Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.468
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas LEX ET SOCIETATIS Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Jurisprudentie Jurnal Akta Al-'Adl Jurnal Meta-Yuridis JURNAL ILMIAH LIVING LAW Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Jurnal Jatiswara Jurnal Legal Reasoning Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Media Iuris Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik Legalitas: Jurnal Hukum Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Paulus Law Journal Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum HUKMY : Jurnal Hukum Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Jurnal Hukum Caraka Justitia Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Adil Indonesia Journal
Roni Sulistyanto Luhukay, Roni Sulistyanto
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
TANGGUNG JAWAB PT FREEPORT INDONESIA TERHADAP PENANGANAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN DI KABUPATEN MIMIKA PAPUA Luhukay, Roni Sulistyanto
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i3.11533

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab PT Freeport Indonesia terhadap penanganan kerusakan lingkungan akibat pertambangan di Kabupaten Mimika Papua dan mengetahui adanya upaya pemerintah terhadap penanganan kerusakan lingkungan akibat pertambangan guna kepentingan Negara demi kesejahteraan rakyat. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari studi kepustakaan yaitu Peraturan perundang-undangan tentang pertambangan, dokumen PT Freeport Indonesia sebagai bahan hukum primer dan literatur-literatur seperti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan artikel, majalah dan informasi tertulis dari internet sebagai bahan hukum sekunder, dan kamus-kamus, ensiklopedia sebagai bahan hukum tersier.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggung  jawab yang begitu besar yang di lakukan oleh PT Freeport Indonesia terhadap lingkungan yang di jabarkan dalam suatu kebijakan strategis dan di laksanakan secara berkala sesuai dengan ketentuan Undang- Undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara dan Undang Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan perundang undangan yang berlaku bertujuan agar dapat memulihkan kembali fungsi lingkungan dan ekosistem yang sempat terganggu akibat kegiatan pertambangan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya pemerintah di kabupaten Mimika dalam mengambil kebijakan dan pembinaan terhadap reklamasi, rehabilitasi dan penghijauan kembali terhadap tanggung jawab PT Freeport indonesia  di area pertambangan yang di lakukan tiap tahunnya sampai nantinya pasca penutupan tambang PT Freeport Indonesia serta serah- terima setiap asset yang tersisa, berikut pengalihan tanggung jawab atas kawasan tambang tersebut kepada pemerintah Indonesia. Kata kunci: Tanggung jawab,  Lingkungan,  PT Freeport Indonesia.
FUNGSI RANCANGAN UNDANG- UNDANG OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA DALAM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI luhukay, Roni
Jurnal Meta-Yuridis Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v3i1.5621

Abstract

Abstrak :  Omnibus Law merupakan produk hukum  baru yang di rancang sebagai bentuk trobosan untuk menggantikan peraturan peraturan atau undang undang  yang ada sebelumnya.  hal  ini tak terlepas dari kelebihan yang dimiliki oleh omnibus law itu sendiri. Sebagai suatu peraturan yang mengandung lebih dari satu muatan peraturan, Omnibus Law mampu dalam mengatasi tumpang tindihnya regulasi. penerapan Omnibus law dapat  menyederhanakan peraturan dengan cara mencabut atau mengubah sejumlah Undang-Undang yang telah berlaku sebelumnya. Dalam RUU Cipta Lapangan Kerja, ketenagakerjaan menjadi salah satu klaster yang dibahas, Selain karena masih kurang sesuainya Undang Undang ketenagakerjaan dengan situasi dan perkembangan saat ini, Indonesia juga masih dihadapi dengan masalah lain berupa kurang kondusifnya iklim ketenagakerjaan, investasi dan iklim usaha serta belum optimalnya penciptaan lapangan kerja di tanah air. Melalui Omnibus Law, pemerintah akan melakukan penyempurnaan substansi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang lebih adil dan mendukung iklim investasi dengan tetap meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.dengan mengatur pemenuhan hak konstitusi pasal 27 ayat 2 UUD NRI 1945 dengan mengatur Tenaga Kerja Asing, Outsourcing, Pemutusan Hubungan Kerja, Jam Kerja,dan upah minimum.
KARAKTERISTIK TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN DALAM MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT luhukay, Roni sulistyanto
Jurnal Meta-Yuridis Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v2i2.4372

Abstract

Tanggung  gugat  perusahaan terhadap lingkungan hidup merupakan hasil adopsi hukum perdata konsep ini dituangkan dalam pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Pada prinsip tanggung gugat di bagi atas kesalahan dengan beban pembuktian terbalik) yang dalam Penerapan menimbulkan banyak polemic hukum dilihat dengan sulit seseorang mengakui ketidak hati hatiannya dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup selain itu Strict Liability merupakan unsur kesalahan yang tidak perlu dibuktikan penerapan strict liability harus diimbangi dengan regulasi preventif artinya “Pembuat kebijakan harusnya juga melengkapi kewajiban aset minimum, semakin minim aset perusahaan akan semakin tidak berhati hati selain itu mewajibkan perusahaan memiliki asuransi dengan nilai yang cukup menanggung beban ganti rugi jika terjerat strict liability. Dalam Penegakan hukum lingkungan menggunakan sarana hukum perdata selama ini seringkali terkendala pembuktian sebab kurangnya sumber daya manusia dan teknologi yang tinggi, sehingga penyelesaian perkara lingkungan hidup menjadi rumit, mahal dan berlangsung lama dan sering ditemukan permasalahan hukum yang tidak terjangkau oleh undang-undang maupun ketentuan yang ada, sehingga tidak tercapainya kemakmuran bagi sebesar besarnya rakyat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktriner
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA DALAM PENCEGAHAN COVID 19. Sationo, Teguh Imam; Sulistyanto Luhukay, Roni
Jurnal Meta-Yuridis Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/jm-y.v3i2.5864

