Garuda - Garba Rujukan Digital

Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Alam, Arief Syahrul; Purwati, Ani
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 7, No 2: Desember 2015
Publisher : Fakultas Syariah

Kebijakan pemidanaan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak dan mengurangi jumlah residivis perkara tindak pidana anak di Indonesia. Pengaturan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan menggunakan sarana penal pada kebijakan kriminal di Indonesia sesuai dengan instrumen Internasional yaitu Konvensi Hak Anak (KHA), Beijing Rules, Riyadh Guidelines, Tokyo Rules pendekatan keadilan restoratif yang tidak bertentangan dengan nilai filosofis, politik, dan kultural, aspek normatif dengan nilai-nilai pancasila sebagai sarana pendukung kebijakan sosial, kriminal dan penegakan hukum dalam pembaharuan hukum pidana. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan memaksimalkan pelaksanaan diversi disetiap tahapan penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Tujuan penelitian melakukan judicial review Undang-undang No. 11 Tahun 2012 yang terjadi konflik norma dalam, membangun sistem reveral dalam penanganan anak konflik hukum secara efektif baik Aparat Penegak Hukum, Jaringan Perlindungan dan Penanganan Anak di Jawa Timur.

PERGESERAN MODEL BISNIS KANTOR HUKUM DI ERA DISRUPTION Endarto, Budi; Alam, Arief Syahrul; Atmojo, Suryo
Prosiding Conference on Research and Community Services Vol 1, No 1 (2019): Prosiding Conference on Research and Community Services)
Publisher : STKIP PGRI Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Arus globalisasi dan liberalisasi serta perkembangan teknologi informasi harus diantisipasi olehsetiap kantor hukum. Terlebih dengan perkembangan teknologi informasi yang demikian masif, dimana kondisi seperti itu sering disebut sebagai era disruption artinya pengembangan teknologi informasi pada suatu industri berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru. Pada era disruption, teknologi lama yang serba fisik akan tergantikan dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru, lebih efisien dan juga lebih bermanfaat. Demikian juga dalam pengelolaan kantor hukum, setidaknya ada dua inovasi yang harus di kembangkanÂ Â yakni legal service and legal process. Untuk mewujudkan legal process yang efektif dan efisien dapat ditempuhdalam dua langkah yakni pengembangan Knowledge Management Systems and Knowledge Management Technology. Dalam perspektif model bisnis kantor hukumpada era disruption, selain pengembangan legal processberupa Client Portal, Sistem Informasi dan Virtual Data Room juga perlu pengembangan electronic document and records management systems (â€EDRMSâ€).Pengembangan EDRMS juga dilakukan guna mengantisipasi penerapan Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (e-Court) yang diberlakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019. Selanjutnya sistem informasi yang telah dikembangkan perlumendapatkan perlindungan hukum melalui pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dalam bentuk Hak Cipta

Pendampingan Permasalahan Hukum Waris di Desa Kepulungan Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan arief syahrul alam; Dwi Elok Indriastuty; Fifin Dwi Purwaningsih
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 2 (2019): Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam Mempersiapkan Masyarakat Menghadapi Era I
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Berbagai permasalahan hukum keluarga khususnya dibidang hukum waris seringkali menimbulkan sengketa hukum yang berkepanjangan sampai dengan anak cucu sebagai generasi penerus suatu keluarga. Bahkan terkadang perselisihan waris dapat menimbulkan putusnya tali persaudaraan. Di Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan terdapat beberapa sengketa hukum waris yang berlangsung sampai turun temurun. Hasil dari pemetaan di lapangan ditemukan beberapa sengketa waris yang disebabkan beberapa hal, antara lain tidak memahami pentingnya hukum waris islam dan asal usul harta yang diperoleh sebelum atau sesudah perkawinan.Tujuan dari program pendampingan permasalahan hukum waris ini adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap hukum waris dan mengidentifikasi serta membantu penyelesaian sengketa waris. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah memetakan permasalahan sengketa-sengketa waris, memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan pentingnya hukum waris islam dan melakukan pendampingan penyelesaian sengketa waris.Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap masyarakat terhadap hukum waris, menyelesaikan sengketa waris baik di dalam maupun di luar pengadilan dan menurunnya sengketa waris di Di Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan

