Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA IBLAM Law Review Jurnal Hukum dan Pembangunan MALA IN SE : JURNAL HUKUM PIDANA, KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI J-CEKI
Subhan Zein Sgn
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : IBLAM Law Review

 1 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP 2 (DUA) PUTUSAN YANG BERBEDA DALAM PERKARA PERDATA TINGKAT BANDING NOMOR 161/PDT/2022/PT.DKI Wiryawan, Hadi; Zein, Subhan; Sudarto
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i3.496

Abstract

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Keputusan pengadilan harus mencerminkan tiga unsur, yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dalam perkara nomor 161/PDT/2022/PT DKI bagaimana bisa terjadi timbulnya dua putusan yang berbeda dalam nomor perkara tersebut, Adapun yang menjadi tujuan dalam tesis ini untuk mengetahui dan memahami serta mengkaji sebuah putusan banding agar terciptanya putusan yang berkualitas dan tidak membingungkan para pihak, Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, fokus pada penelaahan terhadap regulasi hukum yang berlaku hasil dari penelitian ada beberapa unsur temuan yang dapat disimpulkan, di duga tidak telitinya pihak panitra dalam menyalin hasil musyawarah dan berita acara persidangan dalam sebuah Salinan putusan resmi dalam perkara aquo, sistem monitoring dan pengawasan tidak berjalan maksimal serta dilakukan tidak sesuai Standar Operasional Prosedur Mahkamah Agung Tahun 2022, panjangnya waktu dalam proses penanganan dan pemeriksaan perkara di pengadilan (Pengadilan Tinggi) berpotensi membuka peluang terjadinya penyalahguaan wewenang. Dalam penulisan ini penulis memberikan saran, agar suatu perkara dapat terselesaikan secara efektif dan efisien di perlukan pengaturan manajemen yang tepat, Pelaksanaan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2022 dan dijadikannya perkara nomor 161/PDT/2022/PT DKI di jadikan bahan pembelajaran agar tidak terulang kembali.
ANALISIS YURIDIS HAMBATAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Widiastuti, Restu; Zein, Subhan; Sudarto
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i3.501

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Fokus utama penelitian ini adalah membandingkan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan penyidikan oleh pihak kepolisian, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dalam proses penyidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa perbedaan utama dalam penyidikan yang dilakukan oleh BNN dan kepolisian terletak pada kewenangan serta efektivitas koordinasi antara kedua institusi tersebut. Selain itu, hambatan signifikan yang dihadapi penyidik meliputi kurangnya anggaran, kompleksitas teknik peredaran narkotika, dan tantangan dalam pembuktian status pengguna narkotika sebagai korban atau pecandu. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi dan kerja sama antara BNN dan kepolisian, serta optimalisasi sumber daya yang tersedia guna meningkatkan efektivitas penyidikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kebijakan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia.
Co-Authors , Budi Prayitno Anggraeni Rosliana Dewi Berliana Diding Rahmat Gaol, Selamat Lumban Mardianis, Mardianis Niru Anita Sinaga Pasaribu, Candra Cipto Rano Rano Ruddin, Isra Sudarto Sudarto Wahyu Pambudi, Arif Wendra, Ario Widiastuti, Restu Wiryawan, Hadi