Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.647
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Constitutional Review Jurnal Ius Constituendum Unes Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Law, Development and Justice Review Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Lemhannas RI Journal of Law, Poliitic and Humanities Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Dwi Putra Nugraha
Universitas Pelita Harapan
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Peran Kementerian Luar Negeri dalam Menanggulangi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Dwi Putra Nugraha; Amandha Ayu Bunga Syabina; Naurah Alfi Mufidah Anwar; Denalia Michelle Lasut
UNES Law Review Vol. 8 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/8zz58557

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi setelah diberlakukannya moratorium pengiriman pekerja pada tahun 2015. Penelitian ini mengeksplorasi upaya Kementerian dalam menegakkan diplomasi perlindungan melalui Sistem Penempatan Satu Saluran (SPSK) dan perjanjian bilateral dengan Arab Saudi yang bertujuan untuk memastikan hak-hak PMI terlindungi. Penelitian ini juga membahas tantangan yang dihadapi, seperti meningkatnya migrasi ilegal, pengawasan lapangan yang lemah, dan perbedaan sistem hukum antara kedua negara. Penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan luar negeri berbasis hak asasi manusia yang lebih kuat dan peningkatan kerjasama antar lembaga terkait untuk memperbaiki sistem perlindungan pekerja migran.
Larangan Penjualan Rokok Eceran guna Menurunkan Jumlah Perokok di Indonesia Najwa Marwan; Dwi Putra Nugraha
Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (Januari - Februari 2025)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jemsi.v6i3.4030

Abstract

Tingginya persentase perokok di Indonesia menjadi tantangan besar bagi kesehatan masyarakat dan produktivitas ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah memberlakukan kebijakan larangan penjualan rokok per batang yang bertujuan mengurangi akses rokok, terutama di kalangan muda dan masyarakat berpendapatan rendah. Kebijakan ini berupaya mengurangi konsumsi rokok, khususnya pada kelompok yang rentan. Penelitian ini menunjukkan efektivitas kebijakan tersebut dalam mengurangi konsumsi rokok dan dampaknya terhadap perilaku masyarakat. Dengan menggunakan lima pendekatan, yaitu pendekatan asas hukum, pendekatan sistematika hukum, pendekatan sinkronisasi hukum, 34 pendekatan perbandingan hukum, dan pendekatan kasus hukum, termasuk wawancara dan survei. Penelitian ini mengungkapkan kekuatan dan kelemahan kebijakan tersebut. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini mengurangiibilitas rokok, terutama di kalangan remaja, implementasinya menghadapi tantangan besar seperti penegakan hukum yang lemah, pemantauan yang tidak konsisten, pelanggaran sosialisasi, dan budaya merokok yang kuat. Meskipun demikian, kebijakan ini memiliki potensi dampak yang lebih besar jika beberapa langkah diperkuat. Penegakan hukum yang lebih ketat, pemantauan yang konsisten, serta kampanye edukasi yang disesuaikan dengan berbagai demografi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendukung kebijakan ini. Selain itu, memberikan dukungan ekonomi kepada pedagang kecil yang terdampak larangan sangat penting. Dengan pendekatan holistik yang mencakup faktor hukum, sosial, dan ekonomi, kebijakan ini berpotensi mengurangi tingkat merokok di Indonesia dan meningkatkan hasil kesehatan masyarakat.
Efektivitas BP2MI Sebagai Lembaga Administratif Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Perspektif Hukum Administrasi Negara Angel Sabatini Yusuf; Aldi Buntaran; Devita Vallensia; Dwi Putra Nugraha
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6928

Abstract

Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia masih menjadi persoalan yang cukup kompleks dalam praktik hukum administrasi negara. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 serta Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 mengenai BP2MI, pelaksanaannya di lapangan belum menunjukkan hasil yang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai lembaga administratif dalam melaksanakan fungsi perlindungan bagi pekerja migran. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan karya ilmiah terdahulu yang relevan. Analisis penelitian ini didasarkan pada teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang menekankan pentingnya nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam penerapan regulasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kinerja BP2MI masih belum optimal karena kurangnya koordinasi antar lembaga, lemahnya sistem pengawasan terhadap perusahaan penempatan, serta penerapan sanksi administratif yang belum konsisten. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan regulasi yang lebih tegas agar perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dapat terlaksana secara efektif.
Desain Konstitusional Sistem Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) dalam Mewujudkan Pertahanan dan Keamanan Negara yang Optimal di Indonesia Paolo Gibran Joesoef; Dwi Putra Nugraha
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7950

Abstract

Pertahanan dan keamanan negara merupakan salah satu fungsi utama negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. Dalam hal ini, alat utama sistem persenjataan (alutsista) menjadi instrumen penting bagi negara untuk menghadapi berbagai ancaman, baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional. Namun, pengelolaan dan pembangunan alutsista tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan militer semata, melainkan juga harus ditempatkan dalam kerangka hukum dan konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain konstitusional sistem alutsista dalam upaya mewujudkan pertahanan dan keamanan negara yang optimal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konstitusi dan peraturan perundang-undangan telah mengatur sistem pertahanan negara, desain konstitusional yang secara spesifik mengatur sistem alutsista masih belum terintegrasi secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan desain konstitusional yang menekankan prinsip supremasi sipil, akuntabilitas, kemandirian industri pertahanan, serta keberlanjutan kebijakan alutsista. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kebijakan pertahanan negara yang berlandaskan konstitusi dan nilai demokrasi.
Legal Certainty and Due Care in Land Measurement :Evaluating Inconsistency Land Official's Action Eka Nurhikmah; Nelvina Djaja; Amanda Sela Sadina; Dwi Putra Nugraha
Jurnal Ius Constituendum Vol. 11 No. 2 (2026): JUNE
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v11i2.13996

