Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.395
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Musawa : Jurnal Studi Gender dan Islam Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) WAJAH HUKUM Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Collegium Studiosum Journal Muhammadiyah Law Review Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Dyah Listyarini, Dyah
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Rochmani, Rochmani; Megawati, Wenny; Listyarini, Dyah
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v12i2.16777

Abstract

Dalam Draf Final UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru)  mengatur penegakan Hukum Pidana Lingkungan pada Pasal 344 dan 345. Dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolalaan Lingkungan Hidup juga  mengatur dalam Pasal; 98, 99, 103, 59, 109,112. Pasal 344 dan 345 RUUHP menghidupkan kembali “syarat melawan hukum” yang sudah dihapuskan oleh UU No. 32 Tahun 2009. Dengan dihidupkan kembali “syarat mealawan hukum”,seolah dimungkinkan adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang tak melawan hukum. Menurut UU No 32 tahun 2009, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Hal tersebut menjadikan penegakan hukum pidana lingkungan bagi pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hampir tidak mengkin ditegakkan. Dengan adanya unsur tersebut, kegiatan yang memiliki izin menjadi tak dapat dipidana meskipun telah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dalam perkembangan pembaharuan RUUHP, ketentuan Pasal 344 dan Pasal 345 dihapus dan diserahkan untuk diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009. Adanya unsur ”secara melawan hukum” dalam Pasal 344 dan Pasal 345 RUUHP  berpotensi terhadap  pemrakarsa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang memiliki izin menjadi tak dapat dipidana meski telah menimbulkan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan. Hal tersebut merupakan kendala dalam pemidanaan. Dengan demikian pengaturan penegakan hukum pidana lingkungan selanjutnya kembali menggunakan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penglolalaan Lingkungan Hidup.
Prismatika Nilai Ekonomi dan Nilai Kepentingan Sosial sebagai Dasar Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Listyarini, Dyah
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 42 No 2 (2008)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v42i2.116

Abstract

Hukum prismatik merupakan tata nilai hukum yang  khas,  yakni  yang  membedakan  sistem  hukum Indonesia  dengan  sistem  hukum  lainnya.  Sehingga muncul  istilah  hukum  Pancasila  yang,  jika  dikaitkan dengan literatur tentang kombinasi antara lebih dari satu pilihan nilai sosial disebut sebagai pilihan nilai prismatik yang  karenanya  dalam  konteks  hukum  dapat  disebut sebagai hukum prismatik. Konsep Prismatik merupakan kombinatif  atas  nilai  sosial  paguyuban  dan  nilai  sosial patembayan.  Dua  nilai  sosial  ini  saling  mempangaruhi warga  masyarakat,  yakni  kalau  nilai  sosial  paguyuban lebih  menekankan  pada  kepentingan  bersama  dan  nilai sosial  patembayan  lebih  menekankan  kepada kepentingan  dan  kebebasan  individu. Nilai  prismatik diletakan sebagai dasar untuk membangun hukum yang penjabarannya  dapat  disesuaikan  dengan  tahap-tahap perkembangan  sosial  ekonomi  masyarakat  yang bersangkutan. Ada  empat  hal  supaya  prismtika  hukum  dapat diwujudkan,  pertama,  Pancasila  memadukan  unsur  yang baik dari paham Individualisme dan kolektivisme. Kedua, Pancasila  mengintegrasikan  negara  hukum  yang menekankan  pada  civil  law dan  kepastian  hukum  serta konsepsi negara hukum  the rule of law  yang menekankan pada  common  law  dan  rasa  keadilan.  Ketiga,  Pancasila menerima hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (law  as  tool  of  social  enginering) sekaligus  hukum  sebagai cermin ras keadilan yang hidup dalam masyarakat (living law).  Keempat,  Pancasila  menganut  paham  relegious  nation state,  tidak mengendalikan agama tertentu (karena bukan negara agama), tetapi juga bukan hampa agama, Di sini negara  harus  melindungi  semua  pemeluk  agama  tanpa diskriminasi.
Pertanggungjawaban Para Pihak terhadap Protokol Notaris sebagai Arsip Negara Listyarini, Dyah
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 53 No 2 (2019)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v53i2.598

