Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.802
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Jurnal Hukum Pelita Jurnal Pelita Pengabdian JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Jurnal Cendekia Ilmiah INLAW
Wulan Windiarti
Universitas Pelita Bangsa
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Online Tas Melalui Media Sosial Patricio Eduardo Matthew; Wulan Windiarti
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 8 (2026): INLAW - Agustus 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola transaksi konvensional menjadi perdagangan elektronik (e-commerce ), namun fenomena ini turut menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait perlindungan konsumen dalam perjanjian jual beli online. Konsumen kerap dirugikan oleh praktik wanprestasi seperti barang tidak dikirim, tidak sesuai pesanan, atau penjual yang tidak dapat diidentifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli online, menilai tanggung jawab platform digital, serta mengevaluasi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan studi kasus Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur dalam KUHPerdata, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU ITE jo. UU Nomor 1 Tahun 2024, dan PP Nomor 80 Tahun 2019. Namun, implementasinya masih lemah karena minimnya pengawasan, kurangnya tanggung jawab dari platform e-commerce , serta kesulitan pembuktian dalam sengketa digital. Oleh karena itu, diperlukan sinergi regulasi dan penguatan peran BPSK untuk menjamin perlindungan konsumen yang adil dan efektif
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENERAPAN KLAUSULA HANGUSNYA UANG MUKA DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) Yuniar Kartika; Wulan Windiarti
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3077

Abstract

Pertumbuhan pesat sektor properti di kawasan industri Jababeka mendorong meningkatnya penggunaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang memuat klausula baku hangusnya uang muka secara mutlak apabila konsumen membatalkan transaksi, termasuk akibat penolakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh bank. Klausula tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban serta mengurangi perlindungan hukum bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai klausula hangusnya uang muka dalam PPJB developer properti di Jababeka dan mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen atas penerapan klausula tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap praktik PPJB developer di Jababeka, yang dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula hangusnya uang muka belum diatur secara khusus dalam satu peraturan sehingga penerapannya harus mengacu pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Klausula yang menghapuskan seluruh hak konsumen atas uang muka tergolong klausula eksonerasi yang dapat dinyatakan batal demi hukum, sementara implementasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 11/PRT/M/2019 mengenai pengembalian uang muka secara proporsional belum berjalan optimal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan terhadap kontrak baku developer dan penegakan sanksi administratif guna meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam transaksi properti.
Co-Authors Cinta Cantika Darminto Putri Dwi Nabila Yuliaputri Indri Yuliani Listian Achmad Listian Indriyani Achmad Manuel Simanjuntak Muhammad Cholid Abdurrahman Muhammad Luthfi Radian Nani Hartati Nenda Nenda Patricio Eduardo Matthew Rini Setyowati Sarwo Edy Syifa Aulia Agustine Tri Sufitri Yudianto Achmad Yuniar Kartika