Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISA HUKUM STATUS KEPEMILIKAN TANAH BERUPA SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) BAGI WNI YANG PINDAH KEWARGANEGARAAN Ricki Musliadi; Ulfia Hasanah
JURNAL RISET INDRAGIRI Vol 2 No 1 (2023): Maret
Publisher : Lembaga Marwah Rakyat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The Riau Provincial Government through the Head of Village (Lurah) has issued a Land Certificate (SKT) and a Certificate of Compensation (SKGR) as documents used by land owners to apply for land ownership registration in reference to the provisions of Articles 23 and 24 of Government Regulation Number 24/1997 on Land Registration. However, referring to Government Regulation Number 24/1997 on Land Registration, it is not explicitly stated that there is an obligation for Lurah to issue those types of land ownership certificate mentioned above. In previous years, the public's interest to process land ownership certificates in the Regency/City Land Agency in Riau is still lacking. The people are under the impression that land ownership certificate in the form of SKGR is enough to justify the legality of the land ownership. Referring to that condition, there was a case in Riau Province in which an Indonesian citizen who had land ownership status only in the form of SKGR happened to renoune his citizenship. Based on the problems stated above, the author would examine the legal analysis of land ownership in the form of SKGR for Indonesian citizens who renounced citizenship. The methodology used in this research is normative law study. Keywords: Land, SKGR, Citizenship

Penanganan Maladministrasi Penundaan Berlarut oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Ricki Musliadi; Fidela Nur Aurelia; Meisa Rira Madhana; Zubel Delon Sawong Pakpahan; Endang Novita; Fazl Mawla Dini
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 4 (2026): Januari-Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jkhkp.v3i2.2055

Penundaan berlarut merupakan bentuk maladministrasi yang dominan dikeluhkan masyarakat, termasuk di Provinsi Riau. Praktik tersebut mencerminkan disfungsi hukum administrasi negara dan belum optimalnya penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penanganan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau terhadap kepatuhan penyelenggara layanan dalam melaksanakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait penundaan berlarut di Kota Pekanbaru, serta mengidentifikasi faktor kepatuhan dan hambatan instansi terlapor. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan data dari wawancara terstruktur, studi dokumentasi LHP, statistik pengaduan periode 2022–2024, dan observasi lapangan. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 49 pengaduan penundaan berlarut selama 2022–2024, dengan 25 kasus atau 51% diselesaikan melalui pemenuhan tindakan korektif setelah terbukti mengandung maladministrasi. Penanganan laporan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 melalui verifikasi, pemeriksaan substantif, dan monitoring kepatuhan. Efektivitas LHP dipengaruhi substansi hukum berupa lemahnya daya paksa dan ketiadaan sanksi eksekusi langsung; struktur hukum berupa keterbatasan SDM Ombudsman Riau; serta budaya hukum berupa rendahnya konsistensi aparatur mematuhi standar waktu pelayanan. Penguatan ketiga faktor tersebut secara simultan diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggara pelayanan publik di Kota Pekanbaru. Selain itu, sinergi dengan pengawas internal instansi diperlukan agar tindak lanjut LHP berlangsung lebih efektif, konsisten, dan berkelanjutan.

Penguatan Daya Saing Daerah Melalui Promosi Kuliner Palito Daun di Kabupaten Kampar, Riau Gusliana HB; Syaifullah Yophi; Dedi Kusuma Habibie; Sukamarriko Andrikasmi; Ricki Musliadi; Zulwisman Zulwisman; Fahrur Rozi
Unri Conference Series: Community Engagement Vol 7 (2025): Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/unricsce.7.195-201

This community service activity aims to strengthen regional competitiveness by promoting the traditional culinary specialty Palito Daun as a cultural identity and economic potential in Kampar Regency, Riau. Palito Daun culinary delights possess high local wisdom and offer the potential to be developed as a superior regional product. The activity included outreach, branding strategy training, digital-based promotional assistance, and facilitation of business legality for culinary MSMEs. The results demonstrated improved participant skills in more attractive product packaging, utilizing social media for promotion, and understanding the importance of legality in expanding the market. Furthermore, this activity fostered collective community awareness of the importance of preserving traditional recipes while simultaneously developing them to suit modern market tastes. This community service activity is expected to be a strategic step in strengthening Kampar Regency's image as a region with distinctive culinary delights capable of competing locally, nationally, and internationally.

