Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.74
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Gorontalo Law Review Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR Journal of Law, Poliitic and Humanities Wijaya Putra Law Review Jurnal Mengkaji Indonesia Journal of Gender Equality and Social Inclusion (gesi) Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra SASI Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Muhamad Chaidar
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra
Humanities Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
URGENSI PENERAPAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PELAKU PENCURIAN Muhamad Chaidar; Arief Syahrul Alam
Wijaya Putra Law Review Vol 2 No 1 (2023): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v2i1.90

Abstract

Untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang hasil pencurian. Jenis penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Sanksi pidana daripada tindak pidana pencucian uang itu sendiri tercantum dalam Pasal-pasal di atas, yaitu : 1). Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 (pelaku aktif) “setiap orang yang menempatkan, mentrasnfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)”, 2). Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 (pelaku aktif )”, 3). Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 (pelaku pasif).
PENGATURAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU DAN KORBAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK Usyadat Taufan; Arief Syahrul Alam; Muhamad Chaidar
Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 1 No 2 (2023): September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/jihwp.v1i2.143

Abstract

Pada hakikatnya hukum dibuat untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat luas. Selain jalur litigasi, saat ini pemerintah melalui aparat penegak hukumnya mulai menerapkan metode non ligitasi, yakni penyelesaian perkara pidana diluar peradilan yang disebut restorative justice. Restorative Justice (Keadilan Berbasis Musyawarah) adalah satu pendekatan utama,yang saat ini, berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib dilakukan dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuik menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Dari latar belakang tersebut, pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimanakah pengaturan restorative justice terhadap pelaku dan korban dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak berdasarkan peraturan perundang-undangan ? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum restorative justice terhadap pelaku dan korban dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak?. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder saja melalui jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespons pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Restorative justice bisa menjadi obat bagi penyelesaian berbagai macam kasus yang melibatkan anak-anak.
RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK Dimas Rizky Rizaldy; Arief Syahrul Alam; Muhamad Chaidar
Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 1 No 2 (2023): September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/jihwp.v1i2.154

Abstract

Anak yang berhadapan dengan hukum bukan hanya sebatas anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku Tindak Pidana. Tapi juga mencakup anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dari suatu perbuatan tindak pidana. Untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Restorative Justice. Dalam hal ini, pihak-pihak terkait duduk bersama untuk mencari penyelesaian yang adil bagi korban dan pelaku. Penerapan restorative justice bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan suatu perubahan regulasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sasarannya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tujuan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Sebelumnya hanya anak sebagai pelaku yang ditangani dari konteks pidana. Kini UU SPPA mengatur juga anak sebagai korban dan termasuk anak sebagai saksi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM HAL PELAKSANAAN PERJANJIAN TERAPEUTIK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Darmin, Febrianus; Alam, Arief Syahrul; Chaidar, Muhamad
Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 2 No 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/jihwp.v2i1.159

Abstract

Menurut Pasal 47 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. rumusan masalah yang hendak dijawab dalam tulisan ini adalah (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pasien dalam Perjanjian Terapeutik; (2) Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh pasien yang menderita kerugian akibat tidak dipenuhi haknya dalam perjanjian terapeutik pasien terkait pelayanan medis. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Kesimpulan akhir dari penyusunan jurnal ini yaitu pasien diberikan perlindungan atas hak-haknya dalam perjanjian terapeutik diantaranya berhak atas kesehatan yang bermutu, berhak untuk menerima dan menolak tindakan medik berhak memperoleh informasi kesehatannya, serta berhak menuntut ganti rugi dan bentuk ganti rugi yang diatur dalam undang-undang ialah ganti rugi secara materiil.
Child Support Right In The Human Rights Perspective Alam, Arief Syahrul; Chaidar, Muhamad; Ngah, Anisah Che
SASI Volume 30 Issue 3, September 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v30i3.2193

