Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2020 DI DESA PLUMBON KECAMATAN PLUMBON KABUPATEN CIREBON Syntia Meida Nur’aini; Nina Karlina; Nunung Runiawati
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41322

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, sosial, dan ekonomi. Pada aspek ekonomi banyaknya pemutusan hubungan kerja, usaha yang tutup, dan penghasilan masyarakat menurun. Oleh karena itu, Program BLT – Dana Desa dibuat untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi Covid-19. Dalam pelaksanaannya, program BLT – Dana Desa di Desa Plumbon masih mengalami masalah seperti keterlambatan dalam pencairan BLT – Dana Desa dan kurangnya sosialisasi program yang dilakukan oleh penanggung jawab sosialisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari, mengumpulkan, dan mendapatkan data serta informasi yang berhubungan dengan efektivitas dari adanya BLT – Dana Desa tahun 2020 yang diberikan kepada masyarakat Desa Plumbon, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas program yang dikemukakan oleh Budiani tahun 2009 dengan metode kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 26 orang yaitu Tim monitoring dan evaluasi Program BLT – Dana Desa dari kecamatan, Kepala Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, Sekretaris Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, Ketua RT, Ketua RW, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program BLT – Dana Desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan studi literatur. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi data sebagai bentuk penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Program BLT – Dana Desa tahun 2020 di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon belum berjalan efektif. Ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi yaitu pada masalah jadwal pencairan dan sosialisasi kepada masyarakat. This research is motivated by the Covid-19 pandemic that affects various aspects of life such as health, social and economic. In the economic aspect, there are many layoffs, businesses are closed, and people's incomes are declining. Therefore, the BLT – Village Fund Program was created to protect the poor and vulnerable from the impact of the Covid-19 pandemic. In its implementation, the BLT - Village Fund program in Plumbon Village is still experiencing problems such as delays in disbursing BLT - Village Funds and the lack of program socialization carried out by the person in charge of socialization. The purpose of this research was to seek, collect, and obtain data and information related to the effectiveness of the 2020 BLT – Village Fund given to the people of Plumbon Village, Plumbon District, Cirebon Regency. This research uses the theory of program effectiveness proposed by Budiani in 2009 with a qualitative method. The informants in this research were 26 people, namely the monitoring and evaluation team of the BLT Program - Village Fund from the district, the Head of Plumbon Village, Plumbon District, Cirebon Regency, the Plumbon Village Secretary, Plumbon District, Cirebon Regency, head of RT, head of RW, and the Beneficiary Families (KPM) of the BLT - Village Funds Program. Data collection techniques are used by observation, interviews, and literature studies. The data analysis technique in this research was carried out through several stages, namely data condensation, data display, and verifying conclusions. The results of this research show that the overall BLT – Village Fund Program 2020 in Plumbon Village, Plumbon District, Cirebon Regency, has not been effective. There are some things that need to be improved again, namely on the issue of disbursement schedule and socialization to the community.

PENGAMANAN ASET KAWASAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DI KOTA CIMAHI Siti Adinda Maulina; Nunung Runiawati; Elisa Susanti
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41274

This research discuss the security of the assets of the Kawasan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) in Cimahi City. The motives are problems in securing RPH area assets, such as claims from other parties, damage to buildings, and incomplete recording of assets. Hence the main purpose of this study was to find out and analyze how to secure the assets of the RPH area in Cimahi City by using a qualitative approach as a research method. The study used Mahmudi’s Theory of regional asset security, which consists of administrative and record security, legal security, and physical security to analyze the problem. The data went through several stages which are data copying, general idea search, coding, narrative writing, and concluding. To test the validity of the data, the writer used triangulation of data sources. This study indicates that asset security of the RPH area in Cimahi City has not met the aspects of the regional asset security theory described by Mahmudi. Out of three aspects of regional asset security, only the legal security aspect has met the condition. While, Administrative, record security, as well as physical security, have not been fulfilled. Aspects of legal security on the assets of RPH area that also need to be strengthened by taking legal action on assets that have problems with other parties. Penelitian ini menjelaskan tentang pengamanan aset Kawasan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Kota Cimahi. Penelitian ini di latarbelakangi oleh permasalahan pengamanan aset Kawasan RPH, seperti adanya klaim dari pihak lain, kerusakan bangunan, dan belum lengkapnya pencatatan aset. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengamanan aset Kawasan RPH di Kota Cimahi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan menggunakan teori pengamanan aset daerah menurut Mahmudi, yang terdiri dari pengamanan administrasi dan catatan, pengamanan hukum, dan pengamanan fisik. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni penyalinan data, pencarian gagasan umum, pengkodean, penulisan narasi, dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengamanan aset Kawasan RPH di Kota Cimahi belum memenuhi aspek-aspek pengamanan aset daerah yang dipaparkan oleh Mahmudi. Dari tiga aspek pengamanan aset daerah hanya satu aspek yang sudah terpenuhi yaitu pengamanan hukum, sedangkan aspek pengamanan administrasi dan catatan serta aspek pengamanan fisik belum terpenuhi. Aspek pengamanan hukum pada aset Kawasan RPH juga perlu dikuatkan dengan cara melakukan upaya hukum pada aset yang bermasalah dengan pihak lain.

