Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Politik Profetik JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Socius: Social Sciences Research Journal
Darmawati H, Darmawati
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENINGKATAN PERCERAIAN KARENA FAKTOR EKONOMI DI KOTA MAKASSAR (TINJAUAN YURIDIS) H, Darmawati
Aqidah-ta: Jurnal Ilmu Aqidah Vol 10 No 1 (2024)
Publisher : Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aqidahta.v10i1.53301

Abstract

Peningkatan angka perceraian di Indonesia, beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Berbagai Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah seperti, kursus calon pengantin yang dilakukan oleh KUA, undang-undang pencegahan perkawinan anak, memasifkan mediasi yang ada di pengadilan agama. Namun angka perceraian masih tinggi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian yang ditangani di pengadilan agama, di antaranya, pertengkaran yang terus menerus, kekerasan dalam rumah tangga, meninggalkan salah satu pihak, masalah ekonomi, dan penyebab lainnya. Tulisan ini fokus ke faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama dalam peningkatan perceraian di Kota Makassar. Kajian yuridis menunjukkan bahwa meskipun hukum memberikan mekanisme untuk mengajukan perceraian, penyelesaian melalui pengadilan sering kali diwarnai oleh masalah-masalah sosial yang lebih kompleks, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi pasangan. Penanganan masalah ini membutuhkan sinergi antara kebijakan hukum, peningkatan kesejahteraan, dan intervensi sosial.
Mutlaq dan Muqayyad Sebagai Instrumen Pembacaan Teks Hukum Islam: Kajian Ushuliyah Taqwim, Andi Ahsan; H, Darmawati; Amin, Abdul Rauf Muhammad
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 3, No 1 (2025): Agustus
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15815358

Abstract

The use of lafadz with absolute and or limited capacity (muqayyad) is one of the beauties of Arabic rhetoric. And in that indisputable Book, he was acquainted with the absoluteness of the Quran wa muqayyaduh or the absoluteness of the Qur’an and its limitations. In this article will discuss the meaning of absolute and muqayyad, examples of absolute and muqayyad lafadz, the law of absolute and muqayyad lafadz, and the division of absolute and muqayyad lafadz. The purpose of this discussion is for the reader to understand the concepts of absolute and muqayyad more deeply. By understanding the meaning of a particular verse, a believer will more easily obtain a legal ruling. Law has been established , then it will be easier for anyone to apply it. Absolute and muqayyad are fundamental concepts in jurisprudence that serve as guidelines in understanding and extracting law from the nash-nash of Shariah. Absolute is a pronoun that expresses a general meaning without any particular restriction, whereas a muqayyad is a pronoun that is limited by a specific attribute, condition, or condition. Both play an important role in a careful and responsible legal istinbath process.
PROFIL KEPEMIMPINAN YANG BERKEHORMATAN DAN BERKEBAJIKAN H, Darmawati
JPP (Jurnal Politik Profetik) Vol 1 No 1 (2013): June
Publisher : Department of Political Science, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.959 KB) | DOI: 10.24252/profetik.v1i1a8

Abstract

Ada dua jenis kepimpinan, yaitu bersifat negarawan dan kepimpinan politik semata-mata. Negarawan memikirkan nasib generasi akan datang, sementara pemimpin politik semata-mata memikirkan kemenangan pilihan rakyat akan datang. Kepimpinan politik seperti ini sangat bahaya bukan saja kepada rakyat, tetapi juga kepada negara. Justeru dia akan berbuat apa saja untuk memenangkan pilihan rakyat dan mengekalkan kekuasaan.
Analisis Peran Pembiayaan Mikro Syariah Melalui BMT terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Perspektif Maqashid Syariah Mardiah, Nur Ainun; Herman, M. Aras; Sapa, Nasrullah Bin; H, Darmawati
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i1.36428

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pembiayaan mikro syariah melalui Baitul Maal wat Tamwil (BMT) terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dalam perspektif maqashid syariah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan analisis tematik terhadap data primer yang diperoleh melalui studi literatur dan dokumen kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT berperan bukan hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai lembaga pemberdayaan umat yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual. Melalui akad-akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan qard hasan, BMT membantu meningkatkan akses permodalan, kemandirian usaha, dan literasi keuangan pelaku usaha mikro. Dampak pembiayaan mikro syariah terlihat dari peningkatan pendapatan, pengurangan ketergantungan terhadap rentenir, serta tumbuhnya kelompok usaha produktif berbasis komunitas. Dalam perspektif maqashid syariah, BMT turut merealisasikan lima tujuan utama syariah: ḥifẓ al-dīn melalui transaksi halal, ḥifẓ al-nafs melalui perlindungan dari jeratan ekonomi, ḥifẓ al-‘aql melalui edukasi keuangan, ḥifẓ al-nasl melalui penguatan ekonomi keluarga, dan ḥifẓ al-māl melalui distribusi kekayaan yang adil. Dengan demikian, keberhasilan BMT tidak hanya diukur dari profitabilitas ekonomi, tetapi juga dari kontribusinya dalam menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan dunia dan kemaslahatan akhirat.
Efektivitas Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif terhadap Transformasi Digital Nurahmad, Nurahmad; H, Darmawati; Syatar, Abdul
AHKAM Vol 4 No 3 (2025): AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i3.6682

Abstract

This study is motivated by the limited research on the effectiveness of sharia economic law and positive law in responding to the rapid pace of digital transformation, particularly in providing legal protection and certainty for digital entrepreneurs in Indonesia. The aim of this research is to examine the extent to which these two legal systems are capable of effectively and sustainably regulating and responding to technological developments. The study employs a qualitative approach using socio-juridical and historical-normative designs. Data were collected through literature review of formal regulations, sharia fatwas, and expert interviews. The findings reveal that sharia economic law demonstrates a high degree of flexibility through approaches such as ijtihād, maṣlaḥah, and contemporary fatwas, including DSN-MUI Fatwa No. 117/2018 on information technology-based financing services. However, these fatwas do not yet carry binding legal force within the national legal system. Conversely, positive law offers stronger legal certainty through formal regulations such as the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 77/2016 on IT-Based Lending Services, and the Personal Data Protection Law (UU PDP), although it often lags in addressing emerging technologies such as blockchain and smart contracts. The study concludes that sharia economic law excels in ethical values and social benefit orientation, while positive law is stronger in terms of legal structure and formal sanctions. The implications of these findings highlight the importance of integrating both legal systems into a hybrid legal framework that ensures justice, legal certainty, and public benefit in supporting an inclusive and sustainable digital economic ecosystem in Indonesia.
Co-Authors Abdul Rauf Muhammad Amin Herman, M. Aras Mardiah, Nur Ainun Nasrullah Bin Sapa Nurahmad Syatar, Abdul Taqwim, Andi Ahsan