Pelatihan Legal Due Diligence pada Kantor Hukum Sebagai Upaya Diversifikasi Layanan Jasa Hukum Budi Endarto; Arief Syahrul Alam; Dwi Elok Indriastuty
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 3 (2020): Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menyongsong
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Jumlah Advokat di Surabaya di tahun 2020 tercatat sebanyak 1806 orang, dimana sebagian besar memberikan layanan jasa hukum yang sama yakni di bidang litigasi. Kondisi tersebut menjadikan tingkat persaingan yang sangat tinggi di antara kantor hukum karena memberikan layanan jasa hukum yang relatif sama. Sampai dengan sejauh ini baru teridentifikasi sebanyak 8 (delapan) kantor hukum yang memiliki keahlian dan pengalaman melakukan legal due diligence sebagai salah satu bentuk layanan jasa hukum yang ditawarkan. Berdasarkan hal tersebut, kami melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan penyusunan dan pendampingan pelaksanaan legal due diligence pada kantor hukum Erri Meta and Partners. Tujuan program ini yang pertama adalah memberikan pelatihan penyusunan legal due diligence, kedua mengembangkan diversifikasi layanan jasa hukum. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program ini pertama, memberikan pelatihan penyusunan legal due diligence. Kedua, melakukan pendampingan penyusunan legal due diligence pada klien mitra. Program ini menghasilkan yang pertama pengembangan produk layanan jasa hukum berupa legal due diligence. Kedua, dihasilkan dan diterapkannya buku panduan penyusunan legal due diligence. Ketiga, adanya penambahan 2 (dua) klien baru yang memerlukan layanan jasa hukum berupa legal due diligence pada kantor hukum mitra.

Pengembangan Aplikasi Pemasaran Digital Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan Lele di masa Pandemi arief syahrul alam; Budi Endarto; Dwi Elok Indriastuty
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 4 (2021): Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam Mewujudkan Pemulihan dan Resiliensi Masya
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37695/pkmcsr.v4i0.1273

Ikan lele merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat di Desa Dungus, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Saat Pandemi Covid 19 yang terjadi mulai awal tahun 2020 berdampak pada penurunan pendapatan peternak lele. Hal ini disebabkan penjualan hasil produksi melalui pasar tradisional tidak memungkinkan karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan kepada peternak lele sebagai mitra ditemukan beberapa permasalahan yaitu; 1) Belum memaksimalkan teknologi informasi sebagai wahana pemasaran, 2) Manajemen proses produksi masih dilakukan secara manual dan belum direncana secara terstruktur, 3) Pembukuan keuangan dilakukan secara manual dan tidak secara berkala, 4) Tidak memiliki strategi skema pendanaan, dan 5) Belum memiliki perijinan usaha dan merek dagang yang sah. Solusi yang dilakukan terhadap mitra adalah; 1)Pengembangan dan pelatihan pemasaran digital menggunakan media eCommerce, WhatsApp Business, Sosial Media 2)Penyusunan manajemen proses produksi secara tersetruktur dan berbasis digital, 3) Pelatihan pembukuan keuangan digital, 4) Pengembangan model pendanaan berbasis kerjasama usaha, 5)Pengurusan perijinan usaha dan merek dagang. Tujuan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pendapatan usaha lele sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan dan pelatihan pemasaran digital serta untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Settlement of Santet Crimes through Criminology in the Perspective of Criminal Law Charisma Ledhi Fitriani; Arief Syahrul Alam
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 6, No 1 (2023): Budapest International Research and Critics Institute February
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v6i1.7448

Santet is an act of harming others by using magic. Indonesian people sometimes often commit criminal acts or take the law into their own hands against someone who is accused of being a perpetrator of Santet, either in the form of minor abuse, serious abuse, beatings, and even murder. The purpose of this study was to find out the settlement of Santet crimes from a criminological perspective and Santet crimes from a criminal law perspective. The type of research used is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results of the study show that from a normative legal perspective, Santet is a crime that can be accounted for by looking at the criminology and criminal law perspectives committed by people who deliberately announce themselves as having supernatural powers and can be used as criminal offenses as stipulated in the Criminal Code. (KUHP) of 2019 concerning the criminalization of Santet Article 252. Whereas the object of criminology is a person in conflict with social norms, while the object of criminal law is a violation of law and order. The formulation of the crime of Santet in the Criminal Code is a formal offense, which means that if all the elements have been fulfilled then criminal sanctions can be imposed regardless of the consequences of their actions. So, the process of proving the meaning of Santet that is proven is not the Santet but the relationship between the Santet and the person who hired her so that that relationship will be seen as a crime. Because our country is a country of law, there must be a law that protects its people even if the people are proven guilty and still carry out the punishment following what was violated.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM HAL PELAKSANAAN PERJANJIAN TERAPEUTIK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Darmin, Febrianus; Alam, Arief Syahrul; Chaidar, Muhamad
Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 2 No 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/jihwp.v2i1.159

Menurut Pasal 47 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. rumusan masalah yang hendak dijawab dalam tulisan ini adalah (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pasien dalam Perjanjian Terapeutik; (2) Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh pasien yang menderita kerugian akibat tidak dipenuhi haknya dalam perjanjian terapeutik pasien terkait pelayanan medis. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Kesimpulan akhir dari penyusunan jurnal ini yaitu pasien diberikan perlindungan atas hak-haknya dalam perjanjian terapeutik diantaranya berhak atas kesehatan yang bermutu, berhak untuk menerima dan menolak tindakan medik berhak memperoleh informasi kesehatannya, serta berhak menuntut ganti rugi dan bentuk ganti rugi yang diatur dalam undang-undang ialah ganti rugi secara materiil.

Child Support Right In The Human Rights Perspective Alam, Arief Syahrul; Chaidar, Muhamad; Ngah, Anisah Che
SASI Volume 30 Issue 3, September 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v30i3.2193

Introduction: The provision of Article 28 B paragraph (2) and Article 28 D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia can be stated as the philosophical basis for children's rights on viability, growth, and development; and the rights to protection from violence and discrimination; as well as the rights to recognition, assurance, fair legal protection, and certainty, as well as equal treatment in front of the law.Purposes of the Research: To find out that every regulation related to child support rights from the human rights perspective should refer to the philosophical basis of the nation that is Article 28 B paragraph (2) and Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of Republic of Indonesia. The focus of the legal problem in this study is child support rights from the human rights perspective.Methods of the Research: The juridical normative method with statute approach, conceptual approach, constitutional approach, and Comparative approach is used as the research methodology in this study.Results of the Research: However, with the implementation of Article 28 B paragraph (2) of the 1945 Constitution of Republic of Indonesia that placed the State, Government, and Regional Governments are obliged to ensure the protection, care, and welfare of the children by paying attention to the rights and obligations of the parents, guardians or other people who legally responsible to the children. The provision of that Article asserts that the problem of children's protection is not only the responsibility of their parents, but also has become the responsibility of the state, government, and regional government. Therefore, it can be concluded that the post-divorce child maintenance rulings in Malaysia are better than those in Indonesia, as the implementation of child maintenance rulings in Malaysia is monitored by the BSK, which is a part of the Court responsible for handling all matters related to child support.

MENINGKATKAN POTENSI KEWIRAUSAHAAN DAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN DI KAMPUNG SEMANGGI Chaidar, Muhamad; Alam, Arief Syahrul; Priyambudi, Surya
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 7 (2024): PKMCSR2024: Kolaborasi Hexahelix dalam Optimalisasi Potensi Pariwisata di Indonesia: A
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37695/pkmcsr.v7i0.2361

Kampung Semanggi terletak di Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya. Warga mayoritas menjadi seorang petani semanggi, sehingga beberapa lahan banyak yang ditanami dengan tanaman semanggi. Banyaknya tanaman semanggi membuat warga menuangkan ide kreatifitasnya untuk membuat olahan dari bahan dasar daun semanggi. Kurangnya strategi promosi produk olahan semanggi menyebabkan penurunan pada pemasaran produk dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan pemeliharaan lingkungan, sehingga pengenalan Kampung Semanggi belum maksimal. Peningkatan potensi kewirausahaan melibatkan berbagai strategi untuk membekali individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk sukses dalam dunia bisnis. Langkah pertama adalah pendidikan dan pelatihan yang memberikan dasar pengetahuan tentang kewirausahaan dan manajemen. Riset pasar dan perencanaan bisnis yang matang membantu dalam memahami kebutuhan pasar dan merancang strategi yang efektif. Inovasi dan kreativitas menjadi kunci dalam menciptakan produk dan solusi yang membedakan dari pesaing. Manajemen keuangan yang baik, termasuk pengelolaan anggaran dan arus kas, adalah fondasi untuk kelangsungan bisnis. Langkah-langkah pemeliharaan lingkungan dapat mencakup program daur ulang, konservasi air, perlindungan ekosistem, serta restorasi habitat yang terdegradasi. Hasil dari kegiatan ini 1)memperkenalkan berbagai olahan semanggi dan 2) meningkatkan perekonomian warga sekitar dengan menggalih kreativitas serta pemeliharaan lingkungan.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search