Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.092
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Musawa : Jurnal Studi Gender dan Islam Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum WAJAH HUKUM Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Collegium Studiosum Journal Muhammadiyah Law Review Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Dyah Listyarini, Dyah
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Kedudukan Saksi Wanita Dalam Fiqh Kontemporer Listyarini, Dyah
Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 8 No. 1 (2009)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2009.81.125-147

Abstract

This paper asserts tha: contextually speaking a woman is equal with a man. This opinion is based on the principles of musawah ad-dinyyah (religious equqlity) and of musawah al-ijtima'iyyah (social equality) without ever questioning their sexes. In interpreting religious texs, therefore we need to take into considerations the historical, social and cultural contexts of the revelation to find their inner spirit. The male superiority in the affair of witness, and also the leadership of men over women should not be seen to be inherent, automatic rights for all men, because the clauses mentioned in the Qur'anic verses showed tha: their distinct right are contingent upon the fulfillment of certain functions; such as liaving broader knowledge and capability to assume responsibility to feed femily member. Therefore when women have attained similar knowledge and capability, they cannot be denied their rights to perform as witnesses.
Kajian Yuridis Pelanggaran Syarat Calon Kepala Daerah Dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Terhadap Penggunaan Status Kewarganegaraan Ganda Muzayanah, Muzayanah; Listyarini, Dyah; Sukarman, Sukarman
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i2.37996

Abstract

The election of regional heads is an activity in the context of implementing a democratic government system and aims to obtain quality regional leaders, able to work honestly, cleanly and with dignity. Among the requirements for a regional head candidate, which is regulated in Law Number 10 of 2016 concerning Regional Head Elections, those who register as regional head candidates are Indonesian citizens (WNI). Considering the principle of citizenship that applies in the Republic of Indonesia based on Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship is Monopatride, every citizen of the Republic of Indonesia only has single citizenship status, except for children born after the enactment of the Citizenship Law can have dual citizenship. This study examines the dual citizenship status of the candidate for Sabu Raijua regent who, at the time of registering to participate in the election of a regional head candidate, it turns out that the Sabu Raijua regent does not renounce his American citizenship status, so he remains dual citizenship. This research has a normative juridical specification. Research method with library research (library research). The data collection method uses secondary data in the form of primary legal materials and secondary and tertiary legal materials. The results of the study on violations of the requirements for regional head candidates in regional head elections based on Law number: 10 of 2016 concerning Regional Head Elections against the use of dual citizenship status. Violations committed by the regent of Sabu Raijua against the requirement to register as a candidate for regional head must be a citizen of the Republic of Indonesia, but this was not fulfilled by the person concerned.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENELANTARAN ANAK DI KABUPATEN KENDAL Wijayati, Safriena Rudy; Listyarini, Dyah
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1080

Abstract

Abandoned children is a child who has not yet turned 18 (eighteen) years old and for some reason one or both parents are unable to fulfill their child's rights to grow and develop, then in the end they became abandoned. Article number 34 section one (1) of the 1945..Constitution of Republic Indonesia..states that "Impoverished persons and abandoned children shall be taken care of by the State". Through this article state that abandoned children's lives are protected by the state such as the needs of clothing, food and place. This thesis will discuss about law enforcement against child neglect in Kendal Regency, and aims to find out what law enforcement has been carried out by the Kendal Regency Social Service in dealing with violations of Article 34 of the 1945 Constitution concerning abandoned children in Kendal Regency. There are several factors that encourage children to be abandoned, the first is due to difficult economic conditions, disharmonious household, and internal factors. The research method for this thesis is a descriptive qualitative approach. The data was come from collected through in-depth of interviews and observation with the informants. The main informant in this research was the Head of the Kendal Regency Social Rehabilitation Division, and the additional informant was 1 (one) abandoned child. While secondary data obtained through various sources of literature, namely books, journals, or electronic media. As a result, the Kendal Regency Social Service has made efforts to ensure the lives of abandoned children, such as fostering street childrens, registering and sending them to social institutions, and providing disability assistance for abandoned children with special needs.
PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL DENGAN PERLINDUNGAN KORBAN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN, PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL, KEBIJAKAN TANPA PEMIDANAAN Faozi, Safik; Megawati, Wenny; Listyarini, Dyah; Andraini, Fitika
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 25 No 1 (2024): Edisi April 2024
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v25i1.9663