Abstract

Introduction: The provision of Article 28 B paragraph (2) and Article 28 D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia can be stated as the philosophical basis for children's rights on viability, growth, and development; and the rights to protection from violence and discrimination; as well as the rights to recognition, assurance, fair legal protection, and certainty, as well as equal treatment in front of the law.Purposes of the Research: To find out that every regulation related to child support rights from the human rights perspective should refer to the philosophical basis of the nation that is Article 28 B paragraph (2) and Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of Republic of Indonesia. The focus of the legal problem in this study is child support rights from the human rights perspective.Methods of the Research: The juridical normative method with statute approach, conceptual approach, constitutional approach, and Comparative approach is used as the research methodology in this study.Results of the Research: However, with the implementation of Article 28 B paragraph (2) of the 1945 Constitution of Republic of Indonesia that placed the State, Government, and Regional Governments are obliged to ensure the protection, care, and welfare of the children by paying attention to the rights and obligations of the parents, guardians or other people who legally responsible to the children. The provision of that Article asserts that the problem of children's protection is not only the responsibility of their parents, but also has become the responsibility of the state, government, and regional government. Therefore, it can be concluded that the post-divorce child maintenance rulings in Malaysia are better than those in Indonesia, as the implementation of child maintenance rulings in Malaysia is monitored by the BSK, which is a part of the Court responsible for handling all matters related to child support.
MENINGKATKAN POTENSI KEWIRAUSAHAAN DAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN DI KAMPUNG SEMANGGI Chaidar, Muhamad; Alam, Arief Syahrul; Priyambudi, Surya
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 7 (2024): PKMCSR2024: Kolaborasi Hexahelix dalam Optimalisasi Potensi Pariwisata di Indonesia: A
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37695/pkmcsr.v7i0.2361

Abstract

Kampung Semanggi terletak di Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya. Warga mayoritas menjadi seorang petani semanggi, sehingga beberapa lahan banyak yang ditanami dengan tanaman semanggi. Banyaknya tanaman semanggi membuat warga menuangkan ide kreatifitasnya untuk membuat olahan dari bahan dasar daun semanggi. Kurangnya strategi promosi produk olahan semanggi menyebabkan penurunan pada pemasaran produk dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan pemeliharaan lingkungan, sehingga pengenalan Kampung Semanggi belum maksimal. Peningkatan potensi kewirausahaan melibatkan berbagai strategi untuk membekali individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk sukses dalam dunia bisnis. Langkah pertama adalah pendidikan dan pelatihan yang memberikan dasar pengetahuan tentang kewirausahaan dan manajemen. Riset pasar dan perencanaan bisnis yang matang membantu dalam memahami kebutuhan pasar dan merancang strategi yang efektif. Inovasi dan kreativitas menjadi kunci dalam menciptakan produk dan solusi yang membedakan dari pesaing. Manajemen keuangan yang baik, termasuk pengelolaan anggaran dan arus kas, adalah fondasi untuk kelangsungan bisnis. Langkah-langkah pemeliharaan lingkungan dapat mencakup program daur ulang, konservasi air, perlindungan ekosistem, serta restorasi habitat yang terdegradasi. Hasil dari kegiatan ini 1)memperkenalkan berbagai olahan semanggi dan 2) meningkatkan perekonomian warga sekitar dengan menggalih kreativitas serta pemeliharaan lingkungan.
Analisis Yuridis Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia Zulhilmi, Daffa; Chaidar, Muhamad
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2025): Januari-April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i1.10922

Abstract

The death penalty is the highest form of punishment still applied in Indonesia, especially for serious crimes such as premeditated murder, narcotics, and terrorism. This policy has a clear legal basis in the Criminal Code and a number of special laws. However, its implementation has raised debates regarding its impact on human rights, especially the right to life guaranteed by the constitution. This study aims to examine the legal basis, history and evolution of the death penalty policy, its impact on human rights, and its implementation in the context of law enforcement in Indonesia. This study uses a normative legal method with a legislative, conceptual, and historical approach, as well as qualitative data analysis of primary and secondary legal materials to understand the legal basis, objectives, and implications of the implementation of the death penalty in Indonesia. The results of the study show that although the death penalty has strong legal legitimacy, its implementation faces serious challenges, such as criticism of its effectiveness in preventing crime and potential violations of procedural justice, especially for less fortunate defendants. International pressure has also encouraged Indonesia to consider progressive steps, such as implementing a moratorium or abolishing the death penalty. This study concludes that the death penalty needs to be thoroughly evaluated to be more in line with human rights principles. A moratorium could be the first step in reforming more humane and effective sentencing policies.
Pemodelan Rehabilitasi Sosial pada Pecandu Narkotika Chaidar, Muhamad; Kusnadi, Sekaring Ayumeida; Alfadani, Ahmad Zakariyah; Lystiadi, Intan Predita
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2025): Mei-Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i2.11577

