Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Sepatu Bocoran Pabrik Ditinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak Muhammad Luthfi Radian; Trias Saputra
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Pelita November 2022
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v3i2.1610

Jual beli merupakan bagian dari aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai makhluk sosial. Dewasa ini banyak transaksi jual beli yang masih diragukan dan belum memiliki kepastian hukum dalam lingkup aturan yang berlaku di Indonesia. Tujuan Penilitian ini dibuat ialah Untuk menganalisisa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual-beli sepatu bocoran pabrik ditinjau dari asas kebebasan berkontrak dan untuk mengetahui penerapan asas kebebasan berkontrak dalam jual-beli sepatu bocoran pabrik. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekata yuridis normatif, penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dalah penelitian hukum kepustakaan.

Akibat Hukum Dari Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Tidak Sesuai Dengan Tata Cara Pembuatan Akta PPAT Muhammad Luthfi Radian; Wulan Windiarti
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Pelita Mei 2023
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v4i1.2310

The growing of importance meaning of the land to human life today may causes increase of the potential for conflicts or land disputes, to prevent or at least to reduce the potential for conflict or dispute are required legal and orderly system of land administration. Therefore is required to transfer land rights to be registered must be proven by deed of PPAT. As authentic documents PPAT deed must meet procedures for making the deed of PPAT as determined by the laws and other rules. Making the deed that is incompatible with how making PPAT deed may pose a risk to the certainty of land rights arising or recorded on the basis of such deed. Based on this background the authors give the title of this thesis, The Legal Consequences of Making the Deed of Sale and Purchase of Land That is Incompatible With PPAT Deed Making Procedures. The aim of this study is to determine the forms, causes and legal consequences of making the deed of sale and purchase of land not in accordance with the procedure making the deed of PPAT. The method of juridical approach used is empirical research with prescriptive specifications and data sources used are primary and secondary data. Collecting data is done by doing library research and field study and then after the data were analyzed conclusion is by using the method of inductive thinking. Based on this research found that, the legal effect of making the deed of sale and purchase of land not in accordance with procedures for making the deed of PPAT is: PPAT can be dishonorably discharged, PPAT deed degraded the strength of proof becomes deed under hand and third parties may utilize it to its interests.

Kajian Yuridis Terhadap Aktivitas Merekam Film Pada Bioskop Ditinjau Dari Kajian Hukum Perdata Wulan Windiarti; Muhammad Luthfi Radian
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Pelita November 2023
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v4i2.2945

Kekayaan Intelektual atau biasa disingkat KI ialah sebuah hak yang bersifat khusus yang artinya hanya dapat digunakan atau dilaksanakan oleh para pemilik hak cipta tersebut, oleh karenanya Hak Kekayaan Intelektual ini haruslah dilindungi yang merupakan ciptaan yang bersumber dari seni, sastra, musik, dan program-program komputer yang sangat berperan besar dalam memperkaya dan membentuk peradaban manusia dari abad ke abad atau dari jaman ke jaman. Pelanggaran terhadap hak cipta didasari oleh dua (2) hal-hal pokok seperti dengan kesengajaan dan tidak memiliki hak dalam mengumumkannya, menduplikasikan, memberikan izin-izin didalam melakukan hal tersebut, dan disertai kesengajaan mengedarkan, memperlihatkan, serta melakukan penjualan terhadap orang banyak suatu karya-karya atau barang-barang yang melanggar sebuah hak cipta orang. Salah satu penyimpangan dari hak cipta ialah memperbanyak dan memberitahukan film-film melewati media jaringan atau internet dengan cara menstreaming atau mengunduh, dimana dengan mengunduh film secara gratis yang tidak memiliki izin dari sang pencipta karya hal ini sangat merugikan pemegang hak cipta. penelitian hukum secara normatif. Dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian secara normatif serta penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang merupakan penelitian berfokus pada pengkajian norma-norma dan kaidah-kaidah sesuai dengan hukum positif terkait alternatif penyelesaian sengketa dalam perjanjian lisensi merek di Indonesia.

