Garuda - Garba Rujukan Digital

Walking the Talk on Social Equity: A Call for Advancing the Fourth Pillar of Public Administration Mulyadi, Asal Wahyuni Erlin; Kusumasari, Bevaola; Keban, Yeremias T.
BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Vol. 25, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Once had been emphasized in the New Public Administration (Frederickson, 1990), equity is subsequently named as thefourth pillar of public administration by the National Academy of Public Administration (NAPA) in 2005, together with the other three pillars, namely Economy, Efficiency, and Effectiveness (called as the 4E’s). The pillar of equity emerged with the development of public administration reflecting the success of economic development in both developed and developing countries that still raisen justice issues. Keban (2001) stated that social equity and social justice must be fundamental principles in public administration.Subarsono (2008) and Kumorotomo (2014) also confirmed that for choosing public policy alternatives, one of the variables to consider is “able to promote equity and fairness in society” or guarantee equal resources across the country. Unfortunately, of the four pillars of public administration, the application of equity is still far behind that of the other three pillars: economy, efficiency, and effectiveness (Andrews & Van de Walle, 2012; Wang & Mastracci, 2012; Johnson-III, 2011; Charbonneau & Riccucci, 2008; Miller, Kerr, & Ritter, 2008). To precisely declare social justice as an objective of public policy is still not much of a challenge to the public administrator (Wooldridge & Gooden, 2009). This review is intended to discuss and examine the emerging issue of social equity in public administration and its application on the public policy performance measurement that has not received the same attention as the other three pillars. This is expected to provide an academic contribution to advance equity in the development of public administration particularly in Indonesia.

Defining Social Inclusion for People with Disabilities in Governance: Scoping and Thematic Literature Review Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti; Wiratama, Prama; Putri, Intan Sani; Nurdin, Asbiyal; Mulyadi, Asal Wahyuni Erlin; Haryani, Tiyas Nur; Sudibyo, Desiderius Priyo
BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Vol. 30, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Consensus on a precise definition of social inclusion for people with disabilities remains elusive. This study aims to systematically review the definition of Social Inclusion for People with Disabilities in Governance (SIPDG) based on the related literature and offer basic theoretical insight into what might be considered relevant for establishing a definition of SIPDG. A scoping review was conducted with a qualitative synthesis of literature from SCOPUS. Articles were identified by final keywords of "social inclusion" AND “disability”*. The search produced 8,305 articles, of which 149 articles were included in the scoping review. A coding method was applied in the thematic analysis to identify recurring themes in the definition of SIPDG and generated five key themes delineating SIPDG. These cover the responsible subjects for social inclusion, People with Disabilities (PwD), barriers, disadvantaged areas, and social inclusion measures. The results of this study define SIPDG as an effort made by parties (government institutions, non-government organizations, the community, and PwD themselves) to optimize the existing potential of PwD (physical, intellectual, sensory, and mental disabilities) by eliminating obstacles (economic, structural, cultural, and personal) in various fields (public services, legislation, natural resources, economy, and technology) through the preparation and enactment of regulations, service delivery, provision of infrastructure, participation, and changes in community culture. Future research is expected to map the operational definition of SIPDG.

Peningkatan Kemampuan Digital Marketing Pelaku UMKM Melalui Workshop Branding dan Desain Logo di Desa Pereng Tarwanto, Rahmat Alvin; Jannah, Lutfia Fatihatul; Qibtiah, Maryatul; Kristarno, Regulus Odyssy; Wulandari, Dhea Vanissa; Wahyudi, Muhammad Bambang; Fitriana, Desi Amanda; Melani, Fransiska Dinda; Gabrilia, Karisma Angel; Rahmawati, Salsabilla Rindita; Mulyadi, Asal Wahyuni Erlin
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 6 (2024): September
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13741035