GOOD TOURISM GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN EKOWISATA MANGROVE KAMPUNG TELUK SEMANTING KABUPATEN BERAU Wini Ananda Utamy; Elisa Susanti; Nunung Runiawati
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45126

At present, all development in Indonesia applies the concept of sustainability, including in the tourism sector. In order to achieve this mission, the process needs to be carried out with good tourism governance. Mangrove Ecotourism itself has received various supports from three key actors, namely the government, the private sector, and the community. However, in reality the management of ecotourism has not met expectations, so it is interesting to study. The research method used is descriptive qualitative by collecting data through observation, literature study, and interviews with 9 informants involved in the management of the Teluk Semanting’s Mangrove Ecotourism. It aims to understand, analyze, and explain various aspects of existing management. The theory put forward (Sunaryo 2013) is in the form of synergistic active participation between three key actors in achieving success indicators that refer to the principles of sustainable and environmentally sound tourism development, namely active participation of related communities, involvement of all stakeholders, local ownership partnerships, sustainable use of resources. , accommodating community aspirations, environmental carrying capacity, program monitoring and evaluation, environmental accountability, training for related communities, as well as promotion and advocacy of local cultural values are used as references in this research. The results showed that the management of the Teluk Semanting’s Mangrove Ecotourism had been carried out well even though 5 out of 10 indicators were not yet optimal, in more detail in the form of a lack of human resources from the community, not yet effective communication between actors, especially the government and the private sector, some tourism resources have not been classified safe for tourists, there are no waste processing utilities and inadequate telecommunication networks, there are no records related to training, and the lack of culture and promotional information. Pada saat ini segala pembangunan yang ada di Indonesia menerapkan konsep bekerlanjutan termasuk dalam sektor pariwisata. Guna mencapai misi tersebut maka dalam prosesnya perlulah dilakukan dengan tata kelola kepariwisataan yang baik. Ekowisata Mangrove ini sendiri telah mendapat berbagai dukungan dari tiga aktor kunci yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun dalam kenyataannya pengelolaan ekowisata ini belum sesuai harapan sehingga menarik untuk diteliti. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui observasi, studi literatur, dan wawancara dengan 9 orang informan yang terlibat dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Teluk Semanting. Hal ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan berbagai aspek pengelolaan yang ada. Teori yang dikemukakan (Sunaryo 2013) berupa partisipasi aktif yang sinergis antar tiga aktor kunci dalam mencapai indikator keberhasilannya yang mengacu pada prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yaitu partisipasi aktif masyarakat terkait, keterlibatan segenap pemangku kepentingan, kemitraan kepemilikal lokal, pemanfaatan sumber daya secara berlanjut, mengakomodasi aspirasi masyarakat, daya dukung lingkungan, monitoring dan evaluasi program, akuntabilitas lingkungan, pelatihan pada masyarakat terkait, serta promosi dan advokasi nilai budaya lokal dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan Ekowisata Mangrove Teluk Semanting telah terlaksana dengan baik meskipun 5 dari 10 indikator yang ada belum optimal, secara lebih rincinya berupa kurangnya sumber daya manusia dari masyarakat, belum efektifnya komunikasi antar para aktor khususnya pemerintah dan swasta, beberapa sumber daya pariwisata belum tergolong aman bagi wisatawan, tidak adanya utilitas pengolahan limbah dan jaringan telekomunikasi yang belum memadai, tidak adanya pencatatan terkait pelatihan, dan minimnya budaya serta informasi promosi.