Abstract

The abuse of narcotics in Indonesia has become a serious social issue, which not only impacts individual health but also creates widespread social and economic disturbances. One of the solutions implemented to address this problem is social rehabilitation for drug addicts, aimed at reintegrating individuals into positive and productive social roles. This article discusses the modeling of social rehabilitation for drug addicts from a legal perspective, referring to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which regulates the provision of rehabilitation as an alternative to punishment for drug users. The social rehabilitation model involves several stages, including assessment, medical and psychosocial rehabilitation, and social reintegration into the community. Additionally, the legal approach applied must prioritize the principles of restorative justice, aimed at restoring relationships between addicts, the community, and victims, as well as reducing the negative stigma against addicts. However, the implementation of social rehabilitation also faces challenges, such as social stigma, limited resources, and ineffective coordination among law enforcement agencies, rehabilitation institutions, and the community. This article concludes that a social rehabilitation model based on human rights principles, restorative justice, and comprehensive support from various parties can accelerate the recovery of drug addicts and facilitate their reintegration back into society.
Implementation Double-Track System Criminal Sanctions and Rehabilitation Against Narcotic Abusers Chaidar, Muhamad; Budiarsih, Budiarsih
SASI Volume 28 Issue 3, September 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v28i3.974

Abstract

Introduction: The application of sanctions is regulated in Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics, which tends to impose criminal sanctions, does not have an impact, in fact there are more narcotics abusers. In accordance with the mandate of Law no. 35 of 2009 concerning narcotics, addicts and victims of narcotics abuse are entitled to rehabilitation, both medical rehabilitation and social rehabilitation. In general, addicts and victims of narcotics abuse have not been able to access rehabilitation services, especially addicts and victims of narcotics abuse who are in prisons or detention centers.Purposes of the Research: focus of the formulation in this research is How to Analyze the Meaning of Medical Rehabilitation Obligations for Narcotics Addicts?.Methods of the Research: The method used in this research is the normative juridical method and the law approach as well as the conceptual approach. They are in medical rehabilitation and/or social rehabilitation institutions.Results of the Research: Researchers suggest to the Government and the DPR to add explanations for narcotics addicts in Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, by including the amount of medical rehabilitation financing provided to narcotics addicts in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Prior to the promulgation of the amount of medical rehabilitation financing, regarding the provision of medical rehabilitation for narcotics addicts it will be easier to implement, and for the public to increase participation in the prevention of narcotics addicts and accessibility to the settlement of litigation and non-litigation cases.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Maulina, Elyn; Nur Rezizah, Wilda Putri; Chaidar, Muhamad
Journal of Gender Equality and Social Inclusion (gesi) Vol. 3 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : Pusat Studi GESI - UWP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/gesi.v3i3.171

Abstract

Pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari’at Islam. Dalam kehidupan pernikahan, banyak kasus terkait kekerasan dalam rumah tangga yang umumnya wanita atau istri yang menjadi korban dimana seorang pria atau suami juga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum terhadap suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, korban mendapat jaminan perlindungan sesuai dengan Pasal 1 angka 4. Upaya untuk meningkatkan kesadaran terkait perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban KDRT adalah menyediakan layanan dukungan yang memadai, serta memperkuat perlindungan hukum bagi suami korban kekerasan adalah langkah-langkah yang harus terus didorong dan ditingkatkan. Kata kunci : Pernikahan, KDRT, korban
Co-Authors Alfadani, Ahmad Zakariyah Andy Usmina Wijaya Arief Syahrul Alam Arief Syahrul Alam Budi Endarto Budiarsih Budiarsih Budiarsih, Budiarsih Darmin, Febrianus Dimas Rizky Rizaldy Fikri Hadi Lystiadi, Intan Predita Maulina, Elyn Ngah, Anisah Che Nur Hidayatul Fithri Nur Rezizah, Wilda Putri Priyambudi, Surya Sekaring Ayumeida Kusnadi Septian Mubarrok, Alik Usyadat Taufan Zulhilmi, Daffa