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan penanggulangan kekerasan seksual yang melindungi korban melalui putusan pengadilan, media sosial, dan kebijakan tanpa pemidanaan. Adanya putusan pengadilan dengan terdakwa Herry Wirawan dan Moch Subchi Azal Tsani pada tindak pidana kekerasan seksual menunjukkan putusan yang dapat dipersoalkan dari sudut perlindungan korban. Realitas ini berada pada kondisi masyarakat yang mengalami erosi moralitas, korban yang seharusnya memperoleh perlindungan dari putusan pengadilan justru sebaliknya. Kondisi ini menjadi materi pemberitaan media massa, apalagi terkait dengan korban kekersan seksual yang menderita fisik, mental, dan sosial. Adanya realita peradilan pidana seperti ini menarik ditengah keterbatasan hukum pidana melindungi korban, dan pada sisi yang lain ada sarana sanksi lain yang dapat digunakan untuk melindungi korban ke dalam kerangka pidana tambahan. Penelitian bersifat yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian hukum inkonkreto. Analisisnya berupa analisis deskriptif analitis. Hasil penelitian mengungkapkan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual melalui putusan pengadilan tidak menunjukkan konsistensi pada perlindungan korban kekerasan. Pidana yang dijatuhkan mendekati tuntutan jaksa. Begitu pula pengenaan sanksi restitusi dengan nilai nominal yang tidak sama. Masih adanya putusan yang tidak mencakup restitusi menunjukkan lemahnya perlindungan bagi pemulihan korban, meskipun secara normatif pengenaan restitusi telah diatur. Pemberitaan media massa telah bermanfaat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kekerasan seksual dan dampaknya bagi korban termasuk pengenaan sanksi pidana yang berat, pemulihan korban dan ancaman pencabutan ijin operasional. Merekonstruksi perlindungan korban kekerasan seksual melalui penguatan media massa termasuk media sosial, penerapan sanksi pidana yang membuat jera, pemulihan korban melalui restitusi dan kompensasi kebijakan sosial yang mewujudkan kesejahteraan korban dengan memulihkan hak-hak korban, penguatan kesehatan mental masyarakat melalui perilaku yang menjunjung tinggi moralitas, menguatkan evaluasi yang berbasis laporan masyarakat dan penerapan sanksi perdata dan adminstrasi sebagai pidana tambahan. Kata Kunci : Penanggulangan, Media, Kebijakan, kesehatan Mental, Restitusi
PENEGAKAN HUKUM DAN HAMBATAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN PATI Danifulhaq, Ahmad Jaelani; Listyarini, Dyah; Faozi, Safik
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v12i2.13381

Abstract

Penelitian ini membahas penegakan hukum dan hambatan terkait Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 mengenai pengendalian, pengawasan, dan penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Pati. Fokus utama adalah pada upaya menegakkan ketentuan hukum yang dihadapi oleh petugas Kepolisian Daerah dan Satuan Patroli Polisi Pamong Praja. Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi pendekatan Yuridis dan Empiris. Sumber data meliputi wawancara dengan pejabat penegak hukum yang ahli dalam penanganan minuman beralkohol di Kabupaten Pati, serta data pendukung seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa minuman beralkohol membahayakan tidak hanya bagi konsumennya tetapi juga bagi penjualnya. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Daerah menjadi krusial untuk mengurangi risiko dan mengatur berbagai aspek penjualan dan konsumsi minuman beralkohol, termasuk pembatasan usia, lokasi penjualan, jam operasional, serta promosi dan iklan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemerintah menegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 melalui pembentukan tim gabungan, termasuk Kepolisian Daerah Pati (Samapta Polresta Pati), Satuan Patroli Polisi Pamong Praja, dan lembaga penegak hukum lainnya. Upaya ini melibatkan penyitaan puluhan botol minuman beralkohol selama operasi kepolisian, khususnya dalam rangka mengurangi masalah masyarakat di berbagai lokasi. Meskipun langkah-langkah tersebut diambil untuk meminimalkan potensi tindak kejahatan di Kabupaten Pati, penelitian juga mengidentifikasi hambatan yang dihadapi Pemerintah baik dari faktor internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya kesadaran di kalangan petugas penegak hukum, maupun faktor eksternal seperti resistensi sebagian masyarakat dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi permintaan dan penawaran minuman beralkohol.
PENEGAKAN HUKUM, SANKSI, DAN HAMBATAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME Pratiwi, Ratnadila; Listyarini, Dyah; Andriani, Fitika
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v12i2.13382