Workshop digital marketing yang diselenggarakan di Desa Pereng, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan branding pelaku UMKM, terutama dalam pembuatan logo bisnis menggunakan aplikasi Canva. Pelatihan ini berhasil membantu seluruh peserta menciptakan logo yang siap digunakan sebagai identitas visual bisnis mereka. Selain keterampilan teknis, pelatihan juga meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam mengembangkan branding usaha mereka. Dukungan penuh dari Kepala Desa dan perangkat desa turut mendukung kelancaran kegiatan ini, meskipun terdapat beberapa kendala teknis seperti keterbatasan perangkat dan gangguan jaringan internet. Workshop ini diharapkan menjadi awal dari pengembangan branding digital yang lebih luas di kalangan UMKM di desa tersebut. Dengan keterampilan yang diperoleh, pelaku UMKM diharapkan dapat lebih kompetitif dan mampu memanfaatkan teknologi digital untuk memajukan bisnis mereka.

Peningkatan Kemampuan Digital Marketing Pelaku UMKM Melalui Workshop Branding dan Desain Logo di Desa Pereng Tarwanto, Rahmat Alvin; Jannah, Lutfia Fatihatul; Qibtiah, Maryatul; Kristarno, Regulus Odyssy; Wulandari, Dhea Vanissa; Wahyudi, Muhammad Bambang; Fitriana, Desi Amanda; Melani, Fransiska Dinda; Gabrilia, Karisma Angel; Rahmawati, Salsabilla Rindita; Mulyadi, Asal Wahyuni Erlin
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 6 (2024): September
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13741035

Workshop digital marketing yang diselenggarakan di Desa Pereng, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan branding pelaku UMKM, terutama dalam pembuatan logo bisnis menggunakan aplikasi Canva. Pelatihan ini berhasil membantu seluruh peserta menciptakan logo yang siap digunakan sebagai identitas visual bisnis mereka. Selain keterampilan teknis, pelatihan juga meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam mengembangkan branding usaha mereka. Dukungan penuh dari Kepala Desa dan perangkat desa turut mendukung kelancaran kegiatan ini, meskipun terdapat beberapa kendala teknis seperti keterbatasan perangkat dan gangguan jaringan internet. Workshop ini diharapkan menjadi awal dari pengembangan branding digital yang lebih luas di kalangan UMKM di desa tersebut. Dengan keterampilan yang diperoleh, pelaku UMKM diharapkan dapat lebih kompetitif dan mampu memanfaatkan teknologi digital untuk memajukan bisnis mereka.

Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Dalam Manajemen Pelayanan Pendidikan Dasar Maulana, Abdul Aziz; Mulyadi, Asal Wahyuni Erlin
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebela

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v4i2.94887

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di kota/kabupaten merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang bertanggung jawab terhadap manajemen pelayanan pendidikan di daerah. Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu Kabupaten yang masih menghadapi beberapa permasalahan pelayanan Pendidikan seperti pengurangan jumlah sekolah karena adanya penggabungan sekolah, kurangnya sarana prasarana pembelajaran, dan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo sebagai evaluasi terhadap manajamen pelayanan Pendidikan Dasar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara kepada informan yang dipilih secara purposive (informan yang mengetahui hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian) dan studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen terkait Pendidikan dasar. Validitas data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dan teknis analisis data interkatif yang meliputi reduksi, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dalam manjemen pelayanan pendidikan dasar pada indikator responsibilitas organisasi ditunjukkan dengan pelaksanaan kegiatan dan pemberian layanan yang sesuai dengan prinsip administrasi dan kebijakan organisasi, serta telah diterapkan sesuai dengan standar profesionalisme. Pada indikator responsivitas, kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dalam manjemen pelayanan pendidikan dasar ditunjukkan dengan upaya dalam melakukan pencarian kebutuhan pelayanan SMP dan SD, dan mampu untuk menyusun agenda prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan publik. Dalam pemenuhan pengembangan program, perlu memperhatikan hasil asesmen nasional terkait kemampuan sekolah dalam aspek literasi dan numerasi. Kinerja dari indikator akuntabilitas ditunjukkan dari keberpihakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo pada kepentingan masyarakat serta pemenuhan kewajiban memberikan pertanggung jawaban organisasi kepada pihak terkait termasuk kepada masyarakat. Dinas pendidikan dan kebudayaan kebupaten sukoharjo di bidang sd dan smp supaya meningkatkan prioritas pelayanan dan pengembangan program layanan publik kepada sekolah-sekolah di jenjang pendidikan dasar yang mendapatkan penilaian buruk saat assesment nasional. Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupeten Sukoharjo dapat melakukan monitoring kepada sekolah-sekolah tanpa perlu menunggu pertemuan rutin atau keluhan muncul. Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dapat mengadakan pelatihan rutin bagi para pegawai tanpa menunggu adanya perubahan seperti berubahnya kurikulum.