Abstract

Abstract: The problem that often arises in connection with the Notary Protocol is when a Notary dies or retires. This paper intends to study and examine the legal rules related to the transition process of the Notary Protocol as State Archives from the heirs of the Notary who passed away to the Substitute Notary Public and the roles and responsibilities of the Notary Supervisory Council in the process of transitioning the Notary Protocol. Based on the study that has been done, it is found that the process of transferring the Notary Protocol from a Notary who died to a Notary Public is carried out by the Notary's heir who died. In this case, the heirs of a Notary are obliged to submit the Notary Protocol to a Substitute Notary who is appointed by the Notary Supervisory Council. The Notary Supervisory Council plays a role and is responsible for providing guidance and supervision to Notaries and at the same time taking Notary Protocols from the Notary's heirs to be submitted to the Substitute Notary Public.Abstrak: Persoalan yang sering muncul berkaitan dengan Protokol Notaris adalah ketika seorang Notaris meninggal dunia ataupun purna tugas. Tulisan ini hendak mengkaji dan meneliti aturan hukum terkait proses peralihan Protokol Notaris sebagai Arsip Negara dari ahli waris Notaris yang meninggal dunia kepada Notaris Pengganti dan peran serta tanggung jawab Majelis Pengawas Notaris dalam proses peralihan Protokol Notaris tersebut. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan diperoleh temuan bahwa proses peralihan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Notaris Pengganti dilakukan oleh ahli waris Notaris yang meninggal dunia. Dalam hal ini  ahli waris Notaris berkewajiban menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Notaris. Adapun Majelis Pengawas Notaris berperan dan bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris dan sekaligus mengambil Protokol Notaris dari ahli waris Notaris untuk diserahkan kepada Notaris Pengganti.
Membangun Generasi Sadar Hukum: Urgensi Pendidikan Hukum bagi Remaja dalam Penegakan Hukum di Indonesia Listyarini, Dyah; Sholihah, Dwi Imroatus; Hidayat, Fauzan; Raharjo, Sri Budi
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 9, No 1 (2025): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v9i1.4536

Abstract

Indonesia, as a country based on the rule of law, places law at the foundation of every aspect of social, national, and state life. However, reality shows that the level of law violations among teenagers, especially high school students, is still quite high. One of the factors behind this is their lack of understanding of the law and lack of awareness of the consequences of their actions. This study aims to analyze the role of legal education in shaping legal awareness and supporting the law enforcement process from an early age. The research method used is a sociological juridical approach with data collection through direct interviews with high school students. The results show that legal education is not only important to be included in the school curriculum, but also needs to be implemented through legal counseling programs involving law enforcement officials and related agencies. Through the implementation of legal education, students can understand the values of justice, recognize prohibited and permitted acts, and internalize an attitude of legal compliance. Thus, legal education plays a strategic role in shaping a young generation that is legally aware and contributes to the creation of more effective law enforcement in Indonesia.
Implementasi Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 terhadap Perlindungan Hukum dan Kendalanya pada Orang dengan Gangguan Jiwa di Kota Semarang Ibadiyah, Annisa Auwla Fil; Listyarini, Dyah; Saputra, Arikha
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 6 No. 3 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i3.2105

