Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.33
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Jurnal Trias Politika Unri Conference Series: Community Engagement Rambideun : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Administrative and Environmental Law Review JCOMENT (Journal of Community Empowerment) Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Limbago: Journal of Constitutional Law
Firmansyah Putra
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN KESELAMATAN PENUMPANG jefri marivick; Firmansyah Putra
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i1.20468

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Implementasi Terhadap Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Dalam Pertanggungjawaban Keselamatan Penumpang dengan adanya kejadia kecelakaan ketek hias yang terjadi di kawasan wisata danau sipin pada tanggal 22 februari 2022. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang disusun secara deskripstif untuk menghasilkan solusi berdasarkan permasalahan yang dikaji. Pasal 49 huruf c dan d Pasal 53 huruf d bahkan secara jelas mengatur bahwa setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha wisata harus memberikan kenyamanan, keramanan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan. Akan tetapi setelah dilakukan penelitian para pengemudi ketek hias masih ada yang tidak mengikuti aturan tersebut dan masih ada oknum pengemudi ketek hias yang memuatkan penumpang ketek hias melebihi kapasitas maksimal ketek hias.Kata Kunci: Kepariwisataan, Ketek Hias, dan Keselamatan Penumpang
Efektivitas Penegakan Hukum Pemilu (Peran Bawaslu Kota Sungai Penuh dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020) Ansorullah Ansorullah; Iswandi Iswandi; Firmansyah Putra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p10

Abstract

The holding of elections is inseparable from electoral institutions, namely the General Election Commission and the Election Supervisory Body in accordance with the Election Law and the Pilkada Law. Seeing the legal facts that occur in Indonesia and especially the Election of Regional Heads in the City of Sungai Penuh, a problem that always arises and occurs and this becomes an interesting discussion for organizers and the public is the effectiveness of law enforcement, especially election crimes. This study aims to examine the implementation of Bawaslu's authority in terms of handling election crimes and the effectiveness of law enforcement regarding criminal acts in the 2020 Regional Head election in Sungai Penuh City. The research method used is empirical juridical, using primary data and secondary data which is then analyzed using qualitative data analysis. The results of this study conclude that there are several problems in election law enforcement, namely: The regulation is still weak regarding mechanisms and procedures in law enforcement on election crimes. Differences in viewpoints regarding roles, authorities and responsibilities between The General Election Supervisory Agency, the Police and the Attorney. Community participation is still not optimal in the framework of election supervision. Facilities and infrastructure as well as recalculating the cost of organizing in handling cases of election violations. Penyelenggaraan pemilu tidak terlepas dari lembaga kepemiluan yaitu oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sesuai dengan UU Pemilu dan UU Pilkada. Melihat fakta hukum yang terjadi di Indonesia dan khususnya Pemilihan Kepala Daerah di Kota Sungai Penuh, permasalahan yang selalu muncul dan terjadi serta hal ini menjadi diskusi menarik bagi penyelenggara dan masyarakat adalah efektivitas penegakan hukum khususnya tindak pidana pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelakasanaan kewenangan Bawaslu dalam hal penanganan tindak pidana pemilu dan efektivitas penegakan hukum atas tindak pidana pemilu Kepala Daerah di Kota Sungai Penuh Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa masalah dalam penegakan hukum pemilu, yaitu: Masih lemahnya pengaturan terkait mekanisme dan prosedur dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu. Perbedaan sudut pandang tentang peran, wewenang dan tanggung jawab antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Partisipasi masyarakat yang masih belum optimal dalam rangka pengawasan pemilu, serta menghitung kembali biaya pengorganisasian dalam penganan kasus pelanggaran pemilu.
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN Muhammad Aldi; Firmansyah Putra
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i2.21678

