Articles
<![CDATA[Harmonization of the Application of Customary Law and Positive Law in Village Communities of Malang Regency ]]>
<![CDATA[Nany Suryawati]]>;
<![CDATA[Martika Dini Syaputri]]>
<![CDATA[ International Journal of Applied Business and International Management Vol 6, No 2 (2021): August 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[AIBPM Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (270.999 KB)
|
DOI: 10.32535/ijabim.v6i2.993
<![CDATA[Ngadas Village is a village with an interesting order of life and customs like many other villages. The people have lived long with the customs and norms of local wisdom. Our study aims to investigate the harmonization of both customary law and national law in Ngadas Village. The customary law includes the local wisdom value as a philosophy and obeys positive law. To understand the harmonization, we use an empirical juridical approach in understanding the role of government officials in preserving customs and positive law. Subsequently, we discuss the harmonization through the role of government officials covering aspects of community life. Our findings indicate that the positive law serves as a reference to the customary law. The customary law is in line with national interests and laws and national law. Likewise, the customary law is in harmony with religious elements. This denotes the importance of the village's official roles for the local community's interests.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ALAT KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Septian Adi]]>;
<![CDATA[Martika Dini Syaputri]]>
<![CDATA[ Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA ]]>
Publisher : <![CDATA[jurnal.unprimdn.ac.id ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34012/jihp.v5i2.2741
<![CDATA[Kepentingan pengaturan kontrak adalah untuk menjamin pertukaran kepentingan, hak dan kewajiban, agar berlangsung secara proporsional bagi para pihak. Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli alat-alat kesehatan melibatkan banyak pihak yang saling berinteraksi satu dengan lainnya dengan berbagai macam kepentingan perbedaan-perbedaan tujuan, pandangan, pendapat dari masing-masing pihak akan dapat berpotensi menimbulkan konflik. Konflik tersebut harus segera diselesaikan dengan cara yang tepat untuk meminimalisir pengaruh buruk terhadap keberhasilan jual beli alat-alat keshatan yang dikenal memiliki kompleksitas yang tinggi dan rumit serta menimbulkan persepsi bahwa kedudukan antara penyedia barang sebagai penjual / distributor dan pihak konsumen dalam hal ini rumah sakit / dokter tidak proporsional. Kedudukan antara pihak penjual dan rumah sakit sebagai customer adalah sejajar dan sebagai mitra kerja. Hal ini menunjukkan bahwa ada tujuan untuk mengetahui bagaimana konsep dan standart baku pembuatan kontrak jual beli antara pihak penjual dengan pihak rumah sakit atau dokter sebagai pihak pembeli atau customer serta mengenai asas-asas perjanjian (contract principles) dalam melakukan atau membuat suatu kontrak.]]>
<![CDATA[SROI: Metode Alternatif dalam Riset Evaluasi Pasca-Legislasi ]]>
<![CDATA[Victor Imanuel W. Nalle]]>;
<![CDATA[Martika Dini Syaputri]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ius.v9i3.874
<![CDATA[Metode evaluasi undang-undang di Indonesia belum menjadi isu yang dibahas secara komprehensif. Kajian-kajian sebelumnya lebih banyak fokus pada metode riset dalam penyusunan rancangan undang-undang, misalnya tentang ROCCIPI (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology) atau CBA (Cost and Benefit Analysis). Oleh karena itu, artikel ini mengisi kekosongan kajian tersebut dengan membahas Social Return on Investment (SROI) sebagai metode evaluasi implementasi undang-undang. Metode ini dapat menjadi alternatif wacana dalam evaluasi undang-undang di Indonesia tetapi perlu didukung adanya pedoman evaluasi yang menjelaskan langkah-langkah konkrit dalam evaluasi kuantitatif terhadap undang-undang. Selain itu, metode SROI menuntut pendekatan interdisipliner serta keterlibatan pemangku kepentingan yang terkait dalam berbagai tahapan analisis SROI.]]>
<![CDATA[Pembentukan Karakter Servant Leadership Penerima Beasiswa Yayasan Santo Martinus De Porres ]]>
<![CDATA[Retno Dewi Pulung Sari]]>;
<![CDATA[Martika Dini Syaputri]]>;
<![CDATA[Hansen Alandi]]>
<![CDATA[ Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7 No 1 (2023): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/aks.v7i1.13944