PENGENDALIAN MINIMARKET TIDAK BERIZIN DI KABUPETAN BANDUNG BARAT Berliana Rosmiyanti Pratiwi; Nina Karlina; Nunung Runiawati
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.28680

Latar belakang penelitian ini adanya pertumbuhan minimarket di Kabupaten Bandung Barat yang tinggi di Kabupaten Bandung Barat.Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2018 terdapat 318 minimarket yang tersebar di 15 kecamatan Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengendalian minimarket di Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu proses pengendalian yang dijelaskan oleh Stephen P. Robbins dan Mary Coulter melalui tiga langkah yaitu: mengukur kinerja sebenarnya, membandingkan kinerja dengan standar, dan mengambil tindakan manajerial untuk membetulkan penyimpangan atau standar yang tidak memadai.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatifdengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Adapun validasi data menggunakan teknik triangulasi sumber.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengendalian minimarket tidak berizin di Kabupaten Bandung Barat belum berjalan sesuai dengan norma yang berlaku. Terdapat pelanggaran terkait perizinan, ketidaksesuaian dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 mengenai pengenaan sanksi dansumberdaya. Selain itu aturan yang ada kurang mengatur wewenang pengendalian yang menjadi salah satu sebab lemahnya pengendalian dan penindakan terhadap minimarket tidak berizin. Walaupun upaya pengendalian melalui pengawasan dan pembinaan kepada para pelaku usaha sudah dilakukan namun kegiatan tersebut tidak cukup menjadi solusi atas permasalahan minimarket tidak berizin di Kabupaten Bandung Barat.

PENGARUH PENERAPAN ELEKTRONIK REMUNERASI KINERJA (e-RK) TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA BANDUNG Dinda Cindy Febrina; Dedi Sukarno; Nunung Runiawati
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41261

In achieving Good Governance, the Bandung City Government implements e-Government to improve the quality of its performance. The implementation of e-Government is expected to increase the convenience, efficiency and accessibility of public services. One form of e-government implementation, the Bandung City Personnel, Education and Training Agency (BKPP) implements a Dynamic Work Allowance (TKD) system based on Electronic Performance Remuneration (e-RK). -RK affects the achievement of employee performance as expected so that it can give birth to solutions or recommendations for the smooth implementation of activities in government agencies, especially in the city of Bandung. The research method used is a quantitative approach. To measure which dimensions are inadequate, the authors use the TPC (technology performance chain) theory from Goodhue and Thompson (1995) which shows four dimensions including Task Characteristics, Technologies Characteristics, Task-technology fit, and Utilization. The performance theory used is Mitchel's theory in Sedarmayanti (2001) where there are five dimensions in assessing performance, namely Promptness, Quality of Work, Initiative, Communication, and Capability. ). The researcher used a sampling technique, namely the proportionate stratified random sampling technique with a total sample of 46 people. The results showed that e-RK had a high effect on the performance of BKPP employees. The results showed that the contribution given by e-RK had an effect of 87.8% on employee performance. Then for the rest as much as 12.2% is the influence of other contributions not examined in this study. Based on the hypothesis test, the value of tcount > ttable (17.807 >2.01537) was obtained. So it can be concluded that Ho is rejected and there is a significant effect on the implementation of e-RK on the performance of BKPP employees. Dalam mencapai Good Governance, Pemerintah Kota Bandung menerapkan e-Government untuk meningkatkan kualitas kinerjanya. Penerapan e-Government diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, efisiensi serta aksesibilitas yang dari pelayanan publik. Salah satu bentuk penerapan e-government, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Bandung menerapkan sistem pemberian Tunjangan Kerja Dinamis (TKD) yang berbasis Elektronik Remunerasi Kinerja (e-RK).Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menjelaskan apakah penerapan E-RK berpengaruh terhadap tercapainya kinerja pegawai sesuai yang diharapkan sehingga bisa melahirkan solusi ataupun rekomendasi bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan di instansi-instansi pemerintah khususnya di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Untuk mengukur dimensi mana yang tidak memadai, penulis menggunakan teori TPC (technology performance chain) dari Goodhue dan Thompson (1995) yang menunjukan empat dimensi diantaranya Task Characteristic, Technologies Characteristic, Task-technology fit, dan Utilization. Adapun teori kinerja yang digunakan ialah teori Mitchel dalam Sedarmayanti (2001) dimana terdapat lima dimensi dalam menilai kinerja, yaitu Ketetapan Waktu (Promptness), Kualitas Kerja (Quality of Work), Inisiatif (Initiative), Komunikasi (Communication), dan Kemampuan (Capability). Peneliti menggunakan teknik penarikan sampel yaitu teknik proportionate stratified random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 46 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-RK berpengaruh tinggi terhadap kinerja pegawai BKPP. Hasil penelitian menunjukan bahwa kontribusi yang diberikan e-RK berpengaruh sebesar 87,8% terhadap Kinerja Pegawai. Kemudian untuk sisanya yaitu sebanyak 12,2% merupakan pengaruh dari kontribusi lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Berdasarkan uji hipotesis, diperoleh nilai thitung > ttabel (17,807 >2,01537) . Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan terdapat pengaruh signifikan penerapan e-RK terhadap Kinerja Pegawai BKPP.

EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH BARANG MILIK DAERAH (SIMDA BMD) PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG Ivan Hari Putra; Slamet Usman Ismanto; Nunung Runiawati
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41311

An information system called Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) is a local asset management information system used to achieve high quality local government finances management. But in reality, the use of SIMDA BMD in Bandung City Government doesn’t really affect the quality of local government finances management. The purpose of this research is to describe the effectiveness of SIMDA BMD in Bandung City Government. The method used in this research is qualitative research, where this research is focused on the aspects that describe the effectiveness of Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) in the Bandung City Government. The guidance theory of this research is the theory of effectivess of information system proposed by DeLone and McLean (2003) which consists of 6 (six) dimensions, Information Quality, System Quality, Service Quality, Intention to Use, User Satisfaction, and Net Benefits.The result of this research doesn’t show that Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) in Bandung City Government is effective. Based on the result, the information quality and system quality of SIMDA BMD isn’t good enough to support user’s works. Also, users are not satisfied with the system itself while the system also haven’t achieved its outcome yet. The supporting hardwares and softwares, other information system that has better quality according to users, and the mandatory use of the system for all asset management-related works are the factors that affect the effectiveness of Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD). Pemerintah Indonesia mengembangkan sistem informasi berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) untuk digunakan pada pemerintah daerah guna mendukung pengelolaan aset dalam mencapai tata kelola keuangan daerah yang baik. Namun pada penggunaannya di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung, SIMDA BMD belum mampu memberikan hasil pada tata kelola keuangan daerah yang baik. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari SIMDA BMD pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan aspek-aspek yang berkaitan dengan efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) pada Pemerintah Daerah Kota Bandung. Teori yang dikemukakan oleh DeLone dan McLean (2003) menjadi acuan dalam penelitian ini, dimana dalam menggambarkan efektivitas sistem informasi dapat dilihat dari 6 (enam) dimensi, yaitu Kualitas Informasi, Kualitas Sistem, Kualitas Pelayanan, Maksud Penggunaan, Kepuasan Pengguna, dan Manfaat Bersih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) belum efektif digunakan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung. Hal ini dibuktikan dengan kualitas informasi dan kualitas sistem yang kurang baik dan pengguna yang merasa tidak puas dalam menggunakan SIMDA BMD serta belum tercapainya outcome dari SIMDA BMD ini sendiri. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan efektivitas SIMDA BMD pada Pemerintah Daerah Kota Bandung adalah perangkat pendukung dari SIMDA BMD, adanya sistem informasi lain yang dianggap lebih baik oleh pengguna, serta kewajiban dalam penggunaannya.