Abstract

Pembebasan bersyarat kepada warga binaan merupakan suatu Langkah yang  revolusioner guna mencegah penyebaran covid 19, adanya kelebihan muatan warga binaan sangat membahayakan terhadap keselamatannya apabila ada yang tertular dan alasan kemanusian. Ini sangat berbading terbalik jika di kaitkan dengan narapidana koruptor yang tidak memiliki potensi terhadap penularan corona virus/ covid 19 hal ini di karenakan narapidana koruptor dalam tahanan memiliki fasilitas mewah dan tidak ada alasan kelebihan muatan terhadap narapidana koruptor, Pemberian pembebasan bersyarat koruptor seolah mematahkan usaha dan semangat bangsa ini untuk membangun memberantas tindak pidana korupsi. Pembebasan bersyarat ini juga berpotensi untuk tidak memberikan efek jera pada terpidana korupsi hal ini dikarenakan pembebasan bersyarat ini dapat menjadi jalan keluar untuk lari dari tanggung jawab atas kerugian negara akibat dari kejahatan korupsi yang telah dilakukan. Pembebasan Bersyarat di lakukan dengan tidak melalui mekanisme tersebut yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan PP No. 99 Tahun 2012 hal ini di karenakan pencegahan terhadap pandemic corona virus atau covid 19. Pembebasan bersyarat yang di lasanakan oleh kementrian hukum dan Ham di dasarkan pada  surat edaran dengan nomor PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang mengatur tentang pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi guna mencegah penyebaran virus Corona atau covid 19
PENGHAPUSAN IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN USAHA DALAM UNDANG UNDANG OMNIBUS LAW CIPTA KERJA Luhukay, Roni Sulistyanto
Jurnal Meta-Yuridis Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/jm-y.v4i1.7827

Abstract

Dalam penelitian ini membahas Ratio legis penghapusan izin lingkungan adalah untuk memberikan kemudahan penyelesaian izin lingkungan serta kemudahan dalam melakukan pengawasan, tanpa mengurangi esensi dari perizinan lingkungan itu sendiri. Selain itu Izin Lingkungan tidak menjadi prasyarat penerbitan izin usaha artinya kegiatan dapat dilakukan saat izin lingkungan belum diterbitkan dan masih diproses serta Problematika Penghapusan Izin Lingkungan muncul mengingat Izin lingkungan memiliki fungsi pencegahan dan  merupakan salah satu dari beberapa instrumen yang berfungsi untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan dan adanya penghapusan izin lingkungan Akan ada kewenangan yang hilang dari pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melaksanakan pengendalian dampak pencemaran dan kerusakan  selain itu Perizinan memiliki 3 fungsi antara lain sebagai berikut, pertama sebagai instrumen rekayasa pembangunan. Pemerintah dapat membuat regulasi atau keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonom. Kedua fungsi keuangan yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara Ketiga fungsi yaitu menjadi instrument pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat
MEREFLEKSIKAN ENVIROMENTAL ACCOUNTING DALAM PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSBILITY SEKTOR PERTAMBANGAN Praiseda Alviolita, Fifink; Sulistyanto Luhukay, Roni
Jurnal Meta-Yuridis Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/jm-y.v4i2.8449

Abstract

Penelitian ini membahas  krisis lingkungan hidup tidak lagi dipahami sekedar isu melainkan telah menjelma sebagai suatu ancaman (threat) terutama bagi negara (state),. luasnya dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan atau aktivitas produksi yang dilakukan oleh suatu korporasi tidak jarang terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, berbagai cara dilaksanakan sebgai usaha penanggulangan, pencegahan sampai pertanggungjawaban terhadap rusaknya lingkungan. Kelemahan pada di rasakan pada fungsi penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan perusakan lingkungan hidup penerapan Enviromental Accounting yang merupakan Langkah revolusi oleh pemerintah dalam menjawab problematika kualitas lingkungan hidup di Indonesia yang semakin menurun merupakan jawaban dari permasalahan yang selama ini di harapkan, serta mengoptimalkan pertanggungjawaban dan penerapan environmental accounting sebagai jembatan penguatan kapasitas Kementerian Lingkungan Hidup dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap lingkungan di Indonesia.Kata kunci : Enviromental Accounting, Corporate Social Responsbility, Pertambangan
MEMAKNAI PEMANFAATAN HUTAN DALAM MENJAMIN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI PAPUA Roni Sulistyanto Luhukay
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 7 No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.273 KB) | DOI: 10.35814/selisik.v7i1.2388

