Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

THE EFFECT OF SERVICE REQUIREMENTS, SERVICE PROCEDURES, SERVICE TIME AND SERVICE RATES ON PUBLIC SATISFACTION AT THE ORGANIZATIONAL OFFICE OF THE BATAM CITY REGIONAL SECRETARIAT Nurhasanah; Sabri; Sumardin
International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAS) Vol. 6 No. 1 (2026): February
Publisher : CV. Radja Publika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.19434968

Abstract

This study aims to determine and analyze the influence of Service Requirements, Service Procedures, Service Time, and Service Rates on Public Satisfaction at the Organizational Section of the Regional Secretariat of Batam City. The research method used is a quantitative method with a survey approach. The population in this study were the community who use services at the Organizational Section of the Regional Secretariat of Batam City, with a sample size of 100 respondents. The data collection technique was carried out through the distribution of questionnaires measured using a Likert scale. Data processing and analysis were carried out using the SPSS program.The results of the study indicate that simultaneously Service Requirements, Service Procedures, Service Time, and Service Rates have a positive and significant effect on Public Satisfaction, as evidenced by the F-count value of 90.847 which is greater than the F-table of 2.47 and a significance value of 0.000 <0.05. Partially, Service Requirements have a significant effect on Public Satisfaction with a t-count value of 9.712> t-table 1.985 and a significance of 0.000 <0.05. Service Procedures also have a significant effect on Public Satisfaction with a t-count value of 16.113> t-table 1.985 and a significance of 0.000 <0.05. Service Time has a significant effect on Public Satisfaction with a t-count value of 6.482> t-table 1.985 and a significance of 0.000 <0.05. Furthermore, Service Rates have the most dominant and significant influence on Public Satisfaction with a t-count value of 17.603 > t-table 1.985 and a significance of 0.000 < 0.05. Thus, it can be concluded that improving service quality in all aspects will have an impact on increasing public satisfaction.
Pertanggungjawaban Pidana Nakhoda Menurut Undang-Undang 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Sumardin; Harun, Rina Rohayu; Septyanun, Nurjannah
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2524

Abstract

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap transportasi laut sehingga keselamatan pelayaran menjadi aspek penting dalam sistem transportasi nasional. Dalam praktiknya, kecelakaan kapal seperti tubrukan, kebakaran, dan tenggelam masih sering terjadi dan sebagian besar dipengaruhi oleh faktor kesalahan manusia (human error), termasuk kelalaian dalam menjalankan standar profesi kepelautan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai batasan pertanggungjawaban pidana nakhoda sebagai pimpinan tertinggi di atas kapal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualifikasi perbuatan yang digolongkan sebagai unsur tindak pidana nakhoda serta untuk menganalisis pertanggungjawaban nakhoda atas keselamatan pelayaran menurut UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan dukungan data empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta analisis terhadap lima putusan Mahkamah Pelayaran yang berkaitan dengan kecelakaan kapal. Penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara terhadap informan yang memiliki kompetensi di bidang pelayaran guna memperkuat analisis terhadap penerapan hukum dalam praktiks.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana nakhoda tidak secara otomatis timbul akibat terjadinya kecelakaan kapal, melainkan harus didasarkan pada adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan dalam menjalankan kewajiban profesionalnya. Putusan Mahkamah Pelayaran umumnya menekankan pada kesalahan profesional dan menjatuhkan sanksi administratif, namun temuan tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai kemungkinan pertanggungjawaban pidana.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana nakhoda dalam kecelakaan kapal ditentukan oleh adanya kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban profesinya sesuai dengan ketentuan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.