Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.51
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WAJAH HUKUM Awang Long Law Review Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya JURNAL CIVIC EDUCATION: MEDIA KAJIAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) GEOGRAPHIA: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Geografi Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education Jurnal Sosial dan Sains The Easta Journal Law and Human Rights Altafani PESHUM Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Journal of Golden Generation Legal Science Jurnal Mahkamah Hukum Collaborative: Journal of Community Service Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan Journal of Constitutional Principles Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Yoan Barbara Runtunuwu
Universitas Negeri Manado
Religion Humanities Astronomy Earth & Planetary Sciences Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
Media Sosial dan Pembentukan Opini Publik: Implikasi Hukum terhadap Proses Peradilan yang Adil Lengkong, Mario Randy; Runtunuwu, Yoan Barbara; Sidayang, Stince; Kambe, Trifena Julia
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 6 No. 1 (2025): (JUNI 2025) JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/jpjsre.v6i1.11857

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kompleks antara media sosial, pembentukan opini publik, dan implikasinya terhadap proses peradilan yang adil dalam konteks hukum kontemporer. Menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini mengkaji berbagai sumber ilmiah termasuk jurnal, buku, dan dokumen hukum yang relevan, dengan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tren. Temuan penelitian mengungkapkan tiga aspek krusial: pertama, media sosial telah secara fundamental mengubah dinamika pembentukan opini publik terhadap kasus hukum melalui algoritma dan fenomena "pengadilan oleh media sosial"; kedua, opini publik yang terbentuk di media sosial memberikan tekanan signifikan terhadap independensi peradilan dengan mempengaruhi perilaku aktor-aktor peradilan; dan ketiga, sistem hukum di berbagai yurisdiksi telah mengembangkan respons regulatori yang beragam untuk menghadapi tantangan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan reformasi hukum, kerjasama dengan platform digital, dan peningkatan literasi digital masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara transparansi peradilan, kebebasan berekspresi, dan integritas sistem hukum di era media sosial.
HAK MASYARAKAT UNTUK MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PENCEMARAN LINGKUNGAN Runtunuwu, Yoan B.; Lasube, Yunarti M.; Manangkot, Alya Rahel; Kaawoan, Debora Stevani; Manganang, Chessy Avril
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.804

Abstract

This study aims to analyze the legal certainty of citizens’ rights concerning environmental pollution in Indonesia within the framework of national law and its enforcement practices. The research is motivated by the increasing number of pollution cases and the limited effectiveness of legal protection for affected communities, despite Indonesia’s environmental law framework having adopted the polluter pays, precautionary, and strict liability principles. The study employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. Primary legal materials include the 1945 Constitution, Law No. 32 of 2009, Government Regulation No. 22 of 2021, and Supreme Court Regulation No. 1 of 2023, all analyzed qualitatively and descriptively through systematic and teleological interpretation. The findings indicate that environmental law enforcement in Indonesia remains dominated by administrative actions (61%), while civil and criminal avenues show low effectiveness due to weak scientific evidence, poor interagency coordination, and limited investigative capacity. The implementation of risk-based licensing and alternative dispute resolution mechanisms, such as online dispute resolution, represents a positive innovation; however, their application remains uneven across sectors and regions. The lack of public participation and transparency in environmental data exacerbates legal uncertainty and weakens both governmental and corporate accountability. This study highlights the need to integrate national legal norms, international principles, and digital technology to strengthen the effectiveness of environmental law enforcement. The findings imply the importance of institutional reform, improved access to justice, and the acceleration of legal modernization toward an equitable and sustainable environmental governance system.
Media Sosial dan Pembentukan Opini Publik: Implikasi Hukum terhadap Proses Peradilan yang Adil Lengkong, Mario Randy; Runtunuwu, Yoan Barbara; Sidayang, Stince; Kambe, Trifena Julia
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 6 No. 1 (2025): JUNI 2025 JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/jpjsre.v6i1.11857

