Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA SEKAR DALAM PELESTARIAN TRADISI “CEPROTAN” Mustaqim, Muhammad Khoirul; Nugroho, Krishan Yudi; Kusuma Dewi, Dian Suluh
Jurnal Academia Praja Vol 3 No 01 (2020): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v3i01.146

Abstract

Di Indonesia memiliki banyak tradisi budaya salah satunya yaitu, tradisi Ceprotan. Tradisi ini adalah upacara bersih desa yang dilaksanakan di Desa Sekar Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan. Tujuan utama dari diselenggarakannya tradisi ini yaitu keselamatan desa dan menjauhkan dari mara bahaya. Tradisi ini diselenggarakan setahun sekali, yaitu pada bulan Longkang atau Selo (DzulQa’adah / Dulkangidah) hari pasaran Senin Kliwon atau pada hari Minggu Kliwon sebelum menjelang matahari terbenam. Penelitian ini mendiskripsikan asal-usul Ceprotan dan kebijakan Pemerintah Desa Sekar dalam pelestarian tradisi Ceprotan. Penelitian ini menggunakan metode adalah deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengambilan data dari observasi dan studi kepustakaan seperti surat kabar, majalah, dokumen dan media informasi lainnya. Dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah sangat berperan dalam pelestarian kebudayaan tradisional dan menghadapi hambatan – hambatan yang terjadi dalam proses pembangunan pariwisata.
RENDAHNYA KESADARAN BERDEMOKRASI MASYARAKAT PONOROGO DAN LEMAHNYA KEBIJAKAN PUBLIK (STUDI KASUS: TEMUAN “MONEY POLITIC” OLEH BAWASLU PONOROGO PADA PEMILU 2019) Prasada, Saka; Alfiasnyah, Rafi Febryan; Kusuma Dewi, Dian Suluh
Jurnal Academia Praja Vol 3 No 01 (2020): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v3i01.147

Abstract

Demokrasi merupakan suatu system yang fleksibel bagi masyarakat Indonesia, dimana system ini telah memberikan ruang kebebasan untuk bernarasi, berekspresi, berpartisipasi, maupun berkontribusi dalam membangun bangsa ini. Melalui banyak cara, masyarakat dapat secara langsung untuk menunjukan eksistensinya tanpa harus menerima unsur paksaan dari siapapun. Termasuk di dalam kontestasi pemilu, dimana seharusnya rakyat menunjukan integritasnya melalui kesadaran yang baik dalam berdemokrasi. Munculnya politik uang dewasa ini adalah bukti dari cidera akut yang melanda demokrasi Indonesia, termasuk di Ponorogo. Faktanya masih banyak masyarakat Ponorogo yang belum bisa memaknai demokrasi secara utuh, dan mudah tergoda dengan hasrat politik oleh para oknum. Hal ini terbukti melalui temuan dari Bawaslu Ponorogo pada Pemilu 2019 kemarin, berhasil melakukan OTT terhadap warga masyarakat di Kec. Jambon yang hendak melakukan pendistribusian uang panas. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengukur bagaimana kualitas dan indeks masyarakat Ponorogo untuk ber-demokrasi selama ini dalam lingkar “Money Politic” dan masih lemahnya Kebijakan Politik dalam Pemilu. Dengan menggunakan studi dokumentasi, maka data-data valid dari pemberitaan media-media kredibel pun terkumpul menjadi satu padanan fakta yang tidak terbantahkan. Kata Kunci : Kesadaran Masyarakat, Demokrasi, Kebijakan Politik, Pemilu
KONSEP KEBIJAKAN LEMBAGA BULOG DALAM AGENDA KEDAULATAN PANGAN Firmansyah, Wira Aji; Suteja, Prista Alem; Kusuma Dewi, Dian Suluh
Jurnal Academia Praja Vol 3 No 01 (2020): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v3i01.149

Abstract

Beras berperan besar dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat Indonesia, melalui produksi padi oleh para petani, yang sebagian besar adalah rakyat Indonesia sendiri. Kebutuhan pangan berupa beras memang berlaku bagi seluruh kalangan, khususnya bagi kalangan menengah kebawah. Dalam hal ini, pemerintah tentu mempunyai peranan penting untuk mengendalikan harga, membeli, serta menjual dan menyediakan pasokan beras melalui lembaga BULOG. Kebijakan pengadaan beras BULOG sudah menjadi tugas Perum BULOG berdasarkan Intruksi Presiden No.05 Tahun 2015 tentang pengadaan beras bulog yang mana menginstruksikan tanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan beras serta pengendalian menyeluruh. Dalam rangka pembangunan ekonomi, pemenuhan ketahanan pangan harus di tingkatkan bagi hajat hidup rakyat dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Karena beras telah menjadi kebutuhan dasar bagi rakyat Indonesia, maka hal ini juga menandakan bahwa sektor pertanian merupakan agenda utama untuk mendukung perekonomian dan konsep ketahanan pangan Nasional. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan konsep serta kebijakan lembaga BULOG dalam agenda ketahanan pangan di Indonesia, melalui metode deskriprif kualitatif pengamatan secara mendalam dan terfokus sebagai sumber data. Serta dianalisis menggunakan model interaktif (reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan).