Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN JAKSA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Errika, Noer Diana; Andri, Muhammad; Susilowati, Tri
Justicia Journal Vol. 14 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i1.14110

Dengan adanya peran Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang tidak terlepas dari beberapa ketentuan hukum yang berlaku seperti sebelum dilakukannya penunututan, Kejaksaan melakukan upaya penyelidikan hingga pemeriksaan tersangka. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan wewenang Jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta mengetahui faktor yang menghambat Jaksa dalam melaksanakan wewenangnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi mencakup fungsi sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntut (Pasal 26 UU Nomor 31 tahun 1999), serta pelaksana putusan pengadilan (eksekutor). Wewenang yang dimiliki Jaksa adalah dapat melakukan tindakan hukum seperti melakukan penyadapan, penyitaan, penahanan, dan penangkapan (Pasal 7 ayat (1) KUHAP). Adapun hambatan yang dihadapi Jaksa berupa hambatan internal yang meliputi kualitas sumber daya manusia dan birokrasi yang kompleks, serta hambatan eksternal yang berupa intervensi politik dan stigma negatif dari masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyempurnaan sistem pencegahan tindak pidana korupsi agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara optimal, serta perlunya pembaruan sistem hukum yang terfokus pada pencegahan korupsi dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan asas-asas yang berlaku.

Kedudukan Hak Anak Angkat dalam Hukum Islam, Hukum Hukum Perdata dan Hukum Adat Andri, Muhammad; Budiman, Haris; Rafi'ie, Mohammad
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 15 No 01 (2024)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v15i01.9204

Tujuan penelitian dengan mengkomparasikan antara tiga sistem hukum yang berbeda dalam hal status anak angkat. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Dalam konteks pandangan Islam, pengangkatan anak tidak diperbolehkan untuk memutuskan hubungan nasab antara ayah dan ibu kandungnya, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadist. Dalam Islam, pengangkatan anak diakui hanya untuk memindahkan tanggung jawab nafkah, pendidikan, pemeliharaan, dan ibadah kepada Allah SWT. Tujuan ketat aturan pengangkatan dalam Islam adalah untuk memastikan hak waris ahli waris jatuh ke tangan yang berhak. Di sisi lain, hukum perdata Indonesia, seperti KUHPerdata, tidak mengenal lembaga pengangkatan anak, dan pengaturannya terdapat dalam Staatsblad No. 129 Tahun 1917. Anak angkat dalam hukum perdata memiliki hak mewarisi harta orang tua angkatnya, namun, hak ini tergantung pada proses hukum pengangkatan yang sah. Perspektif hukum adat menunjukkan variasi status dan kedudukan anak angkat, dengan beberapa masyarakat mengakui mereka sebagai ahli waris penuh, sementara yang lain membatasi hak waris. Simpulan proses pengangkatan anak dalam hukum adat sering melibatkan upacara resmi dan persetujuan kepala adat, menunjukkan kompleksitas dalam pandangan hukum tentang kedudukan anak angkat di masyarakat setempat.

Peran Organisasi Masyarakat Sebagai Mitra Dan Kontrol Pemerintah Terhadap Hak-Hak Demokrasi : Berdasarkan UU NO 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan rochim, abdul; Andri, Muhammad
Justicia Journal Vol. 7 No. 1 (2018): VOL 7 NO.1 (2018) September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/yusticia.v7i1.130

