Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS KEBIJAKAN (PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 36 TAHUN 2017) TENTANG PERCEPATAN PEMBERLAKUAN SATU HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DI INDONESIA Ainul Badri; Widia Siska; Sandy Mulia Ardhan
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 5, No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Munculnya kebijakan tentang pemberlakuan satu harga BBM di Indonesia dikarenakan adanya perbedaan harga jual BBM di berbagai daerah, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sehingga, pemerintah ingin menyamaratakan harga BBM agar tidak ada kesenjangan antar daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang percepatan pemberlakuan satu harga BBM.Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang bersifat deskriptif analitik. Data-data terkait tentang kebijakan ini disusun sesuai dengan fokus penelitian kemudian dianalisis dengan teori siyāsah syar‘iyyah dan teori kebijakan publik, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis- normatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan satu harga BBM merupakan langkah yang tepat, karena kebijakan ini sebagai wujud dari amanat konstitusi yang terdapat pada sila kelima dari pancasila yakni “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, kebijakan ini telah relevan dengan tujuan dibuatnya suatu kebijakan dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam siyāsah syar‘iyyah. Oleh sebab itu, jika kebijakan ini dilakukan dengan baik dapat membuat masyarakat khususnya yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) lebih sejahtera.

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA Hilmy Nopra Mulya; Ratih Agustin Wulandari; Ainul Badri
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i1.387

Penelitian ini bertujuan untukumengetahui bagaimanakah peran Polres Dharmasraya dalam menanggulangi tindak pidanaunarkotika, untuk mengetahui apa saja hambatan Polres Dharmasraya dalam menanggulangi tindak pidanaunarkotika dan untuk mengetahui bagaimanakah upaya Polres Dharmasraya untuk mengatasi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Metode yang dipakai pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Peranan Polres Dharmasraya dalam menanggulangi tindak pidana narkotika berupa upaya preventif dan upaya represif. 2) Hambatan yang dihadapi Polres Dharmasraya dalam menanggulangiytindak pidana narkotika yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Oleh Bank Rakyat Indonesia Dengan Kelompok Tani Sawit Makmur Berkah Mandiri Di Kecamatan Tebo Ulu Ainul Badri; Okti Aditia Wirawan; Filza Dheyanra; Agus Suyandi Roni
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.3646

Pelaksanaan perjanjian kredit oleh Bank Rakyat Indonesia Dengan Kelompok Tani Sawit Makmur Berkah Mandiri di Kecamatan Tebo Ulu, Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pelaksanaan perjanjian kredit oleh bank rakyat indonesia dengan kelompok tani sawit makmur berkah mandiri. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit oleh bank rakyat indonesia dengan kelompok tani sawit makmur berkah mandiri ? 2. Apa Kendala dan solusi dari pelaksanaan perjanjian kredit oleh bank rakyat indonesia dengan kelompok tani sawit makmur berkah mandiri. Jenis penelitian yang di gunakan oleh peneliti adalah penelitian empiris atau biasa juga di sebut dengan penelitian lapangan, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara dengan mewawancarai kedua belah pihak baik itu pihak bank dan juga pihak kelompok tani sawit selain itu peneliti juga menggunakan metode penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit oleh bank rakyat indonesia dengan kelompok tani sawit makmur berkah mandiri yang sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaan perjanjian pemberian kredit. Namun terdapat beberapa kendala di dalam pelaksanaan perjanjian tersebut yaitu kelompok tani tidak dapat membayar hutang mereka kepada bank tepat waktu seperti yang tertulis didalam perjanjian tersebut di karena kan jumlah pendapatan mereka turun drastis karena kemarau panjang. Solusi untuk menghadapi masalah ini para pihak kelompok tani mencari penghasilan tambahan guna untuk membayar hutang mereka kepada bank agar bank tidak melelang anggunan atau jaminan mereka, hutang yang seharus nya di bayar lunas dalam kurun waktu 3 tahun akhir nya terbayar selama kurang lebih 5 tahun. Kesimpulan nya di dalam pelaksanaan perjanjian tersebut bank sudah sesuai dengan prosedur yang ada meskipun demi kian tetap ada kendala yang di hadapi kelompok tani untuk melunasi hutang nya, dalam artian prosedur yang ada kurang efektif dan seharus nya bank juga memberikan arahan kepada kelompok tani agar nasabah bisa menggunakan uang pinjaman tersebut sebaik mungkin.