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan republik indonesia. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengaturan masyarakat hukum adat sistem hukum indonesia? Dan bagaimana Kedudukan Hukum (Legal Standing) Masyarakat Hukum Adat di Indonesia ? Metode penelitian penulisan skripisi ini adalah Penelitian Ini Merupakan Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum dan sistematika hukum yang berhubungan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian ini adalah negara mengakui eksistensi masyarakat hukum adat di negara republik indonesia, hal ini jelas tercantum didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih tepatnya tercantum didalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Namun sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur masyarakat hukum adat. Sehingga sampai saat ini entitas masyarakat hukum adat masih dalam keadaan yang belum jelas kedudukan hukumnya terutama di sistem tata hukum negara republik Indonesia. Dan persoalan pokok yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan adalah mengenai peristilahan yang digunakan peraturan perundang-undangan untuk mendefinisikan masyarakat hukum adat yang belum mendapat penjelahan mengenai istilah masyarakat hukum adat tersebut. Masyarakat hukum adat selama ini belum dilindungi secara optimal oleh konstitusi republik indonesia. belum optimalnya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ini mengakibatkan tidak tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat hukum adat dan munculnya konflik di masyarakat hukum adat sehingga dapat menimbulkan ancaman stabillitas keamanan nasional.
A Multidimensional Analysis: Gaps and Convergence Smart City Implementation in Indonesia Dinda Syufradian Putra; Iswandi Iswandi; Firmansyah Putra; Dimas Subekti
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 15 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v15i1.109728

Abstract

Indonesia continues to face structural challenges in smart city development, as reflected in the global positioning of its major cities in the IMD Smart City Index. In 2025, Jakarta, Medan, and Makassar were ranked 103, 113, and 114, respectively, placing all three cities in the lower tier of global smart city performance. Longitudinal analysis shows a consistent decrease in ranking positions from 2020 to 2025. Jakarta improved from 81 to 103, Medan from 94 to 113, and Makassar from 90 to 114, yet all cities remain structurally constrained within low tiers of global competitiveness. This study critically examines and developing a comprehensive analytical model to capture structural and technological gaps by a comparative analysis of the IMD index, which evaluates two pillars, Structure and Technology, across five dimensions: Health and Safety, Mobility, Opportunities, Activities, and Governance. Using a comparative case study approach with secondary data analysis the findings reveal a measurable structural technological imbalance. Jakarta demonstrates relatively stronger technological performance in digital public services, smart mobility, and health technologies, but remains weak in structural domains such as environmental quality, housing affordability, and social inclusiveness. Conversely, Medan and Makassar exhibit comparatively stronger socio-environmental foundations but lag significantly in technological adoption, particularly in digital governance and smart mobility. The imbalance between structural readiness and technological capacity indicates that smart city development in Indonesia remains fragmented. These findings underscore the need for integrated development strategies that harmonize technological innovation, sustainable infrastructure, and inclusive public services to enhance the global competitiveness of Indonesian cities.
Literasi Politik Terhadap Perempuan Di Desa Air Panas Sungai Abu Kabupaten Kerinci Dalam Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024 A Zarkasi; Firmansyah Putra; Dimas Rizal; Ahmad Baidawi
JCOMENT (Journal of Community Empowerment) Vol. 7 No. 1 (2026): Community Empowerment
Publisher : The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/jcoment.v7i1.1106

Abstract

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, dimana rakyat menentukan sendiri pilihan yang dipercayainya. Artinya rakyat berkuasa penuh untuk menentukan pemimpinnya, karena rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Pemilu yang diadakan dikebanyakan negara demokrasi dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu sendiri, dikarenakan situasi keterbukaan dan kebebasan berserikat dianggap menceminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Kegiatan memilih bukan hanya sekedar kewajiban masyarakat melainkan untuk memperjuangkan hak-hak sosial-ekonomi dan politik. Dengan adanya pemilihan umum masyarakat memiliki wadah untuk mementukan pemimpinya yang akan memimpin dalam waktu lima tahun kedepan guna memperjuangkan kepentingan dan mendengarkan aspirasi yang mana masyarakat ikut dalam menentukan kebijakan yang akan dibentuk oleh calon pemerintah. Keterwakilan perempuan di ranah politik merupakan hal penting agar terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan. Namun dalam kenyataannya keterwakilan perempuan di bidang politik masih tertinggal dari pada laki-laki. Metode yang digunakan dengan pendekatan pemberdayaan (partisipasi aktif) ini berprinsip pada keterlibatan aktif kaum ibu-ibu, metode ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi kaum ibu-ibu dan meminimalisir terjadinya money politic sebagai target dari keterlibatan pada pemilu tahun 2024. Pendekatan pengabdian dilakukan dengan konsep pendampingan dengan beberapa metode pendekatan, meliputi workshop, Ceramah, diskusi.
Reconstructing Political Finance Regulation in Indonesia’s Multiparty Democracy Firmansyah Putra; Dimas Subekti; Dinda Syufradian Putra; Ansorullah Ansorullah; Mochammad Farisi
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 20 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v20no3.5327