Limbah Organik Dapur Untuk Energi Biogas Berbasis Teknologi Tepat Guna Di Desa Kemudo Wijanarko, Darmawan; Lukmanialuhri, Awanda; Nurlita, Lina; Pratiwi, Datik; Isnaini, Riqqah Fajr; Illahi, Pangestu Farhan; Pamungkas, Hiba Aji; Laksana, Ramadhan Aziz; Ghazali, Muhamad Maulana Al; Mulyadi, Asal Wahyuni Erlin
Jurnal Pengabdian Sosial Vol. 2 No. 2 (2024): Desember
Publisher : PT. Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/9m8dcd31

Limbah organik dapur merupakan permasalahan yang sering ditemui dalam lingkungan masyarakat. Tim KKN 127 Universitas Sebelas Maret melakukan inisiasi terhadap permasalahan yang ada di Desa Kemudo terutama pada aspek lingkungan. Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk kuliah kerja nyata (KKN) memiliki berbagai macam program kerja utamanya pada lingkungan hidup. Salah satu program kerja pada bidang lingkungan hidup adalah pemanfaatan limbah organik dapur untuk energi dapur. Program ini merupakan bagian dari program kerja kelompok KKN 127 Desa Kemudo yang dibimbing oleh Dr. Asal Wahyuni Erlin Mulyadi, S.Sos., M.Pa. bertujuan untuk mengelola limbah secara berkelanjutan serta meningkatkan kemandirian energi. Metode pengabdian yang digunakan meliputi survei terhadap warga desa yang terlibat dan terpengaruh oleh program ini, dilanjutkan dengan sosialisasi dan demonstrasi alat biogas skala rumah tangga. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merasa puas dan mendapatkan respon positif dengan implementasi program ini, terutama dalam aspek kebermanfaatan ekonomi, pengurangan limbah, dan peningkatan kualitas lingkungan. Temuan dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perbaikan program di masa depan serta sebagai model bagi desa lain yang ingin mengadopsi program serupa.

Implementasi Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Kertonegoro Ngawi Jawa Timur Toyibi, Toyibi; Nugroho, Rino Ardhian; Mulyadi, Asal Wahyuni Erlin
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 8 No 2 (2025)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/ganaya.v8i2.4190

The development of civil servant (ASN) competencies at the Service Unit (Satpel) of Type A Kertonegoro Terminal in Ngawi aims to enhance professionalism in public service, particularly in land transportation, and to improve the terminal's operational management system. However, the implementation of competency development in the field often faces various challenges. This study explores the implementation of ASN competency development at the Type A Kertonegoro Terminal and the factors influencing its execution. This research uses a qualitative descriptive method, which seeks to explain phenomena in depth through data collection techniques such as interviews and document analysis. The data obtained were analyzed through three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of competency development at the Satpel of Type A Kertonegoro Terminal has not yet reached optimal levels. Several influencing factors include: first, internal communication tends to be one-way and directive, failing to accommodate employees’ aspirations for skill development; second, limited human resources in terms of both quantity and quality; third, low employee motivation to improve competencies through formal education due to the rotating work schedule (24 hours on, 24 hours off), which makes it difficult to balance education, work, and family responsibilities; and fourth, the Satpel Terminal is not authorized to manage its own budget, which diminishes motivation for competency development. To address these issues, the East Java Land Transportation Management Center (BPTD), as the parent office overseeing the Kertonegoro Terminal Satpel, has undertaken several initiatives. These include establishing collaborations with educational institutions, preparing annual plans for competency development needs, nominating staff for available training programs, and encouraging proactive participation in online training sessions.

