Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.984
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Yustitiabelen Batulis Civil Law Review COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Journal Evidence Of Law SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Hukum dan Pembangunan Activa Yuris: Jurnal Hukum Journal of Law and Legal Reform International Journal of Social Sciences and Humanities
Rosalinda Elsina Latumahina, Rosalinda Elsina
Universitas Cenderawasih
Arts Humanities Computer Science & IT Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Protection for Heirs Who Don't Give Agreement To Transfer of Land Rights Imamah, Okthika Nuril; Latumahina, Rosalinda Elsina
International Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 2 No. 1 (2024): International Journal of Social Sciences and Humanities
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/ijssh.v2i1.1291

Abstract

Study This use method study normative juridical is carried out with method examine and analyze something regulation law with approach regulation legislation and approach conceptual. The purpose of study This is for know How protection law for expert heirs who are not give agreement to transition right on land. For do transition right on land, the party who wants it do it must own agreement from expert other heirs. If there are lack agreement, transition right on land No allowed. Transition right on land without agreement expert the other heirs are activities that are not permitted in Indonesia. Regulation Indonesian law stipulates that transition right on land No allowed without agreement from expert other heirs. Result of study This is transition right on land inheritance without agreement expert inheritance is deed oppose legal and can cause loss for experts​ heirs who are not give agreement to transition right on land inheritance. This matter caused Because transition right on land legacy carried out without agreement all over expert inheritance No in accordance with regulation legal and can result conflict and dispute among experts​ heir.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Kebocoran Jaringan Internet Nirkabel Kurnianto, Jodhy; Latumahina, Rosalinda Elsina
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11981

Abstract

Penelitian ini berfokus pada banyaknya perbuatan mencuri jaringan internet Wi-Fi dimana perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat dirugikan. Maksud dari penelitian ini untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi consumer yang menjadi korban Pengaksesan Jaringan Internet Nirkabel dengan menggunakan Metode penelitian dengan Metode Hukum preskriptif ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Memanfaatkan dokumen hukum primer dan sekunder dengan menginventarisasi dan melakukan penelitian dokumen serta menggunakan teknik analisis dokumen hukum sesuai kebutuhan. Rumusan masalahnya Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi konsumen yang menjadi Korban Pengaksesan Jaringan Internet Nirkabel oleh orang yang tidak berhak biasanya pelaku ini menggunakan Jaringan Internet menggunakan ini, pelaku memakai handphone maupun laptop untuk mengunduh aplikasi atau software tertentu yang diperlukan dengan tujuan membobol sistemnya keamanan dan serta mendapatkan id dan juga password untuk digunakan pada jaringan Wi-Fi yang mereka inginkan untuk mendapatkan akses internet. Tujuannya adalah untuk mendapatkan akses internet tanpa biaya. Pencurian atau pengaksesan internet Nirkabel ini dapat dijerat dengan Ps. 30 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 46 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 19/2016 tentang ITE, karena tindakan tersebut termasuk akses ilegal. Perbuatan dengan mencuri atau pengaksesan internet Wi-Fi yang dilakukan ini di dalam sudut pandang hukum pidana adalah jelas dilarang. Karena sudah memakai sesuatu yang tidak milik mereka. Maka dari itu, kepada pelaku pencurian Jaringan Internet Nirkabel untuk tidak mengulang perbuatan tersebut dan untuk pemilik Wi-Fi (Konsumen) bisa melaporkannya perbuatan tersebut di pihak yang berwajib.
Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Dilakukan Di Luar Negeri Namun Belum Tercatat Di Indonesia Safitri, Bella Rahma; Latumahina, Rosalinda Elsina
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19214

Abstract

Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri oleh Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi tantangan tersendiri dalam sistem hukum Indonesia, terutama apabila belum dicatatkan secara resmi di dalam negeri. Anak yang lahir dari perkawinan semacam ini berada dalam posisi hukum yang rentan, khususnya terkait status perdata, identitas, dan hak waris. Meskipun perkawinan sah menurut hukum negara tempat dilangsungkan, jika belum dicatatkan sesuai ketentuan Pasal 56 UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan, anak hanya dianggap sah jika dilakukan pengesahan melalui pencatatan ulang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas pengakuan hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya, namun secara administratif masih terdapat keterbatasan dalam hal pencantuman identitas ayah, kewarganegaraan, dan waris. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi krusial untuk menjamin perlindungan hak-hak anak secara penuh. Negara perlu memperkuat sosialisasi dan pelayanan administrasi pencatatan bagi WNI di luar negeri guna mencegah ketidakpastian hukum bagi anak-anak hasil perkawinan tersebut.
Is Legal Reform the Answer to Dispute Resolution in the Construction Services Sector? A Critical Look at Law No. 2 of 2017 Waisapi, Jeffry Yuliyanto; Suhartono, Slamet; Mangesti, Yovita Arie; Latumahina, Rosalinda Elsina; Young, Felina C
Journal of Law and Legal Reform Vol. 5 No. 4 (2024): Contemporary Issues on Law Reform in Indonesia and Global Context
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.v5i4.4310

Abstract

Disputes in the construction services sector are inevitable due to the complexity of contracts, project delays, cost overruns, and quality issues. Law No. 2 of 2017 on Construction Services seeks to reform dispute resolution mechanisms by emphasizing alternative dispute resolution (ADR), mediation, and arbitration while ensuring legal certainty and fairness. This study analyzes these reforms using a quantitative survey approach to assess their effectiveness and identify existing gaps. The Construction Services Acts of 1999 and 2017 marked significant philosophical and procedural shifts, with the latter focusing on non-litigious settlements through a win-win approach. However, challenges remain, particularly regarding the interpretation of the term "court" and the enforcement of decisions. Findings indicate that while Law No. 2 of 2017 promotes ADR mechanisms, enforcement issues, contractual inconsistencies, and power imbalances between large developers and smaller contractors hinder its effectiveness. The Act also establishes a team formed by mutual agreement to oversee construction services and mediate disputes, yet concerns persist over defects, nonconformities, weaknesses, and perceived biases in its implementation. Despite these challenges, Indonesia is progressing toward more effective construction dispute resolution. To enhance future regulatory frameworks, this study recommends stricter sanctions for violations of construction agreements and improved procedural clarity. Comparative insights from international legal frameworks suggest that Indonesia could benefit from integrating global best practices, such as adjudication boards and expedited arbitration. These findings are crucial for legal practitioners and policymakers in refining dispute resolution mechanisms and raising public awareness of regulatory gaps that hinder sustainable development.
Co-Authors Alfin, Rizaldi Mochammad Ali Samiaji, Yasin Nur Alamsyah Hidayat Faizeh, Nurul Imamah, Okthika Nuril Krisnadi Nasution Kurnianto, Jodhy Larantukan, Rafael Suban Mangesti, Yovita Arie Nengi, Umbu Ramadhini, Nabila Alya Safitri, Bella Rahma Slamet Suhartono Subroto, Bartholomews Kislew Ulya, Selma Lailatul Waisapi, Jeffry Yuliyanto Wasana, Budi Young, Felina C