Garuda - Garba Rujukan Digital

KRIMINALISASI NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Sartini, Sartini; Azed, Abdul Bari; Suzanalisa, Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 8, No 1 (2016): JUNI
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Syariat Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia mengatur sedemikian rupa tentang tata cara pernikahan. Pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, disamping itu pernikahan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun Undang-Undang Perkawinan sudah diberlakukan selama 41 (empat puluh satu) tahun, namun berbagai macam bentuk pernikahan tidak resmi masih terjadi di tengah masyarakat, termasuk di antaranya adalah nikah di bawah tangan (nikah siri). Sanksi pidana nikah siri yang berlaku saat ini belum diterapkan secara maksimal, sehingga belum efektif mencegah terjadinya tindakan nikah siri; Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dan pelaksana nikah siri adalah karena terdapat perbedaan sudut pandang (ambiguitas) terhadap perbuatan nikah siri, praktek nikah siri susah untuk diungkap. Sehingga untuk mengatasi hambatan tersebut, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana nikah siri adalah melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat

Analisis Pasal 85 Undang-Undang 45 Tahun 2009 Terhadap Penggunaan Jaring Hela Sebagai Alat Tangkap Ikan Ramadhan, Rievky Wahyu; Azed, Abdul Bari; Suzanalisa, Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v16i2.789

Fisheries crime is a fishing activity carried out by fishermen and is contrary to the code of ethics of irresponsible fishing using prohibited fishing gear that results in damage to the marine ecosystem. Fisheries crime includes malpractice activities in the utilization of fishery resources which are illegal activities. The purpose of this study is to understand and analyze article 85 of Law Number 45 of 2009, whether it is effective enough in reducing the number of uses of haul nets as prohibited fishing gear in East Tanjung Jabung Regency

Penyelesaian Tindak Pidana Cukai Antara Korp Polisi Air dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia Dengan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi di Wilayah Perairan Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat Suratni, Suratni; Sahabuddin, S; Suzanalisa, Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i1.1058

Excise levy, which is one component of state revenue that has special characteristics and is different from other tax levies, one of the areas that has the potential for state revenue is the Kuala Tungkal Waters Region of West Tanjung Jabung, so synergy is carried out between the Air and Water Police Corps Institution of the Indonesian National Police Security Maintenance Agency and the Jambi Customs and Excise Supervision and Service Type Madya Customs B Office. So it is interested in conducting research that aims to understand and analyze the implementation, constraints and efforts in the synergy of the Air and Water Police Corps of the Indonesian National Police Security Maintenance Agency with the Jambi Customs and Excise Supervision and Service Office Type Madya Customs B in the Kuala Tungkal Waters of West Tanjung Jabung. The research method uses an empirical juridical approach. It is necessary to improve the performance of the synergy of the Office of Customs Supervision and Services of the Jambi Customs Madya Type B and the Korpolairud Barhakam Polri in resolving excise crimes in the Kuala Tungkal waters of West Tanjung Jabung. investigation, especially the rat lines of smuggling of excise goods. So that this research can provide advice on the ability, integrity of investigators of the Jambi Customs and Excise Supervision and Service Office of Customs Type B and the Korpolairud Barhakam Polri in solving excise crimes in the Kuala Tungkal waters of West Tanjung Jabung and public awareness in the Kuala Tungkal waters of West Tanjung Jabung in legal awareness of the importance of excise and law enforcement of excise crimes in the context of development in Indonesia

Penegakan Hukum Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengguna Telepon Genggam di Jalan Raya Di Wilayah Hukum Satlantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Perspektif Hukum Pidana Akbar, Muhammad Rizki; Suzanalisa, Suzanalisa; Sarbaini, Sarbaini
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i1.1038

Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum itu sendiri. Penegakan Hukum ada karena adanya sebuah masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis Penegakan Hukum Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengguna Telepon Genggam Di Jalan Raya Di Wilayah Hukum Satlantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Perspektif Hukum Pidana. Untuk memahami dan menganalisis kendala dalam Penegakan Hukum Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengguna Telepon Genggam Di Jalan Raya Di Wilayah Hukum Satlantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Perspektif Hukum Pidana. Untuk memahami dan menganalisis Upaya mengatasi kendala dalam Penegakan Hukum Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengguna Telepon Genggam Di Jalan Raya Di Wilayah Hukum Satlantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Perspektif Hukum Pidana. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian Yuridis Empiris. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Socio-Legal Research. Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara Purposive Sampling. Penegakan hukum Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang lalu lintas tersebut tidak mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Dengan berkembangannya kemajuan teknologi tentunya secara yuridis aturan hukum juga mengikuti perkembangan teknologi bila aturan hukum tidak mengikuti perkembangan jaman maka dalam penegakan hukumnya tentunya juga tidak efektif. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan telepon genggam dijalan raya Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adanya faktor yang menjadi kendala antara lain (1) Kurangnya Kesadaran Hukum masyarakat, (2) Minimnya Sosialisasi Peraturan. Adapun upaya dilakukan antara lain a) aparat penegak hukum tentunya akan mengambil tindakan represif. b) Pihak Kepolisian telah melakukan berbagai upaya seperti memberikan himbauan ke masyarakat melalui media cetak dan elektronik maupun media sosial dengan menyebarkan himbauan-himbauan terkait masalah sikap disiplin berlalu lintas. Saran yang dikemukakan bahwa hendaknya masyarakat yang mengemudikan kendaraan baik roda dua dan kendaraan roda empat agar tidak mengunakan telepon genggam saat mengendarai kendaraannya

Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Terhadap Penarikan Objek Jaminan Yang Masih Terikat Dalam Hubungan Perlindungan Angsuran Kreditur Debitur Munsaf, Aidil; Suzanalisa, Suzanalisa; Fatriansyah, Fatriansyah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 16, No 1 (2024): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v16i1.586

Finance companies in providing financing credit to their consumers use a Fiduciary guarantee system. Legal protection for debtors upon withdrawal of fiduciary collateral objects following the constitutional court decision Number 2/PUU-XIX/2021 has been regulated in a preventive and repressive manner. Preventively, legal protection for debtors upon withdrawal of fiduciary collateral objects has been regulated in the provisions of the Fiduciary Guarantee Law which was then confirmed in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 130/PMK.010/2012. Apart from that, preventive protection is also emphasized in the Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021 in conjunction with the Constitutional Court Decision 18/PUU-XVII/2019. If the debtor objects to having his vehicle taken, the leasing party or debt collector may not take the vehicle by force. This vehicle may be taken if there has been a court decision with permanent legal force. What the public needs to know is that the way to enforce unlawful acts committed by consumers who are in arrears on motor vehicle loans is by applying for execution in court, not by being taken by force. as for how to deal with Finance business actors and Debt Collectors who carry out their work.

Efektivitas Sanksi Terhadap Pengemis Di Jalan Umum Berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Wilayah Hukum Kota Jambi Suzanalisa, Suzanalisa; Supeno, Supeno; Kusumo, Wartono Triyan
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 15, No 2 (2023): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v15i2.516

The Jambi City Government has regulated the handling of beggars on public roads in Article 504 of the Criminal Code. Of the many beggars in Jambi City, not all of them have been rehabilitated through the Jambi City Social Service and not a single beggar has been sanctioned on Jambi City's public roads. The aim of this research is to understand and analyze the factors that cause the number of beggars on public roads to increase in Jambi City, the effectiveness of sanctions against beggars on public roads based on Article 504 of the Criminal Code in the jurisdiction of Jambi City and the obstacles and efforts in Minimize begging on public roads in the jurisdiction of Jambi City. The theories used in this writing are effectiveness theory, criminology theory and effort theory. This type of research is empirical legal research. The discussion explains that the factors causing the increase in the number of beggars on public roads in Jambi City are physical condition and age, family economic conditions, employment opportunities, perception of begging, high income, begging is an easy job, strategic location and capital. The effectiveness of sanctions against beggars on public roads based on Article 504 of the Criminal Code in the jurisdiction of Jambi City has not been effective either by the city of Jambi, in this case the Jambi City Social Service, the Jambi City Civil Service Police Unit and the police due to misunderstandings related to the content. Article 504 of the Criminal Code. The obstacles and efforts in minimizing begging on public roads in the Jambi City jurisdiction are the lack of infrastructure and lack of legal understanding among the people of Jambi City. The efforts made are that the Jambi City Social Service formed a team to arrest beggars in Jambi City, carry out raids and train- training carried out by the Jambi City Social Service and the private sector.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Kabel Bawah Laut Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Uu No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Studi Kasus: Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PNKlt) Suzanalisa, Suzanalisa; Zachman, Nuraini; Justisia, Praja Pratama
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 15, No 2 (2023): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v15i2.517

