Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.175
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan dan Konseling Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal Of Human And Education (JAHE) Journal of Law and Nation Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara
Benediktus Peter Lay
Universitas Katolik Widya Mandira
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Pengabdian Masyarakat Tentang Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Bijaepasu Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara Stefanus Don Rade; Ernesta Uba Wohon; Ferdinandus Lobo; Yustinus Pedo; Finsensius Samara; Yohanes Umbu Sogara; Rudolfus Talan; Maria T.Geme; Mikael Feka; D.W. Rabawati; Benediktus Peter Lay; Egidius Taimenas; Yohanes Arman
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i1.11883

Abstract

Pengabdian ini bertujuan: (i) melakukan sosialisasi pentingnya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (ii) memberikan penjelasan tentang pentingnya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan dalam suatu hubungan nyatanya bukan hanya melanda pasangan yang sudah menikah saja yang lebih dikenal dengan istilah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kekerasan rumah tangga yang kadang -kadang disebut juga sebagai kekerasan keluarga merupakan kekerasan antar pribadi, termasuk perilaku dan tindakan agresif antara anggota keluarga dan itu mungkin terjadi antara pasangan, anak-anak, orang tua, saudara perempuan atau saudara laki laki. Kekerasan ini biasanya terjadi pada perempuan. Tujuan pengabdian ini ialah (i) untuk memberikan penguatan tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (ii) memberikan pengenalan dan Pemahaman kepada ibu-ibu PKK Desa Bijaepasu. Hasil dari pengabdian ini, ibu-ibu PKK Desa Bijaepasu mengenal bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Jumlah yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari 100 orang. Pentingnya pengabdian ini dilakukan untuk mencegah adanya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Bijaepasu.
SENGKETA TANAH ANTARA MASYARAKAT PUBABU-ESIPAE DENGAN PEMERINTAH PROVINSI NTT Meryana Susi Paula Bere; Benediktus Peter Lay
Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa Vol. 1 No. 3 (2023): JUNI : JURNAL ILMIAH DAN KARYA MAHASISWA
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1251.365 KB) | DOI: 10.54066/jikma-itb.v1i3.298

Abstract

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi kelangsungan hidup manusia, hubungan antara manusia dengan bumi tidak hanya kehidupan saja, melainkan bumi juga dapat menyediakan kelangsungan hidup bagi manusia. Peranan tanah bagi kehidupan manusia sangatlah penting, karena setiap orang dalam hidupnya membutuhkan tanah sampai mati dan mengingat susunan kehidupan dan struktur ekonominya yang sebagian besarnya masih bersifat agraris. Dalam kenyataan sehari-hari permasalahan tanah muncul dan dialami oleh hampir seluruh lapisan masyarakat yang ada. Permasalahan pertanahan merupakan isu yang selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan, perkembangan pembangunan dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah antara masyarakat Pubabu-Besipae dengan pemerintah provinsi NTT dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Pubabu-Besipae dengan Pemerintah Provinsi NTT. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode empiris dan normatif karena yang menjadi objek penelitian adalah menggunakan metode penelitian hukum gbungan normatif dan empiris dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) berupa dokumen, jurnal, buku hukum. Sedangkan dari sisi empiris, berupa wawncara dan observasi. Penyebab terjadinya sengketa tanah Pubabu-Besipae di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sengketa berawal dari penolakan warga untuk penggunaan hutan adat pubabu, dan penyelesaian Penyelesaian terkait sengketa tanah masyarakat Pubabu-Besipae adalah melalui penyelesaian di dalam pengadilan (litigasi) dan penyelesaian diluar pengadilan (non litigasi).
PROBLEMATIKA SERTIFIKAT GANDA HAK MILIK ATAS TANAH DI KOMPLEKS TDM 2 Melaniati Suharni; Benediktus Peter Lay
Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa Vol. 1 No. 3 (2023): JUNI : JURNAL ILMIAH DAN KARYA MAHASISWA
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1524.952 KB) | DOI: 10.54066/jikma-itb.v1i3.308

