Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.447
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Constitutional Review Unes Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Law, Development and Justice Review Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Lemhannas RI Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Dwi Putra Nugraha
Universitas Pelita Harapan
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Peran Kementerian Luar Negeri dalam Menanggulangi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Dwi Putra Nugraha; Amandha Ayu Bunga Syabina; Naurah Alfi Mufidah Anwar; Denalia Michelle Lasut
UNES Law Review Vol. 8 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/8zz58557

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi setelah diberlakukannya moratorium pengiriman pekerja pada tahun 2015. Penelitian ini mengeksplorasi upaya Kementerian dalam menegakkan diplomasi perlindungan melalui Sistem Penempatan Satu Saluran (SPSK) dan perjanjian bilateral dengan Arab Saudi yang bertujuan untuk memastikan hak-hak PMI terlindungi. Penelitian ini juga membahas tantangan yang dihadapi, seperti meningkatnya migrasi ilegal, pengawasan lapangan yang lemah, dan perbedaan sistem hukum antara kedua negara. Penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan luar negeri berbasis hak asasi manusia yang lebih kuat dan peningkatan kerjasama antar lembaga terkait untuk memperbaiki sistem perlindungan pekerja migran.
Larangan Penjualan Rokok Eceran Guna Menurunkan Jumlah Perokok Di Indonesia Najwa Marwan; Dwi Putra Nugraha
Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (Januari - Februari 2025)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jemsi.v6i3.4030

Abstract

Tingginya persentase perokok di Indonesia menjadi tantangan besar bagi kesehatan masyarakat dan produktivitas ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah memberlakukan kebijakan larangan penjualan rokok per batang yang bertujuan mengurangi akses rokok, terutama di kalangan muda dan masyarakat berpendapatan rendah. Kebijakan ini berupaya mengurangi konsumsi rokok, khususnya pada kelompok yang rentan. Penelitian ini menunjukkan efektivitas kebijakan tersebut dalam mengurangi konsumsi rokok dan dampaknya terhadap perilaku masyarakat. Dengan menggunakan lima pendekatan, yaitu pendekatan asas hukum, pendekatan sistematika hukum, pendekatan sinkronisasi hukum, 34 pendekatan perbandingan hukum, dan pendekatan kasus hukum, termasuk wawancara dan survei. Penelitian ini mengungkapkan kekuatan dan kelemahan kebijakan tersebut. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini mengurangiibilitas rokok, terutama di kalangan remaja, implementasinya menghadapi tantangan besar seperti penegakan hukum yang lemah, pemantauan yang tidak konsisten, pelanggaran sosialisasi, dan budaya merokok yang kuat. Meskipun demikian, kebijakan ini memiliki potensi dampak yang lebih besar jika beberapa langkah diperkuat. Penegakan hukum yang lebih ketat, pemantauan yang konsisten, serta kampanye edukasi yang disesuaikan dengan berbagai demografi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendukung kebijakan ini. Selain itu, memberikan dukungan ekonomi kepada pedagang kecil yang terdampak larangan sangat penting. Dengan pendekatan holistik yang mencakup faktor hukum, sosial, dan ekonomi, kebijakan ini berpotensi mengurangi tingkat merokok di Indonesia dan meningkatkan hasil kesehatan masyarakat.
Efektivitas BP2MI Sebagai Lembaga Administratif Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Perspektif Hukum Administrasi Negara Angel Sabatini Yusuf; Aldi Buntaran; Devita Vallensia; Dwi Putra Nugraha
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6928

Abstract

Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia masih menjadi persoalan yang cukup kompleks dalam praktik hukum administrasi negara. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 serta Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 mengenai BP2MI, pelaksanaannya di lapangan belum menunjukkan hasil yang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai lembaga administratif dalam melaksanakan fungsi perlindungan bagi pekerja migran. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan karya ilmiah terdahulu yang relevan. Analisis penelitian ini didasarkan pada teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang menekankan pentingnya nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam penerapan regulasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kinerja BP2MI masih belum optimal karena kurangnya koordinasi antar lembaga, lemahnya sistem pengawasan terhadap perusahaan penempatan, serta penerapan sanksi administratif yang belum konsisten. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan regulasi yang lebih tegas agar perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dapat terlaksana secara efektif.
Desain Konstitusional Sistem Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) dalam Mewujudkan Pertahanan dan Keamanan Negara yang Optimal di Indonesia Paolo Gibran Joesoef; Dwi Putra Nugraha
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7950

Abstract

Pertahanan dan keamanan negara merupakan salah satu fungsi utama negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. Dalam hal ini, alat utama sistem persenjataan (alutsista) menjadi instrumen penting bagi negara untuk menghadapi berbagai ancaman, baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional. Namun, pengelolaan dan pembangunan alutsista tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan militer semata, melainkan juga harus ditempatkan dalam kerangka hukum dan konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain konstitusional sistem alutsista dalam upaya mewujudkan pertahanan dan keamanan negara yang optimal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konstitusi dan peraturan perundang-undangan telah mengatur sistem pertahanan negara, desain konstitusional yang secara spesifik mengatur sistem alutsista masih belum terintegrasi secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan desain konstitusional yang menekankan prinsip supremasi sipil, akuntabilitas, kemandirian industri pertahanan, serta keberlanjutan kebijakan alutsista. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kebijakan pertahanan negara yang berlandaskan konstitusi dan nilai demokrasi.
Co-Authors Aldi Buntaran Amandha Ayu Bunga Syabina Angel Sabatini Yusuf Angelica Nathasya Winata Callista Alifia Wardhana Callista Caesaria Lionoro Cassie Andrea Jonathan Cherish Young Christin Laurensia Setiawan Christy Abigail Tjahyadi Daafa’a Alhaqqy Muhammad Debora Pasaribu Denalia Michelle Lasut Devita Vallensia Elena Prisilia Felicia Evelyn Gisella Helga Xaviera Graceyana Jennifer Hadasa Widelia Jessy Yohanes Keiser Shanderos Partogi Malika Rajan Vasandani Marshella Angelita Butar Najwa Marwan Naurah Alfi Mufidah Anwar P. Karo, Rizky Pratama Paolo Gibran Joesoef Paulina Shelly Kwu Sheren Christabella Nathanael Susi Susantijo Tricia Laurent Sutanto