Tinjauan Kritis Hak Pekerja Kontrak Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021 Arifin Arifin; Muhammad Luthfi Radian; Dhea Gita Imelda
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5753

The government was formed to protect all Indonesian people, advance public welfare and educate the nation. The Indonesian nation consists of various ethnicities, cultures and languages but is united in diversity. To regulate diverse life, the government makes various policies, both through laws, government regulations, etc. In industrial relations, the government has enacted the Employment Law and Government Regulations that regulate rights and obligations as well as work conditions. The Employment Law currently in effect is Law No. 13 of 2003 concerning Employment and Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation. One of the contents of Law No. 13 of 2003 concerning Employment and Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation is about the Rights of Contract Workers (PKWT) whose employment relationship ends due to the end of the agreed period or the termination of their employment relationship before the end of the agreed period. As an implementing regulation of the Law, the Government issued Government Regulation No. 35 of 2021 concerning Fixed-Term Employment Agreements, Outsourcing, Working Hours and Rest Hours, and Termination of Employment.

Tinjauan Yuridis Kepemilikan Tanah Tanpa Adanya Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Muhammad Luthfi Radian; Dian Utari; Rezki Baskoro
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.16032

Indonesia Memiliki tanah yang sangat subur, sumber daya alamnya yang melimpah, dan letaknya yang strategis semakin menambah nilai tambah bagi negara ini. Menyadari betapa pentingnya kebutuhan manusia akan tanah, sangatlah penting untuk memiliki sertifikat tanah sebagai landasan hukum yang kuat, juga sebagai jaminan atas kepastian hukum. Walaupun Sertifikat hak milik atas tanah sangatlah penting, akan tetapi pada kenyataannya, masih banyak masyakarat yang belum mendaftarkan tanahnya atau belum bersertifikat. Maka dari itu Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan penjelasan juga untuk memahami mengenai dampak hukum yang timbul akibat kepemilikan tanah tanpa sertifikat resmi selain itu. Penelitian ini menggunakan metode empiris yuridis. Data dikumpulkan dengan wawancara serta bahan bahan hukum seperti peraturan perundang undangan, peraturan pemerintah. Data diperoleh melalui studi literatur dan analisis kebijakan yang relevan dengan tanah tanpa sertifikat. Penelitian ini menemukan bahwa pendaftaran tanah adalah kewajiban hukum. Tanah yang tidak memiliki sertifikat tidak memberikan kepastian hukum kepada pemilik dan dapat menyebabkan sengketa di masa depan. Oleh karena itu, untuk memastikan status hukum kepemilikan tanah, masyarakat dianjurkan untuk segera mendaftarkan tanah mereka.

Analisis Yuridis Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 dalam Penyelesaian Polemik Royalti Musik di Ruang Publik Dian Utari; Muhammad Luthfi Radian; Deby Christiana
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.16050

Industri musik merupakan bagian penting dari sektor ekonomi kreatif yang memberikan kontribusi ekonomi sekaligus berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual para pencipta. Pemanfaatan karya musik di ruang publik seperti restoran, hotel, pusat perbelanjaan, dan tempat hiburan menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam praktiknya, mekanisme penarikan royalti musik masih menimbulkan polemik, terutama terkait transparansi pengelolaan royalti, mekanisme pembayaran, serta kewenangan lembaga pengelola. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penarikan royalti musik di ruang publik serta menilai keselarasan norma antara Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2025 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 memperkuat tata kelola pengelolaan royalti melalui peningkatan transparansi lembaga manajemen kolektif, pembatasan biaya operasional, serta pengembangan sistem digital Pusat Data Lagu dan Musik. Regulasi ini telah sejalan dengan kerangka hukum hak cipta di Indonesia, namun efektivitasnya tetap bergantung pada implementasi kebijakan, transparansi distribusi royalti, serta peningkatan pemahaman hukum para pengguna karya musik di ruang publik.

Kepastian Hukum Atas Tanggung Jawab Pribadi Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Muhammad Luthfi Radian; Arifin Arifin; Waulil Amri
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 5: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i5.19905

Penelitian ini menelaah batasan tanggung jawab direksi dalam hukum dagang Indonesia, khususnya ketika terjadi kepailitan. Prinsip entitas terpisah (separate legal entity) seringkali menjadi tameng bagi direksi untuk menghindari pertanggungjawaban pribadi. Namun, doktrin piercing the corporate veil memungkinkan perobekan tabir tersebut jika terbukti ada iktikad buruk atau kelalaian berat (gross negligence). Melalui metode yuridis-normatif dengan pendekatan kasus, jurnal ini menganalisis bagaimana tindakan ultra vires dan pelanggaran fiduciary duty dapat menggeser beban kerugian dari aset perseroan ke aset pribadi direksi berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 dan UU No. 37 Tahun 2004.