Abstract

Hak atas tanah merupakan hak dasar sangat berarti bagi masyarakat untuk harkat dan kebebasan diri seseorang. Di sisi lain, adalah kewajiban negara memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah itu walaupun hak tersebut tetap dibatasi oleh kepentingan orang lain, masyarakat, dan terlebih lagi negara. Dalam hal ini pengakuan kepemilikan tanah yang dikonkretkan dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak atas tanah, suatu pengakuan dan penegasan dari negara terhadap penguasaan tanah secara perorangan atau bersama atau badan hukum yang namanya di tulis di dalamnya serta menjelaskan lokasi, gambar, ukuran dan batas-batas bidang tanah tersebut sebagaimana termuat dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. Sertifikat tanah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, namun mengalami kecacatan dalam bagian status kepemilikan yg lebih berdasarkan satu pemilik yg mempunyai wewenang atau tumpang tindih hak pada menguasai suatu bidang tanah baik sebagian atau keseluruhannya menggunakan para pemilik yag bersangkutan mempunyai surat atau dokumen perindikasi bukti yg sama. Di Kantor BPN Kota Kupang terjadi sengketa sertifikat ganda hak milik atas tanah yang diselesaikan di kantor BPN Kota Kupang., yakni masalah sebidang taanah seluas 17.880 m2 an. Bahwa pemilik tanah berinisial A. N yang menguasai objek sebidang tanah tersebut sejak tahun 1942 berlokasi di Tuak Merah Desa Oebufu Kecamatan Kupang Tenggah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam perjalanan waktu, pada tahun 1983 ada pihak lain yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya (keluarga S atas nama M. S dan A.S).
STUDI EMPIRIS TENTANG EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM JUAL BELI TANAH SENGKETA DI KUPANG (Studi Kasus Tanah Di Naimata) Firgilius Kandro Mego Asman; Giovani Don Bosco Nggabut; Bendiktus Peter Lay
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 2 No. 3 (2023): AGUSTUS
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Average selling rights to land according to Regulation No. 24 of 1997 shall be evidenced by a deed made by a PPAT. Changes in this procedure does not negate the provisions of customary law governing the institution in terms of material and selling land rights. But people still buy and sell land rights under hand. One example of the results of the study authors found cases of buying and selling land rights conducted under the hand of the study sites namely residential areas in the village area Madyopuro Kedungkandang subdistrict, Malang. Sale and purchase of land rights are carried out under the hand has problems, especially for buyers who will make the process to change the name of the certificate to be registered to the Land Office of Malang. Therefore, if the sale and purchase of land rights is conducted under the hand, it can not be registered at the Land Office of Malang to be processed to change the name in the certificate Research conducted in this thesis is an empirical study using sociological juridical approach. Based on these results above regarding legal protection for the buyer to do a sale and purchase of land rights under hand it can be concluded (1) the buyer does not get the legal protection of land he had bought; (2) the buyer does not obtain legal certainty on the land he had bought; (3) the buyer does not get strong evidence right on land bought. This of course would be detrimental to the buyer who purchases land rights committed under hand. This event is expected to bring to the community, especially for the buyers when buying and selling land rights should be conducted in the presence of PPAT so get protection and legal certainty of land bought.
Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Kupang Engelbertus Tobu; Benediktus Peter Lay; Antonia Immaculata Putri Seran
Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa Vol. 1 No. 3 (2023): JUNI : JURNAL ILMIAH DAN KARYA MAHASISWA
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54066/jikma.v1i3.316

Abstract

The dynamics of development result in the need for land increasing while on the other hand the supply of land is very limited, so that additions to one need will reduce the supply of land for other needs. Land acquisition is the activity of providing land by providing proper and fair compensation to the rightful party. The issuance of Law No. 2 of 2012 concerning land acquisition (land acquisition law) as a legal basis for the government that will carry out development activities that require land is expected to guarantee legal certainty in land acquisition and fulfill a sense of justice for those affected by land acquisition. This study aims to analyze the provision of compensation for land acquisition in the case of the Tomboy family. The type of research used is Juridical Empirical using the Empirical Legal Approach Method. The form of compensation in land acquisition is money, replacement land, resettlement, share ownership or other forms agreed by both parties.
Proses Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Ian Edward Hamonangan Butar Butar; Benediktus Peter Lay; Vivian Evelyn Christine; Mariano Kornelis Atini Amloki; Vinsensius Taek; Elias Ronaldo Mawar; Petronela G. Loyrede; Antonio Nina Oki
Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa Vol. 1 No. 3 (2023): JUNI : JURNAL ILMIAH DAN KARYA MAHASISWA
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54066/jikma.v1i3.348

