Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.873
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Prosiding Conference on Research and Community Services Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR Wijaya Putra Law Review Jurnal Ilmu Multidisplin Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra SASI Edutama
Arief Syahrul Alam
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK Dimas Rizky Rizaldy; Arief Syahrul Alam; Muhamad Chaidar
Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 1 No 2 (2023): September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/jihwp.v1i2.154

Abstract

Anak yang berhadapan dengan hukum bukan hanya sebatas anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku Tindak Pidana. Tapi juga mencakup anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dari suatu perbuatan tindak pidana. Untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Restorative Justice. Dalam hal ini, pihak-pihak terkait duduk bersama untuk mencari penyelesaian yang adil bagi korban dan pelaku. Penerapan restorative justice bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan suatu perubahan regulasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sasarannya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tujuan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Sebelumnya hanya anak sebagai pelaku yang ditangani dari konteks pidana. Kini UU SPPA mengatur juga anak sebagai korban dan termasuk anak sebagai saksi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM HAL PELAKSANAAN PERJANJIAN TERAPEUTIK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Darmin, Febrianus; Alam, Arief Syahrul; Chaidar, Muhamad
Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 2 No 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/jihwp.v2i1.159

Abstract

Menurut Pasal 47 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. rumusan masalah yang hendak dijawab dalam tulisan ini adalah (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pasien dalam Perjanjian Terapeutik; (2) Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh pasien yang menderita kerugian akibat tidak dipenuhi haknya dalam perjanjian terapeutik pasien terkait pelayanan medis. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Kesimpulan akhir dari penyusunan jurnal ini yaitu pasien diberikan perlindungan atas hak-haknya dalam perjanjian terapeutik diantaranya berhak atas kesehatan yang bermutu, berhak untuk menerima dan menolak tindakan medik berhak memperoleh informasi kesehatannya, serta berhak menuntut ganti rugi dan bentuk ganti rugi yang diatur dalam undang-undang ialah ganti rugi secara materiil.
Child Support Right In The Human Rights Perspective Alam, Arief Syahrul; Chaidar, Muhamad; Ngah, Anisah Che
SASI Volume 30 Issue 3, September 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v30i3.2193

Abstract

Introduction: The provision of Article 28 B paragraph (2) and Article 28 D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia can be stated as the philosophical basis for children's rights on viability, growth, and development; and the rights to protection from violence and discrimination; as well as the rights to recognition, assurance, fair legal protection, and certainty, as well as equal treatment in front of the law.Purposes of the Research: To find out that every regulation related to child support rights from the human rights perspective should refer to the philosophical basis of the nation that is Article 28 B paragraph (2) and Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of Republic of Indonesia. The focus of the legal problem in this study is child support rights from the human rights perspective.Methods of the Research: The juridical normative method with statute approach, conceptual approach, constitutional approach, and Comparative approach is used as the research methodology in this study.Results of the Research: However, with the implementation of Article 28 B paragraph (2) of the 1945 Constitution of Republic of Indonesia that placed the State, Government, and Regional Governments are obliged to ensure the protection, care, and welfare of the children by paying attention to the rights and obligations of the parents, guardians or other people who legally responsible to the children. The provision of that Article asserts that the problem of children's protection is not only the responsibility of their parents, but also has become the responsibility of the state, government, and regional government. Therefore, it can be concluded that the post-divorce child maintenance rulings in Malaysia are better than those in Indonesia, as the implementation of child maintenance rulings in Malaysia is monitored by the BSK, which is a part of the Court responsible for handling all matters related to child support.
MENINGKATKAN POTENSI KEWIRAUSAHAAN DAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN DI KAMPUNG SEMANGGI Chaidar, Muhamad; Alam, Arief Syahrul; Priyambudi, Surya
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 7 (2024): PKMCSR2024: Kolaborasi Hexahelix dalam Optimalisasi Potensi Pariwisata di Indonesia: A
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37695/pkmcsr.v7i0.2361