Abstract

The number of people with mental disorders in Semarang City continues to increase. The large number of people with mental disorders in Semarang needs to be addressed seriously to prevent causing discomfort in social activities. Therefore, the author compiled a journal titled "Implementation of Law Enforcement Law Number 18 of 2014 concerning Legal Protection and Constraints on People with Mental Disorders in Semarang City." This journal aims to uncover issues related to how the implementation of Law Number 18 of 2014 on law enforcement against legal protection for people with mental disorders in Semarang City and what factors cause people to experience mental disorders in Semarang City. The research method used in this study is a qualitative method with a socio-legal juridical approach. The data used in this study was obtained using data collection techniques through interviews conducted with Mrs. Lela Dwipayana, S.H. as the Social Rehabilitation Staff of the PMKS Guidance Service Sub-Coordinating Social Welfare Services. The results of this study found that Law Number 18 of 2014 on Mental Health has protected people with mental disorders by being handled by the Social Service in Semarang City.  
Kajian Yuridis Pelanggaran Syarat Calon Kepala Daerah Dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Terhadap Penggunaan Status Kewarganegaraan Ganda Muzayanah, Muzayanah; Listyarini, Dyah; Sukarman, Sukarman
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i2.37996

Abstract

The election of regional heads is an activity in the context of implementing a democratic government system and aims to obtain quality regional leaders, able to work honestly, cleanly and with dignity. Among the requirements for a regional head candidate, which is regulated in Law Number 10 of 2016 concerning Regional Head Elections, those who register as regional head candidates are Indonesian citizens (WNI). Considering the principle of citizenship that applies in the Republic of Indonesia based on Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship is Monopatride, every citizen of the Republic of Indonesia only has single citizenship status, except for children born after the enactment of the Citizenship Law can have dual citizenship. This study examines the dual citizenship status of the candidate for Sabu Raijua regent who, at the time of registering to participate in the election of a regional head candidate, it turns out that the Sabu Raijua regent does not renounce his American citizenship status, so he remains dual citizenship. This research has a normative juridical specification. Research method with library research (library research). The data collection method uses secondary data in the form of primary legal materials and secondary and tertiary legal materials. The results of the study on violations of the requirements for regional head candidates in regional head elections based on Law number: 10 of 2016 concerning Regional Head Elections against the use of dual citizenship status. Violations committed by the regent of Sabu Raijua against the requirement to register as a candidate for regional head must be a citizen of the Republic of Indonesia, but this was not fulfilled by the person concerned.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENELANTARAN ANAK DI KABUPATEN KENDAL Wijayati, Safriena Rudy; Listyarini, Dyah
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1080

Abstract

Abandoned children is a child who has not yet turned 18 (eighteen) years old and for some reason one or both parents are unable to fulfill their child's rights to grow and develop, then in the end they became abandoned. Article number 34 section one (1) of the 1945..Constitution of Republic Indonesia..states that "Impoverished persons and abandoned children shall be taken care of by the State". Through this article state that abandoned children's lives are protected by the state such as the needs of clothing, food and place. This thesis will discuss about law enforcement against child neglect in Kendal Regency, and aims to find out what law enforcement has been carried out by the Kendal Regency Social Service in dealing with violations of Article 34 of the 1945 Constitution concerning abandoned children in Kendal Regency. There are several factors that encourage children to be abandoned, the first is due to difficult economic conditions, disharmonious household, and internal factors. The research method for this thesis is a descriptive qualitative approach. The data was come from collected through in-depth of interviews and observation with the informants. The main informant in this research was the Head of the Kendal Regency Social Rehabilitation Division, and the additional informant was 1 (one) abandoned child. While secondary data obtained through various sources of literature, namely books, journals, or electronic media. As a result, the Kendal Regency Social Service has made efforts to ensure the lives of abandoned children, such as fostering street childrens, registering and sending them to social institutions, and providing disability assistance for abandoned children with special needs.
Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Kendal Oleh Satuan Poisi Pamong Praja Putra, Diaz Angger Novarizhendy; Listyarini, Dyah; Megawati, Wenny
Wajah Hukum Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v8i1.1408