Bahwa oragnisasi masyarakat (ormas) merupakan wadah utama dalam pejuang kemerdekaan, diantaranya Budi Utomo, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan lain-lain. Ormas yang merupakan mitra dan kontrol bagi pemerintah, karena unsur dari pendukung tegaknya demokrasi antara lain salah satunya yakni kebebasan berserikat. Maka dirasa perlu adanya pembelajaran melalui diskusi-diskusi sosial yang terwadahi melalui organisasi kemasyarakatan dan dijamin oleh konstitusi sesuai dengan UU Nomor 16 tahun 2017 dan juga diharapkan untuk partisipasi dan keberdayaan masyarakat terhadap hak-hak demokrasi yang lebih baik dan juga sebagai pembantu untuk mewujudkan tujuan negara yang tertulis pada pembukaan UUD 1945. Sehingga permasalahan yang dapat dikemukakan adalah Bagaimana peran organisasi kemasyarakatan sebagai mitra terhadap pemerintah untuk menyampaikan hak-hak demokrasi masyarakat . Bagaimana organisasi kemasyarakatan menjadi control terhadap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah demi tercapainya hak-hak demokrasi masyarakat. dalam artikel ini yakni Metode penelitian normatif, metode penelitian normatif ini atau yang biasa disebut dengan metode perpustakaan adalah suatu metode penelitian hukum yang mengambil data sekunder seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan juga dapat berupa pengambilan dari para sarjana. Dalam temuannya bahwa Menjadikan ormas sebagai mitra pemerintah juga harus tetap konsisten terhadap martabat ormas, jangan menjadikan ormas sebagai pelayan pemerintah dengan mengharapkan bantuan-bantuan pemerintah yang dapat mempengaruhi kemandirian dan kebebasan organisasi. Ormas harus bisa dinamis terhadap perubahan sosial, jangan menjadikan citra ormas menjadi buruk dengan semakin banyaknya ormas yang melakukan pendekatan-pendekatan kepada partai politik, sehingga dikhawatirkan arah ormas cenderung kearah politik praktis, bukan politik kebangsaan yang memiliki tujuan terwujudnya cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Kontrol terhadap pemerintah juga harus memiliki output yang jelas dengan menjadikan ormas sebagai extra parlementer ormas juga harus tetap independen menjaga marwah oganisasi, jangan sampai organisasi dijual belikan demi kepentingan oknum yang ada didalamnya

Penegakan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil : Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Studi Kasus Di Pemerintahan Kabupaten Jombang. febriono, wahyu; Andri, Muhammad
Justicia Journal Vol. 8 No. 1 (2019): VOL 8 NO.1 (2019) September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penegakan hukum pegawai negeri sipil sebagai upaya untuk mewujudkan nilai atau kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran yang bahwasanya, Pegawai Negeri Sipil merupakan aparatur negara serta tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk dapat mewujudkan tujuan kemasyarakatan yaitu kesejahteraan, keadilan, bisa melayani masyarakat dengan setulus hati. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan proses penegakan hukum disiplin pegawai negeri sipil dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum disiplin bagi pegawai negeri sipil di Pemerintahan Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (studi kasus) dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan penelitian hukum empiris. Sumber datanya badan kepegawaian daerah pendidikan dan pelatihan kabupaten jombang dengan pengumpulan data dilakukan teknik yang digunakan dengan melakukan penelitian, studi pustaka. Diperoleh temuan hasil penelitian yaitu : Dalam penegakan hukum disiplin pegawai negeri sipil melakukan berbagai tahapan diantaranya (1) proses penegakan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Jombang. (2) faktor-faktor yang cenderung mempengaruhi penegakan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Jombang. (3) jenis-jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan bagi pegawai negeri sipil (4) kriteria pegawai negeri sipil melanggar disiplin pegawai negeri sipil (5) aturan pelaksanaan peraturan hukum penegakan hukum disiplin pegawai negeri sipil (6) mekanisme dalam penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipil (7) kebijakan internal penegakan hukum disiplin terhadap pegawai negeri sipil di Pemerintahan Kabupaten Jombang

Akibat Hukum Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Andri, Muhammad
Justicia Journal Vol. 4 No. 1 (2015): Vol. 4 No. 1 (2015): September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Marriage is a bond between one's inner and outer man with person woman as husband - wife to form a happy home, the eternal popularity of divinity Almighty. The marriage was valid when conducted according to the Law on Religion and belief respectively and in order to have the force of law and apply the power of these marriages must be registered. Reality in all societies there is often a practice of marriage Sirri deemed lawful religion, but does not have the power under the law applicable positive.In this study in trying ffor know how the views of Islamic law and positive law in the implementation of marriage Sirri, the factors that led to marriage Sirri, and how the settlement process of marriage Sirri by positive law.The findings generated in this study are as follows: (1) the basis of marriage Sirri menutut Islamic law is valid, but according to the positive law of marriage does not have the power serve as evidence to ensure legal certainty. (A) major factors that lead to marriage Sirri was done because of lack of knowledge and awareness of the law that marriage is to be registered. (B) completion of the process according to the positive law is the determination of the completion of the ratification of the marriage, as well as with the decision of divorce into one.In order to ensure legal certainty in the face of Sirri marriage problems should be considered carefully whether the marriage is really fixed in accordance with the legislation in force, so that in case of divorce was not until there was a marriage that does not have a marriage certificate. So that people understand the need for a registered marriage tau listed, so do not arise from the law, because marriage Sirri then KUA officials did not hesitate to socialize.

