Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Journal of Humanity Indonesia Prime Jurnal Kolaboratif Sains International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Hukum dan Pembangunan
Syamsul Haling, Syamsul
Master Of Law Study Program, Postgraduate University Of Muhammadiyah Palu
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Kendaraan Mobil Angkutan Barang sebagai Mobil Angkutan Orang oleh Polres Sigi: Criminal Offence Response of Car Vehicles Transport Goods as Car Transport People by Sigi Mohamad Naim; Syamsul Haling; Moh. Nafri
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 4 No. 5: MEI 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v4i5.1833

Abstract

Penelitian ini bertujuan : (1) mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Polres Sigi dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang menyalahgunakan mobil barang untuk mengangkut penumpang (2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Polres Sigi dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang menyalahgunakan mobil baranguntuk mengangkut penumpang. Hasil Penelitian ini adalah (1) Penggunaan mobil barang sebagai mobil penumpang diwilayah hukum polres sigi sudah menjadi kebiasan masyarakat, padahal kebiasan tersebut merupakan sesuatu yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahkan ada sanksi pidana bagi mereka yang melanggara aturan tersebut, berdasarkan hal tersebut maka beberapa upaya yang dilakukan oleh kepolisian resort sigi untuk menanggulangi penyalahgunaan mobil barang menjadi mobil penumpang diantaran melalui upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. (2) Dalam hal penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang menyalahgunakan mobil barang untuk mengangkut penumpang, berbagai kendala yang dihadapi oleh kepolisian resort sigi diantarannya terkait struktur hukum dimana kepatuhan dan kedisiplinan aparat penegakan hukum dalam menjalankan peraturan masih sangat minim selain hal tersebut budaya hukum masyarakat juga menjadi salah satu faktor kendala dalam upaya penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas yang menyalahgunakan mobil barang mengangkut penumpang. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Sebaiknya pihak kepolisian khususnya satuan kepolisian lalu lintas Polres Sigi harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pemilik kendaraan mobil barang yang melakukan pelanggaran lalu lintas agar dapat memberikan efek jera dan meminimalisir resiko terjadinya kecelakaan yang mana tiap tahunya mengalami peningkatan (2) Sebaiknya Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Sigi harus lebih meningkatkan sosialisasi kepada pengendara mobil barang terkait pelarangan mobil barang mengangkut penumpang dengan memperbanyak penempatan spanduk,baliho, pamphlet tentang larangan tersebut di jalan-jalan protokol.
Peran Brigade Mobile dalam Tindakan Penanggulangan Huru Hara yang Dilakukan oleh Demontran di Kota Palu: The Role of the Mobile Brigade in Combat Actions Performed by Demonstrators in Palu City Moh. Angga Saputra Rizky; Syamsul Haling; Maisa Maisa
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 5 No. 1: JANUARI 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v5i1.2184

Abstract

Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara Yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui dan mengalisis peran Brigade Mobile dalam menanggulangi tindakan huru hara yang dilakukan oleh demontran di Kota Palu (2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Brigade Mobile dalam menanggulangi tindakan huru hara yang dilakukan oleh demontran di Kota Palu. Hasil Penelitian ini adalah (1) Tindakan huru hara yang dilakukan oleh demonstran merupakan bentuk pelanggaran hukum, sehingga untuk menanggulangi tindakan huru hara yang dilakukan oleh demonstran diperlukan satuan khusus dalam hal ini adalah Brigade Mobile (Brimob) yang memiliki satuan PHH tersendiri, dimana ketika terjadi aksi huru hara maka tindakan tegas dan terukur sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) perlu ambil oleh Brimob untuk menanggulangi tindakan huru hara yang terjadi (2) Pelaksanaan unjuk rasa sebenarnya dibenarkan bahkan dilindungi oleh Undang-Undang ketika dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, akan tetapi praktiknya aksi-aksi demontrasi yang terjadi sebagian besar berakhir pada tindakan huru hara, dalam praktiknya Brimob mengalami kendala dalam menanggulangi tindakan huru hara yang dilakukan oleh para demonstran, kendala tersebut diantaranya adanya provokor, lemahnya koordinasi diantara penegak hukum, minimnya sarana dan prasarana serta kurangnya jumlah personil PHH. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Sebaiknya Brimob tetap berpegang teguh kepada Standar Operasional Prosedur yang berlaku dalam melakukan penanggulangan aksi-aksi huru hara yang dilakukan oleh para demonstran sehingga kepolisian dalam hal ini brimob tidak dikategorikan melanggar hukum (2) Para demonstran diharapkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku agar yang menjadi tujuan dari unjuk rasa dapat tercapai dan aksi-aksi demonstran berjalan dengan tertib dan aman.
AKIBAT HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA SETELAH SIDANG KODE ETIK PROFESI POLRI (STUDI KASUS PUTUSAN POLDA SULTENG NOMOR PUT-KKEP/18/VI/2015/KKEP) Devy Erisandy; Syamsul Haling; Ida Lestiawati
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 1 No. 1: Oktober 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.567 KB) | DOI: 10.56338/jks.v1i1.461

