Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.295
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Manajemen dan Organisasi JURNAL HUKUM Jurnal Media Hukum International Journal of Law Reconstruction JKBM (JURNAL KONSEP BISNIS DAN MANAJEMEN) NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Pendidikan Edutama JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Res Nullius Law Journal JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR) Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Innovative: Journal Of Social Science Research JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Pranadita, Nugraha
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
KONSEP HUKUM ANTARIKSA Pranadita, Nugraha; Rahmatullah, Tansah
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 12 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i11.2023.5368-5382

Abstract

Ruang adalah ruang imajiner yang diciptakan oleh ilmu pengetahuan. Dengan demikian, ruang angkasa menjadi objek penelitian dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah berbagai disiplin ilmu. Dengan kata lain, ruang menjadi bagian objek kajian berbagai disiplin ilmu dengan tujuan berbeda-beda. Secara umum ruang diposisikan sebagai ruangan tanpa tuntutan yurisdiksi di dalamnya. Bahkan dalam UUD 1945 juga tidak ada klaim terhadap ruang. Faktanya, posisi klaim yurisdiksi di antariksa telah memberikan ruang bagi klaim ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi untuk menguasai ruang angkasa. Klaim antariksa tidak hanya melibatkan antar negara di dunia namun melibatkan korporasi besar (khususnya di bidang teknologi) yang ada di dunia. Berbagai kepentingan di bidang antariksa berpotensi menimbulkan konflik internasional. Untuk mencegah potensi konflik, diperlukan pengaturan ruang melalui konsep hukum ruang angkasa yang dapat diterima oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini layak untuk dilakukan.
FAN FICTION PHENOMENON: BETWEEN COPYRIGHT INFRINGEMENT AND REASONABLE USE IN COPYRIGHT LAW Pranadita, Nugraha; Rahmatullah, Tansah
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 12 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i12.2023.5378-5386

Abstract

Fan fiction is amateur writing that imaginatively recreates a work in pop culture while maintaining identifiable aspects of the pre-existing work. The phenomenon and popularity of fan fiction today has led to the emergence of issues related to the legality of such works in the context of Copyright Law. Is fan fiction recognized and legitimate under copyright law? Do the creators of fan fiction works have copyrights and get the same rights to obtain economic benefits from the works they create? This research uses a qualitative normative juridical research approach. The normative juridical research approach in legal research is an approach that focuses on analyzing the applicable legal regulations. Support for the existence of fan fiction is based on the existence of the fair use doctrine in the United States Copyright Law. In the context of Indonesian law, these works of fan fiction fall into the category of adapted works in accordance with Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Fan fiction works that are widely circulated on the internet have no commercial opportunities because they are freely accessible and have no opportunity for profit. Fan fiction authors often include a 'disclaimer' at the top of their work to say that they receive no monetary profit or benefit from its production. One suggested solution is to use an alternative license agreement. In this case, the current doctrine of fair use may not be sufficient to cover the beneficial and non-commercial use in the form of fan fiction. Therefore, the expansion of fair use to cover such uses may be proposed as a possible solution.
Cybercrime dan Tantangan Perlindungan Individu dalam Kerangka Sistem Hukum di Indonesia La Idul; Dinda Dwi Deninta; Siti Fatimah, Zahra; Donny Aliandi; Andreas Andri Muliawan; Nugraha Pranadita
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v8i2.1755

Abstract

ABSTRAK Transformasi ruang siber sebagai ruang sosial dan hukum baru telah meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap teknologi digital sekaligus memperluas risiko kejahatan siber yang menempatkan individu pada posisi rentan. Cybercrime berkembang sebagai fenomena struktural yang diproduksi oleh karakter ruang siber yang terbuka, lintas batas, dan asimetris. Penelitian ini mengkaji bagaimana cybercrime dalam struktur ruang siber meningkatkan kerentanan individu, bagaimana orientasi pengaturan cyber law Indonesia dalam memberikan perlindungan, serta faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan perlindungan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerentanan individu sebagai konsekuensi struktural ruang siber dan mengevaluasi orientasi normatif cyber law dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cyber law Indonesia masih didominasi pendekatan kriminalisasi dan keamanan negara (state-centric), sehingga perlindungan individu dan pemulihan korban belum menjadi pusat pengaturan. Penelitian ini merekomendasikan reorientasi cyber law menuju pendekatan perlindungan subjek hukum yang lebih protektif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika ruang siber.
Cyber Legal Responsibility for Personal Data Leaks from the Perspective of Substantive Justice in Indonesia Dede Taufik, Hariang; Apandi, Haerul; Paskaries, Rudolf; Aritonang, Hariyanto; Haruman, Andi; Pranadita, Nugraha
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 8, No 1 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v8i1.10350

