical and legal challenges, particularly within the framework of Islamic law, which is grounded in the Qur'an, Hadith, and fiqh traditions. This study examines how core principles of Islamic law—maslahah mursalah (public good), qiyas (analogy), and dhaman (accountability)—can address these challenges. Additionally, it evaluates the role of fatwas in offering adaptive and relevant legal guidance for modern technological developments. Using a document analysis approach, the research reveals that Islamic law possesses the flexibility to tackle issues such as algorithmic bias, data privacy, and accountability in autonomous decision-making. The principle of maslahah supports the ethical use of AI for the greater public good, while qiyas facilitates the legal adaptation of emerging technologies through analogy with established precedents. Meanwhile, dhaman underscores the necessity of human responsibility in the deployment of AI. However, existing fatwas are often too general and lack detailed guidance on addressing the specific complexities of AI, highlighting the need for a holistic approach that integrates classical Islamic principles with contemporary technological contexts. This research contributes by proposing a more comprehensive ethical and legal framework that aligns AI development and application with Islamic values. Recommendations include producing more detailed fatwas and conducting empirical research involving scholars, policymakers, and technology developers to ensure AI's responsible and beneficial utilization in the digital age.

Inovasi dan Optimalisasi BMT Muhammadiyah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah yang Kompetitif di Kota Makassar Mustika, Mega; S, Abdillah; Malik, Ridwan
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 19, No. 2 : Al Qalam (Maret 2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v19i2.4815

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi produk syariah di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Muhammadiyah Makassar dan dampaknya terhadap perkembangan ekonomi syariah lokal. BMT Muhammadiyah, sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah, menghadapi tantangan persaingan dengan lembaga keuangan konvensional serta kebutuhan untuk terus mengembangkan produk-produk yang relevan bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara mendalam dengan pengelola BMT, observasi langsung, dan analisis data sekunder dari laporan keuangan dan dokumen internal BMT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi produk syariah yang dilakukan oleh BMT Muhammadiyah, seperti pembiayaan UMKM, tabungan berbasis akad mudharabah, dan investasi syariah, telah mampu meningkatkan daya saing lembaga ini dalam pasar keuangan syariah lokal. Namun, masih terdapat kebutuhan untuk memperluas program literasi keuangan syariah dan meningkatkan penggunaan teknologi digital dalam layanan BMT. Penelitian ini juga menemukan bahwa kolaborasi dengan sektor-sektor strategis, seperti UMKM, pendidikan, dan pariwisata halal, penting untuk memperluas jangkauan dan dampak ekonomi syariah di Kota Makassar. Temuan ini diharapkan dapat memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah serta meningkatkan kinerja dan daya saing BMT Muhammadiyah secara berkelanjutan.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search