Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.096
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Al-Adl : Jurnal Hukum Justicia Journal Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Muhammad Andri
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
PERAN JAKSA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Errika, Noer Diana; Andri, Muhammad; Susilowati, Tri
Justicia Journal Vol. 14 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i1.14110

Abstract

Dengan adanya peran Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang tidak terlepas dari beberapa ketentuan hukum yang berlaku seperti sebelum dilakukannya penunututan, Kejaksaan melakukan upaya penyelidikan hingga pemeriksaan tersangka. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan wewenang Jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta mengetahui faktor yang menghambat Jaksa dalam melaksanakan wewenangnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi mencakup fungsi sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntut (Pasal 26 UU Nomor 31 tahun 1999), serta pelaksana putusan pengadilan (eksekutor). Wewenang yang dimiliki Jaksa adalah dapat melakukan tindakan hukum seperti melakukan penyadapan, penyitaan, penahanan, dan penangkapan (Pasal 7 ayat (1) KUHAP). Adapun hambatan yang dihadapi Jaksa berupa hambatan internal yang meliputi kualitas sumber daya manusia dan birokrasi yang kompleks, serta hambatan eksternal yang berupa intervensi politik dan stigma negatif dari masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyempurnaan sistem pencegahan tindak pidana korupsi agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara optimal, serta perlunya pembaruan sistem hukum yang terfokus pada pencegahan korupsi dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan asas-asas yang berlaku.
Kedudukan Hak Anak Angkat dalam Hukum Islam, Hukum Hukum Perdata dan Hukum Adat Andri, Muhammad; Budiman, Haris; Rafi'ie, Mohammad
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 15 No 01 (2024)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v15i01.9204

Abstract

Tujuan penelitian dengan mengkomparasikan antara tiga sistem hukum yang berbeda dalam hal status anak angkat. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Dalam konteks pandangan Islam, pengangkatan anak tidak diperbolehkan untuk memutuskan hubungan nasab antara ayah dan ibu kandungnya, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadist. Dalam Islam, pengangkatan anak diakui hanya untuk memindahkan tanggung jawab nafkah, pendidikan, pemeliharaan, dan ibadah kepada Allah SWT. Tujuan ketat aturan pengangkatan dalam Islam adalah untuk memastikan hak waris ahli waris jatuh ke tangan yang berhak. Di sisi lain, hukum perdata Indonesia, seperti KUHPerdata, tidak mengenal lembaga pengangkatan anak, dan pengaturannya terdapat dalam Staatsblad No. 129 Tahun 1917. Anak angkat dalam hukum perdata memiliki hak mewarisi harta orang tua angkatnya, namun, hak ini tergantung pada proses hukum pengangkatan yang sah. Perspektif hukum adat menunjukkan variasi status dan kedudukan anak angkat, dengan beberapa masyarakat mengakui mereka sebagai ahli waris penuh, sementara yang lain membatasi hak waris. Simpulan proses pengangkatan anak dalam hukum adat sering melibatkan upacara resmi dan persetujuan kepala adat, menunjukkan kompleksitas dalam pandangan hukum tentang kedudukan anak angkat di masyarakat setempat.
Juridical Review on the Support of Inheritance Rights in the Perspective of Compilation of Islamic Law Andri, Muhammad; Nur Fareha
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v20i2.3277

Abstract

The inheritance system applies to Indonesian citizens. In addition to the legal system of Islamic inheritance, there is also a civil and customary legal system. The problem of inheritance in particular concerning the substitute heir becomes a subject of interesting discussion when viewed from a normative point of view. this study tries to study how the position of substitute inheritors in the compilation of Islamic law. as well as how the legal protection for the replacement heir in accordance with Islamic compilations of law. Normative jurisprudential research method in this penalty prioritizes library materials, court decisions that have been incrachted, or documents called secondary data. Primary, secondary and tertiary laws consist of primary, secundary, and tertiair materials, and these methods are used to conduct this research. Rules in Islamic inheritance law and rulings of the courts that have already incracht used as the basis for this method. research results show that: The legal position concerning a substitute inheritor in the Islamic heritage in Indonesia is formulated provisionally in article 185 paragraph 1, that is, the heir who died before the heirs and can be replaced by his children, except those mentioned in article 173. (melakukan tindakan penganiayaan berat). The inheritance acquired by the substitute heir is not always the same as that replaced, i.e. it is not permitted to add from the acquisition of the equivalent heir to the replaced but may reduce it. The substitution referred to in Article 185 covers the replacement of place, degrees, and unlimited rights between men and women as heirs, i.e. regulating the substitution of place when a nephew or grandson takes the role of a parent as a brother-in-law or otherwise. According to the provisions of the article, an heir who died before the heir is considered to be a replaced heir, and also must not exceed the share of the inheritance rights of the sederajad so that the compilation of Islamic law in article 185 (2) gives a maximum limit of one-third for the replacement heir.
Peran Organisasi Masyarakat Sebagai Mitra Dan Kontrol Pemerintah Terhadap Hak-Hak Demokrasi : Berdasarkan UU NO 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan rochim, abdul; Andri, Muhammad
Justicia Journal Vol. 7 No. 1 (2018): VOL 7 NO.1 (2018) September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/yusticia.v7i1.130