Abstract

Kampung Semanggi terletak di Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya. Warga mayoritas menjadi seorang petani semanggi, sehingga beberapa lahan banyak yang ditanami dengan tanaman semanggi. Banyaknya tanaman semanggi membuat warga menuangkan ide kreatifitasnya untuk membuat olahan dari bahan dasar daun semanggi. Kurangnya strategi promosi produk olahan semanggi menyebabkan penurunan pada pemasaran produk dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan pemeliharaan lingkungan, sehingga pengenalan Kampung Semanggi belum maksimal. Peningkatan potensi kewirausahaan melibatkan berbagai strategi untuk membekali individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk sukses dalam dunia bisnis. Langkah pertama adalah pendidikan dan pelatihan yang memberikan dasar pengetahuan tentang kewirausahaan dan manajemen. Riset pasar dan perencanaan bisnis yang matang membantu dalam memahami kebutuhan pasar dan merancang strategi yang efektif. Inovasi dan kreativitas menjadi kunci dalam menciptakan produk dan solusi yang membedakan dari pesaing. Manajemen keuangan yang baik, termasuk pengelolaan anggaran dan arus kas, adalah fondasi untuk kelangsungan bisnis. Langkah-langkah pemeliharaan lingkungan dapat mencakup program daur ulang, konservasi air, perlindungan ekosistem, serta restorasi habitat yang terdegradasi. Hasil dari kegiatan ini 1)memperkenalkan berbagai olahan semanggi dan 2) meningkatkan perekonomian warga sekitar dengan menggalih kreativitas serta pemeliharaan lingkungan.
Efektivitas CRT pada Kemampuan Menulis Kalimat Perincian Siswa 7C SMPN 3 Surabaya Alam Abdi Fismarsyah; Kaswadi; Kijat Setyaningsih
Edutama : Jurnal Ilmiah Penelitian Tindakan Kelas Vol. 1 No. 1 (2024): September 2024
Publisher : CV.RIZANIA MEDIA PRATAMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69533/ed264v74

Abstract

Fokus penelitian ini adalah mengenai strategi guru dalam meningkatkan keterampilan menulis kalimat perincian teks deskripsi peserta didik dan peningkatan kemampuan menulis kalimat perincian pada teks deskripsi peserta didik setelah diterapkannya pendekatan Culturally Responsive Teaching (CRT). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi guru dalam meningkatkan keterampilan menulis kalimat perincian teks deskripsi peningkatan peserta didik dalam menulis kalimat perincian pada teks deskripsi setelah menerapkan pendekatan Culturally Responsive Teaching (CRT).  strategi pembelajaran guru menunjukkan bahwasanya guru model menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan modul ajar. Setelah dilakukannya pengolahan data dapat dilihat yang mendapatkan hasil sangat baik ada 15 peserta didik dengan yang paling tinggi mendapatkan 95, dan yang mendapatkan kategori baik terdiri dari 20 peserta didik, dengan nilai yang paling rendah mendapatkan nilai 82, dengan rata-rata mendapatkan hasil 88,4. Berdasarkan hasil data tersebut bisa disimpulkan pendekatan CRT sangat efektif dan berhasil di kelas 7C SMP Negeri 3 Surabaya.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat dalam Pembagian Waris Ainin 'Aliyah; Arief Syahrul Alam
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1516

Abstract

Pengangkatan anak merupakan instrumen hukum yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa anak yang tidak memperoleh pengasuhan memadai dari orang tuanya tetap mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang layak. Pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan masih menjadi praktik umum di masyarakat, yang menimbulkan ketidakpastian hukum atas status anak yang diangkat, hak-hak sipil, dan pembagian warisan. Penelitian ini untuk mengevaluasi aturan-aturan yang mengatur proses mengangkat anak dan melihat dampak hukumnya terhadap perlindungan anak yang diangkat. Penelitian ini melibatkan hukum positif, hukum adat, serta KHI. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan menganalisis regulasi, pemikiran hukum, serta putusan pengadilan yang terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa anak yang diangkat tanpa ada putusan pengadilan, maka tidak adanya hubungan hukum yang sah antara anak dengan orang tua angkatnya, terutama dalam hal untuk mewarisi dan kewajiban hukum lainnya. Mengangkat anak tanpa putusan pengadilan hanya sebatas ikatan sosial saja, tanpa memiliki kekuatan hukum. Anak yang diangkat diakui secara moral, tetapi tidak memiliki hak untuk mewarisi sesuai dengan hukum adat. Sedangkan menurut KHI, mereka tidak tercatat sebagai ahli waris dan hanya dapat menerima wasiat wajibah maksimal sepertiga harta peninggalan. Maka dari itu, guna memberikan perlindungan hukum yang sah kepada anak, setiap proses pengangkatan anak wajib memerlukan putusan pengadilan.
Perlindungan Hak Keperdataan terhadap Anak Luar Nikah di Indonesia Maratul Khasanah; Arief Syahrul Alam
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i1.1892