Evaluasi Implementasi Program Rumanis Datang Si Kumis Hilang sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Wonogiri Putri, Masykurotur Rizqi Aji; Al-Azkiya, Muhammad Emir; Dewanto, Bambang; Dimara, Yemima Inanse Orpa; Wahyunengseh, Rutiana Dwi; Mulyadi, Asal Wahyuni Erlin
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol. 11 No. 2 (2025): Agustus 2025
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/twrpar39

The alleviation of extreme poverty is one of the main focuses of the Wonogiri Regency Government. Data from Bapperida Wonogiri in 2024 show that there were 136,799 heads of households or 497,154 people, included in the extreme poverty category in Wonogiri. This study aims to assess the success of the implementation of Rumanis Datang Si Kumis Hilang program as a manifestation of the Wonogiri Regency Government’s commitment, particularly the Public Housing, Settlement Area, and Land Service in addressing extreme poverty by providing habitable housing. Additionally, the study seeks to assessing the results of implementation evaluation within the Rumanis Datang Si Kumis Hilang program. The research method that used in this research is qualitative, using a case study approach. The study’s results indicate that the Rumanis Datang Si Kumis Hilang program has been successful, as evidenced by the achievement of its objectives. In general, two out of the three objectives of this program can be considered successful (1) the provisioun of stimulus funds to low-income communities, which was supported by various stakeholder and (2) a reduction in the number of uninhabitable houses (RTLH) in Wonogiri every year. However, despite the success, several shortcomings need to be addressed to maximize the impact to the community. These include funding sources, which are still considered insufficient for home repairs, despite support from multiple stakeholders, post-implementation monitoring of the program, and the need to increase the number of Field Facilitator members (TFL) to enhance the program effectiveness.

Penta Helix Collaboration in Developing Social Inclusion for Persons with Disabilities Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti; Putri, Intan Sani; Mulyadi, Asal Wahyuni Erlin; Sudibyo, Desiderius Priyo
Journal of Contemporary Governance and Public Policy Vol. 5 No. 1 (2024): (April 2024)
Publisher : Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora Kontemporer, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46507/jcgpp.v5i1.105

This research examines collaboration between the government, community, academia, entrepreneurs and the media, known as the ‘penta helix’, in developing social inclusion for persons with disabilities (PwD) in Indonesia. This descriptive and qualitative study collects data through observation, focus group discussions and in-depth interviews. The research informants were determined purposively from representatives of the penta helix who were seen as understanding or having the authority to interact with PwD. For data analysis, Miles and Huberman’s interactive analysis model was employed. Regarding the five areas of the penta helix, the study found that the government exercised political power through the issuance of Regional Regulation 9 of 2020 concerning the protection and fulfilment of the rights of PwD. The regulation aims to ensure that PwD receive the same rights and opportunities as other citizens. The community has a role as social power through creating care classes for PwD for people to understand the culture and self-development of PwD. Academics function as a knowledge power by developing campus inclusion standards and collaborating with national and international funding institutions to carry out the three pillars of higher education on the issue of PwD. Industry plays a role as social justice power in supporting the provision of venture capital assistance and work skills training for PwD. The media holds the power of brand image so that discriminatory views against PwD transform into fulfilling the rights of PwD. Understanding stakeholders’ role in the penta helix collaboration helps develop a social inclusion model for PwD.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search