Abstract

This study examines the application of the General Principles of Good Governance (AUPB), particularly legal certainty and due care, in State Administrative Decisions concerning land measurement in Indonesia, with a focus on inconsistencies in administrative reasoning. While AUPB is formally recognized as a normative standard guiding administrative action, its practical implementation remains fragmented and often fails to ensure consistent decision-making. Employing a normative juridical method with case, conceptual, and comparative approaches, this research analyzes Decision No. 39/G/2025/PTUN.JKT and Decision No. 132/G/2025/PTUN.BDG to identify patterns of inconsistency in administrative and judicial reasoning. The findings reveal that contradictory legal reasoning and inadequate verification of factual and juridical data constitute violations of AUPB, undermining the legitimacy of administrative decisions and generating legal uncertainty for rights holders. These inconsistencies reflect not merely procedural deficiencies but structural limitations in the Indonesian administrative law framework, which predominantly relies on reactive judicial control rather than preventive governance mechanisms. By comparing Indonesia with the United States administrative law system, this study highlights the importance of structured reasoning standards and ex ante procedural safeguards in ensuring accountability. The novelty of this research lies in reconceptualizing administrative inconsistency as a systemic doctrinal issue and proposing the integration of technology-based verification and digital traceability as mechanisms to operationalize legal certainty and due care. The study contributes theoretically by bridging the gap between AUPB as a normative principle and its application in adjudication, and practically by offering policy-oriented recommendations to strengthen consistency, transparency, and accountability in land administration.
Application of the Principles of Legality and Due Process of Law in the Indonesian National Police Personnel Dispute: A Legal Analysis of the Jakarta Administrative Court Decision Number 50/G/2020/PTUN.JKT Anastasia Cordelia; Sabina Abigail Matulandi; William Lawira; Dwi Putra Nugraha
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 4 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i4.3224

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakahpenerbitan keputusan tersebut telah memenuhi asas legalitasdalam hukum administrasi negara serta apakah proses pemeriksaan dan penerbitannya telah mencerminkan prinsipdue process of law dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pihak yang bersangkutan. Metode yang digunakanadalah penelitian hukum normatif dengan pendekatanperaturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual melalui analisis putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukumadministrasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwasecara kewenangan formal keputusan tersebut telah memilikidasar hukum yang sah, namun terdapat indikasi kelemahanpada aspek prosedural dan substansial yang berpengaruhterhadap penerapan asas legalitas secara utuh. Selain itu, proses pemeriksaan dinilai belum sepenuhnya mencerminkanprinsip due process of law karena terdapat kekurangan dalampemenuhan hak untuk didengar, transparansi, sertaobjektivitas pemeriksaan. Kesimpulan penelitian inimenegaskan bahwa penerapan asas legalitas dan due process of law dalam perkara PTDH tersebut belum sepenuhnyaterpenuhi secara optimal dalam praktik administrasikepolisian. The study aims to analyze whether the issuance of the decision complies with the principle of legality in administrative law and whether the examination and decision-making process reflects due process of law and provides fair legal protection for the concerned individual. This research uses a normative legal method with statutory, case, and conceptual approaches by analyzing court decisions, relevant legislation, and legal literature in administrative law. The findings indicate that while the decision has a valid formal legal basis in terms of authority, there are indications of deficiencies in procedural and substantive aspects affecting the full application of the principle of legality. In addition, the examination process does not fully reflect due process of law due to shortcomings in the right to be heard, transparency, and objectivity of the proceedings. The study concludes that the implementation of both the principle of legality and due process of law in this dismissal case has not been optimally fulfilled in police administrative practice.
Co-Authors Aldi Buntaran Amanda Sela Sadina Amandha Ayu Bunga Syabina Anastasia Cordelia Angel Sabatini Yusuf Angelica Nathasya Winata Callista Alifia Wardhana Callista Caesaria Lionoro Cassie Andrea Jonathan Cherish Young Christin Laurensia Setiawan Christy Abigail Tjahyadi Daafa’a Alhaqqy Muhammad Debora Pasaribu Denalia Michelle Lasut Devita Vallensia Eka Nurhikmah Elena Prisilia Felicia Evelyn Gisella Helga Xaviera Graceyana Jennifer Hadasa Widelia Jessy Yohanes Keiser Shanderos Partogi Malika Rajan Vasandani Marshella Angelita Butar Najwa Marwan Naurah Alfi Mufidah Anwar Nelvina Djaja Paolo Gibran Joesoef Paulina Shelly Kwu Rizky Pratama Putra Karo Karo Sabina Abigail Matulandi Sheren Christabella Nathanael Susi Susantijo Tricia Laurent Sutanto William Lawira