Abstract

Hubungan pelaksanaan putusan pengadilan dan hasil sidang kode etik sebagai wujud pertangungjawaban hukum belum sesuai dengan tujuannya yaitu memberikan dampak hukum yang maksimal karena setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap sebagai terpidana tidak segera ditindak lanjuti dengan Sidang Kode Etik Profesi Polri sehingga berdampak pada munculnya tindak pidana baru penggelapan sebagai pridicate crime tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penerapan mekanisme pemberian gaji bagi oknum anggota kepolisian yang telah terbukti bersalah oleh pengadilan dan hasil putusan Kode Etik Profesi Polri tidak berhak lagi menerima gaji sepenuhnya sejak status hukumnya sebagai terpidana oleh putusan pengadilan yang mempunyai keputusan hukum yang tetap. Perlunya pengawasan dari pihak kepolisian untuk menindak tegas terhadap pelaksanaan sidang kode etik profesi Polri dalam pelaksanaan dilingkungan Polri agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan kode etik profesi Polri. Memberikan sanksi administratif kepada aparat Satuan Kerja Polda yang tidak menerapkan ketentuan Kapolri yang mengatur tentang pelaksanaan sidang kode etik dan pemotongan gaji bagi anggota polri sebagai terpidana.
OPTIMALISASI PERATURAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA PALU Rabiatul Adawiyah; Syamsul Haling; Moh. Yusuf Hasmin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 1 No. 1: Oktober 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (474.197 KB) | DOI: 10.56338/jks.v1i1.469

Abstract

Pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Palu belum optimal sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Dan kendala yang dihadapi pemerintah sampai saat ini adalah juru parkir yang terdaftar saat ini tidak sebanding dengan jumlah pengawas dilapangan ataupun legalitas tempat parkir yang belum memadai. Saran penelitian ini adalah Pemerintah Kota Palu dalam hal ini Dinas Perhubungan lebih aktif dalam mensosialisasikan peraturan daerah tentang parkir, pembentukan kembali UPTD perparkiran serta peningkatan sumber daya manusia yaitu tim satgas parkir sebagai unsur pendukung pelaksanaan peraturan daerah tentang parkir dalam melakukan pengawasan di lapangan. Dan untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum perlu dibuat peraturan walikota tentang pelayanan parkir di tepi jalan umum agar penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum kedepan dapat berjalan optimal.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERS BERDASARKAN HAK JAWAB (Studi Kasus Dua Putusan Pengadilan) Sandy Prasetya Makal; Syamsul Haling; Andi Purnawati
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.398 KB) | DOI: 10.56338/jks.v2i1.931

Abstract

Skripsi ini bertujuan (1) Untuk mengetahui Hak Jawab dapat menjadi dasar sebagai alasan penghapuskan sifat melawan hukum. (2) Untuk mengetahui dan memahami tentang penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pers.  Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normative dan bersifat eksplanatif. Hasil penelitian ini adalah (1) Bahwa hak jawab merupakan hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan dapat menjadi dasar alasan penghapusan sifat melawan hukumnya perbuatan. (2) Bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pers diterapkan secara sistim Alternatif, yaitu pidana penjara.Saran penelitian ini adalah (1) Kiranya penyelesaian perkara pidana, khususnya pidana pers, proses penyelesaian perkara oleh Dewan Pers sesuai dengan undang-undang pers mestinya lebih menjadi acuan pokok para penegak hukum. (2) Perusahaan pers sebagai lembaga yang paling berwenang dalam setiap penyampaian informasi, opini, maupun berita terhadap masyarakat tentu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, baik secara sosial maupun secara hukum. Dengan kewenangannya, seharusnya pers dapat menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal, serta bertanggung jawab atas setiap informasi yang dimunculkan ke masyarakat.Kata Kunci : Tindak pidana pers, hak jawab, sistem peradilan pers.
Proof of the Main Actors of Narcotics Abuse in the Investigation Process Fahri Fuad; Syamsul Haling; Muliyadi Muliyadi
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 4 No. 3 (2022): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v4i3.2643