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kompleks antara media sosial pembentukan opini publik dan implikasinya terhadap proses peradilan yang adil dalam konteks hukum kontemporer Menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi literatur penelitian ini mengkaji berbagai sumber ilmiah termasuk jurnal buku dan dokumen hukum yang relevan dengan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tren Temuan penelitian mengungkapkan tiga aspek krusial: pertama media sosial telah secara fundamental mengubah dinamika pembentukan opini publik terhadap kasus hukum melalui algoritma dan fenomena pengadilan oleh media sosial ; kedua opini publik yang terbentuk di media sosial memberikan tekanan signifikan terhadap independensi peradilan dengan mempengaruhi perilaku aktor aktor peradilan; dan ketiga sistem hukum di berbagai yurisdiksi telah mengembangkan respons regulatori yang beragam untuk menghadapi tantangan ini Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan reformasi hukum kerjasama dengan platform digital dan peningkatan literasi digital masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara transparansi peradilan kebebasan berekspresi dan integritas sistem hukum di era media sosial < p>
Peran Sosiologi Hukum dalam Pembentukan Kebijakan Publik di Era Digital Mongan, Delbert; Lumaing, Engeli; Runtunuwu, Yoan Barbara; Dakhi, Robin
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 6 No. 2 (2025): JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/2catmw38

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sosiologi hukum dalam pembentukan kebijakan publik di era digital melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur. Perubahan sosial yang cepat akibat digitalisasi memengaruhi cara hukum dibentuk, dipahami, dan diimplementasikan. Dengan menelaah literatur akademik, kebijakan resmi, serta teori-teori sosiologi hukum, penelitian ini mengungkap tiga temuan utama: pertama, dinamika relasi sosial dalam proses legislasi digital menunjukkan adanya ketimpangan aktor dalam memengaruhi kebijakan; kedua, makna hukum mengalami pergeseran dalam ruang publik digital, dari normatif menjadi diskursif; dan ketiga, terjadi ketimpangan representasi dalam kebijakan digital, terutama bagi kelompok marginal. Analisis dilakukan menggunakan teori strukturasi, teori ruang publik, serta pendekatan hukum kritis. Hasil penelitian menekankan pentingnya pendekatan sosiologi hukum dalam memastikan keterlibatan sosial yang lebih inklusif dan responsif dalam kebijakan digital. Dengan demikian, hukum di era digital perlu dilihat sebagai produk sosial yang terus dinegosiasikan, bukan sekadar peraturan formal negara. Studi ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian sosiologi hukum kontemporer dan mendorong perumusan kebijakan publik yang lebih adil di tengah transformasi digital.
Peran Mahasiswa dalam Mewujudkan Pemilu yang berkualitas Berdasarkan Undang-Undang pemilu Nomor 7 Tahun 2017 di KPU Minahasa Yoan Barbara Runtunuwu; Morais Barakati
Collaborative: Journal of Community Service Vol 1 No 1 (2024): (NOVEMBER) Collaborative: Journal of Community Service
Publisher : PT. NALURI EDUKASI PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64924/4b6q7409

Abstract

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Minahasa melalui peran aktif mahasiswa, berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Metode yang digunakan meliputi workshop peningkatan kapasitas, kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, serta keterlibatan dalam monitoring tahapan Pemilu. Program dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, melibatkan mahasiswa, KPU Minahasa, dan masyarakat. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu, dengan kenaikan tingkat partisipasi pemilih sebesar 7%. Terjadi penurunan jumlah pelanggaran Pemilu dari 57 kasus menjadi 23 kasus. Program ini juga menghasilkan inovasi dalam metode pendidikan pemilih dan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan kualitas Pemilu. Kesimpulannya, kolaborasi antara perguruan tinggi, mahasiswa, dan lembaga penyelenggara Pemilu terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal, menyediakan model yang dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia.
Analisis Kebijakan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Negara-negara Asean: Implikasi terhadap Akses Keadilan dan Keberlanjutan Lingkungan Yoan Barbara Runtunuwu
Collaborative: Journal of Community Service Vol 1 No 2 (2025): (MARCH) Collaborative: Journal of Community Service
Publisher : PT. NALURI EDUKASI PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64924/w7t5fq98