Transformasi UMKM Menuju Ekonomi Digital: Implementasi QRIS di Desa Batu Belah oleh Mahasiswa KKN MBKM FH UNRI dalam Bingkai Regulasi Hukum Sistem Pembayaran Ricki Musliadi; Yuandha Markalino; Daniel Joenathan Tambunan; Meri Yulia Susanti; Christin Amelia Carolina Napitupulu; Muhammad Novan Anugerah Panggabean; Kristesya Veronika Br. Sihombing; Ayu Septhia; Fidela Nur Aurelia; Daniel Novaldo Haposan Simanjuntak; Marsya Awalia Putri
Unri Conference Series: Community Engagement Vol 7 (2025): Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/unricsce.7.291-296

The 2025 Community Service Program (Kuliah Kerja Nyata - KUKERTA) of the Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) at Universitas Riau is an implementation of the Three Pillars of Higher Education, specifically community service. The 2025 UNRI KUKERTA Program serves as a platform for students to learn and contribute simultaneously, absorbing real-world societal issues, and applying knowledge through tangible community empowerment to generate programs that are feasible, acceptable, participatory, and sustainable. Batu Belah Village, Kampar District, Kampar Regency, possesses MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) with significant potential for development, yet their operations remain largely confined to conventional cash-based transactions. Low digital literacy, limited understanding of legal regulations, and inadequate supporting facilities hinder the adoption of QRIS-based digital payment systems. Through the KKN program, students implemented a participatory and educational approach encompassing socialization, technical training, direct mentoring, and monitoring and evaluation to enhance MSMEs' practical understanding and capability in utilizing QRIS. As a result, MSME actors in Batu Belah Village successfully created QRIS accounts independently, understood digital transaction mechanisms, and began integrating non-cash payments into their business operations. The conclusion of this activity indicates that student-led, community-based mentoring not only accelerates the adoption of digital payment technology but also strengthens the foundation for transforming the MSME economy towards an inclusive and sustainable digital ecosystem, supported by a clear legal-regulatory framework.

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DANBANGUNAN YANG MASIH DIBEBANI HAK TANGGUNGANTANPA PERSETUJUAN BANK Sabrina Tio Larisha Marpaung; Mardalena Hanifah; Ricki Musliadi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/7mjbrc25

Praktik jual beli tanah dan bangunan yang masih dibebani Hak Tanggungan tanpa persetujuan bank masih sering terjadi dan menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum serta perlindungan hak para pihak, khususnya pembeli, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 185/Pdt.G/2019/PN Pbr. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan hukum dan akibat hukum perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang masih dibebani Hak Tanggungan tanpa persetujuan bank. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan terhadap asas-asas hukum dan dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan karya ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli tersebut tetap sah dan mengikat para pihak karena memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, namun hanya menimbulkan hubungan hukum yang bersifat obligatoir sehingga belum mengakibatkan beralihnya hak milik atas tanah dan bangunan kepada pembeli. Perjanjian tersebut tidak mengikat bank sebagai pemegang Hak Tanggungan karena bank bukan pihak dalam perjanjian dan tidak memberikan persetujuan atas pengalihan objek jaminan. Hak Tanggungan tetap melekat pada objek sampai utang yang dijamin dilunasi. Penelitian ini menemukan bahwa pelunasan utang oleh pembeli tidak serta-merta memberikan kepastian hukum atas peralihan hak apabila proses administrasi tidak dapat diselesaikan akibat tidak diketahuinya keberadaan debitur. Kondisi ini menempatkan pembeli sebagai pihak yang paling rentan dan menunjukkan belum terwujudnya kepastian hukum dalam praktik pengalihan kredit di bawah tangan.Kata Kunci: Perjanjian Jual Beli, Hak Tanggungan, Tanpa Persetujuan Bank

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DANBANGUNAN YANG MASIH DIBEBANI HAK TANGGUNGANTANPA PERSETUJUAN BANK Sabrina Tio Larisha Marpaung; Mardalena Hanifah; Ricki Musliadi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/7mjbrc25

Praktik jual beli tanah dan bangunan yang masih dibebani Hak Tanggungan tanpa persetujuan bank masih sering terjadi dan menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum serta perlindungan hak para pihak, khususnya pembeli, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 185/Pdt.G/2019/PN Pbr. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan hukum dan akibat hukum perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang masih dibebani Hak Tanggungan tanpa persetujuan bank. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan terhadap asas-asas hukum dan dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan karya ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli tersebut tetap sah dan mengikat para pihak karena memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, namun hanya menimbulkan hubungan hukum yang bersifat obligatoir sehingga belum mengakibatkan beralihnya hak milik atas tanah dan bangunan kepada pembeli. Perjanjian tersebut tidak mengikat bank sebagai pemegang Hak Tanggungan karena bank bukan pihak dalam perjanjian dan tidak memberikan persetujuan atas pengalihan objek jaminan. Hak Tanggungan tetap melekat pada objek sampai utang yang dijamin dilunasi. Penelitian ini menemukan bahwa pelunasan utang oleh pembeli tidak serta-merta memberikan kepastian hukum atas peralihan hak apabila proses administrasi tidak dapat diselesaikan akibat tidak diketahuinya keberadaan debitur. Kondisi ini menempatkan pembeli sebagai pihak yang paling rentan dan menunjukkan belum terwujudnya kepastian hukum dalam praktik pengalihan kredit di bawah tangan.Kata Kunci: Perjanjian Jual Beli, Hak Tanggungan, Tanpa Persetujuan Bank

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search