Issues in the Distribution of Inheritance Within Families: A Study in Sidokerto Village, Mojowarno District, Jombang Regency Kuswanto, Kuswanto; sugiana, sugiana; Andri, Muhammad
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 5 No. 1 (2025): April Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v5i1.125

Inheritance distribution within families often triggers conflicts, particularly when differing legal principles intersect, such as customary law and Islamic law. This study investigates the inheritance distribution mechanism in Sidokerto Village, Mojowarno District, Jombang Regency, focusing on the tension between customary law, which promotes equal distribution among heirs, and Islamic law, which applies a 2:1 ratio favoring male heirs. The research aims to identify the dominant factors influencing these inheritance patterns, including local traditions, legal awareness, and the socio-economic background of heirs.Using an empirical-juridical approach, the study combines a statute approach (analysis of legal texts), a case approach (review of inheritance-related disputes), and a sociological approach (examination of social practices). Primary data were collected through interviews with the village head and community leaders, while secondary data included national inheritance laws, the Compilation of Islamic Law, the Quran, and scholarly literature on inheritance practices. Findings reveal that most of the Sidokerto Village community adheres to customary inheritance law, emphasizing equal rights among heirs regardless of gender. However, a smaller portion of the population follows Islamic inheritance principles. This divergence often leads to disputes, especially when family members have differing interpretations of applicable legal norms. Factors influencing inheritance decisions include long-standing local customs, varying levels of legal knowledge, and the economic status of heirs. In most cases, inheritance issues are resolved through family deliberation, often mediated by village officials. The inheritance process typically begins with asset inventory and heir identification, serving as the foundation for distribution decisions.

Juridical Review on the Support of Inheritance Rights in the Perspective of Compilation of Islamic Law Andri, Muhammad; Nur Fareha
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v20i2.3277

The inheritance system applies to Indonesian citizens. In addition to the legal system of Islamic inheritance, there is also a civil and customary legal system. The problem of inheritance in particular concerning the substitute heir becomes a subject of interesting discussion when viewed from a normative point of view. this study tries to study how the position of substitute inheritors in the compilation of Islamic law. as well as how the legal protection for the replacement heir in accordance with Islamic compilations of law. Normative jurisprudential research method in this penalty prioritizes library materials, court decisions that have been incrachted, or documents called secondary data. Primary, secondary and tertiary laws consist of primary, secundary, and tertiair materials, and these methods are used to conduct this research. Rules in Islamic inheritance law and rulings of the courts that have already incracht used as the basis for this method. research results show that: The legal position concerning a substitute inheritor in the Islamic heritage in Indonesia is formulated provisionally in article 185 paragraph 1, that is, the heir who died before the heirs and can be replaced by his children, except those mentioned in article 173. (melakukan tindakan penganiayaan berat). The inheritance acquired by the substitute heir is not always the same as that replaced, i.e. it is not permitted to add from the acquisition of the equivalent heir to the replaced but may reduce it. The substitution referred to in Article 185 covers the replacement of place, degrees, and unlimited rights between men and women as heirs, i.e. regulating the substitution of place when a nephew or grandson takes the role of a parent as a brother-in-law or otherwise. According to the provisions of the article, an heir who died before the heir is considered to be a replaced heir, and also must not exceed the share of the inheritance rights of the sederajad so that the compilation of Islamic law in article 185 (2) gives a maximum limit of one-third for the replacement heir.

