Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

Implementasi Metode Pembelajaran Dakwah dalam Membentuk Karakter Santri di Pondok Pesantren Permata Budiharjo Plaosan Magetan Suyanto; Aditya Fajri Kurnia Pradana
Al-Qolamuna: Journal Komunikasi dan Penyiaran Islam Vol. 2 No. 1 (2025): Komunikasi dan Penyiaran Islam
Publisher : 4

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71242/f6agjv02

Abstract

Pesantren berperan sebagai pusat aktivitas dakwah yang memiliki unsur-unsur dalam proses komunikasi dakwah, yaitu komunikator (kyai), komunikan (santri), media komunikasi dakwah (pesantren/asrama santri, pusat ibadah/masjid, kitab kuning, majelis/forum/podium, dan lainnya). komunikasi dakwah merupakan upaya menyebarluaskan informasi ke umat Islam dan mengajak manusia ke jalan Allah dengan mengamalkan Al-Qur’an. Sedangkan pendidikan karakter di era modern semakin gencar digalakkan oleh pemerintah, namun persoalan kenakalan remaja, narkoba, dan beberapa kasus lain ini juga kerap kali menjadi perbincangan yang cukup membuat banyak orang geram. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter pada sekolah formal tidaklah cukup, maka dari itu sebagian orang disamping menyekolahkan anak di sekolah formal juga memasukkannya ke pondok pesantren. Peneliti menumukan keganjalan atau masalah masih banyak rendahnya kesadaran santri dalam membentuk tata tertib di Pondok Peantren. Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian ini bertujun untuk mengetahui komunikasi dakwah di Pondok Pesantren Al-Barokah dalam pembentukan karakter santri, faktor pendukung dan penghambat komunikasi dakwah di Pondok Pesantren Al-Barokah dalam pembentukan karakter santri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitataif. Dengan mendeskripsikan hasil penelitian dan memaparkan data apa adanya sesuai hasil temuan di lapangan. Untuk memperoleh data atau informasi-informasi yang relavan dengan masalah yang dicari. Peneliti menggunakan beberapa metode yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil ini adalah komunikasi dakwah dalam pembentukan santri yang berkarakter pada Pondok Pesantren Permata Budiharjomenggunakan tiga metode pertama, Al-Hikmah (bijaksana), Mau’izhah hasanah (nasihat), Mujadalah (musyawarah). Kedua, metode langsung dan tidak langsung, metode langsung berati penyampaian karakter secara lansung dengan memberikan materi-materi akhlak. Metode tidak langsung adalah penanaman karakter melalui kisah-kisah yang mengandung nilai-nilai karakter mulia dengan harapan dapat diambil hikmahnya oleh santri. Ketiga, melalui metode keteladanan, metode reward dan punishment yaitu pemberian hadiah dan sanksi kepada santri untuk memikat mereka termotivasi berbuat baik dan berakhlak mulia.  AbstractPesantren acts as a center of da'wah activities that have elements in the da'wah communication process, namely communicators (kyai), communicants (santri), da'wah communication media (pesantren / santri dormitories, worship centers / mosques, yellow books, assemblies / forums / podiums, and others). da'wah communication is an effort to disseminate information to Muslims and invite people to the path of Allah by practicing the Qur'an. While character education in the modern era is increasingly intensified by the government, the issue of juvenile delinquency, drugs, and several other cases is also often a conversation that is enough to make many people furious. This proves that the implementation of character education in formal schools is not enough, so some people besides sending their children to formal schools also put them in boarding schools. Researchers find an oddity or problem that there is still a lot of low awareness of students in forming rules at Pondok Peantren. Departing from the above background, this research aims to find out the da'wah communication at Al-Barokah Islamic Boarding School in shaping the character of students, supporting and inhibiting factors of da'wah communication at Al-Barokah Islamic Boarding School in shaping the character of students. This research uses a type of qualitative research. By describing the results of the research and presenting the data as it is according to the findings in the field. To obtain data or information that is relevant to the study, the researcher uses a qualitative method.
Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Sosialisasi Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Surakarta di Kelurahan Kadipiro Aditya Fajri Kurnia Pradana; Danny Trisno Susetyo; Asri Purwanti; Puput Alvilia; Abigail Sitangsu Kapindho; Camella Setyawati; Fila Sofia Kumala Tyas; Nisa Angel Pertiwi; Viska Anggraita; Nur Fadhilah; Ica Farahapsari
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 3 No. 12 (2026): Februari
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v3i12.4123

