Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Dinamika Good Governance di Tingkat Desa Agus Pramusinto; M Syahbudin Latief
JIANA ( Jurnal Ilmu Administrasi Negara ) Vol 11, No 01 (2011)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.5 KB) | DOI: 10.46730/jiana.v11i01.588

Abstract

Good governance telah menjadi wacana penting dalam studi administrasipembangunan dan demokrasi dalam dua dekade belakangan ini. Kegagalanpembangunan di banyak negara berkembang ditengarai karena kuatnya praktikpoor governance, yakni pengelolaan kekuasaan yang cenderung disalahgunakanberdasarkan personal rule maupun patrimonial. Studi ini bertujuan untukmendiskusikan praktik governance di tingkat desa. Metode yang yang digunakanuntuk menganalisis praktik good governance di sini adalah studi kasus denganwawancara mendalam dengan para stakeholder. Studi ini menunjukkan bahwadalam beberapa hal praktik governance belum bekerja dengan baik. Polainteraksi atau network yang seharusnya berjalan antar berbagai stakeholderdalam proses kebijakan publik masih sangat terbatas. Fenomena yang menonjoldi lapangan antara lain: (1) ada kemandulan partai politik dalam menjalankanfungsi sebagai penyampai artikulasi kepentingan warga; (2) pola interaksi antaraktor dalam pembuatan kebijakan cenderung bersifat informal; (3) terdapat dualgovernance antara dua kelompok aktor secara terpisah yang menyebabkan prosespembuatan kebijakan tidak berjalan optimal.
From solitary to an adaptive continuum process: Toward a new framework of natural disaster emergency decision-making Siska Sasmita; Bevaola Kusumasari; Agus Pramusinto; Ely Susanto
Indonesian Journal of Geography Vol 54, No 2 (2022): Indonesian Journal of Geography
Publisher : Faculty of Geography, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/ijg.60227

Abstract

Major studies in emergency decisions are focusing on how techno-rational approaches applied in early warning systems to produce an output; rarely explore its opponent, the naturalistic intervention, or how both paradigms function in a crisis decision process. This research aims to identify the actual process of emergency decision making in the context of natural hazard studies, whether it employs the techno-rational or purely naturalistic approach. A systematic review is adopted to assess papers in the period 2000-2018 within the ‘emergency decision making’ AND “natural disaster” keywords. Research finds a non-techno-rational paradigm that contributes to producing a decision outcome. Instead of categorizing it the naturalistic paradigm as named by the scholars, we labelled it a non-technological paradigm. It consists of two main instruments: individual and institutional interventions, that together with the techno-rational instrument develop an adaptive continuum behavior while operating in uncertainty condition in order to generate an effective evacuation order for vulnerable people.
SEJARAH DOMINASI NEGARA DALAM PENGELOLAAN CENDANA DI NUSA TENGGARA TIMUR (History of State Domination on Cendana Management in Nusa Tenggara Timur) S. Agung Sri Raharjo; San Afri Awang; Agus Pramusinto; Ris Hadi Purwanto
Jurnal Manusia dan Lingkungan Vol 20, No 1 (2013): Maret
Publisher : Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jml.18469

