Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.87
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hukum Islam QARDHUL HASAN: MEDIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum Ulumuna Rechtenstudent Journal Jurnal Hukum Indonesia MAHAKIM: Journal of Islamic Family Law JEBD FENOMENA: Journal of Social Science Constitution Journal Indonesian Journal of Islamic Law (IJIL) Khidmah Nusantara Panitera: Journal of Law and Islamic Law
Badrut Tamam
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Strategi Branding Desa Berbasis ABCD: Optimalisasi Pemanfaatan Media Sosial bagi Masyarakat Desa Cumedak Tamam, Badrut; Abdul Majid Khan, Hassan; Nurhasanah, Siti; Nazidah, Hosin; Annurrohman, Shodiq; Azzahra Putri Fadjar, Hana; Tria Vanda Sari, Vanneza; Firjatullah, Muh Fawwaz; Maharani, Alifia; Fatimatuzzahro; Tajuddin, Ahmad; Ali Wafa, Mohammad; Robit Azizi, Mohammad; Azzah Faiqoh, Amalia; Haniful Khair, Muhammad; Haivih, Yusbitul
Khidmah Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): Februari 2025
Publisher : CV.RIZANIA MEDIA PRATAMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69533/etzb7195

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang besar bagi masyarakat desa dalam memanfaatkan media sosial untuk berbagai keperluan, termasuk peningkatan kesejahteraan ekonomi. Pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi pemanfaatan media sosial dalam membangun branding desa guna meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam pendampingan ini adalah metode Asset-Based Community Development (ABCD), yang dipilih karena berfokus pada penguatan potensi lokal dan sumber daya yang telah dimiliki oleh desa. Metode ini diterapkan melalui lima tahapan, yaitu discovery (identifikasi aset dan potensi desa), dream (perumusan visi bersama), define (penentuan strategi pengembangan), design (perancangan program implementasi), dan destiny (tahap keberlanjutan dan evaluasi). Keberhasilan branding desa sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah desa, komunitas lokal, serta generasi muda yang memiliki keterampilan digital. Oleh karena itu, pelatihan pemasaran digital, manajemen usaha, dan literasi media sosial menjadi aspek krusial dalam mendukung efektivitas strategi ini. Dengan penerapan branding yang optimal dan berbasis potensi lokal, Desa Cumedak berpotensi menjadi desa mandiri yang berdaya saing serta mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Normative Analysis of the Application of Balinese Customary Law in Determining Child Adoption Hakim, Lukman; Rahmawati, Alfi; Akbar, Raihan Aulia; Tamam, Badrut
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v4i3.1602

Abstract

Adoption in Balinese customary law, known as "Nyentanang/Meras Pianak/Meras Sentana," serves to continue the family lineage, especially in the patrilineal family system. Adoption in Balinese society has certain principles that prioritize family relationships and the continuity of customary descent. This study aims to analyze the application of Balinese customary law in the adoption process through a study of Decision Number 214/PDT.P/2024/PN. The main focus of the study is to assess the application of Balinese customary law in court decision-making, examining the conformity between Balinese customary law norms and Indonesian laws and regulations regarding adoption. This study uses a normative legal method with a statutory, case, and conceptual approach. The results of the study show that although Indonesian positive law regulates adoption through government regulations and laws, the application of Balinese customary law in adoption provides flexibility in accordance with local cultural values, which prioritize the continuity of descendants and responsibility in the family. However, there is tension between the unwritten Balinese customary law and the written national law, especially regarding the age of the adopted child, which in Decision Number 214/PDT.P/2024/PN involved a 29-year-old child, contrary to the provisions of national law that regulate the adoption of children under the age of 18. The results of this study emphasize the importance of a balance between the application of Balinese customary law and compliance with positive law in maintaining justice and children's rights, so as to create balanced legal certainty in the adoption process.
Determining The Auspicious Day Of A Marriage Ceremony Using “Titen Science”: An ‘Urf Perspective In Andongsari, Jember Tamam, Badrut; Krisnawati, Devi; Junaidi, Ahmad; Rato, Dominikus; Waeno, Mahammadaree
Hukum Islam Vol 25, No 1 (2025): Islamic Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v25i1.36034

Abstract

This study aims to examine the tradition of determining the auspicious day before a marriage contract using titen science from the perspective of ‘urf in Andongsari Village, Ambulu Sub-district, Jember Regency. Ilmu titen, as part of Javanese customs, is a method based on custom and observation of past events (niteni), which is used to determine the right time for important events such as marriage. This research uses empirical legal method with legal sociology approach and conceptual approach. Data were obtained through interview, observation, and documentation techniques, with primary and secondary sources. The results show that although this tradition is highly upheld by the local community, the practice of determining a good day does not contradict the provisions of Islamic law. The pillars and conditions of marriage are still fulfilled, so this tradition can be seen as part of an effort to preserve Javanese cultural customs that are harmonious with Islamic teachings. The implications of this research show that the implementation of titen science not only helps maintain local wisdom, but also strengthens social and cultural harmony in the Andongsari Village community, which is predominantly Muslim.
Konstruksi Sosial Berger dan Hukum Islam: Tradisi Rokat Pandhaba Penganten Pra-Nikah di Dawuhanmangli Tamam, Badrut; Rosyid, Muhammad Aenur
MAHAKIM Journal of Islamic Family Law Vol 9 No 1 (2025): June 2025
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/mahakim.v9i1.679