Abstract

This study examines how Indonesia's political party finance regulations can be redesigned to strengthen transparency and accountability in a multiparty system. Using normative legal research based on statutory and legal theory approaches, it finds that the current framework remains ineffective because of limited public disclosure, weak independent auditing, fragmented oversight, and inadequate regulation of political contributions. The study proposes an integrated governance model comprising six regulatory pillars: standardized public financial reporting, a national digital reporting system, independent audits by the State Audit Agency (BPK), stricter regulation of private donations, performance-based public funding, and institutionalized public oversight. The study contributes to the political finance literature by advancing an integrated governance model for political party finance in multiparty democracies.
Sosialisasi dan Penguatan Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pendidikan Berdasarkan Kewenangan SMA, SMP, dan SD di Provinsi Jambi Hartati Hartati; Helmi Helmi; Firmansyah Putra; Dinda Syufradian Putra; Dimas Subekti; Amanda Dea Lestari
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 5 No. 2 (2026): November
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v5i1.1820

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah dan kepala sekolah mengenai regulasi pembagian kewenangan pendidikan, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan di Provinsi Jambi. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15 September 2026 bertempat di Aula Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, diikuti oleh 50 peserta.Kegiatan menghadirkan empat narasumber, yaitu Dimas Subekti dari Fakultas Hukum Universitas Jambi, Ilham Khalik dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Jaelani dari Sekretariat Daerah Kota Jambi, dan Lutpiah dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jambi. Metode pelaksanaan meliputi ceramah partisipatif, diskusi kelompok terarah (focus group discussion), dan dialog interaktif. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap dasar hukum dan mekanisme pembagian kewenangan pendidikan, teridentifikasinya sejumlah persoalan koordinasi lintas kewenangan di lapangan, serta tersusunnya komitmen awal untuk membangun forum koordinasi pendidikan daerah antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal terbentuknya tata kelola pendidikan yang lebih terintegrasi, efektif, dan berkeadilan di Provinsi Jambi.
Understanding Stakeholder Engagement in Coal Transportation Governance Hartati Hartati; Dony Yusra Pebriyanto; Firmansyah Putra; Dinda Syufradian Putra; Muhammad Reza Halomoan
Administrative and Environtmental Law Review Vol 7 No 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/aelr.v7i2.5372

Abstract

Coal transportation in Jambi Province created traffic congestion, road deterioration, traffic accidents, environmental degradation, and conflicts between economic interests and public welfare. This study examined stakeholder engagement in responding to these challenges and assessed how stakeholders addressed the impacts of coal transportation. A qualitative case study approach was employed using secondary data from 39 online news articles published by 14 national and local media outlets throughout 2023, complemented by reports from environmental organizations. Data were analyzed using QDA NVivo R1 through coding, classification, and stakeholder relationship mapping. The findings identified five major stakeholder groups: central government, local government, law enforcement agencies, civil society, and business actors. Stakeholder responses remained fragmented and predominantly reactive, with greater attention to traffic congestion, road damage, traffic accidents, and dedicated coal transportation roads, while environmental degradation, pollution, and community welfare receive comparatively limited attention. This study contributed to the stakeholder governance literature by demonstrating that stakeholder engagement was not determined solely by the presence or visibility of actors, but also by the balance, coordination, and integration of their responses across governance issues. Strengthening inter-stakeholder collaboration and integrated governance was essential to balance economic development, environmental sustainability, and public interests.
Co-Authors A Zarkasi Ahmad Baidawi Amanda Dea Lestari Ansorullah Ansorullah Ansorullah Ansorullah Dedi Irawan Deki Azhari Dimas Rizal Dimas Subekti Dinda Syufradian Putra Dony Yusra Pebriyanto Farisi, Mochammad Hapsa Hapsa Hartati Hartati Hartati Hartati Helmi Helmi Irwandi Irwandi Iswandi Iswandi jefri marivick M. Yusuf Mar Atun Saadah Muhammad Aldi Muhammad Reza Halomoan Putra, Dinda Syufradian Saidina Usman Sinta Yusuf Suci Pratiwi, Cholillah Syamsir Syamsir Yasin Abdul Haq