Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

KERUKUNAN KELUARGA SULAWESI SELATAN (KKSS) SEBAGAI FORUM KOMUNIKASI DALAM PENYELESAIN KONFLIK ETNIS DI KOTA PALU Attamimi, Ulfah; Hasrullah, Hasrullah
KAREBA : Jurnal Ilmu Komunikasi Vol.1 No.4 Oktober - Desember 2011
Publisher : KAREBA : Jurnal Ilmu Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui fungsi KKSS sebagai forum komunikasi dalam penyelesaian konflik etnis di kota Palu, 2) faktor-faktor yang mendukung dan menghambat KKSS sebagai forum komunikasi dalam penyelesaian konfli etnis di kota Palu.Pengumpulan data digunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan diskusi kelompok berfokus. Selanjutnya data yang didapat dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian konflik antara Bugis dan Kaili di kota Palu, KKSS cabang kota  Palu menggunakan komunikasi kelompok dan komunikasi antarpribadi. Selain itu peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian konflik Bugis dan Kaili juga sangat berpengaruh. Hambatan yang dihadapi KKSS cabang kota Palu dapat diatasi dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara pengurus, pemerintah dan tokoh masyarakat Bugis maupun tokoh masyarakat Kaili.ABSTRACTThis study aims to: 1) understanding the function of KKSS as a forum for communication in the resolution of ethnic conflicts of Bugis and Kaili in Palu city, 2) understanding the factors that support and inhibit KKSS as a forum of communication in the resolution of ethnic conflicts of Bugis and Kaili in Palu city.Data collection used interviews, observation, documentation and Focus Group Discussion (FGD). The data was analysed using descriptive qualitative analysis techniques.The result showed that in the resolution of the conflict between Bugis and Kaili in Palu, KKSS Palu used group communication and interpersonal commnunication. In addition, the role of community leaders in resolving the conflict of Bugis-Kaili is also very influential. Barriers that is faced by the KKSS of Palu can be overcome by good communications between KKSS committee, local government and community leaders of Bugis and Kaili. 
Hambatan Komunikasi Politik Antar Partai di Parlemen Tohamba, Agus; Attamimi, Ulfah
Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal Vol 2 No 2 (2022): September
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji hambatan komunikasi yang terjadi di Setgab pimpinan PartaiDemokrat dengan mitra koalisinya di Parlemen, atas Kebijakan Pemerintah yangmengusulkan kenaikan Harga BBM dalam Rancangan UU APBN Perubahan Tahun 2012.Studi ini berlandaskan teorisasi dari teori kontruksi sosial, teori interaksi simbolik, danteori dramaturgis. Peneliti memilih paradigma kontruktivis sebagai perspektif dalammelihat obyek penelitian, serta memakai pendekatan kualitatif agar mendapatkantemuan yang mendalam, melalui metode studi kasus guna menemukan kekhususan.Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam bersama informan kunci danobservasi langsung dengan mengamati jalannya setiap rapat pembahasan usulanpemerintah di Komisi VII DPR, Banggar DPR dan Sidang Paripurna DPR. Data dianalisissecara kualitatif mengunakan analisis domain dan taksonomi. Hasil penelitianmenunjukkan adanya hambatan komunikasi yang sebabkan: komunikasi yang tidaksampai kebawah, lemahnya kontrol dan komitmen di Setgab, adanya perbedaankepentingan, media massa dan opini publik, menjadi panggung pertunjukkan, dankebebasan berpendapat yang menghambat komunikasi. Sedangkan Mengapa Setgabtidak berjalan ideal dikarenakan posisi Setgab yang tidak mengikat secara hukumterhadap mitra koalisi di Parlemen. Kesimpulan tersebut menunjukan secara jelasadanya situasi komunikasi yang tidak berjalan efektif karena adanya hambatankomunikasi. Karena itu, perlu ada terobosan politik yang mengikat secara hukum setiapparpol ketika berikrar berkoalisi di Parlemen, guna meningkatkan komunikasi politikyang efektif di periode berikutnya.
KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA MENDIKONU KECAMATAN AMONGGEDO KABUPATEN KONAWE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Mulyono, Mulyono; Rahman, Abd.; Attamimi, Ulfah
Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal Vol 1 No 2 (2021): September
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah memberi peluang bagipemerintah desa untuk mewujudkan kemandirian di bidang pembangunan.Kebijakan ini menuntut kesiapan oleh pemerintah desa agar mampu mengelolakeuangan desa agar bisa terealisasi sesuai amanat peraturan tersebut. Penelitianini mendeskripsikan kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desadi desa Mendikonu Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe. Pendekatanpenelitian secara kualitatif, dimana data dikumpulkan melalui obseravasi danwawancara. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dengan uraian deskriptifuntuk menjawab permasalahan penelitian. Temuan dalam penelitian menunjukkanbahwa kemampuan aparat dalam proses pengelolaan dana desa yang dimulai dariperencanaan keuangan, pelaksanaan keuangan, penatausahaan keuangan, danpertanggungjawaban keuangan telah berjalan, meskipun belum optimal. Hal inidisebabkan karena terbatasnya kemampuan aparatur pemerintah desa danpengelola dana terutama pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap.
Analisis Kinerja Pegawai Pemerintah di Unit Pelaksana Teknis Dinas Catatan Sipil (UPTD Capil) Mandonga dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital Muslimin, Muslimin; Tekaka, Syafril; Syaiful Zainal, Andi; Attamimi, ulfah
Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal Vol 4 No 1 (2024): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/3ra3f820

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pegawai pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Catatan Sipil (CAPIL) Mandonga dalam memberikan pelayanan publik berbasis digital. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem digital di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Catatan Sipil (CAPIL) Mandonga berhasil meningkatkan efisiensi kinerja pegawai dan kepuasan masyarakat. Namun, tantangan-tantangan yang ada perlu diatasi dengan langkah-langkah konkret agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati layanan publik tanpa hambatan. Penguatan infrastruktur, pelatihan, dan peningkatan komunikasi menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan layanan publik berbasis digital di masa yang akan datang.
Teknik Kepemimpinan Lurah dalam Meningkatkan Kinerja Pegawaidi Kantor Lurah Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari Sari, Darwan; Attamimi, Ulfah; Rahman, Abdul
Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal Vol 5 No 2 (2025): September
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/tcn3y522

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teknik kepemimpinan lurah dalam meningkatkan kinerja pegawai di Kantor Lurah Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara mendalam terhadap 15 informan yang terdiri dari 11 pegawai kantor lurah dan 4 masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lurah Baruga menerapkan lima teknik kepemimpinan utama: menjadi teladan, delegasi, komunikasi efektif, motivasi, dan pemecahan masalah. Penerapan teknik-teknik tersebut memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja pegawai dalam empat dimensi: produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, dan responsibilitas. Kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan didukung oleh keteladanan pemimpin telah menciptakan budaya kerja yang positif dan produktif. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan teori kepemimpinan di tingkat pemerintahan kelurahan dan memberikan implikasi praktis bagi peningkatan kinerja aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.