Abstract

Digital transformation has increased the use of personal data as a strategic asset in various sectors, but it has also given rise to the risk of data leaks that cause material and immaterial losses to society. This study aims to analyse cyber legal liability for personal data leaks in Indonesia using a substantive justice perspective. The method used is descriptive qualitative through a literature study of regulations, legal doctrines, and data protection practices to obtain a comprehensive understanding of legal responsibility in the digital ecosystem. The results of the study show that cyber legal responsibility still faces challenges of cross-border jurisdiction, weak implementation of the responsibility of digital corporations as legal subjects, and suboptimal restoration of victims' rights. A damage-based jurisdiction approach is needed to reach global digital actors, while strengthening corporate accountability is key to preventing avoidance of responsibility. From a substantive justice perspective, the legal system needs to be oriented towards the effective restoration of victims' rights through compensation, ongoing protection, and system improvements. This study emphasises that strengthening an adaptive, accountable, and victim-oriented cyber legal framework is an important prerequisite for realising fair personal data protection and increasing public trust. 
INTERVENSI HUKUM TERHADAP PROSES MANAJEMEN STRATEJIK PADA PENGAMATAN LINGKUNGAN EKSTERNAL DI INDUSTRI PERTAHANAN Nugraha Pranadita
Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) Vol 9 No 3 (2025): Edisi September - Desember 2025
Publisher : LPPM STIE Muhammadiah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31955/mea.v9i3.7429

Abstract

Kehadiran negara di dalam industri pertahanan lebih dominan dibandingkan pada industri lainnya untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Hal tersebut disebabkan karena industri pertahanan mempunyai ciri khas karena cenderung beroperasi di luar ritme siklus bisnis komersial dan dibatasi oleh hukum. Tujuan penelitian ini pada pokoknya adalah untuk memberikan gambaran bagaimana perusahaan yang menjadi bagian dari industri pertahanan nyata-nyata dikendalikan oleh peraturan perundang-undangan terkait dengan industri pertahanan dengan imbalan adanya kepastian berusaha pada industri pertahanan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan data sekunder. Analisis data menggunakan pendekatan induktif. Hasil penelitiannya adalah bahwa industri pertahanan memberikan kepastian berusaha kepada perusahaan yang ada dan menjadi bagiannya. Hal tersebut dapat dimaksimalkan oleh perusahaan dengan cara memaksimalkan pemanfaatan unsur-unsur lingkungan sosial dan lingkungan tugas yang tidak secara eksplisit diatur oleh undang-undang tersebut untuk kepentingannya.
Co-Authors Agus Rahayu Agus Rahayu Alamsyah Prayudi Amanda Andre Kris Purwandani Andrean Perdiansyah Andreas Andri Muliawan Apandi, Haerul Aritonang, Hariyanto Ayi Astuti Dede Taufik, Hariang Dinda Dwi Deninta Donny Aliandi Dwiyanti Sri Eddy Setiawan Edy Santoso Faisal, Ryan Fikri Romadlon Gunati, Mira Habeahan Binner Hady Siti Hadijah Hamdan, Naufal Haruman, Andi Ichsan, Anas Putra Imas Rosidawati Wiradirja Indri Utami Indri Utami La Idul Lili Adi Wibowo Machmud, Syahrul Mardiansah, Songgi Maulana Ihsan Muhammad Fauzan Nanda Alifiah Riyadi Naufal Hamdan Paskaries, Rudolf Perdiansyah, Andrean Purwandani, Andre Kris Puspo Dewi Dirgantari Ratih Hurriyati Ridwan Purnama, Ridwan Saputra, Ade Rizki Siti Fatimah, Zahra Sugiarto Syamsu Yusuf Tansah Rahmatullah Tjutju Yuniarsih, Tjutju Yeti Kurniati Zulpa Lailathus Sa’adah