Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.339
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi AKSIOLOGIYA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Varia Justicia Jurnal Ilmu Hukum The Juris Ilmu Hukum Prima Jurnal Yustitia J-ADIMAS (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Patria : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Palmyra Fiber as Additional Materials on Solid Concrete Brick of Aggregate DEDIKASI PKM KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum International Journal of Applied Business and International Management Jurnal Legislasi Indonesia
Martika Dini Syaputri, Martika Dini
Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP GUGATAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LISAN Priscilia; Syaputri, Martika Dini
The Juris Vol. 8 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i2.1356

Abstract

An oral agreement is an employment relationship that exists without an employment contract. In social life, verbal agreements are often made. However, in social life, verbal agreements are often made without the person realizing it and have shortcomings when presentes as evidence in court. The purpose of this writing is to determine the legal certainty of oral agreements and how to resolve claims for breach of contract in oral agreements. The research method used is normative legal research. The types of data used are secondary data and primary data which are based on literature, books and various legal regulations and previous research. All data was analyzed using qualitative analysis. The results of this research show that verbal agreements are valid for everyone based on clause 1338 of the Civil Code which explains that all agreements made legally are considered valid by the person who makes them. However, to prove this, witnesses or confessions from the parties involved are needed, then this dispute can be resolved by undergoing a mediation process based on the agreement of the parties and the advantage of this mediation is that the parties do not need to defend the facts and evidence that are in front of them.
MEMBANGUN KOTA SEHAT: UPAYA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM MENCAPAI TARGET OPEN DEFECATION FREE (ODF) Syaputri, Martika Dini; Krismawan, Denny Andreas; Manao, Antonius Kristian
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 (2024): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2024.v9.i1.p41-64

Abstract

Target nasional tahun 2024 Indonesia terbebas dari BABS atau dengan status ODF. Sanitasi sehat dan aman akan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah menjadikan perubahan kebiasaan BABS menuju ODF bukanlah hal yang mudah. Atas dasar Perda Surabaya No. No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, maka tahun 2023 Surabaya telah mampu mencapai target 100%. Oleh karen itu dalam penelitian ini akan menganalisis kebijakan Surabaya dalam mendukung target ODF 100% serta strategi Surabaya agar dapat mempertahankan status ODF saat ini. Dengan menggunkan metode sosio legal dapat disimpulkan bahwa Surabaya telah menerbitkan Peraturan Walikota untuk melakukan percepatan pembangunan jamban dengan mengabaikan syarat legalitas kepemilikan lahan. Sedangkan strategi dalam mempertahankan status ODF adalah dengan adanya kebijakan dan aplikasi sedot tinja dengan biaya yang murah serta keterlibatan aktif masyarakat untuk tetap melakukan kebiasaan baik dalam hal sanitasi berkelanjutan.
Urgensi Pengaturan Pembatasan Usia Kendaraan Pribadi dalam Menjaga Kualitas Udara (Studi Kasus Surabaya) Syaputri, Martika Dini
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 21, No 4 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2024
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v21i4.1107

Abstract

Konstitusi menjamin kepada setiap orang mendapatkan lingkungan baik dan sehat. Hak tesebut menimbulkan kewajiban bagi pemerintah untuk mnciptakan lingkungan yang baik dan sehat. Kondisi udara perkotaan semakin buruk dampak dari meningkatnya jumlah kendaraan pribadi yang menghasilkan emisi gas buang. Hal ini juga dampak dari adanya urban sprawl serta tuntutan mobilitas yang tinggi sehingga kendaraan pribadi menjadi pilihan utama. Sehingga isu pecemaran udara akibat peningkatan jumlah kendaraan di Surabaya harus segera ditangani agar tidak menimbulkan kerugian ekonomi maupun kerugian bagi lingkungan itu sendiri. Dengan menggunakan metode yuridis normatif penelitian ini membahas mengenai kendala dalam penyusunan kebijakan pembatasan usia kendaraan serta kegentingan untuk segera membuat pengaturan mengenai usia kendaraan di Surabaya untuk menekan tingkat kendaraan pribadi. Bahwa penerapan dalam mengatur pembatasan usia kendaraan di Indonesia, termasuk Surabaya belum dapat diterapkan karena belum ada payung hukum sebagai landasan pembuatan kebijakan tingkat daerah. Dengan tidak ada pegaturan mengenai pembatasan usia kendaraan, maka akan dimungkinkan terjadi banyak kerugian dari segi ekonomi maupun lingkungan.
Pembentukan Karakter Servant Leadership Penerima Beasiswa Yayasan Santo Martinus De Porres Pulung Sari, Retno Dewi; Syaputri, Martika Dini; Alandi, Hansen
Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7 No 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aks.v7i1.13944

