Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.844

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Manajemen dan Organisasi JURNAL HUKUM Jurnal Media Hukum International Journal of Law Reconstruction JKBM (JURNAL KONSEP BISNIS DAN MANAJEMEN) NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Pendidikan Edutama JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Res Nullius Law Journal Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR) Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Innovative: Journal Of Social Science Research Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum SIYASI: Jurnal Trias Politica

Pranadita, Nugraha

Unknown Affiliation

Author-ID : 579186

Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

PERAN PENTING ANALISIS SWOT DALAM IMPLEMENTASI PERKAP NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA Pranadita, Nugraha; Wiradirja, Imas Rosidawati

Publisher :

ABSTRAK Tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengembangkan hukum kepolisian di Indonesia. Hukum kepolisian adalah hukum-hukum yang digunakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hukum kepolisian tidak hanya terbatas kepada hukum pidana dan hukum acara pidana, tetapi meliputi juga hukum administrasi dan hukum-hukum lainnya. Hukum-hukum tersebut terkait satu dengan lainnya menjadi satu kesatuan hukum, yaitu; hukum kepolisian. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau doktrinal dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan hukum primernya. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep secara bersama-sama. Pariabel utama penelitian ini adalah analisis SWOT dan Perkap Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Identifikasi masalah penelitian ini adalah; bagaimana analisis SWOT dapat digunakan olen Penyidik kepolisian dalam rangka melaksanakan penyidikan tindak pidana sebagaimana yang terdapat pengaturannya din dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana? Adapun hasil dari penelitian ini adalah; analisis SWOT dapat digunakan oleh Penyidik kepolisian untuk mengimplementasikan keadilan restoratif dalam proses penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

IMPLEMENTASI MANAJEMEN STRATEGIS OLEH ADVOKAT TERKAIT DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Pranadita, Nugraha; Rahayu, Agus; Wibowo, Lili Adi

Publisher :

Peraturan perundang-undangan sudah memberikan pengaturan yang cukup memadai agar hak anak yang diduga melakukan tindak pidana dapat dilindungi, salah satunya melalui peran advokat sebagai bagian dari penegak hukum yang ada di Indonesia. Advokat harus menggunakan strategi untuk memenangkan perkara yang ditanganinya. Implementasi manajemen strategis dalam penanganan perkara menjadi salah satu alternatif strategi tersebut. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Permasalahan penelitian terkait dengan bagaimana advokat dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal untuk memfasilitasi perlindungan hak anak yang diduga melakukan tindak pidana. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa profesi advokat dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal dengan cara menerapkan atau mengimplementasikan model manajemen strategis Hunger dan Wheelen yang sudah dimodifikasi selama menjalankan tugas dan tanggungjawabnya tersebut.

PENGARUH UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP STRATEGI PERTUMBUHAN PERUSAHAAN DALAM RANGKA MEMENANGKAN PERSAINGAN Pranadita, Nugraha; Hamdan, Naufal; Purwandani, Andre Kris

Publisher :

Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi terkait secara erat dengan semangat kewirausahaan para pengusaha. Para pengusaha harus mempunyai kesempatan yang sama untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Dengan kata lain persaingan usaha yang dihadapi oleh para pengusaha tersebut harus bersifat “fair”. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dimana data hasil penelitian di analisis secara deskriptif. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana strategi persaingan perusahaan dirumuskan secara berjenjang dan korelasinya dengan regulasi pemerintah sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa strategi persaingan perusahaan dapat disusun secara berjenjang dengan mengikuti rumusan strata strategi “Tangga Suryana” yang terdiri dari tujuh strategi yang harus dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

ADVOKASI USAHA MIKRO TERKAIT DENGAN PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KAITANNYA DENGAN MARKETING MIX Pranadita, Nugraha; Utami, Indri; Machmud, Syahrul; Perdiansyah, Andrean
Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) Vol 5 No 3 (2021): Edisi September - Desember 2021
Publisher : LPPM STIE Muhammadiah Bandung

Mayoritas pelaku usaha di Indonesia berada pada kategori usaha mikro. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020, dan terus berlangsung sampai dengan akhir tahun 2021 secara nyata mempengaruhi perkembangan usaha mikro. Faktanya jumlah pelaku usaha mikro pada saat pandemi berkurang, tetapi persentase penyerapan tenaga kerja meningkat. Hal tersebut dimungkinkan bukan karena usaha mikro mempu meningkatkan daya serap tenaga kerjanya, tetapi bisa saja disebabkan karena besarnya pengurangan daya serap tenaga kerja pada usaha besar atau usaha formal lainnya. Dengan segala keterbatasannya, usaha mikro tetap dapat menjadi pendorong roda perekonomian nasional selama pandemi Copid-19. Agar tetap dapat mempertahankan perannya dalam pembangunan nasional, usaha mikro harus mempu memenangkan persaingan, salah satunya melalui penerapan strategi marketing mix yang tepat dengan mengoptimalkan dampak pendaftaran merek produk usaha mikro. Artikel ini ditulis berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu; kegiatan advokasi yang dilakukan terhadap pelaku usaha mikro terkait dengan pentingnya pendaftaran merek produknya agar dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha mikro bahwa merek merupakan salah satu unsur marketing mix yang penting dan bernilai untuk meningkatkan penjualan produknya melalui pemilihan strategi penjualan yang lebih tepat dan variatif sesuai dengan pangsa pasar sasaran yang telah ditentukan.

