Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Kajian Filsafat Hukum terhadap Perubahan Paradigma Hukum Pidana di Indonesia: Dari Pembalasan ke Pemulihan Rikiansyah, Rikiansyah; Septiawan, Aristo; Shanty, Shanty
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2719

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan secara komprehensif aspek filosofis mengenai perubahan paradigma hukum pidana di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus pada kajian filsafat hukum. Filsafat hukum merupakan merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang mempelajari hukum dari segi filosofis dan etika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan atau aturan tertulis yang berlaku untuk dikaitkan dengan suatu permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder, berupa studi kepustakaan. Adapun hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah perubahan paradigma hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dari berkembangnya kesadaran masyarakat akan Hak Asasi Manusia (HAM). Contohnya mengenai hukuman mati. Hukuman yang dianggap tidak memberikan kesempatan kepada manusia untuk berubah jelas merupakan hukuman yang tidak sejalan dengan hak asasi manusia.
SOSIALISASI HUKUM MENINGKATKAN PENGETAHUAN PELAJAR SMAN 1 PPU TENTANG PERAN KOMISI YUDISIAL DAN KEHAKIMAN Salsabilla, Carina; Neuflapu, Erich Extrada; Septiawan, Aristo; Saputra, Denis Dana; Gegana, Reza Pramasta
PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) Vol. 2 No. 05 (2024): SEPTEMBER 2024
Publisher : MEDIA INOVASI PENDIDIKAN DAN PUBLIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mengawasi kekuasaan kehakiman dan menjaga integritas hakim. Sebagai bagian dari sistem peradilan bersama Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial tidak hanya mengawasi, tetapi juga melindungi hakim dari tindakan yang merendahkan martabat mereka. Independensi hakim dijaga melalui pengawasan Komisi Yudisial, Badan Pengawas Mahkamah Agung, serta kode etik hakim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengkaji pemahaman hukum masyarakat, terutama mengenai fungsi Komisi Yudisial dan peradilan. Studi ini berfokus pada kesadaran hukum di kalangan siswa SMAN 1 Penajam Paser Utara. Tujuan kegiatan ini adalah mengedukasi masyarakat tentang cara melaporkan pelanggaran etik hakim kepada Komisi Yudisial. Informasi disebarkan melalui infografis kepada para siswa. Sosialisasi dilaksanakan di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara oleh Kader Klinik Etik dan Advokasi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Sosialisasi ini mendapat respon positif dari pelajar setempat. Dalam meningkatkan pemahaman tentang tata tertib persidangan, tindakan yang diperbolehkan dan dilarang untuk mencegah Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim (PMKH), serta membangun kepercayaan terhadap hakim. Diharapkan para pelajar dapat menyebarluaskan pengetahuan tentang pentingnya menjaga martabat hakim untuk menciptakan keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat.
Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Sipil terhadap Ancaman Kejahatan Septiawan, Aristo
Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Vol. 2 No. 1 (2022): Januari
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/konstruksisosial.v1i7.1322

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan Hak Asasi Manusia dalam perlindungan hukum pada aspek ancaman kejahatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan cara mencari informasi dari sumber literatur. Hasil dari penelitian menemukan bahwa bentuk dari perlindungan hukum terhadap korban. kejahatan, contoh pelanggaran ham yang menyangkut kemanusiaan, upaya penegakan dan perlindungan dalam cakupan Hak Asasi Manusia. Penegakan dan perlindungan Hukum dalam implementasi nilai pancasilla sila kedua (kemanusiaan yang adil dan beradab). Hak Asasi Manusia dengan demikian memiliki posisi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat terutama dalam memberi perlindungan hukum bagi masyarakat. saat ini dari ancaman kejahatan. Hal ini sudah menjadi tanggung jawab kita semua baik aparat untuk melawan kejahatan sekarang agar bisa melindungi seluruh masyarakat negeri ini serta memberikan rasa keamanan kepada seluruh masyarakat. Jika pemenuhan hak sipil tidak terpenuhi dalam hal ini maka akan menimbulkan rasa ketidakamannan dan kepastian hukum di kalangan masyarakat dan apabila terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menyangkut kemanusiaan.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI AJANG BALAP LARI DI KUTAI KARTANEGARA Septiawan, Aristo; Sabaruddin, Abdul Kadir; Apriyani, Rini
VARIABLE RESEARCH JOURNAL Vol. 2 No. 04 (2025): OCTOBER 2025
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines law enforcement efforts against gambling offenses occurring during seasonal running races in Kutai Kartanegara Regency, particularly during the month of Ramadan. This phenomenon is often used by the community as a means of gambling, even though it is presented as a recreational and sporting event. The study employs a socio-legal method with a qualitative approach. The results show that although legal provisions clearly prohibit gambling under Article 303 of the Criminal Code and Article 15 of the Police Law, implementation remains suboptimal. The police do not possess official data on gambling in these events, despite empirical evidence from local communities. The main obstacles include a lack of public reports, weak field supervision, and limited proactive measures by law enforcement officers. The study emphasizes the need for improved coordination, consistent monitoring, and preventive legal education to enhance the effectiveness of law enforcement.