Articles
<![CDATA[Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia ]]>
<![CDATA[Roni Sulistyanto Luhukay]]>;
<![CDATA[Abdul Kadir Jaelani]]>
<![CDATA[ Jatiswara Vol 34 No 2 (2019): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (548.746 KB)
|
DOI: 10.29303/jatiswara.v34i2.200
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi oleh dilema penataan sistem peraturan perundang-undangan yang obesitas dan over regulated ditengah pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah memecahkan permasalahan obesitas peraturan perundang-undangan demi keberlanjutan ekonomi bangsa. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif lebih mengutamakan studi pustaka (library research) dengan fokus kajiannya asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan sejarah hukum, penelitian ini juga bersifat deskriptif. Penelitian ini berkesimpulan bahwa, pertama, penataan sistem peraturan perundang-undangan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional terhalang oleh kualitas, inkonsistensi, disharmoni dan over regulasi yang tidak diiringi oleh ketiadaan sistem yang dapat merespon dengan cepat kondisi tersebut. Kedua,cara mengatasi permasalahan tersebut adalah menggunakan reformasi regulasi dengan cara mengidentifikasi kriteria legalitas, kebutuhan dan situasional. Menginventarisasi regulasi dengan penguatan pengawasan kuantitas regulasi, pembuatan database peraturan perundang-undangan nasional dan penghapusan hierarki peraturan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[Sentralisasi Kewenangan Perizinan Usaha oleh Pemerintah Pusat dalam Rancangan Undang – Undang Mineral dan Batubara ]]>
<![CDATA[Roni Sulistyanto Luhukay]]>;
<![CDATA[Rachmasari Kusuma Dewi]]>
<![CDATA[ Al-'Adl Vol 13, No 2 (2020): Al-'Adl ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31332/aladl.v13i2.1861
<![CDATA[Rancangan Undang – Undang (RUU) mineral dan batubara mineral dan batubara ini bermaksud untuk memangkas birokrasi yang berbelit – belit dan bermaksud untuk menyelesaikan persoalan hiper-regulasi yang terjadi di Indonesia. RUU mineral dan batubara yang mengatur sentralisasi perizinan dimana perizinan mutlak menjadi kewenangan pemerintah pusat bertentangan dengan prinsip Lex Superior derogat Legi Inferior, dapat dilihat dari amanah Pasal 18 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan sistem desentralisasi atau Otonomi Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji mengenai problematika yang muncul dengan adanya ketidakkepercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah Kabupaten/Kota serta rendahnya jaminan kepastian investasi untuk investor. Perubahan dalam sistem tatanan Pelaksanaan Sistem Perizinan yang sentralistik dengan tidak dilibatkanya pemerintah provinsi atau kabupaten/kota akan memberikan dampak tidak adanya pengawasan kegiatan usaha, keterlambatan pengaturan. Tata laksana pengaturan Undang – Undang yang menyangkut kewenangan Gubernur dan Bupati/Walikota menjadi tidak berfungsi karena meletakan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah pusat.]]>
<![CDATA[Pengusahaan Sumber Daya Alam dengan Persetujuan Masyarakat Adat ]]>
<![CDATA[Roni Sulistyanto Luhukay]]>
<![CDATA[ Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2022): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35308/jic.v6i1.3805
<![CDATA[State control of natural resources for the sake of the greatest prosperity of the Indonesian people can be seen from the regulations that were born where this regulation provides an authority by the state carried out at the will of the Indonesian people. However, the text of the recognition and constitutional protection of indigenous peoples still leaves two main problems. First, the recognition of indigenous peoples is placed on conditions as long as they are still alive, in accordance with community development and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Second, the constitution introduces two terms, namely the Unity of the Customary Law Community (Article 18 B paragraph 2) and the Traditional Community (Article 28 I paragraph 3). There is absolutely no explanation regarding these two terms, thus giving rise to new interpretations of these two things which have led to polemics in the regulatory arrangements under them. In this study using normative legal research methods using a literature study legal approach. When the occurrence of the two legal problems above the state raises a polemic in carrying out judicial efforts which have always been in conflict with the legal status of indigenous peoples, for that the government places more emphasis on a sociological approach. only guaranteeing welfare from the economic field, but considerations in the environmental field for that the state guarantees this as the most important part of the constitutional mandate this cannot be separated from various factors ranging from the environment which has an impact on health, the economy which has an impact on welfare is carried out as part of the the state is present in providing guarantees for respect and protection of the rights of indigenous and tribal peoples.]]>
