Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Jurnal Suara Pengabdian 45 Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Febryan Alam Susatyo
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Kriteria Alat Bukti Elektronik yang Sah dalam urgensi pembaharuan KUHAP Febryan Alam Susatyo
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 21, No 1 (2023): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v21i1.4035

Abstract

The background of this journal writing is the absence of clear provisions in the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) or other specific laws that comprehensively regulate the criteria for valid electronic evidence. Therefore, a legal reform is needed in Indonesia's national criminal procedure law that is more relevant in addressing the current legal developments. Through legal research methodologies such as the statutory approach, case approach, historical approach, comparative approach, and conceptual approach, the author identifies the importance of reliable, credible, relevant, and material requirements in determining the criteria for valid electronic evidence. Furthermore, the acquisition of such electronic evidence should also adhere to the principles of Exclusionary Rules in order to uphold human rights. Subsequently, the Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP) has regulated electronic evidence, which was previously not addressed in the previous version of the KUHAP. Thus, the importance of KUHAP reform is to establish a fair and adversarial criminal procedure legal principle.
Kajian Yuridis Implementasi Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional dalam Perspektif Keadilan Distributif Wahyuni , Husnia Hilmi; Susatyo, Febryan Alam; Afda’u, Faisal
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i1.3092

Abstract

Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) merupakan upaya pemerintah menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sebagai implementasi prinsip keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan yuridis PBI JKN dalam sistem hukum Indonesia dengan prinsip keadilan distributif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif PBI JKN telah memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan pelaksana teknis. Namun, dalam implementasinya, terjadi penyimpangan seperti yang tergambar dalam kasus terdaftarnya individu berkemampuan ekonomi tinggi sebagai peserta PBI. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem pendataan dan verifikasi, sehingga prinsip kebutuhan, kesetaraan, dan kontribusi dalam keadilan distributif tidak terpenuhi. Pembenahan sistemik diperlukan terhadap mekanisme pendataan, verifikasi, dan evaluasi kepesertaan agar program PBI JKN, tepat sasaran dan sejalan dengan tujuan utamanya, yaitu perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat paling rentan.
Perlindungan Hak dan Status Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Perdata dan Islam di Indonesia Afda’u , Faisal; Wahyuni, Husnia Hilmi; Susatyo, Febryan Alam
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i1.3093

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak dan status anak luar nikah berdasarkan hukum perdata di Indonesia serta prinsip-prinsip perlindungan dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan terhadap aturan perundang-undangan dan prinsip keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPerdata Pasal 280–299 menetapkan hak anak luar nikah yang diakui oleh ayah atau ibu, mencakup nafkah, pendidikan, dan warisan. Namun, tanpa pengakuan dari ayah, hubungan hukum anak hanya terbatas pada ibu dan keluarga ibu. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 membuka ruang bagi anak untuk mengajukan hak kepada ayah biologis melalui bukti tes DNA. Dalam perspektif Islam, perlindungan hak anak luar nikah berlandaskan keadilan, kasih sayang, dan perlindungan. Islam menekankan bahwa anak, sebagai anugerah dari Allah, harus mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. QS. Al-Anfal (8:28) menekankan pentingnya kasih sayang terhadap anak, sementara QS. Al-Baqarah (2:233) mewajibkan pemenuhan nafkah, termasuk bagi anak luar nikah. Prinsip-prinsip ini bertujuan memastikan hak dan kesejahteraan anak tetap terjamin meskipun status kelahirannya berbeda.
Sawah Besar Berdaya: Edukasi Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kelurahan Sawah Besar Nurhayati, Ema; Elen Anedya Frahma; Novia Mungawanah; Monica Belinda Oksavina; Febryan Alam Susatyo; Cahyo Adi Nugroho
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 4 No. 2 (2025): Juni: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/cgd67c68

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi permasalahan sosial yang signifikan di Indonesia, tak terkecuali di Kelurahan Sawah Besar. Minimnya pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk KDRT serta jalur pelaporan dan perlindungan korban menjadi faktor pendorong tingginya angka kasus yang tidak terungkap. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan literasi warga Kelurahan Sawah Besar terkait pencegahan, pengenalan, dan penanganan kasus KDRT melalui pendekatan edukasi partisipatif. Metode yang digunakan meliputi serangkaian lokakarya interaktif, penyuluhan berbasis komunitas, dan pembentukan kelompok dukungan dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat serta ahli dari bidang hukum. Program ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang KDRT, membentuk jaringan relawan pendamping korban yang terdiri dari 25 kader terlatih dan mengembangkan sistem pelaporan kasus berbasis komunitas yang terintegrasi dengan dinas sosial setempat. Simpulan dari program ini menunjukkan bahwa edukasi berbasis partisipatif efektif dalam membangun kesadaran kolektif dan menciptakan sistem dukungan bagi korban KDRT. Model edukasi yang dikembangkan diharapkan dapat direplikasi di kelurahan lain sebagai upaya strategis pencegahan dan penanganan KDRT berbasis komunitas
Co-Authors Cahyo Adi Nugroho Elen Anedya Frahma Ema Nurhayati Faisal Afda’u Husnia Hilmi Wahyuni Monica Belinda Oksavina Novia Mungawanah