Abstract

The relationship and ties between the Papuan forest environment and the indigenous Papuanscreate economic interests. This can be proven by the fact that Papua's natural environmentcontains enormous natural potential. The urgency of forest use by customary law communitiesis influenced by many factors, economic, social, political and cultural factors including thefailure of special autonomy for Papua Province, and the high minimum standard of welfare forindigenous Papuans, there are very crucial problems in the social economy, Weak supportinginfrastructure business, Weak human resources, aspects of production, management, capitaland investment, market access, access to information, technology and design, andcompetitiveness. The problem of forest utilization in ensuring environmental sustainability inPapua Province can be seen from the implementation in the environmental sector with theunavailability of knowledge of indigenous Papuans regarding local wisdom in terms ofprotecting natural resources and biodiversity and the weakness of human resources related toenvironmental impacts due to management. improper forest that has the potential for naturaldisasters and the absence of a healthy environment
REFLEKSI ATAS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI PROVINSI PAPUA Roni Sulistyanto Luhukay
Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik Vol 4 No 2 (2021): PRO PATRIA: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Banten Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47080/propatria.v4i2.1428

Abstract

ABSTRACT The problem of handling Human Rights against Indigenous Papuans can be seen by the existence of violence and violations of human rights in all aspects of the lives of Indigenous Papuans in a systematic, sustainable and unstoppable manner. politics where the more indigenous Papuans are involved in politics, the faster the resolution of human rights in Papua because of the large number of representatives who are fighting for the liberation of the Papuan people, meaning that in this problem the Political Rights of Papuan Indigenous People in the National Legislative Body need to get support and protection of human rights on the ground Papua has not been able to run properly due to various indicators that have not been able to run properly. These indicators include the absence of a representative of the National Human Rights Commission; human rights courts, and truth and reconciliation commissions as well as the absence of special fund allocations in the field of human rights in the context of implementing the Special Autonomy Law in Papua, not only that this regulation does not work properly so that it has the potential to be increasingly unstoppable for human rights violations, in its implementation Human rights protection cannot run properly considering that in this regulation there is still uncertainty regarding the meaning, relationship, and purpose of the norms contained in the Papua Special Autonomy Law as well as unclear and limited special powers intended in the Autonomy Law Papua Special. This study emphasizes normative legal research and is balanced by looking at the condition of human rights violations in Papua by multiplying several literacies.
Memaknai Bantuan Hukum Bagi Korban Kejahatan Korporasi Fifink Praiseda Alviota; Roni Sulistyanto Luhukay
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v14i1.4493

Abstract

Memaknai perlindungan hukum yang di berikan oleh negara merupakan jaminan atas perlindungan dari adanya Tindakan dikriminasi dan Tindakan yang merugikan subjek hukum tersebut, sehingga munculnya suatu regulas bantuan hukum yang di bentuk dalam rangka memfasilitas masyarakat yang mencari keadilan, regulasi ini menimbulkan persoalan berkaitan dengan subjek yang di tujuh yang menimbulakan multi tafsir sehingga dianggap belum melindungi korban tindak pidana korporasi. Perwujudan dilaksankannya regulasi mengenai bantuan hukum berpotensi menimbulkan ketidak adilan hukum di karenakan suatu regulasi yang di buat belum mencerminkan nilai niai moralitas yang menyeluruh dan belum mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang terjadi terkait dengan ketidak mampuan melaksanakan jaminan perlindungan atas bantuan hukum terhadap korban kejahatan korporasi yang sangat di rugikan akan tetapi kesulitan mencari keadilan dengan tidak adanya bantuan hukum
INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 DAN RELEVANSINYA BAGI PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DI INDONESIA Roni Sulistyanto Luhukay
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i1.7973

Abstract

Filosofi independensi kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang bebas dari segala bentuk intervensi baik dari dalam maupun dari luar kekuasaan kehakiman, kecuali atas dasar kekuatan idiologi pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai falsafah pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang diletakkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan-undangan sebagai koridor hukum operasional, merupakan prasyarat tegaknya hukum dan keadilan yang dicita-citakan. Kedua, secara historis dan emperik, bentuk-bentuk intervensi terhadap jalannya kekuasaan kehakiman di Indonesia, baik sebelum maupun setelah berlakunya sistem peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung RI. Masih tetap ada dengan segala dinamika dan perubahannya.
Co-Authors Abdul Kadir Abdul Kadir Jaelani Bambang Tri Bawono Chrisjanto, Edy Edy Chrisjanto Emanuel Sujatmoko Fifink Praiseda Alviolita Fifink Praiseda Alviota Fithrian Luthfan, Gusti Fadhil Hartanto Hartanto Hartanto Hartanto Jum’ati Jum’ati Marsal, Antonino Pedro Murdoko, Murdoko Rachmasari Kusuma Dewi Saiful Abdullah Sationo, Teguh Imam Syafiqurrohman Syafiqurrohman Tatiek Sri Djatmiati