<![CDATA[Siswa yang mendapat beasiswa telah memiliki niat untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Keinginan yang besar yang di fasilitasi oleh Yayasan Martin de Porres untuk dapat membantu siswa meraih setiap mimpi mereka. Namun terdapat kendala yang tidak dapat dipungkiri bahwa siswa tidak mudah beradaptasi dengan pola Pendidikan dan karakter yang dibutuhkan agar menjadi siswa yang berprestasi. Metode yang dilakukan adalah pengumpulan data, observasi, membuat program, melaksanakan program serta melakukan evaluasi dari program yang telah dilaksanakan.Setelah program dijalankan selama 6 bulan ternyata belum didapatkan hasil yang signifikan untuk memperoleh karakter servant leadership. Para penerima beasiswa Yayasan Martin de Porres masih berkutat pada pencapaian self leadership yaitu pada disiplin. Sedangan kemajuan yang didapat adalah pengalaman berorganisasi dan penyelesaian masalah dalam kelompok, Untuk menekankan kedisiplinan perlu diberikan metode reward and punishment sehingga dapat menekan ketidakteraturan. Untuk rekomendasi kedepan, diperlukan adanya konsistensi para pendamping kegiatan sehingga dapat memberikan masukan atau solusi yang kurang lebih sama. Pendampingan minimal dilakukan 3 semester berturut-turut untuk mendapatkan hasil yang diinginkan oleh Yayasan Martin de Porres.]]>
<![CDATA[Mewujudkan Perilaku Bertanggungjawab terhadap Lingkungan Melalui Program Pengembangan Peduli dan Berbudaya Lingkungan di Sekolah ]]>
<![CDATA[Martika Dini Syaputri]]>;
<![CDATA[Nany Suryawati]]>
<![CDATA[ DEDIKASI PKM Vol. 4 No. 3 (2023): DEDIKASI PKM UNPAM ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/dedikasipkm.v4i3.30144
<![CDATA[Mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945. Bahwa dengan lingkungan yang baik dan sehat secara tidak langsung dapat memperpanjang usia serta dapat menekan biaya kesehatan. Pelibatan generasi muda dalam menjaga lingkungan hidup melalui Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah merupakan strategi yang efektif untuk membiasakan dan menjaga lingkungan semenjak masa sekolah. Melalui PermenLHK No. P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah sekaligus sebagai wujud tanggungjawab untuk menjaga lingkungan. Meskipun pengaturan ini telah lama disahkan namun masih relevan dan penting untuk di sosialisasikan siswa sekolah sebagai bagian dari warga sekolah. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat, maka dilakukan penyuluhan di SMA Katolik St. Louis 2 Surabaya. Metode yang digunakan adalah analisis sosial dengan melakukan observasi lapangan serta wawancara secara mendalam dan penyuluhan. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa kelompok sasaran telah memliki lingkungan sekolah yang nyaman. Sebagai saran, baiknya lingkungan yang hijau menjadi salah satu kriteria dalam penilaian dalam peningkatan akreditasi sekolah. Selain itu, menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman menjadi tanggungjawab selirih warga sekolah.]]>
<![CDATA[Penggunaan Metode Ajar Demonstrasi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup dalam Meningkatkan Kesadaran Lingkungan ]]>
<![CDATA[Syaputri, Martika Dini]]>
<![CDATA[ KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/kdrkm.v4i2.8082
<![CDATA[Kondisi lingkungan di Indonesia semakin buruk. Pihak strategis untuk dilibatkan dalam menjaga lingkungan adalah pihak sekolah, dimana mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup sudah diberikan semenjak sekolah dasar. Namun karena penggunaan metode yang kurang tepat menjadikan tidak tercapainya capaian pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pengajaran pendidikan lingkungan hidup dengan menggunakan metode demonstrasi sehingga mampu meningkatkan kesadaran lingkungan bagi siswa. Metode pelaksanaan kegiatan ini melalui tahapan antara lain: penentuan mitra, perizinan, observasi, penyusunan program, pelaksanaan program dan pelaporan kegiatan. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan bahwa metode demonstrasi sangat efektif dilakukan, dimana siswa lebih antusias dan bersemangat. Bahasan yang diberikan mengenai pencemaran lingkungan dan pengelolaan sampah. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa berdasarkan hasil post test menunjukkan peningkatan pemahaman siswa terhadap pokok bahasan serta siswa mampu membuang sampah berdasarkan kriteria sampah. Metode ajar demonstrasi dapat digunakan para pendidik untuk pendidikan lingkungan hidup agar lebih bervariasi dan tidak selalu menggunakan metode ceramah.]]>
<![CDATA[Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara ]]>
<![CDATA[Suryawati, Nany]]>;
<![CDATA[Syaputri, Martika Dini]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v4i3.433-446
<![CDATA[Dasar Negara Indonesia telah menjamin hak asasi warga negara untuk memeluk agama dan untuk beribadat, hak untuk beribadat tak lepas dari hak untuk mendirikan rumah ibadat yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Namun demikian terdapat tantangan dalam mendirikan rumah ibadat bagi pemeluk agama minoritas pada berbagai wilayah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menganalisis peraturan perundang-undangan disertai dengan analisis mengenai penolakan maupun penerimaan terhadap pendirian rumah ibadat. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, meskipun telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri, masih terdapat celah lahirnya intoleransi dari pasal-pasal dalam Peraturan Bersama Menteri terhadap pendirian rumah ibadat kelompok agama minoritas. Kedua, Peraturan Bersama Menteri mengatur pula mengenai penyelesaian konflik antar umat beragama melalui FKUB, namun karena jumlah anggota representative FKUB didominasi oleh kelompok agama mayoritas maka penyelesaian masalah sangat berpengaruh atas kehendak kelompok agama mayoritas. Peran kepala daerah sebagai “key-role” terkait intoleransi dalam pembangunan rumah ibadat dapat dilakukan dengan membentuk perda terkait toleransi serta menyelesaikan permasalahan terkait pendirian rumah ibadat di wilayahnya secara proporsional dan tidak memihak.]]>
