Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Prabowo Subianto's Political Branding Strategy In The Success of The Ministry of Defense's Reserve Component Program Istiqomah, Nahdya; Angela, Deni
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 3 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (March - April 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i3.315

Abstract

Komcad is a forum and form of citizen participation as well as national facilities and infrastructure in national defense efforts. The choice of Deddy Corbuzier is closely related to Deddy Corbuzier's existence as a mentalist and YouTuber who is very close to the Zelenial Generation (Gen Z) and is a form of concern for the Ministry of Defense in facing various future challenges in the era of globalization. This research aims to provide an overview of the awarding of the title lieutenant colonel of the Indonesian Army to Deddy Corbuzier as Prabowo Subianto's Political Branding strategy in making the Ministry of Defense's Reserve Component (Komcad) program a success. This research uses a qualitative case study research method because the researcher has to answer the phenomenon of transparency and the titular rank of lieutenant colonel of the TNI AD Deddy Corbuzier as a strategy to nominate Prabowo Subianto as a presidential candidate in the 2024 elections. The results of this literature review explain that Deddy Corobuzier as Komcad ambassador is a political branding that carried out by Prabowo Subianto as Minister of Defense of the Republic of Indonesia to gain support from the younger generation to make the Komcad program a success in the context of early detection of various potential threats to Indonesia's defense system
Rivate Sector Involvement in Clean Water Management: Appointment of PT Moya Indonesia By the DKI Jakarta Provincial Government (2022) Pangihutan, Risto Mulia; Angela, Deni
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 3 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (March - April 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i3.325

Abstract

The privatization of clean water in DKI Jakarta has presented major challenges in providing quality and affordable clean water services for the community. This article discusses the various challenges faced, such as high levels of pipe leaks, low water quality, and limited infrastructure. However, there is also hope to improve clean water services by accelerating the increase in service coverage, increasing the efficiency of water distribution management, and increasing transparency and accountability in clean water management. The active role of the DKI Jakarta DPRD and Civil Society Organizations (CSOs) is also needed to ensure better clean water management in the future. The DKI Jakarta Provincial Government must be committed to overcoming these various challenges by involving all stakeholders and strengthening cooperation between the public and private sectors in order to achieve better and more equal access to clean water for all DKI Jakarta residents.
Media Dalam Sistem Negara Totaliter: Perbandingan Pembatasan Berpendapat Ruang Digital Korea Utara dan Laos 2016 Putri, Arnis; Zahra, Maizia; Verrel, Sayyid; Tridjaja, Sisilia; Ramadhan, Fatur; Angela, Deni
Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 18 No. 1 (2026): Politeia: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/politeia.v18i1.21913

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan strategi pembatasan kebebasan berpendapat digital di Korea Utara dan Laos pada tahun 2016 terhadap platform Facebook. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian kepustakaan melalui analisis dokumen-dokumen primer dan sekunder yang mencakup laporan Freedom House (Laporan Kebebasan di Internet 2016-2017), Reporters Without Borders (Indeks Kebebasan Pers dan laporan khusus tentang penyensoran internet di Asia), publikasi Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, serta artikel akademis dari jurnal telaah sejawat yang dipublikasikan dalam rentang 2015-2024. Hasil penelitian menunjukkan Korea Utara menerapkan strategi isolasi total melalui pemblokiran infrastruktur digital menyeluruh yang memutus akses ke 2,9 miliar pengguna Facebook global dan substitusi platform domestik StarCon.net.kp yang beroperasi dalam intranet tertutup Kwangmyong, sementara Laos menggunakan pendekatan selektif melalui pengawasan intensif terhadap lebih dari setengah juta pengguna Facebook domestik dan penindasan tertarget terhadap aktivis dengan hukuman mencapai 20 tahun penjara. Kedua negara efektif mempertahankan monopoli narasi digital meskipun menggunakan mekanisme berbeda, dengan Korea Utara menciptakan ketergantungan total terhadap narasi pemerintah melalui eliminasi alternatif informasi dan Laos menciptakan efek menakutkan yang mendorong sensor diri melalui penindakan teladan terhadap disiden digital. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa variasi strategi kontrol digital dalam rezim otoriter bergantung pada kondisi infrastruktur dan penetrasi teknologi, namun konvergen pada tujuan yang sama yakni pelanggengan kekuasaan melalui manipulasi ruang ekspresi digital.
Media Dalam Sistem Negara Totaliter: Perbandingan Pembatasan Berpendapat Ruang Digital Korea Utara dan Laos 2016 Putri, Arnis; Zahra, Maizia; Verrel, Sayyid; Tridjaja, Sisilia; Ramadhan, Fatur; Angela, Deni
Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 18 No. 1 (2026): Politeia: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/politeia.v18i1.21913

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan strategi pembatasan kebebasan berpendapat digital di Korea Utara dan Laos pada tahun 2016 terhadap platform Facebook. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian kepustakaan melalui analisis dokumen-dokumen primer dan sekunder yang mencakup laporan Freedom House (Laporan Kebebasan di Internet 2016-2017), Reporters Without Borders (Indeks Kebebasan Pers dan laporan khusus tentang penyensoran internet di Asia), publikasi Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, serta artikel akademis dari jurnal telaah sejawat yang dipublikasikan dalam rentang 2015-2024. Hasil penelitian menunjukkan Korea Utara menerapkan strategi isolasi total melalui pemblokiran infrastruktur digital menyeluruh yang memutus akses ke 2,9 miliar pengguna Facebook global dan substitusi platform domestik StarCon.net.kp yang beroperasi dalam intranet tertutup Kwangmyong, sementara Laos menggunakan pendekatan selektif melalui pengawasan intensif terhadap lebih dari setengah juta pengguna Facebook domestik dan penindasan tertarget terhadap aktivis dengan hukuman mencapai 20 tahun penjara. Kedua negara efektif mempertahankan monopoli narasi digital meskipun menggunakan mekanisme berbeda, dengan Korea Utara menciptakan ketergantungan total terhadap narasi pemerintah melalui eliminasi alternatif informasi dan Laos menciptakan efek menakutkan yang mendorong sensor diri melalui penindakan teladan terhadap disiden digital. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa variasi strategi kontrol digital dalam rezim otoriter bergantung pada kondisi infrastruktur dan penetrasi teknologi, namun konvergen pada tujuan yang sama yakni pelanggengan kekuasaan melalui manipulasi ruang ekspresi digital.