Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : ETTISAL Journal of Communication

KEBIJAKAN KOMUNIKASI DI MADIUN (Studi Kasus Pembentukan Perda No. 11 Tahun 2011 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Madiun) Nurhana Marantika
ETTISAL : Journal of Communication Vol 1, No 2 (2016): ETTISAL Journal of Communication
Publisher : Universitas Darussalam Gontor collaboration with ISKI (Ikatan Sarjana Ilmu Komunikasi Indo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ettisal.v1i2.721

Abstract

AbstractLocal Public Broadcasting Institution (LPPL) Suara Madiun Radio is a transformation from Government's Special Radio (RKPD). As stated in the PP No. 11, 2005 on the Implementation of Broadcasting of Public Broadcasting, article 55 regulates the organizers of radio broadcasting and operators of television broadcasting which are established or owned by the local governments that have been existed and in operation before the enactment of this Government Regulation and choose to become a Local Public Broadcasting, shall make adjustments to the provisions of government regulation in one (1) year from the enactment of this government Regulation. This study aims to look at the process of the formation of Government Regulation No. 11, 2011 on Local Public Broadcasting of Suara Madiun Radio as a legal system of LPPL Suara Madiun Radion. By using the case study method, this study found several verdicts such as: firstly, procedures non-conformity for the production of an academic text of Government Regulation No. 11 2011. Secondly, production process of this Government regulation is not in accordance with the procedure. Thirdly, there is a political interest in the establishment of LPPL Suara Madiun Radio.
Cancel Culture: Mempromosikan Keadilan ataukah Pembungkaman Kebebasan Berpendapat? Budaya Pembatalan: Mempromosikan Keadilan ataukah Penindasan? Rianto, Puji; Sulkhan, Khumaid Akhyat; Marantika, Nurhana
ETTISAL : Journal of Communication Vol. 8 No. 2 (2023): ETTISAL : Journal of Communication
Publisher : Universitas Darussalam Gontor collaboration with ISKI (Ikatan Sarjana Ilmu Komunikasi Indo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ejoc.v8i2.10844

Abstract

Budaya pembatalan (cancel culture) telah menjadi perhatian di antara ilmuwan sosial dalam lebih satu dekade belakangan, dan telah menimbulkan perdebatan luas di antara ilmuwan sosial. Di Indonesia, fenomena ini telah sering terjadi, tetapi sayangnya belum diinvestigasi secara mendalam. Pengetahuan tentangnya juga masih sangat terbatas. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji fenomena cancel culture dan dampaknya bagi kebebasan berpendapat. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan netnografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak-dampak budaya pembatalan terhadap kebebasan berpendapat sangatlah kontekstual. Dalam kasus Lutfi Agizal, budaya pembatalan mempunyai dampak negatif bagi kebebasan berpendapat. Emosionalitas lebih mengemuka dibandingkan debat rasional. Sebaliknya, dalam kasus Gofar Hilman, jika kekerasan seksual memang terjadi maka budaya pembatalan memberikan kontribusi positif dalam memperjuangkan keadilan. Sebaliknya, jika kekerasan seksual tidak terjadi, maka budaya pembatalan menciptakan pembungkaman dan pengucilan. Cancel culture berdampak negatif terhadap Arawinda Kirana karena tiadanya budaya reflektif di antara para netizen. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan pentingnya melihat kasus demi kasus dalam melihat dampak-dampak budaya pembatalan.