Abstract

ABSTRAKPengelolaan sumberdaya alam seringkali dihadapkan pada konflik antar pemangku kepentingan. Kepentingan tersebut mencakup tiga dimensi yaitu kepentingan ekologi, ekonomi dan sosial. Cendana merupakan salah satu hasil hutan yang memiliki peran sangat penting dalam sejarah pembangunan di NTT. Pemanfaatan cendana ini juga tidak lepas dari konflik. Bahkan konflik tersebut telah membuat masyarakat trauma terhadap pengelolaan cendana. Upaya pemulihan potensi dan peran cendana dalam perekonomian mengalami hambatan berkaitan dengan trauma masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan, menganalisi dan menginterpreasikan pengelolaan cendana dimasa lalu yang mengakibatkan konflik dan trauma masyarakat terhadap pengelolaan cendana oleh pemerintah. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif terhadap pengelolaan cendana di masa lalu. Penelitian dilakukan di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi, observasi dan wawancara dengan informan kunci. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa pengelolaan cendana di masa lalu terjadi ketidakadilan dalam pembagian keuntungan penjualan cendana, dominasi negara (penguasa), tidak adanya ruang komunikasi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan cendana. Hal ini membentuk persepsi negatif masyarakat terhadap pengelolaan cendana oleh pemerintah.  ABSTRACTConflict between stakeholder interests is inevitable in natural resources management. Stakeholder interest covers ecological, economic and social interest. Cendana is non wood forest product which plays important role on East Nusa Tenggara development. Cendana management doesn’t free of conflict. Instead the conflict on cendana management leads to community trauma. Effort for increasing the potencies faces the negative perception of communities. This research aim to describe, analysis and interprets the history of cendana management.The research was conducted in Timor Island, East Nusa Tenggara Province. Data collection done by documentary study, observation and interviews. Data were analyzed with descriptive qualitative analysis.The result shows that the past cendana management was inequity of profit sharing, state domination, no space for communication and public participation on cendana management. This condition leads to conflict and community trauma on cendana management by government.
FAMILY FRIENDLY POLICY DAN PRODUKTIVITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Agus Pramusinto
Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 2 November (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Family Friendly Policy (FPP) merupakan kebijakan yang memungkinkan pegawai menyeimbangkan dan mengintegrasikan antara tuntutan tempat kerja dan tuntutan kehidupan pribadi atau keluarga. Kebijakan ini penting mengingat perkembangan yang terjadi menuntut respon kebijakan yang berbeda agar tidak ada konflik antara kerja dan keluarga (work and family) sehingga produktivitas pegawai tetap terjaga. Selama ini, di Indonesia banyak kebijakan yang tidak sensitif kepada persoalan keluarga sehingga berakibat kerugian pada individu karyawan dan juga organisasi yang memperkerjakannya. Paper ini mendiskusikan pentingnya FFP dan bagaimana praktiknya di banyak negara serta kemungkinan adopsi kebijakan tersebut di Indonesia. Kata Kunci: family friendly policy, workplace-family, produktivitas
Disaster Narratives and Forestry Policy: A Comparative Analysis of National and Regional Media Coverage of the 2025 Sumatra Floods Naufal Aji Satria; Agus Pramusinto
KASTA : Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan Vol. 6 No. 4 (2026): October
Publisher : Lembaga Bale Literasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58218/kasta.v6i4.4451

Abstract

The 2025 Sumatra floods generated policy debate across Southeast Asia. Media coverage demonstrates how news organizations frame crises and legitimize particular policy responses in their role as policy actors. This study compares the elements and strategies of media policy narratives in Indonesia, Singapore, and Malaysia using the meso-level Narrative Policy Framework (NPF). It applies qualitative content analysis to 309 online news articles published between November 2025 and May 2026. The findings show that Indonesian media exhibit the strongest combination of containment (90.5%) and angel-shift (85.3%), constructing a Story of Control that positions the government as the Hero and privileges domestic solutions. Singaporean media maintain a high level of angel-shift (92.3%) in operational elements while increasing expansion (20.5%) in structural elements, shifting the narrative toward a Story of Decline and demands for accountability. Malaysian media display the highest levels of expansion (25.4%) and devil-shift (22.0%), casting corporations as Villains and constructing Stymied Progress narratives oriented toward regional reform. These three patterns correspond to each country's National Narrative Position, defined by the interaction of media ownership linkages with state actors, press freedom scores, and the media's structural position relative to the event, rather than by actors' belief coalitions as assumed in conventional NPF applications. The findings support three propositions for extending the NPF: cross-national narrative bifurcation, whereby policy legitimacy surrounding the same transnational event branches rather than converges; moderation by National Narrative Position, whereby media ownership structures and press regimes shape the direction of bifurcation; and legitimation-to-policy direction, whereby narratives not only produce legitimacy but also steer policy trajectories across countries. The study extends the NPF into disaster governance and demonstrates that media narrative framing shapes the legitimacy of forest-management policy reform in Southeast Asia.