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan menganalisis peran sosialisasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Surakarta dalam meningkatkan kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat Kelurahan Kadipiro. Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif berupa penyuluhan hukum, pemaparan prosedur layanan bantuan hukum gratis, diskusi interaktif, serta konsultasi langsung terhadap permasalahan hukum warga. Data diperoleh melalui observasi kegiatan, identifikasi persoalan hukum masyarakat, serta evaluasi tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah sosialisasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat sebelumnya memiliki keterbatasan pemahaman mengenai akses bantuan hukum dan mekanisme penyelesaian perkara, khususnya terkait konflik keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, dan sengketa warisan. Setelah pelaksanaan kegiatan, terjadi peningkatan pemahaman mengenai fungsi Posbakum, prosedur berperkara, serta hak memperoleh bantuan hukum tanpa biaya. Dengan demikian, sosialisasi Posbakum terbukti efektif sebagai strategi pemberdayaan hukum masyarakat dan instrumen perluasan akses terhadap keadilan bagi kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan informasi dan sumber daya hukum.
Pemberdayaan Ibu-Ibu Jama’ah Tahsin melalui Budidaya Cabai, Terong, dan Tomat untuk Ketahanan Pangan Rumah Tangga Berkelanjutan di Pulorejo, Selogiri, Wonogiri Aditya Fajri Kurnia Pradana; Ahmad Najmuddin Zaki; Annafora Shafa Mayovabella Nugraha; Amanda Putri Oentari; Darma Ananda Safri
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 4 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v4i1.4165

Abstract

Program pengabdian ini bertujuan memberdayakan ibu-ibu jama’ah tahsin melalui budidaya cabai, terong, dan tomat untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga dan keberlanjutan lingkungan. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatoris melalui pelatihan teknis, demonstration plot, dan pendampingan siklus tanam pada pekarangan rumah. Materi mencakup persemaian, media tanam, pemupukan organik, serta pengendalian hama terpadu. Evaluasi dilakukan dengan mengukur tingkat keberhasilan tumbuh, frekuensi panen, serta perubahan pola konsumsi dan pengeluaran pangan keluarga. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan keterampilan budidaya peserta, terbentuknya pekarangan produktif, dan adanya kontribusi terhadap penghematan belanja sayur serta perbaikan kualitas lingkungan mikro. Program ini menegaskan bahwa pemberdayaan berbasis komunitas perempuan efektif dalam menciptakan dampak berkelanjutan pada tingkat rumah tangga. Model intervensi yang dihasilkan berpotensi direplikasi pada komunitas serupa untuk mendukung ketahanan pangan lokal.
Pertimbangan Hakim Terkait Perizinan Poligami di Pengadilan Agama Surakarta (Studi Putusan No Perkara 500/Pdt.G/2023/PA.Ska) Laily Maydiana; Muh. Kurniawan Budi Wibowo; Aditya Fajri Kurnia Pradana
AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics Vol. 05, No. 1 Maret 2026
Publisher : Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54090/hukmu.892

Abstract

A polygamous marriage is a marriage of a husband who has more than one wife or a maximum of four wife boundaries which have a legal basis, namely in Al-Qur'an Surah An- Nisa 'verse 4: 3 and also in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage in articles 55 to article 59 KHI, polygamy permission must go through the court, this study seeks to explore judges 'considerations in giving decisions regarding polygamy licensing which is the title of the author's thesis is Judges' Considerations Regarding Polygamy Licensing at the Surabaya Religious Court. Number 500/Pdt.G/2023/PA.Ska. As for the formulation of the problem is: What are the main legal considerations that form the basis for a judge to grant permission for polygamy? Second, how does a judge assess compliance with the conditions for polygamy In this study the authors used library research (library research) to examine the judges' considerations contained in the decision Number 500/Pdt.G/2023/PA.Ska. using the KHI perspective and other relevant Reference Analysis. The results of this study show the main legal considerations that form the basis for a judge in granting permission for polygamy, which are the judge's considerations in resolving polygamy cases is Article 4 paragraph 2 letter (a) of the Marriage Law. Article 5 paragraph 1 Marriage Law No. 1 of 1974 and Compilation of Islamic Law Article 58 (paragraph 1 and 2).
Asas Oportunitas dalam Penegakan Hukum Pidana Korupsi: Studi Yuridis terhadap Kewenangan Jaksa Muhammad Kurniawan Budi Wibowo; Zaenal Mustofa; Aris Sunindyo; Agus Marzuki; Aditya Fajri Kurnia Pradana
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6410

Abstract

The principle of opportunity is a criminal law principle that gives prosecutors the authority not to continue prosecuting cases in the public interest. In Indonesia, although the legal system normatively adheres to the principle of legality, the practice of discretion by prosecutors in handling cases, including corruption, shows a tendency to apply the principle of opportunity which has not been strictly regulated. Corruption as an extraordinary crime demands strict, transparent and accountable law enforcement. However, the use of discretion by prosecutors in stopping corruption cases risks weakening public trust and opening up opportunities for abuse of authority. This research aims to juridically examine the position of the principle of opportunity in the Indonesian criminal law system and assess the prosecutor's authority in applying it in corruption cases. The research method used is normative juridical with statutory, conceptual, and comparative legal approaches. The results of the study show that there is a need for normative limits on the prosecutor's discretionary space, especially in corruption cases, as well as strengthening the external supervision mechanism. Comparative studies with countries such as the Netherlands and Japan show that the application of the principle of opportunity can be effective if supported by accountability and strict supervision. Therefore, legal policy reform in the form of codification of norms and transparency of law enforcement is an urgency in order to strengthen the integrity of the prosecutorial institution and the effectiveness of corruption eradication.