Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.468
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas LEX ET SOCIETATIS Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Jurisprudentie Jurnal Akta Al-'Adl Jurnal Meta-Yuridis JURNAL ILMIAH LIVING LAW Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Jurnal Jatiswara Jurnal Legal Reasoning Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Media Iuris Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik Legalitas: Jurnal Hukum Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Paulus Law Journal Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum HUKMY : Jurnal Hukum Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Jurnal Hukum Caraka Justitia Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Adil Indonesia Journal
Roni Sulistyanto Luhukay, Roni Sulistyanto
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
AMBANG BATAS SYARAT PENCALONAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF PUTUSAN NOMOR 60/PUU-XXII/2024 Luhukay, Roni Sulistyanto; Murdoko, Murdoko
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v13i1.18051

Abstract

Adanya Ambang Batas 7,5 Persen dalam penentuan syarat pencalonan Kepala Daerah yang di putuskan oleh Mahkama Konstitusi melalui Putusan No.60/PUU-XXII/2024 idealnya melalui proses pertimbangan hukum, politik dan keamanan dengan memperhatikan keseimbangan antara stabilitas politik dan representasi yang adil , jika melihat dinamika yang berkembangan adanya berbagai partai berkoalisi untuk mengusung satu paslon, adanya paslon boneka serta adanya  kotak kosong membuat demokrasi tidak berjalan dengan sehat. Dalam penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum normative. Penelitian ini membahas keberadaan ambang batas 7,5% dalam penentuan syarat pencalonan Kepala Daerah berdasarkan Putusan No. 60/PUU-XXII/2024 berimplikasi signifikan terhadap kualitas kandidat, stabilitas politik, dan proses koalisi di Indonesia. Tantangan dinamikan pengurangan fragmentasi politik dan peningkatan kualitas kandidat, yang di respon oleh Mahkamah Konstitusi dalam  Putusan No. 60/PUU-XXII/2024 ini merupakan jawaban kegelisahaan masyarakan mengenai problem keterbatasan bagi partai kecil dan calon independent yang ingin memberikan opsi pilihan terbaik kepada masyarakat.  Penerapan ambang batas pemilu di negara-negara maju yang sangat variative  tidak ada satu parameter yang menjadi tolak ukur untuk semua dalam sistem pemilihan di  negara maju.. Selain itu keberadaan ambang batas yang terlalu tinggi atau rendah dapat mempengaruhi representasi dan partisipasi politik serta pengurangan fragmentasi politik.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI INDONESIA Chrisjanto, Edy; Luhukay, Roni Sulistyanto
Jurnal Legal Reasoning Vol. 7 No. 2 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/mympxb03

Abstract

Masalah utama terkait kecerdasan buatan (AI) di Indonesia terletak pada kurangnya regulasi hukum untuk teknologi yang berkembang pesat ini. Masalahnya meliputi perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, dan kewajiban hukum yang terkait dengan penggunaan AI. Peraturan yang ada saat ini masih belum cukup untuk mengatasi dampak AI seperti, penyalahgunaan data pribadi, dan isu-isu etika. Regulasi yang proaktif dan adaptif sangat penting untuk mengatasi masalah AI. Penelitian ini mengunakan penelitian hukum normative, penelitian ini membahas mengenai problem Perlindungan hukum terhadap kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama terkait perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, dan kewajiban hukum. Teknologi seperti deepfake memiliki risiko penyalahgunaan data pribadi, situasi yang dapat diatur oleh UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), meskipun peraturan khusus tentang AI masih diperlukan. Mengenai hak kekayaan intelektual, AI menghasilkan karya yang tidak dapat dilindungi karena AI bukanlah manusia. Selain itu, pencipta AI dapat menghadapi tuntutan hukum atas kerusakan yang disebabkan oleh produk AI, seperti kendaraan otonom. Tidak adanya undang-undang khusus AI di Indonesia menciptakan ketidakpastian hukum. Perbandingan dengan Eropa dan Jepang menunjukkan perbedaan pendekatan; Eropa mendukung prinsip pertanggungjawaban mutlak terhadap robot, sementara Jepang lebih menekankan pada perlindungan pengguna dan membutuhkan revisi peraturan untuk menetapkan pertanggungjawaban produsen AI.
Strengthening Legal Instruments Plagiarism Threshold in the Field of Education and Digital Luhukay, Roni Sulistyanto; Marsal, Antonino Pedro
JURNAL AKTA Vol 12, No 2 (2025): June 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i2.44758

Abstract

Plagiarism is a detrimental act in the world of education, especially in the digital era that facilitates access to information. Technological advances make people tend to choose shortcuts by copying other people's work without mentioning the source. Plagiarism reduces critical thinking, which should be part of the learning process, and inhibits the development of creativity and intellectual abilities. This practice not only damages academic integrity, but also lowers the quality of education and the reputation of the institution. This research uses a normative legal research method that analyses the applicable legal rules and evaluates the provisions regarding plagiarism in education, especially in the digital context. This research discusses how the phenomenon of plagiarism in education reflects the lack of clear regulations regarding the threshold of plagiarism in Indonesia. This lack of clarity causes difficulties in distinguishing between legitimate use of information and plagiarism, especially in the midst of easy digital access. In addition, more sophisticated plagiarism detection technology and digital ethics education need to be strengthened as preventive measures. International co-operation is also important to address cross-border plagiarism. A holistic approach is expected to create a more honest, transparent, and integrity-based educational environment.
Reforming The Authority Of The National Human Rights Commission From A Legal Perspective Luhukay, Roni Sulistyanto
JURNAL LEGALITAS Vol 18, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jelta.v18i2.30937

Abstract

The institutional protection of human rights in Indonesia remains constrained by limited mandates and authority, particularly in the case of the National Commission on Human Rights (Komnas HAM). Unlike similar institutions in other jurisdictions, Komnas HAM lacks prosecutorial power, binding decision-making authority, and sufficient independence to effectively address human rights violations. This research, using a normative legal method, identifies the structural and regulatory limitations of Komnas HAM as the core issue that weakens human rights enforcement in Indonesia. Existing literature has primarily focused on Komnas HAM’s performance without thoroughly analyzing the philosophical and legal justification for enhancing its authority. This study fills that gap by providing a philosophical reflection on the institutional role of Komnas HAM and proposing reform measures based on international best practices. Key findings suggest that strengthening Komnas HAM through expanded authority such as investigatory and prosecutorial powers, binding decisions, oversight of state policies, and greater resource allocation could significantly improve human rights protection. Theoretically, this contributes to discourse on state obligation in human rights enforcement; practically, it offers a concrete institutional reform model to enhance Komnas HAM's role in Indonesia’s legal system.
Co-Authors Abdul Kadir Abdul Kadir Jaelani Bambang Tri Bawono Chrisjanto, Edy Edy Chrisjanto Emanuel Sujatmoko Fifink Praiseda Alviolita Fifink Praiseda Alviota Fithrian Luthfan, Gusti Fadhil Hartanto Hartanto Hartanto Hartanto Jum’ati Jum’ati Marsal, Antonino Pedro Murdoko, Murdoko Rachmasari Kusuma Dewi Saiful Abdullah Sationo, Teguh Imam Syafiqurrohman Syafiqurrohman Tatiek Sri Djatmiati