Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.993
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas LEX ET SOCIETATIS Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Jurisprudentie Jurnal Akta Al-'Adl Jurnal Meta-Yuridis JURNAL ILMIAH LIVING LAW Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Jurnal Jatiswara Jurnal Legal Reasoning Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Media Iuris Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik Legalitas: Jurnal Hukum Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Paulus Law Journal Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum HUKMY : Jurnal Hukum Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Jurnal Hukum Caraka Justitia Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Adil Indonesia Journal
Roni Sulistyanto Luhukay, Roni Sulistyanto
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : Jurnal Meta-Yuridis

 1 
FUNGSI RANCANGAN UNDANG- UNDANG OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA DALAM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI luhukay, Roni
Jurnal Meta-Yuridis Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v3i1.5621

Abstract

Abstrak :  Omnibus Law merupakan produk hukum  baru yang di rancang sebagai bentuk trobosan untuk menggantikan peraturan peraturan atau undang undang  yang ada sebelumnya.  hal  ini tak terlepas dari kelebihan yang dimiliki oleh omnibus law itu sendiri. Sebagai suatu peraturan yang mengandung lebih dari satu muatan peraturan, Omnibus Law mampu dalam mengatasi tumpang tindihnya regulasi. penerapan Omnibus law dapat  menyederhanakan peraturan dengan cara mencabut atau mengubah sejumlah Undang-Undang yang telah berlaku sebelumnya. Dalam RUU Cipta Lapangan Kerja, ketenagakerjaan menjadi salah satu klaster yang dibahas, Selain karena masih kurang sesuainya Undang Undang ketenagakerjaan dengan situasi dan perkembangan saat ini, Indonesia juga masih dihadapi dengan masalah lain berupa kurang kondusifnya iklim ketenagakerjaan, investasi dan iklim usaha serta belum optimalnya penciptaan lapangan kerja di tanah air. Melalui Omnibus Law, pemerintah akan melakukan penyempurnaan substansi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang lebih adil dan mendukung iklim investasi dengan tetap meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.dengan mengatur pemenuhan hak konstitusi pasal 27 ayat 2 UUD NRI 1945 dengan mengatur Tenaga Kerja Asing, Outsourcing, Pemutusan Hubungan Kerja, Jam Kerja,dan upah minimum.
KARAKTERISTIK TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN DALAM MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT luhukay, Roni sulistyanto
Jurnal Meta-Yuridis Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v2i2.4372

Abstract

Tanggung  gugat  perusahaan terhadap lingkungan hidup merupakan hasil adopsi hukum perdata konsep ini dituangkan dalam pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Pada prinsip tanggung gugat di bagi atas kesalahan dengan beban pembuktian terbalik) yang dalam Penerapan menimbulkan banyak polemic hukum dilihat dengan sulit seseorang mengakui ketidak hati hatiannya dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup selain itu Strict Liability merupakan unsur kesalahan yang tidak perlu dibuktikan penerapan strict liability harus diimbangi dengan regulasi preventif artinya “Pembuat kebijakan harusnya juga melengkapi kewajiban aset minimum, semakin minim aset perusahaan akan semakin tidak berhati hati selain itu mewajibkan perusahaan memiliki asuransi dengan nilai yang cukup menanggung beban ganti rugi jika terjerat strict liability. Dalam Penegakan hukum lingkungan menggunakan sarana hukum perdata selama ini seringkali terkendala pembuktian sebab kurangnya sumber daya manusia dan teknologi yang tinggi, sehingga penyelesaian perkara lingkungan hidup menjadi rumit, mahal dan berlangsung lama dan sering ditemukan permasalahan hukum yang tidak terjangkau oleh undang-undang maupun ketentuan yang ada, sehingga tidak tercapainya kemakmuran bagi sebesar besarnya rakyat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktriner
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA DALAM PENCEGAHAN COVID 19. Sationo, Teguh Imam; Sulistyanto Luhukay, Roni
Jurnal Meta-Yuridis Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/jm-y.v3i2.5864