Abstract

Bahwa oragnisasi masyarakat (ormas) merupakan wadah utama dalam pejuang kemerdekaan, diantaranya Budi Utomo, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan lain-lain. Ormas yang merupakan mitra dan kontrol bagi pemerintah, karena unsur dari pendukung tegaknya demokrasi antara lain salah satunya yakni kebebasan berserikat. Maka dirasa perlu adanya pembelajaran melalui diskusi-diskusi sosial yang terwadahi melalui organisasi kemasyarakatan dan dijamin oleh konstitusi sesuai dengan UU Nomor 16 tahun 2017 dan juga diharapkan untuk partisipasi dan keberdayaan masyarakat terhadap hak-hak demokrasi yang lebih baik dan juga sebagai pembantu untuk mewujudkan tujuan negara yang tertulis pada pembukaan UUD 1945. Sehingga permasalahan yang dapat dikemukakan adalah Bagaimana peran organisasi kemasyarakatan sebagai mitra terhadap pemerintah untuk menyampaikan hak-hak demokrasi masyarakat . Bagaimana organisasi kemasyarakatan menjadi control terhadap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah demi tercapainya hak-hak demokrasi masyarakat. dalam artikel ini yakni Metode penelitian normatif, metode penelitian normatif ini atau yang biasa disebut dengan metode perpustakaan adalah suatu metode penelitian hukum yang mengambil data sekunder seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan juga dapat berupa pengambilan dari para sarjana. Dalam temuannya bahwa Menjadikan ormas sebagai mitra pemerintah juga harus tetap konsisten terhadap martabat ormas, jangan menjadikan ormas sebagai pelayan pemerintah dengan mengharapkan bantuan-bantuan pemerintah yang dapat mempengaruhi kemandirian dan kebebasan organisasi. Ormas harus bisa dinamis terhadap perubahan sosial, jangan menjadikan citra ormas menjadi buruk dengan semakin banyaknya ormas yang melakukan pendekatan-pendekatan kepada partai politik, sehingga dikhawatirkan arah ormas cenderung kearah politik praktis, bukan politik kebangsaan yang memiliki tujuan terwujudnya cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Kontrol terhadap pemerintah juga harus memiliki output yang jelas dengan menjadikan ormas sebagai extra parlementer ormas juga harus tetap independen menjaga marwah oganisasi, jangan sampai organisasi dijual belikan demi kepentingan oknum yang ada didalamnya
Penegakan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil : Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Studi Kasus Di Pemerintahan Kabupaten Jombang. febriono, wahyu; Andri, Muhammad
Justicia Journal Vol. 8 No. 1 (2019): VOL 8 NO.1 (2019) September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum pegawai negeri sipil sebagai upaya untuk mewujudkan nilai atau kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran yang bahwasanya, Pegawai Negeri Sipil merupakan aparatur negara serta tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk dapat mewujudkan tujuan kemasyarakatan yaitu kesejahteraan, keadilan, bisa melayani masyarakat dengan setulus hati. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan proses penegakan hukum disiplin pegawai negeri sipil dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum disiplin bagi pegawai negeri sipil di Pemerintahan Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (studi kasus) dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan penelitian hukum empiris. Sumber datanya badan kepegawaian daerah pendidikan dan pelatihan kabupaten jombang dengan pengumpulan data dilakukan teknik yang digunakan dengan melakukan penelitian, studi pustaka. Diperoleh temuan hasil penelitian yaitu : Dalam penegakan hukum disiplin pegawai negeri sipil melakukan berbagai tahapan diantaranya (1) proses penegakan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Jombang. (2) faktor-faktor yang cenderung mempengaruhi penegakan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Jombang. (3) jenis-jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan bagi pegawai negeri sipil (4) kriteria pegawai negeri sipil melanggar disiplin pegawai negeri sipil (5) aturan pelaksanaan peraturan hukum penegakan hukum disiplin pegawai negeri sipil (6) mekanisme dalam penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipil (7) kebijakan internal penegakan hukum disiplin terhadap pegawai negeri sipil di Pemerintahan Kabupaten Jombang
Akibat Hukum Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Andri, Muhammad
Justicia Journal Vol. 4 No. 1 (2015): Vol. 4 No. 1 (2015): September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Marriage is a bond between one's inner and outer man with person woman as husband - wife to form a happy home, the eternal popularity of divinity Almighty. The marriage was valid when conducted according to the Law on Religion and belief respectively and in order to have the force of law and apply the power of these marriages must be registered. Reality in all societies there is often a practice of marriage Sirri deemed lawful religion, but does not have the power under the law applicable positive.In this study in trying ffor know how the views of Islamic law and positive law in the implementation of marriage Sirri, the factors that led to marriage Sirri, and how the settlement process of marriage Sirri by positive law.The findings generated in this study are as follows: (1) the basis of marriage Sirri menutut Islamic law is valid, but according to the positive law of marriage does not have the power serve as evidence to ensure legal certainty. (A) major factors that lead to marriage Sirri was done because of lack of knowledge and awareness of the law that marriage is to be registered. (B) completion of the process according to the positive law is the determination of the completion of the ratification of the marriage, as well as with the decision of divorce into one.In order to ensure legal certainty in the face of Sirri marriage problems should be considered carefully whether the marriage is really fixed in accordance with the legislation in force, so that in case of divorce was not until there was a marriage that does not have a marriage certificate. So that people understand the need for a registered marriage tau listed, so do not arise from the law, because marriage Sirri then KUA officials did not hesitate to socialize.
Co-Authors Abdul Rochim Ahmad Khisni Ardana, Fransiska Errika, Noer Diana Erviyanti, Tyas Fajarwati Kholig, Lulus febriono, wahyu Gios Adhyaksa Huda, Afif Ilanul Irwina Safitri, Ade Jamaluddin Al Husaini Al Af, Sayyid Mahmutarom HR Nur Fareha Oktavianti, Vera Oky Setyawan, Farhan Rafi'ie, Mohammad Rafie, Mohammad Rizvi Hadziq, Fazlur Sari, Anggrita Shobirin, Wiji Sumarwoto Sumarwoto Supriadi Supriadi Syamsul Firdaus Tri Susilowati Winarsih, Rini Zulis Mariastutik, Zulis