Abstract

Pengabdian ini bertujuan merealitaskan kebijakan dan penegakan hukum lingkungan hidup di negara-negara ASEAN serta implikasinya terhadap akses keadilan dan keberlanjutan lingkungan. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, pengabdian ini mengkaji dokumen kebijakan, artikel jurnal ilmiah, dan laporan dari organisasi terkemuka dengan menggunakan kerangka analitis yang mengintegrasikan pendekatan yuridis-normatif, socio-legal, keadilan lingkungan, dan tata kelola multi-level. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam pengembangan kerangka kebijakan lingkungan di tingkat regional ASEAN, implementasinya di tingkat nasional masih menghadapi tantangan serius akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan, konflik kepentingan ekonomi-politik, dan kurangnya akses keadilan bagi masyarakat terdampak. Program pengabdian yang diimplementasikan berhasil meningkatkan literasi hukum masyarakat, menyediakan bantuan hukum, mengembangkan sistem pemantauan berbasis masyarakat, memfasilitasi dialog multi-stakeholder, meningkatkan kesadaran publik melalui kampanye media, memperkuat kapasitas penegak hukum, dan mendidik generasi muda tentang hak-hak lingkungan. Pengabdian ini merekomendasikan penguatan harmoniasi kebijakan lingkungan di tingkat regional, peningkatan kapasitas institusional untuk penegakan hukum, perluasan mekanisme akses keadilan bagi kelompok rentan, serta pengembangan pendekatan inovatif berbasis teknologi untuk pemantauan lingkungan partisipatif dan advokasi kebijakan lingkungan.
Critical Analysis of the Implementation of the Restorative Justice System in the Indonesian Legal System Runtunuwu, Yoan Barbara; Mesra, Romi
Jurnal Mahkamah Hukum Vol 1 No 1 (2024): (May) Jurnal Mahkamah Hukum
Publisher : PT. NALURI EDUKASI PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64924/tg7jfw75

Abstract

This study aims to critically analyze the implementation of restorative justice practices in Indonesia, highlighting its positive aspects, challenges, and recommendations for improvement. Research method of this article is a comprehensive review of relevant literature, including theoretical frameworks, empirical studies, and policy documents, was conducted to examine the adoption of restorative justice in the Indonesian context. The analysis focused on evaluating the cultural alignment, victim empowerment, community involvement, legal and institutional frameworks, capacity and resource constraints, and stakeholder perspectives. The findings reveal that while restorative justice aligns with traditional Indonesian values and offers a victim-centered approach and community involvement, its implementation faces significant challenges. These include the lack of a comprehensive legal framework, limited application to minor offenses, victim reluctance due to power imbalances, and capacity and resource constraints across diverse regions. To address these challenges, the study recommends developing a robust legal framework, cautiously expanding the application to certain serious offenses with robust safeguards, strengthening victim support services, investing in capacity-building initiatives, and promoting public awareness and education. Overall, the successful implementation of restorative justice in Indonesia requires overcoming legal and institutional gaps, building capacity and resources, and fostering a culture of victim empowerment, community involvement, and offender accountability. By addressing these challenges, Indonesia can pave the way for a more holistic, inclusive, and effective justice system that promotes healing, reconciliation, and social harmony.
Analisis Yuridis Penerapan Asas Presumption of Innocence dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Runtunuwu, Yoan Barbara; Barakati, Morais
Jurnal Mahkamah Hukum Vol 1 No 2 (2024): (November) Jurnal Mahkamah Hukum
Publisher : PT. NALURI EDUKASI PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64924/v4z3ec93

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penerapan asas presumption of innocence dalam sistem peradilan pidana Indonesia, mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi untuk memperkuat implementasinya. Metode yang digunakan adalah literatur review sistematis, dengan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan menggunakan kerangka teori sistem hukum Friedman dan teori hukum progresif Rahardjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas presumption of innocence telah diadopsi secara formal, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan terkait substansi, struktur, dan kultur hukum. Penelitian ini mengidentifikasi perlunya pendekatan komprehensif yang melibatkan reformasi hukum, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan edukasi publik untuk memperkuat penerapan asas ini dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di ASEAN: Perbandingan antara Negara Anggota dan Implikasinya thd Keberlanjutan Lingkungan Runtunuwu, Yoan Barbara
Jurnal Mahkamah Hukum Vol 2 No 2 (2025): (November) Jurnal Mahkamah Hukum
Publisher : PT. NALURI EDUKASI PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64924/a92dr059