<![CDATA[Refleksi Atas Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Local ]]>
<![CDATA[Roni Sulistyanto Luhukay]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 12, No 2 (2020): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v12i2.205
<![CDATA[The holding of general elections is held simultaneously in Indonesia as part of the success of democracy. Various legal problems arise from the tenure of public officials which will not end when the implementation of a democratic party simultaneously is carried out. This research uses the normative juridical method which is carried out in response to the urgency of separating national and regional elections in the implementation of a five-box election, can increase the workload and can potentially eliminate the lives of Kpps officers besides that it is not only a matter of management management, but also its relevance to the government system and purity. Voting rights, the existing concurrency design impact on the non-optimal implementation of voting rights and the insecurity of the election process according to the principles of honesty and fairness. To understand that, the problem of simultaneous election struggles occurs after the simultaneous implementation of consuming many victims with a five-box system but the potential if it is not carried out simultaneously will also result in the weakness of the president's position to align the government agenda and development agenda because the regional head is an extension of the central government, at the same time as the organizer of regional autonomy for the purpose of national development, will face changes in the political configuration.]]>
<![CDATA[KONSEKUENSI PERADILAN DALAM MENOLAK PERKARA DALAM PERPEKTIF KEADILAN ]]>
<![CDATA[Roni sulistyanto luhukay]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v5i2.11293
<![CDATA[Suatu larangan menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih tidak hukum akan tetapi di satu sisi hakim wajib untuk memeriksa dan mengadilinya hal ini tanpa disadari belum dapat memberikan suatu jaminan terhadap suatu keadilan di karena peradilan merupakan lembaga penyelesain sengketa Negara yang di harapkan dapat memberikan solusi terhadap suatu permasalahan hukum dan jika suatu lembaga yang di harapkan dapat memberikan solusi terhadap suatu permasalahan hukum menolak untuk memberikan solusi terhadap kewenangan yang di berikannya secara tidak langsung lembaga ini dianggap mangkir dalam memberikan jaminan keadilan artinya tindakan ini dapat melahirkan konsekuensi di karenakan tidak sejalan dengan amanah konstitusi selain itu dapat menimbulkan kerugian kepada para pihak yang bersengketa secara filosofis hal ini mengambarkan bahwa pengadilan yang menolak mengadili karena tidak menginterpretasi undang-undang yang tidak memadai karena berpegang secara ketat asas dinyatakan bersalah karena penyangkalan terhadap keadilan. Karakteristik pembentukan UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman di indonesia belum mampu menjawab persoalan keadilan di indonesia apabila di bandingkan dengan negara france membentuk aturan yang berdasarkan keadilan dimana produk hukum yang di bentuknya sangat mengikat lembaga lembaga negara khususnya lembaga peradilan serta memberikan sanksi pidana maupun administrasi dengan tujuan mencegah kesewenang- wenangan peradilan untuk itu pengadilan dapat melaksanakan kewajibannya menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan.]]>
<![CDATA[Reflecting the Special Autonomy of Papua Province in the Perspective of Law and Human Rights ]]>
<![CDATA[Roni Sulistyanto luhukay]]>;
<![CDATA[Tatiek Sri Djatmiati]]>;
<![CDATA[Emanuel Sujatmoko]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 9 No 2 (2022): Volume 9 Nomor 2 Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v9i2.31843