Underwater cables refer to all types of cables laid on the surface of the seabed, undersea cables have now developed into a Sea Cable Communication System (SKKL) thatare interconnected and mutually supportive. Underwater communication cables are cables laid under the sea to connect telecommunications between countries. The disconnection of the underwater cable communication network also occurred in the waters of the Pengabuan River, West Tanjung Jabung Regency. In this case the Tanjung Jabung Barat Resort Police, which is the jurisdiction of the incident, received a report and quickly carried out the law enforcement process, especially since this incident was the first time this had happened in the jurisdiction of the West Tanjung Jabung Police. As a result of the disconnection of the underwater cable network, it causes electromagnetic disturbances in the form of blackouts or interrupted communication networks. The purpose of this study is to understand and analyze how law enforcement is against the perpetrators of the criminal act of destroying undersea cables in the jurisdiction of the West Tanjung Jabung Police based on Law no. 36 of 1999 concerning Telecommunications (Case Study: Decision Number 36 /Pid.Sus /2023 /PN KLT), to understand and analyze the factors that become obstacles, and to understand and analyze the efforts made in overcoming existing obstacles. The research method used is empirical juridical. The results showed that in this case the Captain of the Ship, TB. DABO 103 is an element that is proven to have caused the interruption of the underwater fiber optic network in the waters of the Pengabuan Estuary, due to its negligence resulting in a violation of the provisions of Article 322 Jo Article 216 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2008 concerning Shipping whichreads"The skipper who carriesout repair activities, trial sailing, loading transfer activities at the port pool, delays, and loading and unloading of dangerous goods without the approval of the Syahbandar as referred to in Article 216 paragraph (1) shall be punished with imprisonment for a maximum of 6 (six) months or a fine 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) at the most." For his negligence, the defendant was sentenced to imprisonment for 5 (five) months, because he was proven to have violated the provisions of Article 322 Jo Article 216 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2008 concerning Shipping, namely carrying out repair activities without the approval of Syahbandar. From the results of the research carried out, the suggestions given are that it is necessary to make ongoing appeals to captains to complete navigation tools in the form of BPI Pushidrosal Maps (Indonesian Seafarers' News) and the latest Marine Maps which serve to explain the latest situations and conditions in the waters and also which can explain the existence of the position of items under the sea including undersea cables so that similar incidents do not happen again.

Implementasi Pelaksanaan Pasal 3 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Bagi PNS yang Bercerai di Kabupaten Tebo Sari, Indah; Suzanalisa, Suzanalisa; Zachman, Nuraini
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 16, No 1 (2024): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v16i1.593

The solution to major problems between husband and wife in disharmonious households is to divorce, including the household of a Civil Servant. This also happens in the Tebo Regency Civil Servant environment. The implementation of Civil Servant Percerana in Tebo Regency refers to Government Regulation Number 10 of 1983 in conjunction with Government Regulation Number 45 of 1990, so this paper aims to conduct a study of the Implementation of Article 3 and Article 8 of Government Regulation Number 10 of 1983 in conjunction with Government Regulation Number 45 1990 for civil servants who divorced in Tebo Regency.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan di Wilayah Tanjung Jabung Barat Purnawan, Edi; Suzanalisa, Suzanalisa; Sahabuddin, Sahabuddin
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i2.1228

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3). Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pembakaran lahan di wilayah Tanjung Jabung Barat. Untuk memahami dan menganalisis dampak hukum dari pelaku pembakaran lahan di wilayah di wilayah Tanjung Jabung Barat. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian Yuridis Empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Socio-Legal Research. Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara Purposive Sampling. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran lahan di wilayah Tanjung Jabung Barat yang dimana terdakwa dinyatakan bersalah, dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut 50 Ayat (3) huruf d dan Pasal 78 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pelaku tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 194/Pid.B/LH/2023/PN Klt. Dampak kebakaran lahan kemungkinan besar adalah kerugian seperti (1) Kerugian Material (2) Korban Jiwa (3) Memusnahkan Flora Dan Fauna(3) Musnahnya Satwa Langka (4) Rusaknya Tumbuh-tumbuhan (5) Kekurangan Pangan (6) Pencemaran Lingkungan (7) Kurangnya Cadangan Air Bersih (8) Potensi Terjadi Tanah Longsor Meningkat (9) Pemanasan Global. Saran yang dikemukakan hendaknya Selain aparat penegak hukum, perlunya kerjasama dengan masyarakat setempat atau perangkat desa untuk melakukan himbauan, sosialisasi terkait dampak dari aksi pembakaran lahan tersebut

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search