Abstract

This study aims to provide knowledge to investigators to determine the main perpetrators in the criminal act of abusing narcotics illicit traffic in the investigation process. And to find out the investigator's strategy in proving the main perpetrators of narcotics crime abuse in the investigation process. The research method used is normative juridical and is carried out by descriptive analysis. Sources and types of data used are secondary data. The data collection technique uses literature study, and the data obtained will be analyzed qualitatively. The results of the research and discussion indicate that (1) In determining the qualifications of the main perpetrators of narcotics crime abuse in the investigation process, they must go through several stages, including receiving reports, conducting investigations, arrests, searches, confiscations, examination of suspects and witnesses, detention, and delegation. the case file along with the suspect to the prosecutor's office and in the investigation process must meet at least two valid pieces of evidence. (2) The investigator's strategy in proving the qualifications of the main perpetrators of narcotics crime abuse in the investigation process, namely: Investigators still refer to the basic elements of the article that are applied to the perpetrators; supervise investigators through online applications in a structured manner; improve IT-based intelligence facilities and infrastructure. and eliminate personal interests in handling the narcotics crime investigation process. The researcher's suggestions are (1) it is better if the terms of the main perpetrators of narcotics crimes are included in the law so as not to cause other interpretations of the main actors with couriers and abusers. (2) It is better for law enforcement officers to understand and realize that it is necessary to eliminate the behavior of some members of the National Police and BNN who are still deviant, tend to seek personal gain, by commercializing narcotics cases and some even being their backing, and so on.
PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK JALANAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN MENURUT HUKUM NASIONAL DAN KONVENSI INTERNASIONAL Haling, Syamsul; Halim, Paisal; Badruddin, Syamsiah; Djanggih, Hardianto
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Street children however have become phenomena that demand the attention of all parties. The existence of this research raises the problem, namely, First, How the Behavior and Qualification Child Education Ham Violations Education, How Efforts and Protection of Rights of Street Children in The Field of Education. Method of Study is a juridical-normative method by examining national legislation and international conventions relating to the rights of children in the field of education. The results showe, a form of violation of the rights of street children in the field of education is an action neglected by the government and including the category of violence by omission that can be justified juridically to the government that there is obligation for the government to be held accountable in the area of law
ANALYSIS OF JUDGE'S DECISION THAT WAS OUT OF THE CRIME OF MURDER Syamsul Haling; Andi Taufik
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 4 No. 1 (2022): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2022
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v4i1.107

Abstract

The research method used in writing the results of this thesis research is normative juridical. The aims of this study are: (1) To find out and analyze the qualifications of corporations as subjects of corruption. (2) To find out and analyze the form of criminal liability against corporations as perpetrators of criminal acts of corruption. (2) To know the verdict of the judge who is free from the crime of murder. The results of the study show (1) In relation to the analysis of the judge's decision that is free from the crime of murder, it is clear that, to determine whether an act is included in a criminal act, a sharp analysis is needed from a judge without overriding the applicable law. (2) Seeing the obstacles faced by judges in determining decisions that are independent of the provisions of the Act on the crime of murder, then every judge who has convened should have matured emotionally, in terms of the thoughts, attitudes and authority of the judge himself and who is not inferior. What is important is the ability of mature human resources.
Urgency of Law Enforcement in the Field of Conservation of Living Natural Resources and Ecosystems Purnawati, Andi; Irmawaty, Irmawaty; Haling, Syamsul; Ikbal, Moh
Jurnal Dinamika Hukum Vol 21, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2021.21.3.3510

Abstract

Environmental law as a branch of legal science today plays an important role. Why not, human life and survival naturally and naturally will be largely determined by the upholding of laws in the field of the environment. One of the impacts of human selfishness and greed for the environment is the depletion of living natural resources and their ecosystems without regard to environmental balance and ecological principles. The method used in this study is a normative research type using primary, secondary, and tertiary legal sources. The nature of explanatory research with a dogmatic and theoretical approach. Analysis of legal issues material uses deductive-inductive analysis techniques on legal issues that are the target of analysis through legal reasoning and argumentation. Researchers found that to support the implementation and enforcement of laws in the field of conservation of living natural resources and their ecosystems, cross-sectoral coordinative mechanisms in an integrated and stimulating manner are more activated. The frequency between related sectoral agencies is increased to reduce law violations in the field of conservation of living natural resources and their ecosystems.Keywords: Law Enforcement, Natural Resources, Conservation
Co-Authors Andi Purnawati Andi Taufik Arnold Arnold Arnold Bram, Abd Malik Bram, Abd. Malik Darmawan, Abdu Rahman Devy Erisandy Erisandy, Devy Fahri Fuad Halim, Paisal Hardianto Djanggih, Hardianto Hasmin, Moh. Yusuf Hidayat, Syukron Wahyu Ikbal, Moh Irmawaty, Irmawaty Lestiawati, Ida Maisa Maisa Makal, Sandy Prasetya Matompo, Osgar S. Moh Nafri Moh. Angga Saputra Rizky Moh. Nafri, Moh. Mohamad Naim Muliyadi Muliyadi Naim, Mohamad Osgar S. Matompo Purnawati, Andi Rabiatul Adawiyah Sandy Prasetya Makal Syamsiah Badruddin