Analisis Yuridis Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Terhadap Tanah Tanpa Sertifikat: Studi Kasus Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Veriska Rahmania; Muhammad Luthfi Radian
JURNAL ILMIAH RESEARCH STUDENT Vol. 3 No. 2 (2026): September
Publisher : KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jirs.v3i2.12145

Pembangunan jalan tol sebagai Proyek Strategis Nasional bertujuan mendorong konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi, namun pelaksanaannya kerap terhambat oleh permasalahan pengadaan tanah, terutama pada bidang tanah yang belum bersertifikat dan hanya dikuasai melalui bukti informal seperti girik atau letter C. Ketidakjelasan ini memicu ketidakpastian hukum dalam verifikasi kepemilikan, penetapan ganti kerugian, serta perlindungan hak masyarakat terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum terhadap tanah yang belum bersertifikat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 serta mengidentifikasi kendala yuridis dan perlindungan hak masyarakat pada studi kasus Proyek Jalan Tol Cimanggis-Cibitung. Menggunakan metode yuridis-normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris bersifat deskriptif-analitis, data dianalisis secara kualitatif dan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997, dan UU Nomor 2 Tahun 2012 mengakui penguasaan informal, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala sistemik seperti ketidakjelasan prosedur verifikasi, lemahnya posisi tawar pemilik tanah, penetapan ganti kerugian yang belum mencerminkan nilai pasar riil, hingga eksekusi lahan sebelum ganti kerugian final. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip keadilan substantif belum terwujud seimbang, sehingga diperlukan reformasi prosedur, transparansi, dan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN ASET KRIPTO DALAM PERJANJIAN KREDIT DI INDONESIA Teguh Kardiansyah; Muhammad Luthfi Radian
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3022

Perkembangan teknologi digital mendorong penggunaan aset kripto tidak hanya sebagai instrumen investasi, tetapi juga dalam berbagai hubungan hukum keperdataan, termasuk perjanjian kredit. Penggunaan aset kripto dalam perjanjian kredit menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukum aset kripto, penggunaannya sebagai objek atau jaminan perjanjian, serta perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum dan pengawasan penggunaan aset kripto dalam perjanjian kredit di Indonesia serta perlindungan hukum para pihak apabila terjadi wanprestasi atau sengketa. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset kripto memiliki nilai ekonomi dan telah memperoleh pengakuan hukum sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan di Indonesia. Dalam perspektif hukum perdata, aset kripto dapat dipandang sebagai benda tidak berwujud sehingga pada prinsipnya dapat menjadi objek suatu perjanjian. Namun, hukum Indonesia belum mengatur secara khusus aset kripto sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit, terutama terkait pembuktian kepemilikan, penilaian, penguasaan, pendaftaran, dan eksekusi. Perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur masih bertumpu pada ketentuan umum KUHPerdata dan kesepakatan kontraktual para pihak. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih khusus untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang dalam penggunaan aset kripto pada perjanjian kredit.

TINJAUAN HUKUM PERDATA TERKAIT DALAM PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL KHUSUS PERDATA Ropika Purba; Muhammad Luthfi Radian
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 5 (2026): Oktober
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i5.12491

Perkembangan media sosial meningkatkan risiko pencemaran nama baik yang selama ini lebih banyak diselesaikan secara pidana melalui UU ITE. Penelitian ini menganalisis aspek hukum perdata terhadap Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan UU ITE pasca-Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024, serta perlindungan dan pemulihan hak korban melalui keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui analisis penafsiran norma Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (KUHPerdata, UU ITE No. 1 Tahun 2024, UUD 1945, dan Putusan MK), sekunder, serta tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumen elektronik, yang kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran nama baik di media sosial secara keperdataan memenuhi seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian (materiil dan immateriil), serta hubungan kausalitas. Sanksi hukum perdata tidak berwujud kurungan badan, melainkan kewajiban pemulihan hak. Dalam perspektif keadilan restoratif perdata, bentuk perlindungan hukum dan pemulihan hak korban dicapai melalui pemberian kompensasi ganti rugi yang terukur, kewajiban permohonan maaf secara terbuka melalui platform media sosial terkait, serta eksekusi penghapusan konten (take down) guna menghentikan dampak permanen jejak digital. Penyelesaian secara keperdataan memberikan keadilan yang lebih substantif dan restoratif bagi korban dalam mengembalikan reputasi privat dan kerugian ekonominya. Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, Perbuatan Melawan Hukum, UU ITE, Ganti Rugi, Keadilan Restoratif.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search