Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.863
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Indonesian Journal of Sociology, Education and Development (IJSED) Jurnal Yustitia JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education Jurnal Media Administrasi Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Journal of Golden Generation Legal Science Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Studia: Journal of Humanities and Education Studies
Marven A. Kasenda
Universitas Negeri Manado
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
KAJIAN HUKUM KEBERPIHAKAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI INDONESIA Tambaru, Grace Rene; Kasenda, Marven Ajels; Mongan, Delbert Ch.
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v4i1.2897

Abstract

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, atau sering disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif berfokus pada hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif. Objek kajiannya meliputi berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah peraturan hukum, asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan. Penelitian ini bertumpu pada bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama analisis. Melalui pengkajian aspek normatif dan struktural tersebut, diharapkan prinsip netralitas aparat pemerintah desa dapat diperkuat. Penegakan prinsip ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan proses pemilihan yang sehat, adil, dan demokratis di tingkat lokal, sehingga dapat menjadi fondasi bagi perkembangan demokrasi Indonesia yang lebih matang.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENULISAN AKTA NOTARIS DALAMSELA-SELA KOSONG BUKU Esther Tessalonika Putrigrace Liuw; Marven A. Kasenda; Henry N. Lumenta
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 1 (2026): Januari 2026 : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i1.426

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara yuridis praktik penulisan akta notaris dalam sela-sela kosong buku akta ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan yang diangkat adalah apakah penulisan akta pada sela-sela kosong memenuhi syarat formal sebagai akta otentik serta apa akibat hukum yang timbul terhadap akta dan tanggung jawab notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menganalisis Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta doktrin dan pendapat para ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penulisan akta notaris dalam sela-sela kosong buku akta tidak sesuai dengan ketentuan formal pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta yang tidak dicatatkan secara tertib dan berurutan berpotensi kehilangan sifat keotentikannya dan kekuatan pembuktiannya dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MASYARAKAT PAPUA DI TENGAH KONFLIK DENGAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) Us Balinal; Leidy Wendy Palempung; Marven A. Kasenda
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 2 (2026): In Progress 2026: Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i2.480

Abstract

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat papua di tengah konflik dengan KKB dan apa yang menjadi kendala pemerintah dan aparat penekah hukum dalam melindungi masyarakat papua dari ancaman kekerasan oleh KKB. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah telah berupaya melindungi masyarakat Papua melalui kebijakan konstitusional, otonomi khusus, dan pendekatan keamanan serta pembangunan, namun masih terkendala faktor geografis, infrastruktur, kapasitas aparat, dan koordinasi. Karena itu, diperlukan penguatan sinergi, peningkatan kapasitas, dan percepatan pembangunan agar perlindungan hukum lebih efektif dan menyeluruh.
ANALISIS YURIDIS BATASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI TERHADAP PENYEBARAN INFORMASI PALSU YANG DIBUAT DARI TEKNOLOGI BERBASIS KECERDASAN BUATAN Jonathan Endro Sumual; Reynold Simandjuntak; Marven A. Kasenda
Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Vol. 2 No. 1 (2026): Juni : Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jlp.v2i1.481

Abstract

Tujuan utama dari penelitian ini adalah  Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hulum pidana di Indonesia terkait penyebaran hoaks berbasis kecerdasan buatan dalam UU ITE dan bagaimana dampak penyebaran hoaks berbasis kecerdasan buatan terhadap individu dan stabilitas negara dalam perspektif hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengaturan hukum pidana di Indonesia terhadap penyebaran hoaks berbasis kecerdasan buatan masih bergantung pada ketentuan umum KUHP, KUHP Baru, dan UU ITE, khususnya Pasal 28 ayat (1) dan (2), namun belum mengatur secara tegas pertanggungjawaban pidana atas konten hoaks yang dihasilkan melalui teknologi seperti deepfake atau voice cloning, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam penjatuhan sanksi. Hoaks berbasis AI berdampak luas terhadap individu, seperti gangguan psikologis dan kerusakan reputasi, serta terhadap negara melalui ancaman pada keamanan nasional dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan peraturan yang secara eksplisit mengatur unsur dan bentuk pertanggungjawaban pidana atas hoaks berbasis AI. Pemerintah juga perlu memperkuat upaya pencegahan dan perlindungan dengan meningkatkan literasi digital, pengawasan konten berbasis AI, serta memberikan pemulihan hukum bagi korban untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENULISAN AKTA NOTARIS DALAMSELA-SELA KOSONG BUKU Esther Tessalonika Putrigrace Liuw; Marven A. Kasenda; Henry N. Lumenta
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 1 (2026): Januari : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i1.426

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara yuridis praktik penulisan akta notaris dalam sela-sela kosong buku akta ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan yang diangkat adalah apakah penulisan akta pada sela-sela kosong memenuhi syarat formal sebagai akta otentik serta apa akibat hukum yang timbul terhadap akta dan tanggung jawab notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menganalisis Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta doktrin dan pendapat para ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penulisan akta notaris dalam sela-sela kosong buku akta tidak sesuai dengan ketentuan formal pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta yang tidak dicatatkan secara tertib dan berurutan berpotensi kehilangan sifat keotentikannya dan kekuatan pembuktiannya dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MASYARAKAT PAPUA DI TENGAH KONFLIK DENGAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) Us Balinal; Leidy Wendy Palempung; Marven A. Kasenda
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 2 (2026): Mei : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i2.480