Indonesia’s Fiscal Decentralization Agility to the COVID-19 Pandemic Nunung Runiawati; Heru Nurasa; ida Widianingsih
Aliansi Special Issue September 2022 : Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v0i0.43295

As one of the countries with the highest total cases in Asia, the Indonesian Government has imposed restrictions on the mobility of people to reduce the spread of the covid-19 virus. The policy has an impact on social and economic aspects. In economic activities, there is a decrease in purchasing power and production power that thus far has not yet been stable has caused an increase in the poverty rate in Indonesia in the last two years. The central and local governments have made some policies to recover the national economy. The demand for the elasticity of those policies is very high, considering that there has been a change in the spreading behavior of the covid-19 virus over the last year. This research discusses the policy on fiscal decentralization to recover the national economy during the Covid-19 pandemic in Indonesia. The research method is based on the analysis of literature studies relevant to this research. The result of the research shows that there are some agile policies on fiscal decentralization during the Covid-19 pandemic, among other things, support for regions in handling the covid-19 pandemic, support for regions in fulfilling service facilities and infrastructure, support for regions in improving regional performance, support for regions in the implementation of asymmetric decentralization and new autonomous regions and support for the village. Thus far, the imposed policies on fiscal decentralization have been able to decrease the active cases of covid-19, but the policies require a continuous evaluation to be able to produce integrated policies on fiscal decentralization in the future.

INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG Putri, Shalfa Nabila; Candradewini, Candradewini; Runiawati, Nunung
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 16, No 1 (2024): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2024
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v16i1.41777

Penelitian ini didasari oleh hasil capaian penerimaan pajak bumi dan bangunan pada BPPD Kota Bandung di tahun 2017-2019 berturut-turut tidak dapat mencapai target yang ditetapkan, namun saat terjadinya pandemi corona virus pada tahun 2020-2021 realisasi penerimaannya mencapai target yang ditetapkan. Meskipun begitu piutang yang berasal dari pajak bumi dan bangunan mengalami kenaikan yang signifikan diikuti dengan penurunan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan upaya-upaya intensifikasi pemungutan yang dikemukakan oleh Sidik (2002). Hasil penelitian menunjukan Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung sudah melakukan kegiatan intensifikasi dan kelima upaya pada teori sudah diterapkan namun pada proses pelaksanaanya belum optimal. Hal tersebut dapat terlihat bahwa jumlah piutang yang berasal dari pajak bumi dan bangunan terus mengalami peningkatan hingga lebih dari satu triliun rupiah ditahun 2021, serta jumlah wajib pajak yang menurun sangat signifikan. Itu diketahui karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, yang disebabkan oleh lemahnya sanksi hukum yang diberikan bagi wajib pajak yang melanggar atau lalai dalam melakukan pembayaran pajak sehingga wajib pajak tidak merasakan jera atas sanksi yang berlaku. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah yaitu dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan mendekatkan diri kepada masyarakat untuk bertukar pikiran mengenai permasalahan pada tanah yang dimiliki, serta memperluas pelayanan pembayaran dengan berkerjasama dengan OPD untuk memudahkan masyarakat membayarkan pajaknya. This research is based on the results of the achievement of land and building tax revenues at the Bangun City BPPD in 2017-2019 successively unable to achieve the set target, but during the corona virus pandemic in 2020-2021 the realization of revenue reached the set target. Nevertheless, land and building tax receivables increased significantly, followed by a decrease in land and building taxpayers. This study used a qualitative method with a descriptive approach. This study used elements of the intensification efforts from Sidik (2002). The result of the studi show that Badan Pendapatan Daerah Bandung City has carried out intensification activities and the five efforts in theory have been applied, but the implementation process not optimal. It can be seen that the amount of receivables originating from land and building taxes continues to increase to more than one trillion rupiah in 2021, and the amount of taxpayers has decreased significantly. It was known that due to the lack of awareness of taxpayers in paying their taxes, which is caused by the weakness of legal sanctions given to taxpayers who violate or are negligent in paying taxes so that taxpayers do not feel deterred from the applicable sanction. Efforts made by Badan Pendapatan Daerah are by conducting outreach activities and getting closer to taxpayers to exchange ideas about problems on the land they own, as well as expanding payment services by collaborating with OPD to make easier for taxpayers to pay their taxes.

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search