Issues in the Distribution of Inheritance Within Families: A Study in Sidokerto Village, Mojowarno District, Jombang Regency Kuswanto, Kuswanto; sugiana, sugiana; Andri, Muhammad
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 5 No. 1 (2025): April Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v5i1.125

Inheritance distribution within families often triggers conflicts, particularly when differing legal principles intersect, such as customary law and Islamic law. This study investigates the inheritance distribution mechanism in Sidokerto Village, Mojowarno District, Jombang Regency, focusing on the tension between customary law, which promotes equal distribution among heirs, and Islamic law, which applies a 2:1 ratio favoring male heirs. The research aims to identify the dominant factors influencing these inheritance patterns, including local traditions, legal awareness, and the socio-economic background of heirs.Using an empirical-juridical approach, the study combines a statute approach (analysis of legal texts), a case approach (review of inheritance-related disputes), and a sociological approach (examination of social practices). Primary data were collected through interviews with the village head and community leaders, while secondary data included national inheritance laws, the Compilation of Islamic Law, the Quran, and scholarly literature on inheritance practices. Findings reveal that most of the Sidokerto Village community adheres to customary inheritance law, emphasizing equal rights among heirs regardless of gender. However, a smaller portion of the population follows Islamic inheritance principles. This divergence often leads to disputes, especially when family members have differing interpretations of applicable legal norms. Factors influencing inheritance decisions include long-standing local customs, varying levels of legal knowledge, and the economic status of heirs. In most cases, inheritance issues are resolved through family deliberation, often mediated by village officials. The inheritance process typically begins with asset inventory and heir identification, serving as the foundation for distribution decisions.

PENINGKATAN KESADARAN PENDIDIKAN FORMAL BAGI GENERASI MUDA DI KAMPUNG NANGELA DESA PABANGBON KECAMATAN LEUWILIANG KABUPATEN BOGOR E. Madyunus; Ahmad Faqihudin; Apid Hapidudin; Ahmad Faiz; Aprilliani Wijaya; Muhammad Andri; Muhammad Faiz; Muhammad Ikbal Maulana; Muhammad Jendi; Nyai Kulsum; Ririz Khoerul; Selvi Soviana; Siti Nurkholisoh
TAZKIYAH Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Ilmiah Lintas Kajian
Publisher : STAI AL-AULIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana masyarakat Kp. Nangela Desa Pabangbon tentang pentingnya pendidikan formal. Dari hasil analisis data bahwa: 1) penyebab rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan di Kampung Nangela Desa Pabangbon Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, dan faktor apakah yang mempengaruhi kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan di Kampung Nangela Desa Pabangbon Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria anak yang menerima bantuan pendidikan gratis, dan orang tua anak yang menerima pendidikan gratis di Kampung Nangela Desa Pabangbon Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui tiga tahap yaitu reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengabsahan data yaitu member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) penyebab rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan di Kampung Nangela Desa Pabangbon Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor adalah kurangnya pemahaman akan pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan orangtua dan kurangnya minat belajar pada anak. 2) Faktor yang mempengaruhi kurangnya kesadaran seseorang akan pentingnya pendidikan yakni, faktor kesadaran anak itu sendiri, faktor ekonomi mempengaruhi kelangsungan pendidikan anak usia sekolah yang sudah harus bekerja (eksploitasiekonomi), faktor budaya patriarki yang masih sangat kuat melekat pada masyarakat di Kampung Nangela Desa Pabangbon Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor. Dan factor jarak tempuh yang harus dilalui oleh anak

Juridical Review on the Support of Inheritance Rights in the Perspective of Compilation of Islamic Law Andri, Muhammad; Fareha, Nur
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.6059

Innovations in land registration, such as electronic land rights and certificates, aim to enhance the quality of land services. In Indonesia, digital transformation has driven the government to reform land services, notably through Law No. 11 of 2020 on Job Creation. Article 147 stipulates that land rights, property rights to flats, management rights, and related documents may be in electronic form. This regulation is implemented through Ministerial Regulation No. 1 of 2021 on Electronic Certificates and Ministerial Regulation No. 3 of 2023 on Issuing Electronic Documents in Land Registration. This study examines the legal certainty of electronic land certificates as proof of ownership and the legal protection of electronic land ownership data. A normative juridical approach is employed, utilizing qualitative descriptive research based on primary and secondary legal materials collected through literature study. The data analysis method processes legal materials to address formulated legal issues qualitatively and descriptively. The findings indicate: (1) Electronic land certificates qualify as electronic evidence with the same legal standing as traditional paper documents. (2) Legal protection for electronic land ownership data includes: (a) Preventive legal protection, ensuring personal data security through obligations imposed on the Electronic System Operator—specifically, the Minister of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency (ASP/HNLA)—to safeguard public data confidentiality. (b) Repressive legal protection, allowing affected individuals to file lawsuits against the government in case of data breaches.

Title

Found 21 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 21 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 21 Documents
Search