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA Hilmy Nopra Mulya; Ratih Agustin Wulandari; Ainul Badri
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i1.387

Penelitian ini bertujuan untukumengetahui bagaimanakah peran Polres Dharmasraya dalam menanggulangi tindak pidanaunarkotika, untuk mengetahui apa saja hambatan Polres Dharmasraya dalam menanggulangi tindak pidanaunarkotika dan untuk mengetahui bagaimanakah upaya Polres Dharmasraya untuk mengatasi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Metode yang dipakai pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Peranan Polres Dharmasraya dalam menanggulangi tindak pidana narkotika berupa upaya preventif dan upaya represif. 2) Hambatan yang dihadapi Polres Dharmasraya dalam menanggulangiytindak pidana narkotika yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

Perlindungan Hukum Masyarakat Nagari Taratak Tinggi Yang Terdampak Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Revi Yulia Alfito; Ratih Agustin Wulandhari; Ainul Badri
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.3347

Perkembangan industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia, khususnya oleh perusahaan swasta seperti PT Tindar Kerinci Agung (PT TKA), telah memunculkan konflik agraria dengan masyarakat lokal, termasuk di Nagari Taratak Tinggi. Permasalahan timbul akibat tumpang tindih klaim kepemilikan tanah, legalitas lahan yang tidak jelas, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses awal pengambilan keputusan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah utama: (1) bagaimana perlindungan hukum terhadap hak masyarakat yang terdampak pembukaan lahan kelapa sawit, dan (2) bagaimana proses penyelesaian konflik yang terjadi antara masyarakat dan PT TKA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diterima masyarakat dan menganalisis mekanisme penyelesaian konflik yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki bukti kepemilikan sah seperti sertifikat atau alas hak mendapatkan kompensasi dari perusahaan, sedangkan masyarakat tanpa bukti formal tidak diakui secara hukum dan tidak mendapat ganti rugi. Penyelesaian konflik dilakukan secara bertahap melalui musyawarah, mediasi, hingga litigasi jika diperlukan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya legalisasi aset tanah masyarakat secara menyeluruh serta penegakan peran negara dalam menjamin keadilan hukum, guna mencegah konflik serupa di masa depan.

The Community Service Program for Assisting Bottled Coffee Production Through Packaging, Brand Labeling, and Web Based Marketing to Enhance the Economy of Dharmasraya Regency Dian Estu Prasetyo; Ainul Badri; Muhammad Sukron
The Future of Education Journal Vol 4 No 8 (2025): Continued
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v4i8.1091

The development of MSMEs and home industries in Dharmasraya Regency is quite diverse; one of them is the processing of robusta ground coffee into bottled coffee beverages, which is still rarely practiced and not yet widely recognized by the public. People are more familiar with and tend to consume sachet and powdered coffee products marketed under various brands from outside the region. The first issue encountered is related to production constraints, particularly the limited ability of business owners to operate coffee grinder machines. Currently, they still rely on a mini grinder, which restricts the volume of bottled coffee produced and hinders business growth. The use of espresso machines is also limited, as processing is still carried out using a semi-automatic coffee maker. The second urgent issue concerns packaging. The bottled coffee products still use simple plastic bottles with minimally informative sticker labels, whereas ideally, the packaging should be more appealing, modern, and informative. The third urgent issue is the absence of registered labels and trademarks for the bottled coffee products, which creates obstacles in marketing, as the products cannot yet reach wider or out-of-region market segments. The fourth issue relates to marketing practices, which are still conventional and have not fully utilized digital technology or social media platforms, including websites. Promotion is currently conducted only through WhatsApp statuses and group shares, which has proven ineffective. Considering the high market potential for bottled coffee beverages in Indonesia, there is an opportunity for Dharmasraya’s bottled robusta coffee to be marketed nationally through the use of website-based technology. These major challenges must be addressed to improve the performance of home-based coffee beverage industries. Therefore, assistance in the form of mentoring for bottled coffee production covering packaging, brand labeling, and web-based marketing is urgently needed to boost sales of Dharmasraya’s robusta bottled coffee products. The low sales volume is also a result of limited marketing, which is still confined to local stalls and shops and has not yet utilized website-based promotion. Web-based marketing is expected to expand entrepreneurs’ knowledge and enable them to maximize digital technology as a more effective promotional tool at national and even international levels, ultimately improving the sales performance of bottled coffee products in Dharmasraya.

Implementasi PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Utari Rhamadani Putri; Gisha Dilova; Ainul Badri
Pamulang Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): November 2024
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v7i2.44830

Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah implementasi PERMA Nomor 4 Tahun 2019 perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pulau Punjung terjadi ketidaksesuaian jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah empiris, bersifat kualitatif dan termasuk penelitian deskriptif. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 merupakan kebijakan Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum acara perdata untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata sederhana yang sebelumnya diselesaikan dengan proses hukum acara perdata biasa. Tujuan dibuatnya PERMA ini guna menyelesaikan perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan karena memiliki batasan nilai kerugian sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu yang sangat singkat dan dibatasi selama 25 hari kerja sejak hari sidang pertama

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search