<![CDATA[The practice of administering the particular autonomy government of the Papua Province seems to be centralized even though the state's policy has given the Special Autonomy status to the Papua Province. It can be proven that the authority regulated in the Special Autonomy Law cannot be adequately implemented because central government intervention is very dominant in carrying out certain authorities. Even though the changes in the legislation from Law No. 21 of 2001 to Law No. 2 of 2021 regarding special autonomy for Papua Province also cannot provide many changes regarding the achievement of special autonomy. The birth of Law No. 2 of 2021 concerning the second amendment to Law No. 21 of 2001 concerning special autonomy for the province of Papua. Provide at least 20 amendments to articles regarding the authority of local government, MRP, DPRK, increase in Papua special autonomy funds, expansion of Papua provinces and districts, and establishment of implementing regional regulations of the Special Autonomy Law. The formation of this regulatory change has not provided a concept for protecting indigenous Papuans, considering the potential for centralization of authority to occur still. In addition, this regulatory change also does not provide an overview of the cultural aspects of the indigenous Papuans themselves, and this can be seen by not involving the MRP, which is a representation of the Papuan people. For example, in article 76, paragraphs 1 and 2 regarding the division of the province and district without involving the MRP as a representative of the indigenous Papuans.]]>
<![CDATA[THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN LAW ENFORCEMENT IN ITS ACCEPTANCE OF LAW ENFORCEMENT (Comparison of Law Application in Bantul Police) ]]>
<![CDATA[hartanto hartanto]]>;
<![CDATA[Bambang Tri Bawono]]>;
<![CDATA[Roni Sulistyanto Luhukay]]>;
<![CDATA[Gusti Fadhil Fithrian Luthfan]]>;
<![CDATA[Syafiqurrohman Syafiqurrohman]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 6, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v6i1.13112
<![CDATA[The application of restorative justice at the investigation level based on the Circular Letter of the Chief of the Indonesian National Police Number: SE/8/VII/2018 concerning the Application of Restorative Justice (Restorative Justice) has been widely SE. 08/2018 concerning the Application of Restorative Justice in the context of accelerating the realization of justice, using a comparative study of criminal cases in the Bantul Regional Police; in this study used normative research methods. The application of the Chief of Police's Circular on Restorative Justice in the case of the crime of theft which is an example/case study in the Bantul Police Region in fact cannot be carried out in general (generalization), this is seen from the factor, namely the losses suffered by the victims. Comparison of cases in BP/…/VIII/2020/RESKRIM and BP/…/III/2020/RESKRIM, both efforts were made to resolve restorative justice but some were completed and some were continued, because essentially a case (case) is not necessarily the same exactly. There is also a disparity in the application of restorative justice based on S.E. National Police Chief with Supreme Court Regulation 2 of 2012.]]>
<![CDATA[Hubungan Sedarah (Incest) yang Dilakukan Suka Sama Suka Pada Usia Dewasa Perspektif Tindak Pidana Kesusilaan ]]>
<![CDATA[Saiful Abdullah]]>;
<![CDATA[Jum’ati Jum’ati]]>;
<![CDATA[Roni Sulistyanto Luhukay]]>
<![CDATA[ Media Iuris Vol. 6 No. 1 (2023): MEDIA IURIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/mi.v6i1.38244
<![CDATA[AbstractIncest is a deviant behavior in the family, which can occur due to coercion or threats and occurs because of consensual elements. The main problem is that there are no criminal provisions governing incest that are committed consensual in adulthood, so studies are needed to provide solutions in resolving cases that occur in the future. The results of this study are that the Criminal Code only regulates acts of sexual immorality against biological children, stepchildren, adopted children or children who are in their care with an element of coercion but does not regulate consensual sexual relations (incest) that is committed consensual at an adult age which has implications for law enforcement difficulties if this case happened. The regulation in the future is to stipulate incest which is done voluntarily at the age of adulthood as a crime. AbstrakHubungan sedarah (incest) sebagai perilaku menyimpang dalam keluarga, yang dapat terjadi karena adanya paksaan atau ancaman dan terjadi karena unsur suka sama suka. Problem utamanya adalah tidak ada ketentuan pidana yang mengatur hubungan sedarah (incest) yang dilakukan suka sama suka pada usia dewasa, sehingga perlu dilakukan kajian guna memberikan solusi dalam penyelesain kasus yang terjadi di masa yang akan datang. Hasil dari penelitian ini adalah KUHP hanya mengatur perbuatan pencabulan pada anak kandung, anak tiri, anak angkat atau anak yang berada dalam pengasuhannya dengan unsur paksaan tapi tidak mengatur hubungan sedarah (incest) yang dilakukan suka sama suka pada usia dewasa berimplikasi pada kesulitan penegakan hukum bila terjadi kasus ini. Pengaturan di masa yang akan datang adalah menetapkan hubungan sedarah (incest) yang dilakukan suka sama suka pada usia dewasa sebagai tindak pidana.]]>