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN SEWA MENYEWA PESAWAT ANTARA HELICE LEASING S. A. S DAN ATTERISSAGE S. A. S DENGAN PT. GARUDA INDONESA TBK SECARA ARBITRASE INTERNASIONAL: PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN SEWA MENYEWA PESAWAT ANTARA HELICE LEASING S. A. S DAN ATTERISSAGE S. A. S DENGAN PT. GARUDA INDONESA TBK SECARA ARBITRASE INTERNASIONAL Imas Rosidawati Wiradirja; Amanda; Eddy Setiawan; Muhammad Fauzan; Sugiarto; Nugraha Pranadita
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 15 No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v15i1.3550

International trade disputes have been successfully settled by the London Court of International Arbitration (LCIA), a component of the international arbitration system. The decision of a breach of contract dispute involving an aircraft leasing agreement between Helice Leasing S.A.S (Helice) and Atterissage S.A.S (Atterissage) with PT. Garuda Indonesia Tbk (GI), decided by the LCIA, reflects this. After concluding that GI had violated the agreement, the LCIA ordered it to pay Helice and Atterissage the past-due rent as well as the remaining rent. Analysing the international arbitration procedure for resolving disputes and the award's enforcement is the goal of this research. Using a normative legal methodology, the study analyses case studies and legislation. The results show that arbitration uses a multi-step procedure to resolve disputes, including hearings, mediation or conciliation, the selection of an arbitration panel, the presentation of the parties' arguments and supporting documentation, and the arbitrator's ruling. The LCIA effectively resolved the disagreement, demonstrating the efficacy and efficiency of this approach. The enforcement of the award is permitted in Indonesia under Article 65 and Article 66 of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution (AAPS Law), provided that the Central Jakarta District Court has recognised the arbitration award and it does not contravene public order.

Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Limbah Baterai Kendaraan Listrik Sebagai Limbah B3 Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2020 Dwiyanti Sri; Habeahan Binner; Alamsyah Prayudi; Maulana ihsan; Fikri Romadlon; Edy Santoso; Nugraha Pranadita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1981

Perkembangan teknologi global dalam mendukung transisi energi bersih mendorong pertumbuhan signifikan penggunaan kendaraan listrik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait pengelolaan limbah baterai kendaraan listrik, mengidentifikasi kelemahan dalam penerapan prinsip kehati-hatian dan extended producer responsibility (EPR), serta mengevaluasi prospek harmonisasi kebijakan nasional dengan instrumen internasional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur terhadap peraturan nasional, doktrin, serta kerangka hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum di Indonesia belum memiliki regulasi teknis yang komprehensif untuk mengatur klasifikasi, penanganan, pelacakan, dan daur ulang limbah baterai kendaraan listrik, sehingga menciptakan kesenjangan kebijakan dan lemahnya akuntabilitas produsen. Temuan ini berimplikasi pada perlunya pembaruan regulasi berbasis lex specialis, penguatan implementasi EPR, integrasi teknologi pelacakan digital, dan harmonisasi kebijakan dengan standar global untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang lebih berkelanjutan dan mendukung keberhasilan transisi energi

Analisis Efektivitas Instrumen Hukum Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Deny M. Ramdhany; Budiono; Dedi Junaedi; Jeny Mellysa Ariyanti; Edy Santoso; Nugraha Pranadita
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol. 1 No. 2 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/sjtp.v1i2.51397

Regulatory reforms in Indonesia including the Environmental Protection and Management Law, the risk-based licensing regime, and Government Regulation 22/2021create both opportunities and challenges for achieving sustainable development. This article analyzes the effectiveness of environmental law and maps its realization from upstream instruments (Strategic Environmental Assessment/SEA and Environmental Impact Assessment/EIA) to downstream mechanisms (monitoring and multi-track enforcement). The study employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches, complemented by a policy-evaluation lens that links process indicators (EIA quality, public participation, oversight, administrative sanctions) to outcome indicators (ambient quality, land-cover change, pollution events). Findings indicate that: (i) post-approval oversight and progressive administrative sanctions strengthen compliance; (ii) high-quality EIA and meaningful participation enhance decision legitimacy and reduce dispute costs; (iii) information transparency reinforces accountability and scientific proof; (iv) civil and criminal tracks remain necessary for severe violations, while the polluter-pays principle and strict liability are effective if supported by robust damage-valuation guidance; (v) SEA functions as an upstream policy guardrail; and (vi) anti-SLAPP and citizen-lawsuit avenues broaden access to justice. The article’s novelty lies in an integrated evaluation framework that connects participation, transparency, and enforcement to measurable biophysical outcomes. Policy implications emphasize risk-based compliance assurance, strengthened environmental forensic laboratories, the use of remote sensing, independent audits, and routine public performance reporting across jurisdictions to drive continuous improvement