Abstract

Tradisi Rokat merupakan prosesi pembersihan diri atau ruwatan yang wajib dijalani oleh anak yang masuk dalam kategori Pandhaba sebelum akad nikah. Tradisi ini sering dianggap membutuhkan biaya yang besar dan dikaitkan dengan mitos-mitos yang mengarah pada kemusyrikan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik pelaksanaan tradisi Rokat Pandhaba penganten di Desa Dawuhan Mangli serta menganalisis konstruksi masyarakat terhadap tradisi tersebut. Data diperoleh melalui studi lapangan (field research) menggunakan pendekatan hukum empiris. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dengan tokoh masyarakat, observasi langsung saat ritual berlangsung, serta dokumentasi berupa foto dan rekaman terkait tradisi ini. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rokat Pandhaba wajib dijalankan bagi anak kategori Pandhaba melalui rangkaian ritual yang dipimpin oleh Kiai Rokat (Imam Rokat) pada malam hari, diawali dengan pembacaan Al-Qur’an 30 juz. Setelah itu, dilakukan ritual mandi dengan perlengkapan yang ditentukan oleh Kiai Rokat, dilanjutkan oleh sanak keluarga, dan diakhiri dengan doa serta pembagian sesajen. Tradisi Rokat Pandhaba penganten dikonstruksikan oleh masyarakat sebagai sarana penyucian jasmani dan rohani serta penolak bala, seperti kesialan dan ketidakdamaian dalam lingkungan keluarga, yang merepresentasikan eksternalisasi nilai tradisi leluhur
Hak Kebebasan Berpendapat Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hak Asasi Manusia Hilda Nur Sabrina; Badrut Tamam; Yudha Bagus Tunggala Putra
Journal of Law and Islamic Law Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Aspirasi Masyarakat Intelektual Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian dalam artikel ini menganalisis dan membandingkan hak kebebasan berpendapat di Indonesia dan Malaysia dari perspektif hak asasi manusia (HAM), dengan mempertimbangkan perbedaan sistem hukum dan pemerintahan di kedua negara. Di Indonesia, yang menganut sistem hukum civil law dan pemerintahan presidensial demokratis, kebebasan berpendapat diatur oleh UU No. 9 Tahun 1998, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 19 Tahun 2016, dan Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945. Sementara itu, Malaysia yang menggunakan sistem hukum common law dan pemerintahan monarki parlementer, mengatur kebebasan berpendapat melalui Pasal 10 Konstitusi Malaysia dan peraturan tambahan seperti Sedition Act 1948, Communications and Multimedia Act 1998, dan Printing Presses and Publications Act 1984. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas implementasi undang-undang tersebut, termasuk tantangan seperti kriminal sasi, sensor, dan pelanggaran HAM. Selain itu, pengaruh latar belakang sosial-politik terhadap pelaksanaan kebebasan berpendapat juga dianalisis. Dengan pendekatan komparatif, perundang-undangan, dan historis melalui penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam perlindungan HAM di kedua negara. Hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat kerangka hukum dan praktik perlindungan HAM di Indonesia dan Malaysia. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif dengan tiga pendekatan (komparatif, perundangan, dan historis) menggunakan bahan hukum berupa dokumen-dokumen otoritatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka dan analisis hukum. Hasil kajian ini menegaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak asasi yang diakui internasional dan dijamin oleh hukum Indonesia dan Malaysia, meskipun dengan aturan berbeda sesuai konstitusi masing-masing negara.
Co-Authors Abdul Majid Khan, Hassan Ahmad Junaidi Ainun Nisa, Derin Fernanda Akbar, Raihan Aulia Ali Wafa, Mohammad Alrawasdeh , Ziyad Aminullah Elhady Annurrohman, Shodiq Azzah Faiqoh, Amalia Azzahra Putri Fadjar, Hana Devi Krisnawati, Devi Dominikus Rato Farah Rofiqoh A Fathiyaturrahmah FATIMATUZZAHRO Firda Infitahul Mawarddah Firjatullah, Muh Fawwaz Haivih, Yusbitul Haniful Khair, Muhammad Hilda Nur Sabrina Ifadatullailiyah Ikrom, Moh Bagas Fadhli Dzil Lailatul Fitria Lukman Hakim Maharani, Alifia Meka Dina Ramadhani Mochammad Sholeh Moh Luqman Muhammad Aldin Hamdani Muhammad Faisol Musfikil Wildan Nawawi Nawawi Nawawi Nawawi Nazidah, Hosin Nur Hafidhotul Ilma Putri Maja Mulia Anisa Rahmawati, Alfi Ramadhani, Meka Dina Ririn Sofiana Risna Ismawati Robit Azizi, Mohammad Rofiqoh A, Farah Rohmad Agus Solihin Rosyid, Muhammad Aenur Safrudin Edi Wibowo Siti Nurhasanah Sofiana, Ririn Syafril Wicaksono Syarifatul Amaliyah Tajuddin, Ahmad Tria Vanda Sari, Vanneza Ubaidillah Al Akhro Vais Vais Vais, Vais Waeno, Mahammadaree Wicaksono, Syafril Yudha Bagus Tunggala Putra