<![CDATA[HAK LAYANAN KESEHATAN MENTAL DALAM PERPEKTIF HUKUM DAN KONSTITUSI ]]>
<![CDATA[Roni Sulistyanto Luhukay]]>
<![CDATA[ Paulus Law Journal Vol. 6 No. 1 (2024): September 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[https://docs.google.com/document/d/1q9V-rE21sAUK7U2awWuQwFmB1VXd8t_0/edit?usp=sharing&ouid=117409050110972185272&rtpof=true&sd=true]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BIDANG PENDIDIKAN HAK ORANG ASLI PAPUA DALAM PERPEKTIF OTONOMI KHUSUS ]]>
<![CDATA[Luhukay, Roni Sulistyanto]]>
<![CDATA[ Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 2 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37631/jrkhm.v2i1.19
<![CDATA[Abstrak Pemenuhan hak-hak mendasar orang Papua dalam memperoleh jaminan pendidikan yang tidak dibarengi dengan penafsiran yang jelas dan detail sehingga berhenti pada tataran impelementasi untuk itu Urgensi pemenuhan Hak Orang Asli Papua Dalam Bidang Pendidikan merupakan indicator utama dalam mewujudkan nilai nilai keadilan dengan upaya memberikan berbagai afirmatif action kepada orang asli papua dalam sector pendidikan hal ini merupakan cara mewujudkan pembangunan kesetaraan kepada orang asli papua dalam memaknai keadilan. Selain itu Meskipun Provinsi Papua telah diberikan otonomi khusus berdasarkan regulasi, namun praktik penyelenggaraan status ini bersifat pasif khususnya terdapat pada sector pendidikan. Terbukti bahwa dengan melipahnya dana otonomi khusus akan tetapi fasilitas pendidikan masih sangat minim untuk diakses oleh orang asli papua. Serta Problematika menunjukan kebijakan pembangunan otonomi khusus papua masih meletakan pembangunan pada kebijakan politik hukum tidak pada konsep Otonomi khusus pembangunan harkat dan martabat orang asli papua hal ini berpotensi menimbulkan masalah perlindungan hukum hak Orang Asli Papua dibidang pendidikan. Meliputi, (1) mengendalikan sistem pendidikan yang tidak memadai. (2) Kelangkaan pendidik dibandingkan dengan pedesaan, dampak langsung dari variabel politik, dan pengaruh nyata kehidupan perkotaan. (3) Tidak sungguh-sungguh berdedikasi untuk memajukan pendidikan. (4) Tidak serius menjalankan tanggung jawab sebagai guru atau pendidik. Sumber daya langka. (5) Perguruan tinggi dan universitas nirlaba mendapat nilai rendah. (6) Alokasi 30% Dana Otonomi Khusus tidak mencukupi. (7) Beasiswa diberikan kepada Orang Asli Papua secara adil dan tanpa memandang seleksi pelamar. Abstract The fulfillment of the basic rights of the Papuan people such as the right to obtain guaranteed education is not accompanied by a clear and detailed interpretation so that it stops at the level of implementation. Affirmative action for indigenous Papuans in the education sector is a way of realizing the development of equality for indigenous Papuans in interpreting justice. In addition, even though the Papua Province has been given special autonomy based on regulations, the practice of administering this status is passive, especially in the education sector. It is proven that with the increase in special autonomy funds, educational facilities are still very minimal for indigenous Papuans to access. As well as the problem showing that the development policy for Papua's special autonomy still places development on legal political policies not on the concept of special autonomy for the development of the dignity of indigenous Papuans, this has the potential to cause problems of legal protection for the rights of indigenous Papuans in the field of education. Includes, (1) controlling an inadequate education system. (2) The scarcity of educators compared to rural areas, the direct impact of political variables, and the real influence of urban life. (3) Not truly dedicated to advancing education. (4) Not seriously carrying out responsibilities as a teacher or educator. Rare resource. (5) For-profit colleges and universities get low marks. (6) The 30% allocation of Special Autonomy Funds is insufficient. (7) Scholarships are given to Indigenous Papuans fairly and without regard to applicant selection. ]]>