Abstract

Siswa yang mendapat beasiswa telah memiliki niat untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Keinginan yang besar yang di fasilitasi oleh Yayasan Martin de Porres untuk dapat membantu siswa meraih setiap mimpi mereka. Namun terdapat kendala yang tidak dapat dipungkiri bahwa siswa tidak mudah beradaptasi dengan pola Pendidikan dan karakter yang dibutuhkan agar menjadi siswa yang berprestasi. Metode yang dilakukan adalah pengumpulan data, observasi, membuat program, melaksanakan program serta melakukan evaluasi dari program yang telah dilaksanakan.Setelah program dijalankan selama 6 bulan ternyata belum didapatkan hasil yang signifikan untuk memperoleh karakter servant leadership. Para penerima beasiswa Yayasan Martin de Porres masih berkutat pada pencapaian self leadership yaitu pada disiplin. Sedangan kemajuan yang didapat adalah pengalaman berorganisasi dan penyelesaian masalah dalam kelompok, Untuk menekankan kedisiplinan perlu diberikan metode reward and punishment sehingga dapat menekan ketidakteraturan. Untuk rekomendasi kedepan, diperlukan adanya konsistensi para pendamping kegiatan sehingga dapat memberikan masukan atau solusi yang kurang lebih sama. Pendampingan minimal dilakukan 3 semester berturut-turut untuk mendapatkan hasil yang diinginkan oleh Yayasan Martin de Porres.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP GUGATAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LISAN Priscilia; Syaputri, Martika Dini
The Juris Vol. 8 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i2.1356

Abstract

An oral agreement is an employment relationship that exists without an employment contract. In social life, verbal agreements are often made. However, in social life, verbal agreements are often made without the person realizing it and have shortcomings when presentes as evidence in court. The purpose of this writing is to determine the legal certainty of oral agreements and how to resolve claims for breach of contract in oral agreements. The research method used is normative legal research. The types of data used are secondary data and primary data which are based on literature, books and various legal regulations and previous research. All data was analyzed using qualitative analysis. The results of this research show that verbal agreements are valid for everyone based on clause 1338 of the Civil Code which explains that all agreements made legally are considered valid by the person who makes them. However, to prove this, witnesses or confessions from the parties involved are needed, then this dispute can be resolved by undergoing a mediation process based on the agreement of the parties and the advantage of this mediation is that the parties do not need to defend the facts and evidence that are in front of them.
Edukasi Hukum Tentang Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Pelaku UMKM Binaan Kelurahan Bendul Merisi Surabaya Mayasari, Dian Ety; Syaputri, Martika Dini; Pramudita, Dominicus Ervan Ricko; Pramudita, Laurentius Ervin Ricky
DEDIKASI PKM Vol. 5 No. 1 (2024): DEDIKASI PKM UNPAM
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/dedikasipkm.v5i1.35996

Abstract

Keberadaan merek membantu bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya karena merek ini merupakan identitas yang membedakan antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain. Agar mendapatkan perlindungan hukum bagi pemilik merek dari tindakan persaingan usaha yang tidak sehat seperti pemalsuan atau peniruan merek yang dapat mengelabui konsumen, maka merek ini harus didaftarkan karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem konstitutif, yang artinya siapa yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu akan mendapatkan perlindungan hukum dengan syarat merek yang didaftarkan haruslah mempunyai daya pembeda dengan merek yang lain. Tujuan dari diadakan edukasi hukum tentang pentingnya pendaftaran merek ini adalah mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan menyadarkan para pelaku UMKM bahwa pendaftaran merek ini dapat membuat mereka terhindar dari persaingan usaha yang tidak sehat. Kegiatan ini dilakukan dengan cara ceramah dan diskusi, sehingga kegiatan bukan hanya satu arah dari narasumber saja, tetapi juga dua arah yaitu dari narasumber dan peserta. Pengutamaan dalam pendaftaran merek ini selain memenuhi syarat administrasi yang sudah ditentukan, dalam permohonan pendaftaran merek haruslah merek yang memiliki daya pembeda dengan merek yang lain karena merek ini merupakan suatu identitas yang bisa membantu keberhasilan pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya.
Konstruksi Economic Analysis of Law dalam Penerapan Konsep Ekonomi Hijau di Sektor Energi Baru dan Terbarukan Krismawan, Deny Andreas; Syaputri, Martika Dini; Butarbutar, Elisabeth N.
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 10, No 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um019v10i2p115-125

Abstract

This study aims to analyze the arrangement of the green economy concept in the regulation of new renewable energy, the construction of the application of economic analysis of law in the regulation of the green economy in the regulation of new renewable energy, as well as the principle of green constitution in the transition to new renewable energy. This study used a normative juridical research method with a legislative approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that the regulation of new renewable energy requires a special law that regulates comprehensively based on the principles of a green economy. The construction of new renewable energy law through the application of the concept of economic analysis of law is expected to be able to contain values, efficiency, and used that can provide benefits for the economy and environmental sustainability. Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia affirms the principle of just and environmentally friendly economic democracy as the basis of a green constitution for the application of new renewable energy
Co-Authors Adi, Septian Alandi, Hansen Butarbutar, Elisabeth N. Dachi, Johanes Hattazohahau Dian Ety Mayasari Hansen Alandi Haryono, Priskila Fransisca Ian Michael Ivanda, Alda Christa Krismawan, Denny Andreas Krismawan, Deny Andreas Krisnanto, Wahyu Manao, Antonius Kristian Nany Suryawati Nany Suryawati, Nany Pramudita, Dominicus Ervan Ricko Pramudita, Laurentius Ervin Ricky Priscilia Pulung Sari, Retno Dewi Retno Dewi Pulung Sari Septian Adi Victor Imanuel W. Nalle Wijaya, Jeannyfer Yohanes Slamet Hariyadi