Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Peran Badan Pemulihan Aset di Kejaksaan Negeri Donggala Andika Maulana Syah Putra; Ronny Max Hendra; Rato, Dominikus; Ohoiwutun, Y.A. Triana
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 6 No. 4 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i4.5623

Abstract

This research explains the role of the Asset Recovery Agency (formerly known as the "Asset Recovery Center") at the Donggala District Attorney's Office. In Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia jo. Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia in Article 2 paragraph (1) essentially states that the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia is a government institution that exercises state power in the field of prosecution and other authorities based on the law. The research results show that the purpose of the establishment of the Asset Recovery Agency (formerly known as the "Asset Recovery Center") at the Donggala District Attorney's Office is based on the principles of social justice and legal certainty as stipulated by the Prosecutor's Law, whereby the return of assets to the rightful owners or to the State is carried out to achieve this goal, thereby providing a deterrent effect on criminal offenders. Because the illegal acquisition of something or an asset, the asset recovery handling procedure at the Donggala District Attorney's Office is carried out in accordance with the laws and regulations but lacks transparency, as evidenced by the absence of socialization of the Asset Recovery Center (PPA) or Asset Recovery Agency (BPA) to the general public both online and offline. As a result, the general public will have difficulty accessing information regarding the clarity of the status of confiscated goods or assets related to criminal offenses managed by the prosecutor's office. The author believes this because, based on a comparison with the Asset Recovery Center (PPA) and the Asset Recovery Agency (BPA) of the Donggala District Attorney's Office and the Palu District Attorney's Office, information regarding the Asset Recovery Center (PPA) and the Asset Recovery Agency (BPA) and Standard Operating Procedures (SOP) is easily accessible online. To achieve this goal, the PPA and BPA should innovate so that the public can easily access the information provided by the prosecutor's office.
Perbandingan Hukum Legalitas Aborsi Menurut KUHP Indonesia dan Japan Penal Code 2023 Putra, Ahmad Al Farobi Gomila; Setyawan, Ady Nur; Ohoiwutun, Y.A. Triana; Suarda, I Gede Widhiana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2389

Abstract

Aborsi merupakan isu kompleks yang melibatkan dimensi moral, medis, dan hukum serta menjadi topik diskusi yang terus berkembang di ruang akademik dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan hukum mengenai legalitas aborsi berdasarkan KUHP Indonesia 2023 dan Japan Penal Code 2023 beserta regulasi kesehatannya. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif yang dianalisis secara kualitatif melalui kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara sama-sama mengkategorikan aborsi sebagai tindak pidana, namun memberikan pengecualian terhadap kondisi medis darurat serta kehamilan akibat pemerkosaan. Perbedaan mendasar tampak pada alasan pembenar dan batas usia kehamilan, di mana Indonesia menetapkan batas 14 minggu dengan persyaratan administratif ketat, sedangkan Jepang melalui Maternal Protection Act memperbolehkan hingga 22 minggu dengan mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi. Terdapat pula variasi dalam sanksi pidana, di mana Indonesia memberikan hukuman yang lebih berat terutama bagi tenaga medis yang terlibat. Penelitian ini menyimpulkan perlunya reformulasi kebijakan hukum Indonesia agar lebih seimbang dalam melindungi hak hidup janin sekaligus menjamin keselamatan dan otonomi reproduksi perempuan
Pendekatan Psikologi Hukum Dalam Proses Pemidanaan Pelaku Kekerasan Seksual di Bawah Umur Wulan Candrakirana, Wulan; Fajrin, Nabila; Ohoiwutun, Y.A. Triana; Suarda, I Gede Widhiana
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2025): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/rjih.v8i2.56582

Abstract

Dalam Sistem Informasi Online Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) kasus asusila pada perempuan dan anak di bawah umur tercatat sebanyak 20.142 dengan 59.0% berada di lingkungan rumah tangga. Kasus asusila yang terjadi di Bekasi saat ini adalah bentuk dari pelaporan atas kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang telah dialami korban semenjak menginjak di Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama. Korban baru dapat melaporkan kasus tersebut saat korban menginjak jenjang perkuliahan di tanggal 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Penelitian ini menggunakan beberapa teori yakni teori psikologi hukum dan juga menggunakan teori-teori perlindungan hukum serta viktimologi hukum untuk mengkaji adanya pengaruh dan sebab terjadinya kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang dilakukan pelaku hingga keterkaitannya dengan efek bagi korban tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengeksplor adanya pembaruan peraturan perundang-undangan untuk kembali menegakkan keadilan dan keberpihakan pada korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif secara perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya peraturan perundang-undangan yang baru dapat memperkuat dan melindungi korban baik dari segi fisik maupun mental.
The Legitimacy of BPI Danantara: Investment Management Responsibility in the Context of Business Judgment Rule Laksmanajati, Teofilus Dendro; Fachrizal, Fachrizal; Rato, Dominikus; Ohoiwutun, Y.A. Triana
Journal of Judicial Review Vol. 27 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jjr.v27i2.11416