Abstract

Penelitian yang berjudul "Penegakan Hukum, Sanksi, dan Hambatan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Reklame" bertujuan untuk mengkaji permasalahan dalam penyelenggaraan reklame di Kota Pekalongan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data dikumpulkan dengan menggunakan studi literatur dan dianalisis secara kualitatif. Adanya perkembangan ekonomi meningkatkan kebutuhan penggunaan reklame sebagai sarana komunikasi, informasi, serta edukasi. Penyelenggaraan reklame merupakan hak warga negara, namun dalam pelaksanaannya harus memerhatikan berbagai aspek agar sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya, estetika, Rencana Tata Ruang Kota, kepastian hukum, serta kemanfaatannya. Kota Pekalongan memiliki peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan reklame yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame. Penegakan kebijakan penataan reklame di Kota Pekalongan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kedisiplinan serta menciptakan tampilan lingkungan yang bersih dan estetis. Proses penataan reklame melibatkan upaya penanganan dan pengelolaan iklan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraannya. Reklame yang tidak mematuhi kewajibannya dan dipasang tanpa izin dapat dicabut izinnya sesuai peraturan. Salah satu faktor penghambat penataan reklame di Kota Pekalongan adalah kurangnya kesadaran dari penyelenggara reklame. Banyak penyelenggara reklame yang memasang iklan tanpa mengurus perizinan terlebih dahulu, meskipun perizinan tersebut bertujuan untuk mengatur ketertiban pemasangan reklame. Penegakan hukum yang efektif dapat membantu menjaga estetika lingkungan dan menjaga ketertiban umum.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK PADA PERPANJANGAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN DAN HAMBATANNYA DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KABUPATEN REMBANG Septiyanto, Raskhafi Fajar; Listyarini, Dyah; Saputra, Arikha
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v12i1.13380

Abstract

Pelayanan publik merupakan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam suatu negara. Pedoman umum yang digunakan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Rembang; 2) hambatan yang dihadapi petugas Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Rembang dalam pelaksanaan pelayanan publik pada perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris, penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik yang baik telah terlaksana sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, karena telah meliputi indikator pelayanan publik yang baik sesuai dengan ketentuan standar pelayanan publik di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Hambatan yang dihadapi terkait kendala ketika melakukan pajak lima tahunan biasanya SATLANTAS mengeluarkan surat tersebut terlalu lama dan masyarakat mengeluhkan hal tersebut. Untuk kendala sarana dan prasarana adalah kurangnya sarana dan prasarana di kantor SAMSAT yang membuat masyarakat kurang nyaman dengan suhu ruangan. Kendala pada aplikasi New Sakpole masih belum Efektif dan masih banyak masyarakat yang masih mengeluh terhadap alur prosedurnya.
PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Rochmani, Rochmani; Megawati, Wenny; Listyarini, Dyah
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v12i2.16777

Abstract

Dalam Draf Final UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru)  mengatur penegakan Hukum Pidana Lingkungan pada Pasal 344 dan 345. Dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolalaan Lingkungan Hidup juga  mengatur dalam Pasal; 98, 99, 103, 59, 109,112. Pasal 344 dan 345 RUUHP menghidupkan kembali “syarat melawan hukum” yang sudah dihapuskan oleh UU No. 32 Tahun 2009. Dengan dihidupkan kembali “syarat mealawan hukum”,seolah dimungkinkan adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang tak melawan hukum. Menurut UU No 32 tahun 2009, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Hal tersebut menjadikan penegakan hukum pidana lingkungan bagi pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hampir tidak mengkin ditegakkan. Dengan adanya unsur tersebut, kegiatan yang memiliki izin menjadi tak dapat dipidana meskipun telah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dalam perkembangan pembaharuan RUUHP, ketentuan Pasal 344 dan Pasal 345 dihapus dan diserahkan untuk diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009. Adanya unsur ”secara melawan hukum” dalam Pasal 344 dan Pasal 345 RUUHP  berpotensi terhadap  pemrakarsa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang memiliki izin menjadi tak dapat dipidana meski telah menimbulkan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan. Hal tersebut merupakan kendala dalam pemidanaan. Dengan demikian pengaturan penegakan hukum pidana lingkungan selanjutnya kembali menggunakan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penglolalaan Lingkungan Hidup.
Prismatika Nilai Ekonomi dan Nilai Kepentingan Sosial sebagai Dasar Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Listyarini, Dyah
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 42 No 2 (2008)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v42i2.116