Abstract

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan proses yang signifikan dan sering menimbulkan konflik hukum dan sosial di Indonesia. Penelitian ini melakukan tinjauan normatif terhadap tahapan proses pengadaan tanah berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia. Dengan menganalisis literatur yang relevan dan sumber hukum terkait, penelitian ini berusaha untuk memahami dan menjelaskan tahapan proses pengadaan tanah, serta bagaimana tahapan-tahapan tersebut diimplementasikan dalam praktik. Selain itu, penelitian ini juga mengulas implikasi hukum dan sosial dari proses pengadaan tanah terhadap warga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski Undang-Undang tersebut memiliki beberapa aspek positif dalam memberikan kompensasi yang layak dan perlindungan hukum kepada warga, masih ada tantangan dan isu kontroversial yang muncul dalam implementasinya. Temuan ini menunjukkan pentingnya peninjauan lebih lanjut dan reformasi hukum untuk memastikan proses pengadaan tanah berjalan adil dan menguntungkan semua pihak yang terlibat.
PERSOALAN SERTIFIKASI LAHAN BAGI WARGA EKSODUS TIMOR TIMUR Paula Nirwana Nojo Yohannes; Maria Martha Yasri Purek; Benediktus Peter Lay
Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa Vol. 1 No. 3 (2023): JUNI : JURNAL ILMIAH DAN KARYA MAHASISWA
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54066/jikma.v1i3.352

Abstract

Tanah diberikan kepada dan dimiliki oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria), yang digunakan ataupun untuk dimanfaatkan. Meskipun tanah merupakan unsur alam yang sangat urgen dalam kehidupan suatu masyarakat, tetapi pada kenyataannya ada persoalan yang berkaitan dengan tanah yang mengganggu kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Menurut PP No. 10 Tahun 1960 sertifikat adalah salinan dari buku tanah dan surat ukur yang akan dijahit menjadi satu kumpulan bersama dengan kertas sampul yang bentuknya ditentukan Menteri Agama. Terdapat beberapa persoalan yang sering muncul terkait dengan sertifikat tanah salah satunya sertifikasi lahan yang dialami warga eksodus Timor Timur di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Beragam upaya dilakukan oleh warga eksodus Timor Timur agar aspirasi mereka didengarkan oleh PemProv NTT serta pemerintahan yang berwenang dalam urusan pertanahan. Melalui laporan yang ditujukan kepada Ombudsman RI Perwakilan NTT terdapat rangkaian proses sertifikat tanah secara sah menurut hukum. Setelah mempunyai sertifikat tanah yang sah menurut hukum tersebut, sudah jelas telah memperoleh hak atas tanah.
Peran Hukum Kepemilikan dan Penguasaan Hak Atas Tanah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Boneana Hermanus Marang Temaluru; Benediktus Peter Lay
Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa Vol. 1 No. 3 (2023): JUNI : JURNAL ILMIAH DAN KARYA MAHASISWA
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54066/jikma.v1i3.353

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran hukum kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Boneana, Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum kepemilikan dan penguasaan tanah berperan penting dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Boneana. Hukum kepemilikan menjadi dasar legalitas dan menentukan hak-hak atas tanah. Penguasaan hak atas tanah mempengaruhi pihak yang berwenang dalam pencabutan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Tantangan dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Boneana antara lain konflik kepentingan dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran hak atas tanah. Disarankan agar pemerintah meningkatkan sosialisasi dan pendidikan hukum terkait kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah. Perbaikan prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa juga diperlukan untuk memastikan keadilan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tanah di Desa Boneana dapat dilakukan secara efektif dan adil sesuai dengan prinsip hukum kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah
PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SENGKETA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUPANG Angelia Rosmaniar; Agustina klista Mimin; Benediktus Peter Lay
Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa Vol. 1 No. 3 (2023): JUNI : JURNAL ILMIAH DAN KARYA MAHASISWA
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54066/jikma.v1i3.364