Abstract

The establishment of Danantara as a national investment management institution (sovereign wealth fund) based on Law Number 1 of 2025 is a strategic step in consolidating state-owned enterprises' assets and capital to support economic growth and public welfare. However, the implementation of Danantara faces various legal and governance issues, particularly related to the dual roles of public officials, restrictions on the authority of the Supreme Audit Agency (BPK), and potential structural conflicts of interest that weaken the principles of Good Corporate Governance (GCG). In addition, the regulation of the Business Judgment Rule (BJR) principle in this law poses its own challenges: on the one hand, it protects directors from criminalization of investments, but on the other hand, it has the potential to open loopholes for abuse of authority if it is not balanced with effective oversight mechanisms. This study uses a normative and prescriptive-analytical juridical approach, examining the synchronization of norms in Law 1/2025, Law 40/2007 on Limited Liability Companies, and the practice of applying BJR in BUMNs, such as the Pertamina BMG Block case, the Garuda Indonesia case, and PT PLN Batubara. The results of the study show that the implementation of BJR in BUMNs and Danantara is effective in preventing the criminalization of business decisions if the directors are able to prove the elements of good faith and duty of care. However, there are still weaknesses in the aspects of transparency, accountability, and independence of supervision, which have the potential to reduce public trust. Therefore, it is necessary to strengthen the role of independent audits, prohibit public officials from holding multiple positions, and implement compliance reporting-based supervision to ensure that the BJR principle is carried out in accordance with the corridor of law and business ethics.
Membedah Hakikat Ilmu Hukum dalam Paradigma Sanksi Pidana Mati dan Pidana Seumur Hidup Setiawan, Ady Nur; Ahmad Al Farobi Gomila Putra; Ohoiwutun, Y.A. Triana; Suarda, I Gede Widhiana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2909

Abstract

Penerapan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum Indonesia terus memunculkan perdebatan karena berkaitan dengan aspek moral, nilai kemanusiaan, dan orientasi pemidanaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah dasar normatif serta rasionalitas dari kedua jenis sanksi tersebut dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan pemidanaan kontemporer. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan menggabungkan pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan, dengan KUHP lama dan KUHP baru sebagai rujukan utama yang dianalisis melalui penafsiran gramatikal dan sistematis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pidana mati dalam KUHP Baru mengalami perubahan penting melalui pengaturan masa percobaan dan peluang pengubahan pidana, sehingga menjadikan penerapannya lebih berorientasi kemanusiaan. Adapun pidana seumur hidup dipandang lebih selaras dengan nilai kemanusiaan karena tetap membuka peluang pembinaan dan rehabilitasi, meskipun unsur pembalasannya masih dipertahankan. Perbandingan kedua sanksi tersebut mengindikasikan adanya perubahan paradigma pemidanaan menuju titik temu antara kepentingan pembalasan, pencegahan, dan perlindungan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemilihan antara pidana mati dan pidana seumur hidup perlu mempertimbangkan asas keadilan, kemanfaatan, serta penghargaan terhadap hak untuk hidup.
Prospek Kewenangan Konsultatif (Consilium) Mahkamah Konstitusi Terhadap RUU: Telaah Berdasarkan Teori Legisprudensi Agustina, Nani; Susanto, Edi; Rato, Dominikus; Ohoiwutun, Y.A. Triana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3038

Abstract

Penelitian ini berangkat dari fakta meningkatnya undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang menandakan masih lemahnya kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan serta belum menyeluruhnya penerapan prinsip-prinsip konstitusional dalam proses legislasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran MK dalam menjaga kesesuaian undang-undang dengan UUD melalui mekanisme pengujian serta mengidentifikasi kebutuhan pembentukan forum konsultasi konstitusional sebagai bentuk pengawasan preventif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-doktrinal dengan pendekatan peraturan, konsep, dan perbandingan untuk merumuskan model kewenangan konsultatif bagi MK. Hasil kajian menunjukkan bahwa mekanisme judicial review yang berlaku saat ini belum mampu mencegah cacat konstitusional sejak awal proses legislasi, sehingga diperlukan instrumen pemeriksaan konstitusional pada tahap pra-legislasi. Forum konsultasi memberikan ruang bagi MK untuk menyampaikan pandangan konstitusional secara objektif, meningkatkan efisiensi penyusunan undang-undang, dan menekan potensi pelanggaran konstitusi tanpa menyalahi prinsip pemisahan kekuasaan. Kesimpulannya, penguatan kewenangan MK melalui forum konsultatif merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas legislasi nasional.
Integrating Psychiatric Assessment in Chemical Castration Sanctions for Child Sexual Offenders in Indonesia Ohoiwutun, Y.A. Triana; Putra, Gio Arjuna; Taniady, Vicko
Sriwijaya Law Review Volume 10 Issue 1, January 2026
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.v10i1.4234

Abstract

Indonesian Law No. 17 of 2016 was enacted to aggravate sanctions with chemical castration sanctions for sexual offenders against children. Viewed from a psychological perspective, a paedophile can also commit this sexual crime, so it is certainly not appropriate to impose this sanction on the person found to be a paedophile. For these facts, this current study provides a solid understanding of why it is necessary to involve the psychiatrist in the legal process of sexual crimes against children. To achieve this understanding, the data were collected from the texts of the verdicts concerning sexual crimes against children issued by the Mojokerto District Court on 2 May 2019, the Surabaya District Court on 18 November 2019, and the Sumenep District Court on 9 December 2025. The collected data were then analysed using the model developed by Miles and Huberman (1994). The result of the analysis reveals that because of the lack of involvement of the psychiatrist in the legal process of sexual crime against children, the three verdicts does not state that the perpetrators of sexual crime against children are paedophiles. Therefore, it is necessary to involve the psychiatrist in the legal process of sexual crimes against children. From the perspective of comparative law, the involvement of psychiatrists in the implementation of chemical castration is manifested in two forms: firstly, providing opinions by considering the mental state of the Defendant (judicial process), and secondly, in the form of observation, monitoring, and post-chemical castration recommendations (as the executor of the Court's decision).