Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstruksi Hukum Vyavahara Duta Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Ketut Adi Wirawan
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
URGENSI PEMBAHARUAN PENGATURAN PERIHAL HAK INDIKASI GEOGRAFIS SERTA HAK MEREK DI INDONESIA Ketut Adi Wirawan
VYAVAHARA DUTA Vol 19 No 2 (2024)
Publisher : Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vyavaharaduta.v19i2.4101

Abstract

Indonesia is a country rich in natural resources. In its use, several products are produced through a production process which supports improving the economy in Indonesia. In protecting several goods that have been produced in Indonesia, this is regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications which is an amendment to Law Number 16 of 2001 concerning Marks. However, in its development, this regulation has not been able to provide protection for local products produced by the community. This research is normative legal research which examines aspects of internal problems in positive law using a normative juridical approach. The result of this research is that there are additional rules regarding geographical indications in the regulations regarding brands, making the substance of the geographical indication rules in each article less clear so that they are still unable to provide optimal protection for the geographical indication products produced. There needs to be a link between the procedures for product registration in the regulations on brands and geographical indications so that each geographical indication product that has been registered can directly obtain a special product brand that is different from other products so that it can provide protection to products produced by local communities. Therefore, it is necessary to update this regulation, so that problems do not arise such as duplication by third parties on original geographic indication products produced by local communities.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Sexual Harassment Akibat Manipulasi Konten Digital Berbasis Artificial Intelligence Ni Luh Putu Desi Erdiyanti; I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar; Ketut Adi Wirawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4879

Abstract

Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam teknologi manipulasi konten digital seperti deepfake telah melahirkan bentuk baru sexual harassment di ruang siber. Fenomena ini berdampak signifikan pada korban, terutama terkait kondisi psikologis, relasi sosial, dan kehormatan diri. Studi ini berfokus pada kajian pengaturan hukum terkait sexual harassment akibat manipulasi konten digital berbasis AI, serta upaya perlindungan hukum bagi para korban dalam kerangka hukum Indonesia. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, yang mencakup penelaahan peraturan perundang-undangan terkait dan analisis konseptual berdasarkan beragam literatur hukum dan doktrin yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun Indonesia sudah memiliki alat hukum seperti peraturan hukum pidana, hukum siber, dan perlindungan data pribadi, pengaturan mengenai penyalahgunaan teknologi AI masih bersifat parsial dan belum secara khusus mengatur deepfake pornografi. Kondisi ini menimbulkan kesulitan pembuktian, potensi tumpang tindih norma, serta belum optimalnya penegakan hukum. Perlindungan korban telah diatur melalui hak atas keadilan, pemulihan, dan restitusi, namun implementasinya masih terkendala aspek teknis dan risiko reviktimisasi. Maka dari itu, penting untuk memperkuat regulasi agar lebih selaras dengan kemajuan teknologi dan menerapkan sistem perlindungan hukum yang berfokus pada korban.
Pengaturan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong Yang Dilakukan Oleh Pers Di Indonesia I Komang Aditya Sanjaya; I Nyoman Gede Sugiartha; Ketut Adi Wirawan
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.1.6029.46-51

Abstract

Media telah menjadi pendukung perkembangan demokrasi di Indonesia, salah satu yang paling umum adalah penyebaran berita palsu (hoax), ketika ada kasus media. Dari segi seorang penyusun jurnal, yang menyebarkan kabar yang masih belum benar terdapat di UU 40/1999 mengenai pers, sehingga peneliti wajib menyusun kajian ilmiah disini. Dalam meneliti hal ini bertujuan agar mengetahui pengaturan hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana penyebaran berita bohong oleh pers. Dalam meneliti suatu masalah tersebut memakai mode preskriptif yang pendekatannya legal dan konseptual. Terdapatnya suatu hasil dari proses selama penulis meneliti hal ini yakni pengaturan hukum terkenapa pemidanaan terhadap kabar-kabar yang tersebar belum benar melalui media massa secara lengkap tertuang dalam UU 40/1999 (1). Selanjutnya, kewajiban bertanggung jawab dalam hal menyebarkan kabar-kabar yang tidak benar oleh pers tertuang pada ketentuan UU 40/1999 mengenai pers lebih tepatnya pada pasal ke 4 ayat ke (1) Peraturan Dewan Pers tentang Undang-Undang Jurnalis. Etis.
Co-Authors I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar I Komang Aditya Sanjaya I Made Fery Suryawan I Made Minggu Widyantara I Made Sepud I Nyoman Gede Sugiartha Kadek Novita Dewi Ni Luh Putu Desi Erdiyanti Ni Made Dwi Ari Cahya Utami