<![CDATA[Harmonization of the Application of Customary Law and Positive Law in Village Communities of Malang Regency ]]>
<![CDATA[Nany Suryawati]]>;
<![CDATA[Martika Dini Syaputri]]>
<![CDATA[ International Journal of Applied Business and International Management Vol 6, No 2 (2021): August 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[AIBPM Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32535/ijabim.v6i2.993
<![CDATA[Ngadas Village is a village with an interesting order of life and customs like many other villages. The people have lived long with the customs and norms of local wisdom. Our study aims to investigate the harmonization of both customary law and national law in Ngadas Village. The customary law includes the local wisdom value as a philosophy and obeys positive law. To understand the harmonization, we use an empirical juridical approach in understanding the role of government officials in preserving customs and positive law. Subsequently, we discuss the harmonization through the role of government officials covering aspects of community life. Our findings indicate that the positive law serves as a reference to the customary law. The customary law is in line with national interests and laws and national law. Likewise, the customary law is in harmony with religious elements. This denotes the importance of the village's official roles for the local community's interests.]]>
<![CDATA[MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Syaputri, Martika Dini]]>;
<![CDATA[Ivanda, Alda Christa]]>
<![CDATA[ Yustitia Vol. 9 No. 2 (2023): Yustitia ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Wiralodra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31943/yustitia.v10i2.185
<![CDATA[Dalam konteks penerapan hukum di Indonesia saat ini, terdapat dua metode penyelesaian sengketa yang dikenal, yaitu melalui proses litigasi dan melalui jalur non-litigasi. Proses litigasi sering dianggap lambat dalam menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga berpotensi menimbulkan biaya yang tinggi dan bahkan memunculkan permusuhan antara pihak-pihak yang bersengketa. Jalur non-litigasi dalam penyelesaian sengketa dianggap lebih cepat dan efisien, serta dapat memberikan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Namun acap kali penyelesaian non litigasi ini menemui permasalahan didalamnya, seperti permasalahan administrasi dari fasilitator. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis, dan mengetahui upaya hukum jika mediator lalai dalam prosedur administrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah proses mediasi dapat dibedakan antara mediasi di luar pengadilan dan mediasi yang terintegrasi dengan proses berperkara di pengadilan. Majelis Kehormataan Pusat Mediasi Nasional memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan kepada mediator yang menjalankan profesinya. Pengawasan yang di lakukan guna menjaga mediator menjalan kode etik.]]>
<![CDATA[PENERAPAN KEBIJAKAN GREEN CAMPUS PADA PERGURUAN TINGGI DI SURABAYA ]]>
<![CDATA[Syaputri, Martika Dini]]>;
<![CDATA[Dachi, Johanes Hattazohahau]]>;
<![CDATA[Wijaya, Jeannyfer]]>;
<![CDATA[Adi, Septian]]>
<![CDATA[ Yustitia Vol. 9 No. 2 (2023): Yustitia ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Wiralodra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31943/yustitia.v9i2.192
<![CDATA[UUD NRI 1945 dan UU No. 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sedangkan kondisi lingkungan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin menurun akibat adanya pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Program pembangunan berkelanjutan (SDGs) menjadi salah satu upaya agar kualitas lingkungan hidup di Indonesia menjadi semakin baik dan dapat dinikmati untuk generasi selanjutnya. Perguruan tinggi dapat menerapkan konsep green campus untuk menjadikan tempat belajar dan mengajar yang nyaman, baik dan sehat. Penelitian ini hendak mengetahui bagaimana penerapaan green campus perguruan tinggi di Surabaya serta mengetahui faktor yang dapat mendukung keberhasilan program green campus. Dengan menggunakan metode yuridis empiris, data primer penelitian diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan 4 Universitas di Surabaya yang memiliki akreditasi B, diantaranya adalah UKDC, Universitas Dinamika, Universitas Narotama dan STTAL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan green campus pada kelompok sasaran memiliki keberagaman yang pada dasarnya kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menjadi lingkungan hidup menjadi lebih baik. Faktor pendukung keberhasilan program green campus antara lain adanya dukungan dana kegiatan green campus, kegiatan peduli lingkungan yang terintegrasi baik pada tingkat universitas maupun fakultas dan sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus.]]>