Abstract

In the business world, advertising plays a crucial role in the success of a company's marketing of goods and services. Billboards, banners, and advertising banners on the streets have become common as effective tools for introducing products or services to the public. This research employs a qualitative method with a focus on advertising enforcement by the Regional Police Unit in Kendal Regency. This approach allows for a direct relationship between the researcher and the respondents. The results indicate that the enforcement of advertising laws in accordance with Regional Regulation Number 11 of 2015 has been implemented. Preventive law enforcement methods are utilized, such as verbal warnings to individuals who violate regulations by placing advertisements in unauthorized locations. Despite effective law enforcement, there are still issues with some individuals not fully complying with the regulations. Some prohibited advertisements mandated by the government remain in place, indicating suboptimal implementation of these regulations. In such cases, non-compliant advertisements can be dismantled in accordance with the rules established in the Regional Regulation of Kendal Regency.
Penegakan Hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dan Sanksi Hukum Serta Kendalanya Di Kota Semarang Wulansari, Mutia; Listyarini, Dyah; Rochmani, Rochmani
Wajah Hukum Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v8i1.1422

Abstract

Waste, as a byproduct of human activities or natural processes, poses a serious issue due to its substantial and challenging quantity. Problems include waste piles in urban areas and a lack of waste disposal areas around street vendors. This research, titled "Law Enforcement on Regional Regulation No. 6 of 2012 Regarding Waste Management and Legal Sanctions and Challenges in Semarang City," aims to elucidate how the law is applied concerning waste management in Semarang City. This non-doctrinal study employs a normative-empirical juridical approach with a qualitative method. The research is conducted at the Environmental Agency of Semarang City, with primary data sources consisting of interviews with stakeholders from the Waste Management Department and secondary data from legal materials. Data analysis utilizes a qualitative narrative method. Research findings indicate that law enforcement related to Regional Regulation No. 6 of 2012 in Semarang City has been implemented by the local government in accordance with existing provisions. However, deficiencies in community participation persist, such as the habit of improper waste disposal and inadequate waste bin provision. This is attributed to the cultural norm of indiscriminate waste disposal that has become prevalent in society. Additionally, public understanding of "Regional Regulation No. 6 of 2012" regarding Waste Management remains insufficient, particularly regarding the legal penalties for violating the provisions of the regulation.
Penerapan dan Hambatan Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pada Pembuatan Surat Izin Mengemudi Pengendara Roda Dua di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kendal Farhandito, Tangguh; Listyarini, Dyah; Suliantoro, Adi
Wajah Hukum Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v8i1.1429

Abstract

Public services in Indonesia, in general, remain disappointing. Despite various regulations implemented to enhance the quality of public services, it seems to have not significantly impacted the society. Violations committed by government employees also show no decline, and in fact, tend to occur more frequently. This research discusses the raised issues using a juridical-empirical approach, with an emphasis on legal aspects as a manifestation of society's attitude toward law and the legal system. This can be considered as an example of values, ideas, beliefs, or expectations that ultimately determine the extent to which the law is followed, violated, or deviated. In other words, it can be referred to as a juridical-sociological approach where the law is not only seen as rules or regulations but also involves the implementation of the law within society. The research findings indicate that the implementation of Law Number 25 of 2009 on Public Services at the Traffic Unit of Kendal Police Resort runs effectively. Officers at Kendal Police Resort, in carrying out the task of issuing Driving Licenses (SIM), operate in accordance with the prevailing regulations. Several residents intending to obtain a SIM choose not to immediately utilize middlemen services because the police officers are ready to assist them fully.
Co-Authors Adi Suliantoro Andriani, Fitika Arikha Saputra Danifulhaq, Ahmad Jaelani Farhandito, Tangguh Fitika Andraini Hidayat, Fauzan Ibadiyah, Annisa Auwla Fil Muzayanah Muzayanah Novendra, Agista Yusuf Pratiwi, Ratnadila Putra, Diaz Angger Novarizhendy Raharjo, Sri Budi Rifki Aditya, Rifki Rochmani Rochmani Safik Faozi, Safik Septiawan, Andi Septiyanto, Raskhafi Fajar Sholihah, Dwi Imroatus Sukarman Sukarman Wenny Megawati Wijayati, Safriena Rudy Wulansari, Mutia