Abstract

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat papua di tengah konflik dengan KKB dan apa yang menjadi kendala pemerintah dan aparat penekah hukum dalam melindungi masyarakat papua dari ancaman kekerasan oleh KKB. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah telah berupaya melindungi masyarakat Papua melalui kebijakan konstitusional, otonomi khusus, dan pendekatan keamanan serta pembangunan, namun masih terkendala faktor geografis, infrastruktur, kapasitas aparat, dan koordinasi. Karena itu, diperlukan penguatan sinergi, peningkatan kapasitas, dan percepatan pembangunan agar perlindungan hukum lebih efektif dan menyeluruh.
ASAS MILITARY NECESSITY PADA KONFLIK BERSENJATA UNTUK MELINDUNGI PENDUDUK SIPIL Nexel Yosua Sompotan; Lesza Leonardo Lombok; Marven Ajels Kasenda
Jurnal Yustitia Vol. 19 No. 1 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v20i1.1455

Abstract

Military Necessity is a fundamental principle in international humanitarian law that permits military actions necessary to achieve legitimate military objectives, but must still limit harm to civilian populations and civilian infrastructure. This study aims to analyze the application of this principle in contemporary armed conflicts, focusing on efforts to protect civilians. The research examines the Geneva Conventions, Additional Protocols, and case studies of modern conflicts to understand the relationship between Military Necessity and the principle of proportionality, as well as the challenges that arise in its implementation, particularly in asymmetric conflicts where combatants and non-combatants are often blended. The findings suggest that while this principle is widely accepted, its application still frequently presents challenges that lead to violations of international humanitarian law. Therefore, recommendations to strengthen the implementation of this principle should be considered in order to enhance protection for civilians in armed conflicts
Relationship Between the Quality Management System (QMS) and Cybersecurity: A Case Study in the Banking, Industrial, and Educational Institution Sectors Marven Ajels Kasenda; Marlev Petra Arelly Senduk; Muhammad Icshan Abdullah; Meida Juliana Simanjuntak; Shafana Aurel Zahra
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 6 No. 2 (2026): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v6i2.3300

Abstract

This research analyzes the relationship between the Quality Management System (QMS) and Cybersecurity in three key sectors: banking, industry, and educational institutions. QMS plays a crucial role in developing a culture of quality, compliance with standards, and continuous improvement. On the other hand, Cybersecurity is essential for protecting data, assets, and public trust from cyberattack threats. The aim of this research is to investigate the relationship between the implementation of QMS and the effectiveness of Cybersecurity methods in these three different sectors. The method used is a case study with a qualitative approach through literature analysis, which includes the study of international standards such as ISO 9001 and ISO 27001, as well as related academic articles. The results of the study indicate that a well-planned and coordinated implementation between QMS and Cybersecurity can produce a more flexible, accountable, and sustainable management system. These findings have practical implications for organizations in developing quality policies and cybersecurity initiatives that mutually support one another.
Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Body Shaming Di Media Sosial Vanessa Kezia Kamuh; Reynold Simandjuntak; Marven A Kasenda
Studia : Journal of Humanities and Education Studies Vol. 1 No. 2 (2025): November: Studia: Journal of Humanities and Education Studies
Publisher : CV Edukastra Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan pidana terhadap pelaku body shaming di media sosial dalam perspektif hukum pidana Indonesia dengan menitikberatkan pada pengaturan normatif, praktik penegakan hukum, serta perlindungan hukum bagi korban. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan body shaming memenuhi unsur delik penghinaan baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun penerapannya masih menghadapi kendala pembuktian, identifikasi pelaku, serta perbedaan penafsiran aparat penegak hukum. Perlindungan terhadap korban belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan struktural, psikologis, dan rendahnya tingkat pelaporan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas penegak hukum di bidang siber, konsistensi penafsiran hukum, serta penguatan mekanisme perlindungan korban yang terintegrasi dengan layanan pemulihan psikologis. Dengan penguatan tersebut, hukum pidana diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, serta daya cegah yang efektif terhadap praktik body shaming di ruang digital. Implikasi penelitian ini diarahkan pada perlunya pembaruan kebijakan hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi komunikasi, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta sinergi antar lembaga agar perlindungan terhadap korban dan penindakan terhadap pelaku dapat berjalan secara berimbang dan berkelanjutan. Bagi dunia akademik, temuan ini memperkaya kajian hukum pidana siber.
Co-Authors Asri Susanti Brigitha Wilda Claudio Junior Willem Rambing Daniel Reihan Palar Disya Modeong Esther Tesalonika Putrigrace Liuw Esther Tessalonika Putrigrace Liuw Esther Tessalonika Putrigrace Liuw Febrianty S. Tamasoleng Henry N. Lumenta Henry N. Lumenta Jeshica S. Toding Jonathan Endro Sumual Lesza Leonardo Lombok Lesza Leonardo Lombok Lumaing, Engeli Yuliana Marlev Petra Arelly Senduk Meida Juliana Simanjuntak Meiske Lasut Merry Lenda Kumajas Mongan, Delbert Ch. Muhammad Furqhon Muhammad Icshan Abdullah Nexel Yosua Sompotan Olivia Zefanya Karundeng Palempung, Leidy Wendy Reynold Simandjuntak Reynold Simandjuntak Rifaldi Mamonto Romi Mesra Sarli S. Landota Sefania Gloria Shafana Aurel Zahra Sherina Darius Sidayang, Stience Sisilia Koloay Siti Mutiara Ambo Upe Sompotan, Nexel Yosua Stince Sidayang Tambaru, Grace Rene Us Balinal Us Balinal Vanessa Kezia Kamuh Wa Rina Wereh, Agustien Cherly Winda Winda