Abstract

Pembebasan bersyarat kepada warga binaan merupakan suatu Langkah yang  revolusioner guna mencegah penyebaran covid 19, adanya kelebihan muatan warga binaan sangat membahayakan terhadap keselamatannya apabila ada yang tertular dan alasan kemanusian. Ini sangat berbading terbalik jika di kaitkan dengan narapidana koruptor yang tidak memiliki potensi terhadap penularan corona virus/ covid 19 hal ini di karenakan narapidana koruptor dalam tahanan memiliki fasilitas mewah dan tidak ada alasan kelebihan muatan terhadap narapidana koruptor, Pemberian pembebasan bersyarat koruptor seolah mematahkan usaha dan semangat bangsa ini untuk membangun memberantas tindak pidana korupsi. Pembebasan bersyarat ini juga berpotensi untuk tidak memberikan efek jera pada terpidana korupsi hal ini dikarenakan pembebasan bersyarat ini dapat menjadi jalan keluar untuk lari dari tanggung jawab atas kerugian negara akibat dari kejahatan korupsi yang telah dilakukan. Pembebasan Bersyarat di lakukan dengan tidak melalui mekanisme tersebut yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan PP No. 99 Tahun 2012 hal ini di karenakan pencegahan terhadap pandemic corona virus atau covid 19. Pembebasan bersyarat yang di lasanakan oleh kementrian hukum dan Ham di dasarkan pada  surat edaran dengan nomor PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang mengatur tentang pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi guna mencegah penyebaran virus Corona atau covid 19
PENGHAPUSAN IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN USAHA DALAM UNDANG UNDANG OMNIBUS LAW CIPTA KERJA Luhukay, Roni Sulistyanto
Jurnal Meta-Yuridis Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/jm-y.v4i1.7827

Abstract

Dalam penelitian ini membahas Ratio legis penghapusan izin lingkungan adalah untuk memberikan kemudahan penyelesaian izin lingkungan serta kemudahan dalam melakukan pengawasan, tanpa mengurangi esensi dari perizinan lingkungan itu sendiri. Selain itu Izin Lingkungan tidak menjadi prasyarat penerbitan izin usaha artinya kegiatan dapat dilakukan saat izin lingkungan belum diterbitkan dan masih diproses serta Problematika Penghapusan Izin Lingkungan muncul mengingat Izin lingkungan memiliki fungsi pencegahan dan  merupakan salah satu dari beberapa instrumen yang berfungsi untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan dan adanya penghapusan izin lingkungan Akan ada kewenangan yang hilang dari pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melaksanakan pengendalian dampak pencemaran dan kerusakan  selain itu Perizinan memiliki 3 fungsi antara lain sebagai berikut, pertama sebagai instrumen rekayasa pembangunan. Pemerintah dapat membuat regulasi atau keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonom. Kedua fungsi keuangan yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara Ketiga fungsi yaitu menjadi instrument pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat
MEREFLEKSIKAN ENVIROMENTAL ACCOUNTING DALAM PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSBILITY SEKTOR PERTAMBANGAN Praiseda Alviolita, Fifink; Sulistyanto Luhukay, Roni
Jurnal Meta-Yuridis Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/jm-y.v4i2.8449

Abstract

Penelitian ini membahas  krisis lingkungan hidup tidak lagi dipahami sekedar isu melainkan telah menjelma sebagai suatu ancaman (threat) terutama bagi negara (state),. luasnya dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan atau aktivitas produksi yang dilakukan oleh suatu korporasi tidak jarang terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, berbagai cara dilaksanakan sebgai usaha penanggulangan, pencegahan sampai pertanggungjawaban terhadap rusaknya lingkungan. Kelemahan pada di rasakan pada fungsi penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan perusakan lingkungan hidup penerapan Enviromental Accounting yang merupakan Langkah revolusi oleh pemerintah dalam menjawab problematika kualitas lingkungan hidup di Indonesia yang semakin menurun merupakan jawaban dari permasalahan yang selama ini di harapkan, serta mengoptimalkan pertanggungjawaban dan penerapan environmental accounting sebagai jembatan penguatan kapasitas Kementerian Lingkungan Hidup dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap lingkungan di Indonesia.Kata kunci : Enviromental Accounting, Corporate Social Responsbility, Pertambangan
KONSEKUENSI PERADILAN DALAM MENOLAK PERKARA DALAM PERPEKTIF KEADILAN Roni sulistyanto luhukay
Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v5i2.11293