Abstract

This study aims to analyze environmental law enforcement mechanisms in ASEAN member countries and examine their implications for regional environmental sustainability. Using a normative legal approach combined with comparative case studies, this study analyzes secondary data in the form of laws and regulations, international agreements, scientific journals, and official reports from Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, and Vietnam. The analysis is conducted qualitatively using comparative techniques to identify differences in legislative frameworks, institutional capacity, oversight mechanisms, and enforcement effectiveness. The results show significant variations in the effectiveness of environmental law enforcement, with Singapore having the most effective system (Environmental Performance Index ranking 39) and Vietnam (ranking 141). This disparity impacts regional environmental sustainability, as evidenced by transboundary environmental problems such as haze, which causes economic losses of USD 16.1 billion per year. Countries with effective law enforcement exhibit better air quality (Singapore's PM2.5 12 μg/m³ vs. Vietnam's 35 μg/m³) and higher levels of industrial compliance (Singapore's 94% vs. Vietnam's 48%). This study recommends strengthening national capacity, regional harmonization, and increasing ASEAN cooperation to achieve optimal environmental sustainability.
THE ROLE OF PENITENTIARY OFFICERS IN INMATE REHABILITATION Yoan Barbara Runtunuwu; Wenly R. J. Lolong
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 3 (2026): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i3.1946

Abstract

This study aims to analyze the role of the penitentiary system in supporting the effectiveness of inmate rehabilitation and its contribution to reducing recidivism rates and ensuring successful social reintegration. The method used is normative juridical legal research, which involves examining statutory regulations, legal doctrines, academic literature, and relevant court decisions. The approaches employed include the statutory approach, conceptual approach, case approach, and historical approach, all of which reinforce the analysis of regulatory developments and the application of norms related to the penitentiary system and inmate rehabilitation. The research findings indicate that the penitentiary plays a strategic role in reshaping inmate behavior through the implementation of development programs that include education, skills training, counseling, mental development, and social support. The success of the rehabilitation process is highly influenced by the ability of correctional institutions to integrate various aspects of guidance, supervision, and social reintegration in a synergistic manner. Additionally, the study finds that correctional institutions hold a vital position within the integrated criminal justice system, as they ensure the protection of inmates’ rights throughout the legal process. Overall, this study concludes that the effectiveness of the penitentiary system is determined not only by normative aspects but also by the commitment to implementation at the operational level. The success of correctional efforts is reflected in lower recidivism rates and the increased capacity of former inmates to return as productive and responsible members of society after serving their sentences.
Co-Authors Brian J. Adam Dakhi, Robin Dean Christoforus Montolalu Debby Jolanda Mahamura Diana Darmayanti Putong Fatimah HS Feibe Engeline Pijoh Gladys Monica Tulung Harly Rumagit Harly Rumagit Hendrasari Rawung Hilmi Mokodompit Indra Tjahyadi Ingrid Sabet Pangaribuan Janeman Jehezkiel Lanawang Jeskha Vinny Sengka Joupy G Z Mambu Kaawoan, Debora Stevani Kris Tumbel Lasube, Yunarti M. Lumaing, Engeli Yuliana Manangkot, Alya Rahel Manganang, Chessy Avril Mario Randy Lengkong Merry Lenda Kumajas Mitchell Elieser Tumengkol Mongan, Delbert Morais Barakati Morais Barakati, Morais Nasirun, Indrasatya Octavianus Nofia Mosal, Reza Novita Mongdong Novy Tuwaidan, Arthur Pinaka Rapi Utomo Reynold Simandjuntak Rivaldo Kurniawan Wonopatih Romi Mesra Rus Yandi Stevanie Indah Tanod Stince Sidayang Susi Aryani Manangin Vhito Rafly Ismawan Wenly R. J. Lolong Wereh, Agustien Cherly Yanny Lanawaang