Abstract

Hukum prismatik merupakan tata nilai hukum yang  khas,  yakni  yang  membedakan  sistem  hukum Indonesia  dengan  sistem  hukum  lainnya.  Sehingga muncul  istilah  hukum  Pancasila  yang,  jika  dikaitkan dengan literatur tentang kombinasi antara lebih dari satu pilihan nilai sosial disebut sebagai pilihan nilai prismatik yang  karenanya  dalam  konteks  hukum  dapat  disebut sebagai hukum prismatik. Konsep Prismatik merupakan kombinatif  atas  nilai  sosial  paguyuban  dan  nilai  sosial patembayan.  Dua  nilai  sosial  ini  saling  mempangaruhi warga  masyarakat,  yakni  kalau  nilai  sosial  paguyuban lebih  menekankan  pada  kepentingan  bersama  dan  nilai sosial  patembayan  lebih  menekankan  kepada kepentingan  dan  kebebasan  individu. Nilai  prismatik diletakan sebagai dasar untuk membangun hukum yang penjabarannya  dapat  disesuaikan  dengan  tahap-tahap perkembangan  sosial  ekonomi  masyarakat  yang bersangkutan. Ada  empat  hal  supaya  prismtika  hukum  dapat diwujudkan,  pertama,  Pancasila  memadukan  unsur  yang baik dari paham Individualisme dan kolektivisme. Kedua, Pancasila  mengintegrasikan  negara  hukum  yang menekankan  pada  civil  law dan  kepastian  hukum  serta konsepsi negara hukum  the rule of law  yang menekankan pada  common  law  dan  rasa  keadilan.  Ketiga,  Pancasila menerima hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (law  as  tool  of  social  enginering) sekaligus  hukum  sebagai cermin ras keadilan yang hidup dalam masyarakat (living law).  Keempat,  Pancasila  menganut  paham  relegious  nation state,  tidak mengendalikan agama tertentu (karena bukan negara agama), tetapi juga bukan hampa agama, Di sini negara  harus  melindungi  semua  pemeluk  agama  tanpa diskriminasi.
Pertanggungjawaban Para Pihak terhadap Protokol Notaris sebagai Arsip Negara Listyarini, Dyah
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 53 No 2 (2019)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v53i2.598

Abstract

Abstract: The problem that often arises in connection with the Notary Protocol is when a Notary dies or retires. This paper intends to study and examine the legal rules related to the transition process of the Notary Protocol as State Archives from the heirs of the Notary who passed away to the Substitute Notary Public and the roles and responsibilities of the Notary Supervisory Council in the process of transitioning the Notary Protocol. Based on the study that has been done, it is found that the process of transferring the Notary Protocol from a Notary who died to a Notary Public is carried out by the Notary's heir who died. In this case, the heirs of a Notary are obliged to submit the Notary Protocol to a Substitute Notary who is appointed by the Notary Supervisory Council. The Notary Supervisory Council plays a role and is responsible for providing guidance and supervision to Notaries and at the same time taking Notary Protocols from the Notary's heirs to be submitted to the Substitute Notary Public.Abstrak: Persoalan yang sering muncul berkaitan dengan Protokol Notaris adalah ketika seorang Notaris meninggal dunia ataupun purna tugas. Tulisan ini hendak mengkaji dan meneliti aturan hukum terkait proses peralihan Protokol Notaris sebagai Arsip Negara dari ahli waris Notaris yang meninggal dunia kepada Notaris Pengganti dan peran serta tanggung jawab Majelis Pengawas Notaris dalam proses peralihan Protokol Notaris tersebut. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan diperoleh temuan bahwa proses peralihan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Notaris Pengganti dilakukan oleh ahli waris Notaris yang meninggal dunia. Dalam hal ini  ahli waris Notaris berkewajiban menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Notaris. Adapun Majelis Pengawas Notaris berperan dan bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris dan sekaligus mengambil Protokol Notaris dari ahli waris Notaris untuk diserahkan kepada Notaris Pengganti.
Co-Authors Adi Suliantoro Andriani, Fitika Arikha Saputra Danifulhaq, Ahmad Jaelani Farhandito, Tangguh Fitika Andraini Hidayat, Fauzan Ibadiyah, Annisa Auwla Fil Muzayanah Muzayanah Pratiwi, Ratnadila Putra, Diaz Angger Novarizhendy Raharjo, Sri Budi Rochmani Rochmani Safik Faozi, Safik Septiyanto, Raskhafi Fajar Sholihah, Dwi Imroatus Sukarman Sukarman Wenny Megawati Wijayati, Safriena Rudy Wulansari, Mutia