PROSES MANAJEMEN STRATEJIK DALAM PERSPEKTIF BRAINWARE MANAGEMENT SYSTEM Pranadita, Nugraha; Rahayu, Agus; Wibowo, Lili Adi; Purnama, Ridwan
Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) Vol 7 No 1 (2023): Edisi Januari - April 2023
Publisher : LPPM STIE Muhammadiah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31955/mea.v7i1.4029

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk dapat menganalisa, merumuskan, dan/atau merekonstruksi serta merevitalisasi strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan distributor bahan bangunan untuk memenangkan persaingan; dapat mengimplementasikan model manajemen stratejik Hunger and Wheelen di perusahaan distributor bahan bangunan dapat meningkatkan daya saing perusahaan di dalam industri; dapat melakukan modifikasi terhadap model manajemen stratejik Hunger and Wheelen agar dapat sesuai diterapkan di perusahaan distributor bahan bangunan kaitannya dengan berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Adalah suatu hal yang tidak mudah bagi peneliti yang akan melakukan penelian kualitatif untuk menentukan di awal penelitiannya mengenai tipe data yang akan dipergunakan dan teknik penelitiannya.

MEMENANGKAN PERSAINGAN MELALUI RESIZE PERUSAHAAN SEBAGAI BAGIAN DARI STRATEGI FOKUS BIAYA RENDAH Pranadita, Nugraha; Rahayu, Agus; Wibowo, Lili Adi; Purnama, Ridwan
Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) Vol 7 No 3 (2023): Edisi September - Desember 2023
Publisher : LPPM STIE Muhammadiah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31955/mea.v7i3.4030

Kegunaan penelitian dari segi kebijakan adalah dapat dirumuskannya kebijakan yang relevan oleh pimpinan perusahaan yang dapat menjawab tantangan lingkungan industri, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Kebijakan pimpinan perusahaan tersebut semata-mata ditujukan untuk mengimplementasikan visi, misi, dan tujuan perusahaan secara komprehensif dan berkesinambungan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Adalah suatu hal yang tidak mudah bagi peneliti yang akan melakukan penelian kualitatif untuk menentukan di awal penelitiannya mengenai tipe data yang akan dipergunakan dan teknik penelitiannya.

Model Penegakan Hukum terhadap Orang Asing yang Tidak Memiliki Dokumen Keimigrasian di Rumah Detensi Imigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Ichsan, Anas Putra; Kurniati, Yeti; Pranadita, Nugraha
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.18983

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model penegakan hukum terhadap orang asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian di Rumah Detensi Imigrasi berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Fenomena peningkatan jumlah orang asing tanpa dokumen, khususnya deteni berstatus stateless, menimbulkan permasalahan hukum, sosial, dan kemanusiaan yang kompleks. Ketiadaan mekanisme yang jelas dalam regulasi keimigrasian mengakibatkan adanya penahanan jangka panjang yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen terkait. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Penelitian dilaksanakan di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan substansi hukum, keterbatasan kapasitas aparat imigrasi, ketidaklayakan fasilitas detensi, persepsi negatif masyarakat, dan budaya hukum yang formalistik menjadi faktor penghambat utama. Untuk itu, direkomendasikan penyusunan regulasi khusus terkait deteni stateless, peningkatan pelatihan aparat, penguatan kerja sama internasional untuk resettlement, perbaikan fasilitas di Rumah Detensi Imigrasi, serta transformasi budaya hukum ke arah penghormatan nilai-nilai keadilan substantif dan hak asasi manusia.

Co-Authors Agus Rahayu Agus Rahayu Alamsyah Prayudi Amanda Andre Kris Purwandani Andrean Perdiansyah Ayi Astuti Budiono Dedi Junaedi Deny M. Ramdhany Dwiyanti Sri Eddy Setiawan Edy Santoso Faisal, Ryan Fikri Romadlon Gunati, Mira Habeahan Binner Hady Siti Hadijah Hamdan, Naufal Ichsan, Anas Putra Indri Utami Indri Utami Jeny Mellysa Ariyanti Lili Adi Wibowo Machmud, Syahrul Mardiansah, Songgi Maulana Ihsan Muhammad Fauzan Nanda Alifiah Riyadi Naufal Hamdan Perdiansyah, Andrean Purwandani, Andre Kris Puspo Dewi Dirgantari Ratih Hurriyati Ridwan Purnama, Ridwan Rosidawati Wiradirja, Imas Saputra, Ade Rizki Sugiarto Syamsu Yusuf Tansah Rahmatullah Tjutju Yuniarsih, Tjutju Yeti Kurniati Zulpa Lailathus Sa’adah

Title

Found 23 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search