Abstract

Penelitian ini mengkaji diskriminasi sosial dan yuridis yang masih dialami oleh anak-anak yang lahir di luar perkawinan di Indonesia, khususnya dalam perlindungan hak-hak keperdataan mereka. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 membatasi hubungan hukum anak luar nikah hanya dengan ibu dan keluarga ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian menghadirkan terobosan hukum dengan menegaskan bahwa anak luar nikah dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara sah, termasuk melalui teknologi seperti tes DNA. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta bertumpu pada bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan adanya perkembangan signifikan dalam pemenuhan hak keperdataan anak luar nikah, terutama terkait identitas, pemeliharaan, pendidikan, dan warisan. Namun, disharmoni regulasi, ketiadaan standar teknis pembuktian, dan kuatnya stigma sosial masih menjadi hambatan utama, sehingga diperlukan harmonisasi kebijakan dan penguatan edukasi hukum untuk menjamin perlindungan yang adil dan setara bagi setiap anak.
Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Cyber Grooming Naurah Rahadatul Aisy; Arief Syahrul Alam
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 9, No 1 (2026): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), August
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v9i1.3149

Abstract

This study aims to analyze the legal protection of children from cyber grooming practices in Indonesia and compare it with the legal framework in Australia. The study is driven by the absence of explicit legal provisions criminalizing cyber grooming as a distinct criminal offense, resulting in legal uncertainty in its enforcement. It employs the theories of legal protection, child protection, and criminal law policy. Data were collected through library research by examining legislation, legal literature, scholarly journals, and other relevant legal documents. The findings reveal that regulations concerning cyber grooming in Indonesia remain fragmented across the Child Protection Law, the Sexual Violence Crimes Law, and the Electronic Information and Transactions Law, none of which specifically criminalize the offense. This study contributes to the development of the concept of preparatory offences within preventive criminal law policy against cybercrime involving children. Unlike previous studies focusing mainly on victim protection, this research offers novelty through a comparative analysis of the legal systems of Indonesia and Australia, emphasizing preventive criminalization. It concludes that Indonesia should enact specific legislation on cyber grooming, strengthen digital law enforcement, and enhance digital literacy to improve child protection in cyberspace
URGENSI PENERAPAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PELAKU PENCURIAN Muhamad Chaidar; Arief Syahrul Alam
Wijaya Putra Law Review Vol 2 No 1 (2023): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v2i1.90

Abstract

Untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang hasil pencurian. Jenis penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Sanksi pidana daripada tindak pidana pencucian uang itu sendiri tercantum dalam Pasal-pasal di atas, yaitu : 1). Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 (pelaku aktif) “setiap orang yang menempatkan, mentrasnfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)”, 2). Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 (pelaku aktif )”, 3). Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 (pelaku pasif).
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PENGIDAP GANGGUAN KEJIWAAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA Afridus Darto; Arief Syahrul Alam; Fifin Dwi Purwaningtyas
Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 1 No 2 (2023): September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/jihwp.v1i2.128

Abstract

Dalam hukum pidana seharusnya seorang hakim wajib memperhatikan dari setiap faktor dan kondisi pelaku sebelum memutus perkaranya dan hakim juga harus bisa mengetahui peristiwa-peristiwa terkait, semisal mengoreksi kebenaran dan memperkirakan kemampuan pelaku dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan jika pelaku merupakan pengidap gangguan kejiwaan. Fokus permasalahan dari penelitian ini 1. Bagaimana Pengaturan Hukum Bagi pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Oleh Orang yang Mengalami Gangguan Kejiwaan ? 2. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam prespektif Hukum Pidana ?. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tipe penelitian Normatif. Kesimpulannya, Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atu tidak seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Saran, Penanganan dan penjangkauan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan fokus dinas sosial, menyediahkan kebutuhan setiap bulan yang disalurkan Yayasan, Kerjasama dengan Dinas Dukcapil dalam memfasilitasi pengurusan admistrasi kependudukan bagi ODGJ yang tidak memiliki dokumen kependudukan.
Co-Authors Afridus Darto Ainin 'Aliyah Andy Usmina Wijaya Ani Purwati, Ani Budi Endarto Charisma Ledhi Fitriani Darmin, Febrianus Dimas Rizky Rizaldy Dwi Elok Indriastuty Febrianus Darmin Fifin Dwi Purwaningtyas Kaswadi Kijat Setyaningsih Maratul Khasanah Muhamad Chaidar Naurah Rahadatul Aisy Ngah, Anisah Che Priyambudi, Surya Suryo Atmojo, Suryo Usyadat Taufan Wendelina Ernatudera