Abstract

Pembatalan sertifikat hak milik atas tanah ialah hal penting dalam sistematika pendaftaran tanah agar memiliki legalitas serta kepastian hukum yang kuat, dilihat dari prakteknya masih banyak sertifikat tanah di Kabupaten Kupang yang masih berkutat sengketa tanah dengan pihak lain, adanya cacat administrasi yang ditimbulkan dari kelalaian ataupun human error merupakan salah satu bentuk nyata tidak terpenuhinya asas pendaftaran tanah yang ada. Tanah merupakan kekayaan bangsa yang menentukan kesejahteraan, keadilan, kelestarian, dan keharmonisan bagi bangsa dan negara Indonesia. Tanah memiliki sifat multidimensi seperti sifat fisik, kimia, biologi, sosial, ekonomi, dan magis-religius dan masing-masing memiliki potensi untuk kesejahteraan manusia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana pelaksanaan pencabutan sertifikat hak milik atas tanah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap di bidang Tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Sumber data berasal dari data sekunder. Data diolah dengan editing data, klasifikasi, dan sistematisasi dengan analisis yurisdiksi kualitatif. Hasil yang diperoleh bahwa pelaksanaan pencabutan sertifikat hak milik atas tanah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap di bidang Tanah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peneliti menyarankan agar BPN lebih terdorong dan segera menanggapi proses pembatalan sertifikat hak milik atas tanah tersebut. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Penyelesaian Sengketa Tanah Dengan Mediasi Oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang Bahy Frederick J Eryansan; Samuel J Boesday; Benediktus Petter Lay; Vinsensius Samara
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 6 (2023): Juli
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8114709

Abstract

 This research aims to analyze the settlement of land disputes through non-litigation channels, especially mediation at the Kupang City Office of the Ministry of ATR/BPN. This research focuses on the mediation mechanism in the settlement of land disputes at the Kupang City Office of the Ministry of ATR / BPN, and what factors are an obstacle in the mediation of land disputes carried out. The research is descriptive with empirical juridical type. The research revealed that land disputes filed with the Kupang City BPN must be registered or certified land. The settlement of land disputes through mediation in the Kupang City Office of the Ministry of ATR / BPN is guided by the Regulation of the Minister of ATR / BPN No.21 of 2020 in which the handling of land disputes through mediation starts from a complaint, case assessment, initial degree, research, exposing research results, coordination meeting, final degree, and case settlement. The inhibiting factor in mediation caused by the complaint document does not yet contain the stipulated conditions that must be met first, the supporting data factor, the absence of one of the parties, the factor of one party's dissatisfaction with the agreed peace 
Co-Authors Agustina klista Mimin Angelia Rosmaniar Antonia Immaculata Putri Seran Antonio Nina Oki Bahy Frederick J Eryansan D.W. Rabawati Denny Ebenhaizer Laiskodat Dwityas Witarti Rabawati Egidius Taimenas Elias Ronaldo Mawar Engelbertus Tobu Ernesta Uba Wohon Ernesta Uba Wohon Ernestha Uba Wohon Ferdinandus Lobo Ferdinandus Ngau Lobo Finsensius Samara Firgilius Kandro Mego Asman Florensiana Resi Ngepi Giovani Don Bosco Nggabut Hermanus Marang Temaluru Ian Edward Hamonangan Butar Butar Jacinta Da Reissureicao do Carmo Maria Fransiska Owa da Santo Maria Kartika Mao Foju Maria Martha Yasri Purek Maria T.Geme Mariano Hermando Boymau Mariano Kornelis Atini Amloki Mary Grace Megumi Maran Melaniati Suharni Mericiana Yulita Fin Tae Meryana Susi Paula Bere Mikael Feka Paula Nirwana Nojo Yohannes Petronela G. Loyrede Petrus Faot Rudolfus Talan Samuel J Boesday Stefanus Don Rade Vinsensius Samara Vinsensius Taek Vivian Evelyn Christine Yohanes Leonardus Ngompat Yohanes Umbu Sogara