Abstract

Suatu larangan menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih tidak hukum akan tetapi di satu sisi hakim wajib untuk memeriksa dan mengadilinya hal ini tanpa disadari belum dapat memberikan suatu jaminan terhadap suatu keadilan di karena peradilan merupakan lembaga penyelesain sengketa Negara yang di harapkan dapat memberikan solusi terhadap suatu permasalahan hukum dan jika suatu lembaga yang di harapkan dapat memberikan solusi terhadap suatu permasalahan hukum menolak untuk memberikan solusi terhadap kewenangan yang di berikannya secara tidak langsung lembaga ini dianggap mangkir dalam memberikan jaminan keadilan artinya tindakan ini dapat melahirkan konsekuensi di karenakan tidak sejalan dengan amanah konstitusi selain itu dapat menimbulkan kerugian kepada para pihak yang bersengketa secara filosofis hal ini mengambarkan bahwa pengadilan yang menolak mengadili karena tidak menginterpretasi undang-undang yang tidak memadai karena berpegang secara ketat asas dinyatakan bersalah karena penyangkalan terhadap keadilan. Karakteristik pembentukan UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman di indonesia belum mampu menjawab persoalan keadilan di indonesia apabila di bandingkan dengan negara france membentuk aturan yang berdasarkan keadilan dimana produk hukum yang di bentuknya sangat mengikat lembaga lembaga negara khususnya lembaga peradilan serta memberikan sanksi pidana maupun administrasi dengan tujuan mencegah kesewenang- wenangan peradilan untuk itu  pengadilan dapat melaksanakan kewajibannya  menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan.
THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN LAW ENFORCEMENT IN ITS ACCEPTANCE OF LAW ENFORCEMENT (Comparison of Law Application in Bantul Police) hartanto hartanto; Bambang Tri Bawono; Roni Sulistyanto Luhukay; Gusti Fadhil Fithrian Luthfan; Syafiqurrohman Syafiqurrohman
Jurnal Meta-Yuridis Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v6i1.13112

Abstract

The application of restorative justice at the investigation level based on the Circular Letter of the Chief of the Indonesian National Police Number: SE/8/VII/2018 concerning the Application of Restorative Justice (Restorative Justice) has been widely SE. 08/2018 concerning the Application of Restorative Justice in the context of accelerating the realization of justice, using a comparative study of criminal cases in the Bantul Regional Police; in this study used normative research methods. The application of the Chief of Police's Circular on Restorative Justice in the case of the crime of theft which is an example/case study in the Bantul Police Region in fact cannot be carried out in general (generalization), this is seen from the factor, namely the losses suffered by the victims. Comparison of cases in BP/…/VIII/2020/RESKRIM and BP/…/III/2020/RESKRIM, both efforts were made to resolve restorative justice but some were completed and some were continued, because essentially a case (case) is not necessarily the same exactly. There is also a disparity in the application of restorative justice based on S.E. National Police Chief with Supreme Court Regulation 2 of 2012.
THE PROBLEMS OF THE CONSTITUTIONAL COURT'S DECISION NUMBER 65/PUU-XXI/2023 ON THE PERMISSION OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS CAMPAIGN SITES Luhukay, Roni Sulistyanto
Jurnal Meta-Yuridis Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v7i1.18405

Abstract

According to the Republic of Indonesia's 1945 Constitution, the government is responsible for protecting the entire Indonesian nation and homeland, as well as improving the general welfare and intellectual life of the country through social justice principles. This mandate requires them to work toward the establishment of a national education system that maximizes his potential, possesses religious spiritual strength, self-control, personality, intelligence, noble character, and the skills required by himself, society, nation, and state. The presence of campaigns in educational institutions has the potential to cast a gloomy shadow over educational institutions that are currently mired in practical politics. To address this research, the author investigates normative research methods. The importance of allowing educational institutions to serve as campaign sites in accordance with the Constitutional Court's decision Number 65 / PUU-XXI / 2023, under the guise of developing political education in the learning process that attempts to understand citizens' rights and obligations in relation to good competencies. This takes the form of intellectual and participatory efforts to effectively form voter maturity in democracy in organizations, as well as the political skills of Indonesian youth, which can determine citizens' perspectives and attitudes toward democracy. On the other hand, this has implications for injustice and political campaign tendencies in educational institutions that use government facilities. Its use will not be evenly distributed among all political parties and candidates, as it will be determined by each participant's proximity to the local government. It is feared that regional heads will not be impartial because they are typically candidates from political parties that support or oppose one another. They have been given a seat, and using educational seats will be unfair to candidates with a high school education background. This is for the reason that it is certain that access to universities and Islamic boarding schools will be significantly limited compared to candidates with an S1 (bachelor's)or degrees or higher educational background. In order to prevent discrimination against campaign participants, graduates of Islamic boarding schools are also prohibited.
Co-Authors Abdul Kadir Abdul Kadir Jaelani Bambang Tri Bawono Chrisjanto, Edy Edy Chrisjanto Emanuel Sujatmoko Fifink Praiseda Alviolita Fithrian Luthfan, Gusti Fadhil Hartanto Hartanto Hartanto Jum’ati Jum’ati Marsal, Antonino Pedro Murdoko, Murdoko Praiseda Alviota, Fifink Rachmasari Kusuma Dewi Saiful Abdullah Sationo, Teguh Imam Syafiqurrohman Syafiqurrohman Tatiek Sri Djatmiati